cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2021): ALDEV" : 20 Documents clear
Problematika Hak Ketenagakerjaan Dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba Sri Rejeki Ra; Fadli Andi Natsif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16427

Abstract

Penelitian ini berjudul Problematika Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabiltas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melaksanakan berjalannya penelitian tersebut maka hal tersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang di inginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dari 10 Kecamatan adalah 1.223 Penyandang Disabilitas dan di antara jumlah keseluruhan tersebut hanya ada 3 orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang yang bekerja sebagai Pegawai Swasta. Dari hasil penelitian dapat di katakana bahwa pemenuhan hak bagi penyandnag disabilitas di bidang ketenagakerjaan belum di terapkan sebagaimana mestinya.  2) Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 adalah Pemerintah masih kesulitan dalam melakukan tinjauan ke lapangan di karenakan kurangnya dana dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak dapat mendata penyandang disabilitas sejak 2019-2020 dan tidak dapat melakukan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas karena mereka membutuhkan dana untuk turun langsung ke lapangan terlebih dahulu agar dapat membuka pendaftaran untuk pelatihan kerja bagi penyandang cacat. Pemerintah daerah belum bisa menyediakan akses untuk penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas kesulitan dalam penggunaan akses apalagi jika mereka ingin bekerja, alat yang mereka gunakan tidak dapat di penuhi oleh pemerintah. Implikasi penelitian Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas dan menerapkan peraturan daerah No 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan sebanyak 1%.
Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa) Rezky Ayu Wulandari; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16485

Abstract

Penulis membahas tentang peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di kab.Gowa. Maraknya tindakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak dibawah umur dibuktikan dari data yang saya dapatkan pada kepolisian resort gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Sumber data penelitian adalah Polres Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual kepada anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan preventif dan respresif. (2) Faktor yang menghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak dapat diperdaya dengan segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Implikasi dari penelitian ini adalah aparat kepolisian yang menangani langsung tetang masalah hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya. Serta kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Gowa St Nurfitrah Islamy; M. Chaerul Risal
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16495

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini ialah sebagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di rara rental Kabupaten Gowa serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi di rara rental Kabupaten Gowa.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Normatif dan Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah:pemilik rara rental serta masyarakat yang menyewa mobil di rara rental. Kenudian metode dalam penggumupulan data yang digunakan ialah: Wawancara dan Dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi penyimpangan dalam transaksi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang tidak sesuai dengan pasal 1320 KHUP. Hal ini dapat dibuktikan dari transaksi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di rara rental. Tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa yang merupakan hal menyimpang dari KHUP. Implikasi penelitian ini ialah kepada pemilik rara rental hendaknya mengetahui bagaimana cara melakukan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang sesuai dengan KHUP 1320 sehingga terciptanya Undang-Undang yang berlaku.
Peran Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Muh. Nahhan; Kasjim Salenda
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran laboratorium forensik dalam mengungkapkan kejahatan pemalsuan surat di mana tindakan pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakana adalah field research dan library research. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kaitannya peran laboratorium forensikdalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan pustakaan. Juga Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang yang terkait dengan pembahasan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses enelitian dan Pemeriksaan Surat Palsu yang Dilakukan Laboratorium Forensik Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode- metode.
Pembinaan Narapidana Perempuan Dalam Pencapaian Tujuan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Faahita Qotrunnada; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16567

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa dalam mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Jenis penelitian adalah library research yang sumber data dari buku, jurnal, artikel, website, repository, dan lain-lain. Hasil penelitian yaitu pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian yaitu pembinaan intelektual, keagamaan, dan jasmani. Pembinaan kemandirian berupa keterampilan tata boga, menjahit, persalonan, perkebunan, dan kerajinan tangan. Adapun hambatan dan kendala dalam proses pembinaan, yaitu seperti rasa malas, dan kurangnya dukungan sosial yang didapatkan narapidana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, masalah overcapacity, kurangnya fasilitas, dan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang jauh. Implikasi peneliti diharapkan masyarakat dan keluarga narapidana agar lebih peduli dan lebih memberikan dukungan kepada para narapidana.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1607/Pid.Sus/2020/Pn.Mks) Arry Wirrawan; Syamsiar Arief
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24004

Abstract

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan Narkotika dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemmilikan narkotika. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.
Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (Studi Di UPTD Samsat Kota Makassar) Muhammad Syarief Saiful; Suhartati Suhartati
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24041

Abstract

Penelitian Ini bertujuan Untuk Mengetahui proses penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Untuk mengetahui factor-faktor penghambat terhadap penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar, sebelum pemberian sanksi terhadap wajib pajak, UPTD SAMSAT Wilayah Kota Makassar terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (Super PKB) yang diberikan dalam 2 bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Makassar antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa proses balik nama, pemilik kendaraan berpindah ke daerah lain, dan penarikan kendaraan bermotor oleh pembiayaan tanpa adanya laporan dari pemilik kendaraan ataupun pihak pembiayaan itu sendiri.
Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Palopo Amiruddin Pabbu; Irpan Irpan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24053

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polisi dalam menegani tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu menganalisa, mengfilter dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilhan umum kepala daerah. Kendala yang di hadapi polisi dalam menangani laporan tindak pidana pelanggaran pemilu diantaranya bukti dalam proses peyidikan dan penyelidikan yang membuat kepolisian lambat dan tidak adanya saksi maupun orang yang mau memberikan kesaskian terhadap laporan tersebut, danan pihak kepolisian juga sangat terbebani dengan singkatnya waktu yang di amanahkan oleh undang-undang untuk melakukan proses penanganan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan BPKB Antara Nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani (Studi Pt Pnm Sulbar) Abd Basir; Asba Hamid
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24090

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk Mengetahui Mekanisme perjanjian kredit Antara nasabah dan Pt.Permodalan Nasional Madani  danuUntuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Pt. Permodalan Nasional Madani. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dilakukan  dengan beberapa cara atau beberapa tahap yaitu, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kemudian akan di proses oleh PT. Permodalan Nasional Madani, apabila calon nasabah yang ingin meminjam tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu maka keinginannya untuk meminjam tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, setelah mengajukan permohonan kepada PT. Permodalan Nasional Madani dan diproses oleh PT. Permodalan Nasional Madani melalui proses yang panjang maka akan diteruskan pada tahap penanda tanganan kontrak, apabila perjajian telah mendapatkan kata sepakat dari pada para pihak maka barulah bisa di lakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan BPKB motor, banyak sekali kendala. Dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satu diantaranya adalah menggunakan modal yang dipinjamkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk keperlun sehari-hari dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut membuat usahanya kurang lancar dan bahkan menjadi macet, nasabah yang seperti ini dapat di kategorikan peminjam yang bermasalah.
Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video Tiktok Avelyn Pingkan Komuna; A. Rachmat Wirawan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24762

Abstract

Tren Tiktok sebagai media sosial yang banyak digunakan oleh generasi milenial dan generasi Z karena penggunaan fitur editing video yang baru dan beragam dapat meningkat kreativitas para konten kreator dalam membuat karya. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak menjadi jaminan originalitas konten video yang dibuat karena terdapat konten-konten video di Tiktok yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini akan menganalisis jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi pada konten video Tiktok dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hak cipta video Tiktok baik hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum telah diatur dalam UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dimana pencipta dan pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana serta perlu peran lebih dari penyedia aplikasi Tiktok dalam mengontrol konten-konten yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif melalui kajian kepustakaan.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue