Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2 (2020): ALDEV"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Kontrak Non Competition Clause Terhadap Perusahaan Franchise ]]>
<![CDATA[Munira Munira]]>;
<![CDATA[Kasjim Salenda]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15409
<![CDATA[Studi ini bertujuan mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah kalusula dalam Kontrak Non Competition Clause terhadap para pihak diperusahaan franchise dikota MAKASSAR (BURGER KING) dan bagaimana pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kontrak Non Competition Clause pada perusahaan Franchise di Kota MAKASSAR (BURGER KING). Data penelitian yang digunakan yaitu lapangan. Penelitian ini dilakukan di restaurant Burger King berlamat di Jl. Tun abd Razak Kota MAKASSAR. Hasil penelitian Menunjukan Bahwa Klausula dalam Kontrak Non Conpetition Clause berisi seorang pekerja tidak dapat bekerja di perusahaan yang sama atau merupakan kompetitior tersebut dan tidak boleh membuka usaha yang sama dengan perusahaan Burger King. Dan perlindungan Hukum kedua belah pihak.Seorang karyawan atau mantan karyawa tidak dapat membocorkan rahasia perusahaan sesuai dengan undang-undang rahasia dagang.Karyawan dapat membatalkan kapanpun perjanjian kontrak kerja apabila merasa hak-hak konstitutusinya di renggut oleh perusahaan.]]>
<![CDATA[Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris ]]>
<![CDATA[Irfan Sabri Hamzah]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15369
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang masalah harta warisan yang merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga sebagian besar masyarakat di pedesaan cenderung memilih menggunakan aturan adat dalam proses pembagian warisannya. Namun bagi sebagian orang persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, pembunuhan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Beberapa fenomena tersebut bisa kita jumpai di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dimana mayoritas masyarakat di Desa tersebut melakukan proses pembagian harta warisan dengan menggunakan aturan adat sehingga dalam hal ini tidak dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun dan dianggap legal di daerah tersebut.]]>
<![CDATA[Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman ]]>
<![CDATA[Asniar Asniar]]>;
<![CDATA[Eman Sulaeman]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15398
<![CDATA[Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta memiliki kewenangan dalam melakukan penyelesaian sengketa pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman serta mengenai upaya hukum terhadap putusan Ajudikasi Khusus tersebut berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman ini hampir sama dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman, sedangkan berdasarkan Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018, putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman ini bersifat final dan mengikat. Adapun Peraturan Ombudsman ini tidak terdapat pasal yang menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak bersengketa terhadap putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman tersebut. Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus ini masih sangat perlu dilakukan pengkajian dan penjelasan lebih lanjut secara detail dan terperinci terkait upaya hukum terhadap putusan Ajudikasi Khusus.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Ria Khaerani Jamal]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15363
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, terhadap literatur yang relevansi dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah saat ini sampah elektronik (E-Waste) digolongkan dalam bahan beracun dan berbahaya (B3), tidak diatur secara spesifik dalam suatu peraturan. Begitu pula dengan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik masih digolongkan dalam sanksi untuk pelaku pencemaran lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3).]]>
<![CDATA[Perjanjian Gadai Tanah (Pa’pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa Je’netallasa ]]>
<![CDATA[Rahma Rahma]]>;
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15410
<![CDATA[Perjanjian merupakan salah satu bentuk persetujuan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Salah satu jenis perjanjian ialah, perjanjian gadai tanah yang merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya dan selama gadai masih berlangsung. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif dan Sosiologis. Sumber data penelitian adalah kepala Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Kepala dusun, Tokoh Masyarakat serta masyarakat setempat. Hasil penelitian ini adalah Gadai tanah terhadap masyarakat Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga Kabupeten Gowa tidak sejalan dengan perjanjian gadai tanah pertanian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata serta Undang-Undang No.56 Thn 1960. Implikasi penelitian ini adalah sosialisasi dari pihak yang berwenang terkait KUHP perdata serta Undang-Undang No. 56 PP Thn 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah]]>
<![CDATA[Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ]]>
<![CDATA[A. Arianto]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15384
<![CDATA[Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigm interpretative. Data diperoleh dengan obsevasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tompobulu dalam melakukan penerapan Aplikasi Siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Tompobulu sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut namun tidak terstruktur dengan baik karena Aparat Desa Tompobulu masih kurang Sumber daya manusia terkait dengan tugas dari masiing- masing aparatur Desa Tompobulu dalam menjalankan tupoksi masing-masing sehingga sistem pemerintahan di desa Tompobulu masih kurang sebagaimana amanahkan permendagri dan UU No. 6 Tahun 2014 oleh karena itu Desa Tompobulu telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan dapat terselesaikan dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelolah desa yang baik.]]>
<![CDATA[Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Andi Iismiaty]]>;
<![CDATA[M. Thahir Maloko]]>;
<![CDATA[Nur Taufiq Sanusi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15312
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sirri dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap status hukum pernikahan sirri. Penulis menggunakan pedekatan yuridis yaitu hukum sebagai norma yaitu implementasi ketentuan undang-undangan, penelitian ini tergolong library reseach, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan sirri terjadi karena adanya faktor faktor yang menyebabkan yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor ikatan dinas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan, faktor poligami, dan faktor perbuatan zina. Menurut penelitian yang telah di dapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah sirri menurut hukum Islam sah atau legal di halalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri. ]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian ]]>
<![CDATA[Ridwan Saleh]]>;
<![CDATA[Hisbullah Hisbullah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15399
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sejauh mana penerapan hukum pidana positif daalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan vailid terkait pemberian remisi dalam tindak pidana mencuri yang penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efiektivitas pemberian remisi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dapat dikatakan sangat efektif, karena warga binaan yang melakukan residivice setelah mendapatkan remisi sangatlah sedikit sehingga potensi untuk mengulangin tindak pidananya sangat sedikit. Pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sama dengan tindak pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice. ]]>
<![CDATA[Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri ]]>
<![CDATA[Ahmad Sabran]]>;
<![CDATA[Muh. Amiruddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15364
<![CDATA[Hasil pernelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal, karena upaya perdamaian maksimal 30 hari tetapi terdapat beberapa pengadilan yang sudah menentukan hasil mediasi di bawah 30 hari. Kemudian faktor-faktor yang menghambat dari segi substansi hukum tidak ada hambatan karena telah cukup tersedia regulasi yang mengaturnya, sedangkan dari segi struktur hukum: kurangnya mediator bersertifikat, sarana yang kurang memadai, dan dari segi budaya hukum: telah menipisnya asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah sehingga masyarakat menganggap bahwa pengadilan hanyalah tempat penentuan kalah dan menang. ]]>
<![CDATA[Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) ]]>
<![CDATA[Mukarramah Mukarramah]]>;
<![CDATA[Tri Suhendra Arbani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15411
<![CDATA[Permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu sebagaimana pelaksanaan PNS melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan melalui system Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng.Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data lengkap dan valid. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi, dan dokumentasi.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa prasarana yang tersedia cukup memadai kemudian didukung dengan lingkungan nyaman, kehadiran SIMPEG ini mempermudah dalam melakukan pengawasan PNS melalui system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada kementerian agama kabupaten soppeng, serta ketersediaan data yang valid mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Yang menjadi kendala utama yaitu kekuatan sinyal/ koneksi internet. Meskipun dikelolah oleh satu orang tetapi hal tersebut sudah cukup seimbang antara sarana dan prasarana dengan jumlah pegawai yang berada dalam lingkup Kementerian agama kabupaten soppeng Implikasi dari penelitian bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada seluruh pegawai, maka kepada pihak penentu kebijakan perlu adanya upgrade pada SIMPEG ini, selain memuat data PNS juga memuat data Non PNS.]]>
