cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 98 Documents
 3   4   5   6   7 
PROGRESIVITAS PENGHAPUSAN PIDANA DENDA STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1554 K/PID.SUS/2015 Dwight Usman Motota Pakaya
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4236

Abstract

ABSTRACTCase No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO. Junto case No. 201/PID/2014/PT. BNA. Junto case No. 1554 K/Pid.Sus/2015 relating to cases of sustainable forest burning. PT Kallista Alam in case No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO. found guilty of committing an environmental crime which was carried out continuously and a fine of Rp. 3,000,000,000, - (three billion rupiah). Meanwhile, at the court of appeal in case No. 201/PID/2014/PT. BNA., The Panel of Judges upheld the District Court's decision on PT Kallista Alam. Meanwhile, the decision of the Supreme Court in case No. 1554 K/Pid.Sus/2015, the Panel of Supreme Court Justices rejected the appeal from the Cassation Petitioner / Defendant PT Kallista Alam, but did not impose a fine. The aim of the study specifically focuses on the elimination of fines by the Supreme Court of Justice. This research method is structured based on the form of juridical normative research, where juridical normative research conducts legal research by examining secondary data, the data is used as a basis for research, then the research is carried out by tracing the regulations and literature. The results of the research are expected to become a consideration for the Panel of Judges in differentiating the purpose of granting criminal sanctions and civil sanctions, where criminal sanctions have a deterrent effect on violators, while civil penalties in terms of fines so that the damage incurred can be returned to its original state and maximum sanctions should be applied to violations that have occurred. carried out in a sustainable manner.Keywords: Case Number 1554 K/Pid.Sus/2015; Criminal Sanctions; Criminal Fine.ABSTRAKPerkara No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO. Junto perkara No. 201/PID/2014/PT. BNA. Junto perkara No. 1554 K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan kasus pembakaran hutan yang berkelanjutan. PT Kallista Alam dalam perkara No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO. diputus bersalah telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Sementara itu, pada pengadilan tingkat banding dalam perkara No. 201/ PID / 2014/ PT. BNA., Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri atas PT Kallista Alam. Sedangkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi perkara No. 1554 K/Pid.Sus/2015, Majelis Hakim Agung pada amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa PT Kallista Alam tersebut, namun tidak membebankan pidana denda. Tujuan Penelitian secara khusus menyoroti penghapusan pidana denda oleh Majelis Hakim Agung. Metode Penelitian ini disusun berdasarkan bentuk penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif melakukan penelitian hukum dengan meneliti data sekunder, data tersebut digunakan sebagai bahan dasar untuk diteliti, selanjutnya penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membedakan tujuan pemberian sanksi pidana dan sanksi perdata, dimana sanksi pidana bersifat memberikan efek jera bagi pelanggarnya, sedangkan perdata dalam hal denda agar kerusakan yang timbul dapat dikembalikan ke keadaan semula dan sanksi maksimal harusnya diterapkan bagi pelanggaran yang dilakukan secara berkelanjutan.
AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY Bintang Ulya Kharisma; Pryo Sularso; Bintara Sura Priambada; Asri Agustiwi; Siti Wulandari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3258

Abstract

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah.
MODEL KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT Sri Karyati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4129

Abstract

development is to make nature an object of tourism exploitation, shifting to a culture-based tourism development model (halal tourism) and nature conservation (eco-tourism). As a national mainstay tourism area, NTB has a beautiful culture and nature as a tourist attraction, so the concept of sharia tourism has begun to be applied in NTB, but ecotourism has only just been initiated by the NTB provincial government. One of the problems that have slowed the progress of the ecotourism model is the absence of legal instruments as the basis for ecotourism policy in NTB. Discusses the government's legal policies in accommodating ecotourism development and the legal policy model of the NTB provincial government. The type of normative legal research and the approach method is the statutory approach. The study results show that, first, the Government's legal policies in efforts to develop ecotourism in the context of statutory regulations have provided guidelines for local governments that have ecotourism potential to develop optimally by providing several incentives and facilities for ecotourism actors. Second, the NTB provincial government legal policy model supporting ecotourism is to create a legal basis for policies in the form of provincial regional regulations on environment-based tourism through indications of regional tourism development programs that be stipulated in a Regional Long-Term Development Plan.Keyword: Legal Policy; Ecotourism; NTB Province. ABSTRAKArah baru pengembangan pariwisata adalah menjadikan alam sebagai obyek eksploitasi wisata beralih ke model pengembangan pariwisata yang berbasis kultural (pariwisata halal) dan pelestarian alam (eco-tourism). Sebagai daerah pariwisata andalan nasional, NTB memiliki kultural dan alam yang begitu indah sebagai obyek wisata, maka konsep pariwisata syariah sudah mulai diterapkan di NTB, namun konsep ekowisata baru mulai dirintis oleh pemerintah provinsi NTB. Salah satu persoalan yang membuat melambatnya kemajuan model ekowisata yakni ketiadaan instrument hukum sebagai dasar kebijakan ekowisata di NTB. Mengupas permasalahan tentang kebijakan hukum yang diambil pemerintah dalam mengakomodasi pengembangan ekowisata dan model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB. Jenis penelitian hukum normatif dan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa, pertama, kebijakan hukum  Pemerintah dalam upaya pengembangan ekowisata dalam konteks peraturan perundang-undangan telah memberikan guidelines bagi pemerintah daerah  yang mempunyai potensi ekowisata untuk wajib menggembangkan secara optimal dengan memberikan beberapa insentif dan kemudahan bagi pelaku ekowisata. Kedua, model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB dalam mendukung ekowisata adalah dengan membuat landasan hukum kebijakan berupa peraturan daerah provinsi tentang pariwisata berbasis lingkungan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat ditetapkan dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN1995 TENTANG KEPABEANAN DI KOTA PEKANBARU Abdul Rifqi; Ardiansah Ardiansah; Aliar Syam
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3158

Abstract

Law Number 17 of 2006 concerning amendements to Law Number 10 of 1995 concerning custom, is expected to be present to solve problems in the cusmtoms and excise environment. Through the provisions of this rule, the regulation and control of the traffic of goods and services or know as customs, can be put in order. Electronic goods smuggling, one of the smuggling activities thatis rife in Riau Province, in addition to the smuggling would easily pass it. In Riau, the ports of Dumai and Bengkalis are the main ports, because most of the export and import activities of goods that enter and exit or go to neighboring countries, through these ports . This type of research is research conducted by identifying the law, how the effectiveness of the law applies in society. The imposition of sanctions against the smuggling of electronic goods has not yet been implemented properly. Because, during the inspection and proven to have committed a violation, the said goods and means of transportation are not brought and stored at the customs store for further examination, and the examination is not recorded in the Official Report of the Inspection The obstacle is the lack of number of personnel on duty at the Supervisory and Customs Service Office of Pekanbaru City, making it easier for suppliers of electronic goods to distribute their merchandise to the public. Lack of socialization to smugglers, regarding the application of customs laws, lack of coordination between agencies, both members of Customs and Excise and the Police, in enforcing the law against electronic smugglersKeywords: application; smuggling; electronic goods.ABSTRAKUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diharapkan hadir untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan bea dan cukai. Melalui ketentuan aturan ini, pengaturan dan pengawasan masuknya lalu lintas barang dan jasa atau disebut kepabeanan, dapat ditertibkan.  Penyelendupan barang-barang elektronik, salah satu kegiatan penyelundupan yang marak terjadi di Provinsi Riau, di samping penyelendupan barang-barang ilegal lainnya. Lintas laut dipilih, karena dirasa mudah dilalui oleh pelaku penyelundupan. Di Riau, pelabuhan Dumai dan Bengkalis menjadi pelabuhan induk, karena kebanyakan kegiatan ekspor dan impor barang yang masuk dan keluar dari atau menuju negara tetangga, melalui pelabuhan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum, bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang-barang elektronik, belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena, dalam pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran, barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan. Hambatannya adalah, kurangnya jumlah personil yang bertugas di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, sehingga memudahkan bagi pemasok barang elektronik dalam mengedarkan barang dagangannya ke masyarakat. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan, mengenai penerapan undang-undang kepabeanan, kurangnya koordinasi antar instansi, baik itu sesama anggota Bea dan Cukai maupun Kepolisian, dalam menegakan hukum kepada pelaku penyelundupan barang elektronik.
ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN ATAS KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI DI KECAMATAN BULUKERTO) Arief Budiono; Dita Ajeng Yulianie; Ferry Irawan Febriansyah; Rika Maya Sari; Dewi Iriani; Nuryani Nuryani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2722

Abstract

The urgency of this research is to analyze the impact of the increase in BPJS Health contributions to be used as a reference so that if there is a policy to increase the BPJS, Kesehatan no longer impacts society. Evaluating something that happens to be a lesson is of great urgency for legal research, especially in the context of policies related to BPJS Kesehatan. The research methodology is a juridical-empirical research method, using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques, through interviews and distributing google forms. The study results show that the increase and increase in BPJS dues that occurred since January 1, 2020, impact the fees or the amount of money that a person must pay against the bill that appears; if not paid, then a fine will appear. The results of the Google Form questionnaire show that basically and in essence, policies related to BPJS Kesehatan are constructive for the community, which clearly proves legal welfare in the Bulukerto District area. This is evidenced by data from research respondents, that 97% of respondents actually appreciate the government programs related to BPJS Kesehatan positively. However, the policy that is written or the content of the BPJS Health policy being questioned by the community is the policy or regulation on the increase in BPJS contributions. The 28 respondents also evidence this on Google Form; 23 respondents have an objection to the policy.Keywords: Indonesia; Health; BPJS. ABSTRAKUrgensi dari penelitian ini adalah menganalisa dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk dijadikan acuan agar jika terjadi kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan lagi tidak berdampak kembali terhadap masyarakat. Mengevaluasi sesuatu yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran merupakan urgensi besar sebuah penelitian hukum khususnya dalam konteks kebijakan terkait BPJS Kesehatan. Metodologi penelitian dengan jenis penelitian yuridis-empiris, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data, melalui wawancara dan penyebaran google form. Hasil penelitian bahwa, Kenaikan dan melonjaknya iuran BPJS yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020 yang lalu, berdampak pada iuran atau jumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang terhadap tagihan yang muncul, jika tidak dibayar maka akan muncul dendanya. Hasil kuisoner Google Form, bahwa pada dasar dan hakikatnya, kebijakan terkait BPJS Kesehatan sangatlah membantu masyarakat dan itu sangat jelas membuktikan sebuah kesejahteraan hukum di wilayah Kecamatan Bulukerto. Hal itu dibuktikan berdasarkan data responden penelitian, bahwa 97% responden sebenarnya mengapresiasi positif program pemerintah terkait dengan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, kebijakan yang tertuliskan atau isi dari kebijakan BPJS Kesehatan yang dipermasalahkan masyarakat yaitu kebijakan atau aturan kenaikan iuran BPJS. Hal ini juga dibuktikan dengan dari 28 responden Google Form, 23 responden berpendapat keberatan dengan kebijakan tersebut.
LEGAL PROTECTION FOR SKINCARE USERS THAT DOES NOT HAVE A PRODUCTION LICENSE REVIEW OF THE CONSUMER PROTECTION ACT Siska Diana Sari; Arief Budiono; Dita Ajeng Yulianie
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3256

Abstract

This article discusses consumer protection against skincare users. Skincare is a series of products that support skin health, improve appearance and maintain skin condition. Skin care products have different ingredients that skin needs. Skincare is a number of daily routine items carried out by a number of women, to achieve the desired results. It is this factor that attracts women to look for safe but effective skin care products in making white, eliminating dark spots, eliminating acne to blackheads in the female skin area. However, there are a number of individuals from skin care manufacturers making skin care with ingredients that are unsafe for skin health. Using empirical legal research method that is research that serves to look at the law in a clear sense and examine the role of law in society. Sociological law research, because it interacts with the community. This method is taken based on field facts. As for the results of this study, that a number of individuals from skin care manufacturers make products using ingredients that are not safe for the health of consumers' skin. Consumer protection is taken as any action and under the law, taken by the government with the aim of protecting consumers and obtaining legal certainty. To protect consumer rights, governments and consumers must play an active role, because businesses or manufacturers have many ways to trick consumers.Keywords: consumer protection; skin care products. Artikel ini membahas perlindungan konsumen terhadap pengguna skincare. Skincare adalah serangkaian produk yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan dan menjaga kondisi kulit. Produk perawatan kulit memiliki bahan berbeda yang dibutuhkan kulit. Skincare adalah sejumlah item rutin harian yang dilakukan oleh sejumlah wanita, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor inilah yang menarik wanita untuk mencari produk perawatan kulit yang aman namun efektif dalam membuat putih, menghilangkan bintik-bintik gelap, menghilangkan jerawat hingga komedo di area kulit wanita. Namun, ada sejumlah individu dari produsen perawatan kulit membuat perawatan kulit dengan bahan-bahan yang tidak aman untuk kesehatan kulit. Menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfungsi untuk memandang hukum dalam arti yang jelas dan meneliti peran hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis, karena pihaknya berinteraksi dengan masyarakat. Metode ini diambil berdasarkan fakta lapangan. Adapun hasil penelitian ini, bahwa sejumlah individu dari produsen perawatan kulit membuat produk menggunakan bahan-bahan yang tidak aman untuk kesehatan kulit konsumen. Perlindungan konsumen diambil sebagai tindakan apa pun dan berdasarkan undang-undang, yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan melindungi konsumen dan mendapatkan kepastian hukum. Untuk melindungi hak konsumen, pemerintah dan konsumen harus berperan aktif, karena bisnis atau produsen memiliki banyak cara untuk mengelabui konsumen.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PANGKEP Fathurrahman Fathurrahman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4054

Abstract

This article discusses the implementation of Regional Regulation No.1 of 2009 concerning Free Education in the Pangkep Regency. The importance of this research is carried out to provide an overview of the management of free education to contribute to local governments in advancing education. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency and the factors that influence its implementation. The method used in this research is the method of field research (Field Research). Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Using normative analysis and then presented systematically by presenting accurate data. The results showed that Regional Regulation Number 1 of 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency has not been effective. This happened because there were still found violations of levies committed by school principals and teachers at the school while researchers conducted field observations in several schools in Pangkep Regency. The factors that hinder the government in implementing Perda No.1 / 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency are the apparatus factor, the facilities or facilities factor, the budget factor, and the community factor. These factors greatly influence the implementation of the Perda on Free Education in Pangkep Regency to run effectively.Keywords: Effectiveness of law; Local Regulations; Free Education ABSTRAKArtikel ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep. Pentingnya penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran terhadap pengelolaan pendidikan gratis sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (Field Research), Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan analisis secara normatif dan selanjutnya disajikan secara sistematis dengan memaparkan data yang akurat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep belum efektif. Hal tersebut terjadi karena masih adanya ditemukan  pelanggaran pungutan yang di lakukan oleh kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut selama peneliti melakukan pengamatan di lapangan di beberapa sekolah Kabupaten Pangkep. Adapun faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep adalah faktor aparat, faktor sarana atau fasilitas, faktor anggaran, dan faktor masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep, agar dapat berjalan dengan efektif.
PENERAPAN PERTOLONGAN DAN PERAWATAN KORBAN TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Agus Romeidin; Sudi Fahmi; Ardiansah Ardiansah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3160

Abstract

This article discusses the application of help and care for hit-and-run victims that have resulted in death in the city of Pekanbaru. However, the reality in the field is that it cannot be implemented optimally. This  is because it is very difficult to find the hit-and-run perpetrator, to be held accountable for his actions, and the families of the victims / heirs to get assistance from the vehicle owner, which is regulated in Law 22 of 2009 corcening Road Traffic and Transportation. Hit-and-run cases that are not revealed by the police, become delinquent cases every year. This type of research is research conducted by identifying in the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is tha it cannot be implemented effectively yet, because there is no clarity and firmness on the legal subject of road administrator. So it is not clear who should be responsible for traffic accidents caused by demaged roads. Efforts are pre-emptive efforts by providing outreach to all levels of society, regarding the prevention and impact of non-compliance with traffic regulations. Preventive measures (prevention), namely, installing traffic signs along the road as a guide for road users fot the creation of safety, security, order and smoothness of road traffic and transportation, as well as conducting regular patrols. Repressive measures (prosecution) which aim to provide a deterrent effect against the perpetrators of traffic violations that cause accidents resulting in death. Keywords: Application; hit-and-run; death.ABSTRAKArtikel ini membahas tentang penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di kota pekanbaru. Namun kenyataan di lapangan, bahwa beum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan sangat sulit mencari pelaku tabrak lari, untuk diminta  pertanggungjawaban atas perbuatanya, dan keluarga korban/ahli waris mendapatkan bantuan dari pemilik kendaraan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus tabrak lari yang tidak terungkap di kepolisian, menjadi tunggakkan perkara setiap tahunnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah adalah masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Upaya adalah upaya pre-emtif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat, tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Upaya preventif (pencegahan) yaitu, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta melakukan patroli secara rutin. Upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLUSTER INDUSTRI PERTAHANAN DITINJAU DARI ARAH POLITIK HUKUM NASIONAL Arjuna Al Ichsan Siregar
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6209

Abstract

The DPR and the Government have approved the Law (Law) No. 11 of 2020 regarding job creation (Job Creation Law) on October 5, 2020. The ratification of this law has invited pros and cons and has drawn a lot of criticism and rejection. One of them is related to the issue of involving private business entities and foreign investment in the national defense industry by amending several articles in Law no. 16 of 2012. The author wants to examine the impact of involving private business entities and foreign investment in the national defense industry on the direction of national legal politics and how to solve them. The discussion in this research uses a normative juridical research model through data collection methods with literature searches and a legal regulatory approach. The data used is secondary data. The results of the study show that the involvement of privately-owned enterprises and foreign investment in the national defense industry is a serious and real threat and is contrary to the direction of achieving state goals within the framework of national legal politics. It is necessary to improve the job creation law for defense industry clusters by means of simultaneous improvements through the process of drafting regulations derived from the job creation law as well as through legislative review.Keywords: Job Creation Law; Defense Industry; National Law PoliticsAbstrakDPR dan Pemerintah telah menyetujui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 terkait penciptaan lapangan kerja (UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020. Pengesahan UU ini telah mengundang pro-kontra serta menuai banyak kritikan dan penolakan. Salah satunya terkait persoalan pelibatan badan usaha swasta dan investasi asing dalam industri pertahanan nasional dengan turut diubahnya beberapa pasal di UU No. 16 Tahun 2012. Penulis hendak mengkaji terkait dampak pelibatan badan usaha swasta dan investasi asing dalam industri pertahanan nasional terhadap arah politik hukum nasional serta bagaimanakah solusinya. Pembahasan dalam riset ini memakai model penelitian yuridis normatif melalui metode pengumpulan data dengan penelusuran kepustakaan serta pendekatan peraturan per-UU-an. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pelibatan badan usaha milik swasta dan investasi asing pada industri pertahanan nasional merupakan ancaman yang serius dan nyata serta bertentangan dengan arah pencapaian tujuan negara dalam kerangka politik hukum nasional. Perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja kluster industri pertahanan dengan cara perbaikan secara simultan melalui proses penyusunan regulasi turunan UU Cipta Kerja serta melalui jalur legislative review.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERDAFTAR JASA WARUNG KOPI DI KOTA KENDARI Ismail Salam; Muhammad Fitriadi; Suriani BT Tolo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6251

Abstract

The existence of problems with registered trademarks of coffee shop services in various regions in Indonesia, does not mean that in Kendari City, which has many coffee shop service businesses, it will be spared from piracy of registered trademarks of coffee shop services. Therefore, this study aims to determine the form of legal protection for registered trademark holders of coffee shop services in Kendari City. The type of research used is normative-empirical legal research, with a theoretical approach. While the legal materials used are primary legal materials from library research and secondary legal materials from field research. Then the two legal materials were analyzed qualitatively. The results show that in the business world or the business world, registered trademarks in coffee shop business services are exclusive intellectual property rights. The owners are given legal protection both preventively and repressively as regulated in Law no. 20 of 2016. If there are other parties who hijack a registered coffee shop service mark with bad ethics, then the "owner of a coffee shop service registered mark" can take legal action both civilly and criminally, without overriding alternative dispute resolution efforts.Keywords: Legal Protection; Registered Mark; Kendari Coffee Shop Services.ABSTRAKAdanya permasalahan merek terdaftar jasa warung kopi di berbagai wilayah di Indonesia, bukan berarti di Kota Kendari yang memiliki banyak dunia usaha jasa warung kopi akan luput dari pembajakan merek terdaftara jasa warung kopi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar jasa warung kopi di Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan teori (theoretical approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dari penelitian kepustakaan dan bahan hukum sekunder dari penelitian lapangan. Yang kemudian kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam dunia bisnis atau dunia usaha, merek terdaftar dalam jasa usaha warung kopi merupakan hak kekayaan intelektual bersifat exclusive. Yang kepada pemiliknya diberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Apabila masih ada pihak lain yang melalukakan pembajakan merek terdaftar jasa warung kopi dengan etikad tidak baik, maka kepadanya “pemilik merek terdaftar jasa warung kopi” dapat menempuh upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana, tanpa mengesampingkan upaya alternatif penyelesaian sengketa.

Page 5 of 10 | Total Record : 98

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER