cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 98 Documents
 2   3   4   5   6 
PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Yulias Erwin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2928

Abstract

The development of law in Indonesia is determined by the political configuration between the legislature and the executive. Nearly 85 percent of the People's Representative Council tends to close or qualify with the executive. When the executive submits draft legislation, it is immediately approved by the Indonesian Parliament. The urgency of the research is to determine the influence of politics on the formation of law in Indonesia. What is the political configuration and character of Indonesian legal products and their re-actualization and formulation? The research method used is normative research through library research and a statutory approach. The research shows that currently, in Indonesia, the political dominance of the law is getting stronger. A political party that should be the incarnation of the people's will only appear to be a vehicle to gain or maintain power. This results in legal products produced only by political interests and certain groups, without paying attention to their suitability with the objectives of the State. The historical movement of the transition of Islamic law in Indonesia is full of various historical, philosophical, political, sociological, and juridical dimensions. In fact, Islamic law in Indonesia has fluctuated in line with the politics of law practiced by state authorities. This is based on the socio-cultural strength of the majority of the Muslim community in Indonesia. There is interaction in terms of political decisions, thus giving rise to various political decisions to benefit the Islamic community itself. In Indonesia, there is a determinant politics of law. This means that law is a variable that is influenced by politics. The situation and the political policies that took place greatly influenced the Islamic community's attitudes.Keywords: Politics; Law; Indonesia. ABSTRAKPerkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualisi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setujui DPR RI. Urgensi penelitian untuk mengetahui pengaruh politik terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum Indonesia, dan reaktualisasi dan formulasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, melalui penelitian kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa saat ini di Indonesia, dominasi politik terhadap hukum semakin menguat. Partai politik yang seharusnya menjadi penjelmaan kehendak rakyat, hanya terkesan menjadi kendaraan untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Hal ini berakibat pada produk hukum yang dihasilkan hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik dan golongan tertentu, tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan Negara. Pergerakan sejarah peralihan hukum Islam di Indonesia, penuh dengan berbagai macam dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Faktanya, hukum Islam di Indonesia telah naik turun sejalan dengan politik hukum yang di praktekan oleh penguasa negara. Hal tersebut besumber pada kekuatan sosial budaya mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Adanya Interaksi dalam hal putusan politik, sehingga memunculkan berbagai keputusan politik bagi kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Di Indonesia terjadi politik determinan atas hukum. Artinya bahwa hukum adalah variabel yang terpengaruhi oleh politik. Situasi dan kebijakan politik yang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus di ambil oleh masyarakat Islam.
IMPLEMENTASI LARANGAN PARKIR BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI FLYOVER KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Jhon Hendri; Sudi Fahmi; Bahrun Azmi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3161

Abstract

But in reality, in the observations of the authors of the vehicles that we encountered, both four-wheeled and two-wheeled, almost every evening until evening, vehicles were found parked on the Flyover on the Sudirman street, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta and HR Subrantas. While the government has clearly provided a symbol of prohibition to stop on the bridge and in the traffic law it clearly states that everyone driving a motorized vehicle on the road is obliged to comply with the stopping and parking requirements. This is dangerous because the flyover is built only for passing vehicles and the vehicle is prohibited from parking or stopping along the body of the flyover because the flyover is not prepared not for stopping vehicles. This type of research is research conducted by identifying the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is that the implementation of the prohibition on parking for motorized vehicle riders in Pekanbaru City flyovers based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which results in disruption of road functions based on Law Number 22 of 2009 is less effective and maximal. This is because there are still many people who do not know about these regulations, Lack of Socialization of Law Number 22 Year 2009 from Law Enforcement Officials, Lack of firm law enforcement officials in implementing criminal sanctions, and Lack of Legal Awareness of the Community itself. Obstacles Faced in the Implementation of the Parking Prohibition for Motorized Vehicle Riders on Flyover in Pekanbaru City Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are the Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture and Facilities or Facilities and the limited facilities and infrastructure. Efforts made to overcome obstacles in the Implementation of the Parking Prohibition for Motorized Vehicle Riders at Pekanbaru City Flyovers Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are that peace and traffic order is by fostering mutual assistance and assistance among the enforcement officers and the public, the public workers' office of transportation without neglecting their respective interests in the framework of increasing obedience and compliance, thus the Government's hope of improving services in traffic order in a peaceful and orderly condition in the regions can be realized. Apart from that, the implementation of traffic control, tranquility and orderliness can also be carried out by utilizing public facilities and facilities, increasing legal awareness, increasing the number of police personnel in the traffic sphere and repressive actions. Keywords: Implementation, No Parking, Flyover  Namun pada kenyataannya dalam pengamatan penulis kendaraan yang kami jumpai baik roda empat maupun roda dua, hampir setiap sore hingga malam hari ditemukan kendaraan yang parkir di Flyover yang ada dijalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta dan HR Subrantas. Sementara pemerintah sudah dengan jelas memberikan simbol larangan untuk berhenti dijembatan tersebut serta didalam undang-undang lalu lintas tersebut dengan tegas mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir akan diberikan sanksi. Hal ini berbahaya karena Flyover tersebut dibangun hanya untuk kendaraan yang melintas dan kendaraan dilarang parkir atau berhenti di sepanjang badan jalan Flyover karena Flyover itu tidak disiapkan bukan untuk kendaraan yang berhenti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Aparat Penegak Hukum, Kurang tegasnya Aparat penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana, Serta Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat itu sendiri. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum dan Sarana atau Fasilitas dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah bahwa ketentraman dan ketertiban lalu lintas adalah dengan membina saling membantu dan menolong diantara aparat penertiban dan masyarakat, dinas perhubungan dinas pekerja umum tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan, dengan demikian harapan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam ketertiban lalu lintas dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan penertiban, ketentraman dan ketertiban lalu lintas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, meningkatkan kesadaran hukum, Menambah Jumlah Personil Kepolisian di lingkup lalu lintas serta Tindakan represif.
REFORMASI PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Firzhal Arzhi Jiwantara
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.2317

Abstract

This research aims to examine and analyze correcting land laws that are far from populist approaches. It still tends to be practical, authoritarian, and centralistic, resulting in a disregard for the acceptance of people's aspirations in the region and using normative legal research methods, with the statute approach and conceptual approach. Furthermore, it is analyzed qualitatively. The result of the research is, first, the philosophical foundation of the nation as a national paradigm to be held concretely in the field to improve and, at the same time, realize social justice for all Indonesians—the implementation with a complimentary legal device that can adopt living law values and existing social realities. To support the implementation of the positive law, empirically, the field needs to create a conducive culture, whether it is a culture that concerns the organizing apparatus and the community in general. Second, establishing the rule of law must prioritize local communities' aspirations and further established through authorized institutions in the form of legislation—today's centralistic and authoritarian land politics towards decentralization and responsive land politics with a democratic feel. Keywords: land procurement policy; public interest; regulatory reform. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa proses pembetukan undang-undang pertanahan yang sejatinya masih jauh dari pendekatan populis. Secara praktis operasional, masih cenderung otoriter dan bersifat sentralistik, sehingga adanya pengabaian terhadap penerimaan aspirasi masyarakat di daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan  Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Selanjutnya dianalisis secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian yaitu, pertama, landasan filosofis bangsa sebagai paradigma nasional untuk dijewantahkan secara konkrit di lapangan, dalam upaya meningkatkan dan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi hal tersebut, dapat diwujudkan dengan perangkat hukum positif yang mampu mengadopsi nilai-nilai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan realitas sosial yang ada. Untuk mendukung pelaksanaannya pembentukan hukum positif dimaksud, secara empiris lapangan diperlukan terciptanya suatu kultur yang kondusif, apakah hal itu kultur yang menyangkut aparat penyelenggara maupun masyarakat pada umumnya. Kedua, pembentukan peraturan hukum dimaksud harus mengedepankan aspirasi masyarakat daerah (lokal) dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui lembaga yang berwenang dalam bentuk undang-undang. Politik pertanahan yang sentralistik dan otoriter saat ini, diarahkan ke politik pertanahan yang desentralistik dan responsif dengan nuansa demokratis.
PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG HOAX MENGENAI COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA Azenia Tamara Davina; Sigid Suseno; Mustofa Haffas
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4255

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the qualifications of contents containing hoax on Covid-19 through Facebook and Facebook’s liability as an electronic system provider based on the ITE law and criminal law. The approach method used in this study is a qualitative normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, mainly describing the laws and regulations associated with legal theories. The results of this study indicated that the qualification of the spread of content containing hoax on Covid-19 through Facebook is regulated in Article 28 paragraph 2 of the EIT Law and Article 14 and Article 15 of the Law No. 1 of 1946 on Criminal Regulations. However, regarding the application of the articles in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Regulations, the majority of law enforcers are forcing it, because the elements in the article are no longer adequate when applied to cyber media. Furthermore, Facebook as an electronic system provider is not responsible for the faults of its users.Keywords: qualification of crime; hoax; covid-19;  facebook. ABSTRAKPeneliti­an ini bertujuan untuk menemukan kualifikasi perbuatan penyebaran hoax mengenai Covid-19 melalui media sosial Facebook berdasarkan UU ITE dan hukum pidana serta pertanggungjawaban hukum Facebook selaku penyeleng­gara sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifi­kasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kuali­tatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hoax mengenai Covid-19 melalui media sosi­al Facebook dalam praktiknya diatur dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Namun, terkait penerapan pasal-pasal dalam Undang-Un­dang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana mayoritas oleh pene­gak hu­kum dipaksakan, ka­rena unsur-unsur dalam pasalnya yang sudah ti­dak mema­dai apabila diterap­kan pa­da media siber. Kemudian, Facebook selaku penyelenggara sistem elektro­nik ti­dak dapat dimintai per­tanggungjawaban hukum atas kesalahan peng­gu­na­nya. 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK MUHAMMADIYAH (BUMM) TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN Lelisari Lelisari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3084

Abstract

This article discusses the social and environmental responsibility of Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM). The establishment of the economic field as the third pillar in the muhammadiyah preaching as well as marking the characteristics of Advanced Islam that became the spirit of the Muhammadiyah da'wah movement. Speaking of Muhammadiyah, not only talk about schools and universities in the field of education or talk hospitals in the field of health, but also talk about factories and plantations owned by Muhammadiyah. The type of research used is normative juridical research, which is research focused on reviewing the application of rules or norms in positive law. As a result of the research, the Economic and Entrepreneurial Assembly has compiled guidelines for Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM) and has been socialized in 2017, namely the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines No. 04/PED/I.0/B/ 2017 on Muhammadiyah Owned Enterprises. This guideline is drawn up, so that bumm management in the form of Limited Liability Company (PT) can be managed in accordance with Muhammadiyah's vision by accommodating good corporate governance. The application of social and environmental responsibility of Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM) to the community and the environment only provides money assistance and programs that are derma or philanthropic, have not touched on the environmental aspects. In The Guidelines No. 04/PED/I.0/B/ 2017 concerning Muhammadiyah Owned Enterprises also has not regulated the obligations of Muhammadiyah-owned enterprises in carrying out CSR.Keyword: BUMM; CSR. ABSTRAKArtikel ini membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM). Pencanangan bidang ekonomi sebagai pilar ketiga dalam dakwah persyarikatan Muhammadiyah sekaligus menandai ciri Islam berkemajuan yang menjadi spirit gerakan dakwah Muhammadiyah. Berbicara tentang Muhammadiyah, tidak hanya berbicara tentang sekolah dan perguruan tinggi di bidang pendidikan atau berbicara rumah sakit di bidang kesehatan, tetapi juga berbicara pabrik-pabrik dan perkebunan yang dimiliki Muhammadiyah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian bahwa, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan sudah menyusun pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dan telah disosialisasikan pada tahun 2017, yaitu Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor  04/PED/I.0/B/ 2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Pedoman ini disusun, supaya pengelolaan BUMM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bisa dikelola sesuai visi Muhammadiyah dengan mengakomodasi tata kelola perusahaan yang baik.Bentuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) terhadap masyarakat dan lingkungan hanya memberikan bantuan uang dan program yang sifatnya derma atau filantropi, belum menyentuh ke aspek lingkungan. Dalam Pedoman No 04/PED/I.0/B/ 2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah juga belum mengatur tentang kewajiban dari badan usaha milik Muhammadiyah dalam melaksanakan CSR.
KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN IURAN BPJS PADA PERPRES NOMER 82 TAHUN 2018 KEDALAM PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Rahmawati Kusuma
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4037

Abstract

This paper aims to obtain a complete, detailed and systematic analysis in comparing Presidential Decree Number 82 of 2018 with Perpres Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. This research uses normative research. The results of this study are the consequences of changes in BPJS contributions in Presidential Decree Number 82 of 2018 with Presidential Decree Number 64 of 2020, that the adjustment of these contributions will have various impacts, both for BPJS Kesehatan, the sustainability of the JKN program, and for the community as participants, namely: Increasing the number of non-participants. active, Participants will descend to a lower class, and prospective participants are reluctant or unwilling to register themselves with BPJS Kesehatan because the increase in contributions is too high.Keywords: Legal Consequences; Changes to Presidential Regulation. ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis di dalam melakukan perbandingan Perpres Nomor 82 tahun 2018 dengan Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif . Hasil penelitian ini, konsekuensi perubahan iuran BPJS pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, bahwa penyesuaian iuran tersebut akan memberikan dampak yang beragam, baik bagi BPJS Kesehatan, keberlangsungan program JKN, maupun bagi masyarakat selaku peserta yaitu: peningkatan jumlah peserta non aktif, Peserta akan turun ke kelas yang lebih rendah, dan calon peserta enggan atau tidak mau mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dikarenakan kenaikan iuran yang terlalu tinggi.
PENERAPAN INSTRUMEN SUKARELA DAN COMMAND AND CONTROL DALAM PENATAAN LINGKUNGAN USAHA/KEGIATAN PERHOTELAN Chrisyela Sinaga
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4181

Abstract

ABSTRACTEnvironmental problems have become a global issue, not only a problem for common industries like mineral and mining, but also have penetrated into the tourism sector. The hospitality industry contributes wastewater from its activities or businesses that have the large potential to pollute the environment if preventive measures are not taken. The huge environmental management costs and the lack of entrepreneur commitment are some of the reasons for hotels not to carry out wastewater treatment, so that environmental pollution due to hotel activities cannot be avoided and becomes uncontrollable. Smart regulation is needed to organize the environment in hospitality business activities in a flexible, imaginative and innovative manner. This research aims to analyze environmental compliance policy mixes in hospitality activity. This research is normative legal research methods with the conceptual approach and statute approach. It is analyzed qualitatively. The results of the research showed that in environmental compliance of the hospitality activity, policy mixes can be applied between voluntary instruments and Command and Control instrument that could carried out through PROPER and the need for hospitality activities to be re-incorporated into PROPER participation.Keywords: Environmental Compliance Instrument; Smart Regulation; Policy Mixes, Accommodations Waste. ABSTRAKPermasalahan lingkungan hidup kini telah menjadi isu global, tidak hanya menjadi permasalahan bagi industri-industri raksasa seperti mineral dan tambang, namun juga telah merambah sektor pariwisata. Industri perhotelan menyumbang air limbah dari kegiatan atau usahanya yang berpotensi besar mencemari lingkungan apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan. Biaya pengelolaan lingkungan yang sangat besar dan kurangnya komitmen pengusaha menjadi alasan bagi pengelola hotel untuk tidak melakukan pengolahan air limbah, sehingga pencemaran lingkungan akibat kegiatan hotel tidak dapat dihindari dan menjadi tidak terkendali. Diperlukan smart regulation untuk menata lingkungan dalam kegiatan usaha perhotelan secara fleksibel, imaginatif dan inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pilihan kombinasi instrumen penataan lingkungan pada kegiatan perhotelan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penataan lingkungan kegiatan perhotelan dapat diterapkan policy mixes antara instrumen sukarela dengan Command and Control yang dapat dilakukan melalui PROPER serta perlunya kegiatan perhotelan dimasukkan kembali dalam keikutsertaan PROPER.
UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMILIHAN BAGI MASYARAKAT PAPUA (STUDI PENERAPAN PENGGUNAAN NOKEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ) Nofi Sri Utami; Suratman Suratman; Arief Budiono
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.2721

Abstract

This research discusses presidential elections and legislatures, especially selecting regional heads in Papua using the Noken system. Furthermore, related to the form of political education through Noken for Papuans. Important to study, given that Papua is a region that has unique characteristics compared to other regions. This type of research uses doctrinal research, with a normative juridical approach. The choice of methods using deductive thinking patterns, the positivity paradigm, is then analyzed Prespriktif descriptively. This study is the first to apply the use of Noken in Papua in the Regional Head Election using two systems, namely Noken Bigmen and hanging Noken. Noken Bigmen means that all votes are submitted or represented to the customary chairman. Meanwhile, residents can see the agreement and the vote. Second, the form of political education through the Noken system's use is the deliberation in consensus to determine a leader. The people fully believe in the chief of the tribe, who is a candidate who is considered acceptable and worthy of election. The consensus is the fourth incarnation of Pancasila. Keywords: Noken; Papua; Political Education.Penelitian ini membahas tentang pemilihan Presiden, Legislatif, khususnya pemilihan Kepala Daerah di Papua menggunakan sistem noken. Selanjutnya terkait bentuk pendidikan politik melalui noken bagi masyarakat Papua. Hal ini penting untuk dikaji, mengingat bahwa Papua merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khusus dibanding dengan daerah lain. Jenis penelitian menggunakan penelitian doktrinal, dengan pendekatan yuridis normatif. Pilihan metode menggunakan pola berfikir deduktif, paradigma positifisme kemudian dianalisis dengan  deskriptif presprektif. Hasil dari kajian ini adalah pertama, penerapan penggunaan noken di Papua dalam Pemilihan Kepala Daerah menggunakan dua sistem yaitu noken bigmen dan noken gantung. Noken bigmen artinya seluruh suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Sedangkan noken gantung warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara. Kedua, bentuk pendidikan politik melalui penggunaan sistem noken yaitu adanya musyawarah dalam mufakat untuk menentukan seorang pemimpin. Rakyat sepenuhnya percaya kepada ketua suku, siapa calon yang dianggap baik dan layak dipilih. Musyawarah untuk mufakat merupakan penjelmaan Pancasila sila ke empat. 
AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE: UPAYA MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH UDARA INDONESIA Afrizal Razqi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4265

Abstract

ABSTRACTAir is an inseparable part of a country, a country's sovereignty over land and sea also means sovereignty over airspace. As an international community, it is only natural that Indonesia's airspace is used for the common interest of supporting population mobility and economic improvement. However, Indonesian sovereignty over airspace is still being violated by foreign aircraft. Air Defence Identification Zone (ADIZ) is a zone for identification of foreign aircraft before entering the airspace. The determination of ADIZ Indonesia needs to be accompanied by various preparations including improving positive laws regarding airspace security, completing air defense system infrastructure, and building an understanding of the concept of ADIZ Indonesia with neighboring countries directly bordering Indonesia. This paper uses a normative legal research method using a descriptive analysis approach, a legal material search technique uses a secondary data source obtained through a literature study, and a study analysis uses qualitative analysis. The results of the writing show that there are legal gaps and gaps in the determination of administrative sanctions fines, the lack of the number of radars belonging to the Indonesian Air Force under the National Defense Force in protecting Indonesian airspace, and the heavy-duty of the Ministry of Foreign Affairs to build the trust of neighboring countries amid the dynamics of the South China Sea territorial conflict if the government determines ADIZ Indonesia.Keywords: Airspace; Sovereignty; ADIZ. ABSTRAKUdara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara, kedaulatan suatu negara akan daratan dan lautan juga berarti kedaulatan akan wilayah udara. Sebagai masyarakat Internasional, sudah sewajarnya wilayah udara Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan bersama guna mendukung mobilitas penduduk sampai peningkatan ekonomi. Namun kedaulatan Indonesia akan wilayah udara masih marak dilanggar oleh pesawat udara asing. Air Defence Identification Zone (ADIZ) merupakan zona identifikasi pesawat udara asing sebelum memasuki wilayah udara. Penetapan ADIZ Indonesia perlu dibarengi dengan pelbagai kesiapan meliputi penyempurnaan hukum positif mengenai pengamanan wilayah udara, melengkapi infrastruktur sistem pertahanan udara, dan membangun kesepahaman konsep ADIZ Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penulisan menunjukan bahwa ada celah dan kekosongan hukum dalam penetapan denda sanksi administratif, kurangnya jumlah radar milik TNI AU dibawah Kohanudnas dalam melindungi wilayah udara Indonesia, dan tugas berat Kementerian Luar Negeri untuk membangun kepercayaan negara tetangga ditengah dinamika konflik teritorial Laut China Selatan apabila pemerintah menetapkan ADIZ Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG AKIBAT KECELAKAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Edi Yanto; Imawanto Imawanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3163

Abstract

This article discusses the issues related to frequent motorized vehicle accidents, causing losses to both motorists as the insured on Jasa Raharja insurance and to victims including the general public as the party when the loser is injured. Because most people or the insured do not understand their rights and obligations which are regulated in statutory regulations, including the form of legal protection provided by the State as a form of counter-achievement from the mandatory premium payment. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, Forms of legal protection Legal protection for the insured due to motorized accidents in terms of positive law, that basically the State has been present in order to guarantee and provide legal protection for the public when a motorized accident occurs with an insurance program managed by State-Owned Enterprises (BUMN) through PT. Jasa Raharja. Indeed, this insurance program is slightly different from insurance in general where the program is compulsory insurance which is carried out based on several laws and regulations stipulated by the Government. The administration of social insurance is a state agency or an organization under the authority and supervision of the state. In this case the state has the position of being the guarantor and at the same time as the ruler and manager of funds. Because it is insurance, the amount of premium payment is determined by the government and the payment is made at the same time as the motor vehicle tax payment.Keywords: protection; covered; accident; motorized. ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kecelakaan kendaraan yang bermotor, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi pengendara selaku tertanggung pada asuransi Jasa raharja maupun bagi korban termasuk masyarakat umum selaku pihak ketika dirugikan. Kebanyakan masyarakat atau tertanggung selama ini tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sebagai wujud kontraprestasi dari pembayaran premi yang sifatnya wajib. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan bermotor ditinjau dari hukum positif, bahwa pada dasarnya Negara telah hadir dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi kecelakaan bermotor dengan program asuransi yang dikelolah oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) melalui PT. Jasa Raharja. Program asuransi ini sedikit berbeda dengan asuransi pada umumnya dimana programnya bersifat asuransi wajib yang dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan asuransi sosial oleh badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Karena sifatnya asuransi maka besarnya pembayaran premi ditentukan oleh pemerintah dan pembayarannya dilakukan pada saat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Page 4 of 10 | Total Record : 98

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER