cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 8   9   10   11   12 
Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin Suryati Suryati; Arif Awaludin; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.225

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal protection of marital assets in the marriage agreement. This research is motivated by the fact that marriages carried out based on Law Number 1 of 1974 which has been revised by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, basically there is a mixture of assets in marriage, however it is possible for the parties to make deviations regarding the management of assets during marriage carried out by making a marriage agreement. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data. Data collection techniques are carried out by means of library research. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the existence of a marriage agreement will provide legal protection for marital assets for husband and wife. Keyword: Legal Protection, Property, Marriage, Marriage Agreement Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian ini dilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami isteri. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta, Perkawinan, Perjanjian Kawin
Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.226

Abstract

The purpose of this research were to determine the settlement claim for volunteers of Indonesian Red Cross (PMI) in Purbaingga district at PT Asuransi Umum Bumiputera in purwokerto branch office in term of article 31 section 3, 4 and 5 of the constitution number 40 of 2014 concerning about Insurance. To achieve these objectives the author uses juridical empirical approach; specification of this research is descriptive; method of presensing data I form of descriptions systematically arranged. Conclusion PT Asuransi Umum Bumiputera in purwokerto branch office in order to settle a claim for volunteers of Indonesian Red Cross (PMI) IN Purbalingga district based on article 31 section 3, 4 and 5 of the constitution number 40 of 2014 concerning about Insurance and also applicable regulation. In case of a dispute between the guarantor and the insured then conducted deliberations in advance. If it doesn’t reach an agreement, it will be conducted outside the court through BMAI (Indonesian mediation and Arbitration Insurance Agency) and LAPS (Alternative Dispute Resolution Institution) or through the court. Keyword: Policy, Life Insurance, Humanitarian Volunteers Abstrak. Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggung dengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak mencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI (Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Polis, Asuransi Jiwa, Relawan Kemanusiaan
Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Doni Adi Supriyo; Rusito Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.222

Abstract

The maritime border between Indonesia and Vietnam is a maritime border located in the South China Sea. Until now there are several problems that have occurred, especially in the exclusive economic zone between Indonesia and Vietnam, which have not been completely resolved. The exclusive economic zone is an area outside and adjoining the territorial sea which is subject to the special legal regime of the international law of the sea. Based on the principles of international peace and security, there have been several efforts shown to create good relations between countries in resolving disputes that occur. The principle referred to in resolving international disputes is to provide a way for the parties to the dispute to resolve their disputes based on international law. There are two ways of settlement known in international law, namely by peace and by war. Dispute resolution procedures for countries that are interconnected with maritime areas between countries can be seen in Article 287 UNCLOS 1982 which regulates alternatives and dispute resolution procedures. This research is normative research that examines sources related to the issues discussed. The results of this study conclude that in resolving disputes that occur between Indonesia and Vietnam regarding maritime borders in the waters of the Exclusive Economic Zone, various alternative dispute resolution methods can be resolved as described in the 1982 UNCLOS framework, namely, a) Peaceful dispute resolution, b) Dispute resolution with mandatory procedures. Each country is given the freedom to choose an alternative that will be used in resolving the dispute at hand what is desired by both parties, both through non-litigation and non-litigation channels as stipulated in Article 280 UNCLOS 1982. Keyword: Conflicts, International Disputes, Exclusive Economic Zones Abstrak. Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakan perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegara dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secara perang. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan laut diperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secara damai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negara diberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakan dalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapiapa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur maupun jalur non litigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982. Kata Kunci: Konflik, Sengketa Internasional, Zona Ekonomi Ekslklusif
Pemeriksaan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022–2025 Hestin Tri Yulianti; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.247

Abstract

The role and authority of a Notary are very important in people's lives in order to obtain legal certainty for the legal actions taken. In carrying out this role and authority, the behavior and actions of a Notary are very vulnerable to abuse of their professional position, which can be detrimental to society. To avoid losses for the community, an agency that supervises notaries is needed. This research was conducted to find out how the inspection of a notary was carried out by the Regional Supervisory Board of Banyumas Regency for the period 2022-2025 and the obstacles encountered in the examination. The research method uses normative juridical data analysis methods in the form of qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the supervision, examination, and guidance of Notaries are carried out by the Minister of Law and Human Rights, in whose implementation the Minister forms a Notary Supervisory Council, based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary. In this case, the Regional Supervisory Council is the spearhead of the Notary Supervisory Council in carrying out supervision, inspection, and guidance of Notaries. Keywords: Notary, Supervisor, Examination Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas Periode tahun 2022-2025 dan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis data berupa analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), berdasarkan UU No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, MPD merupakan ujung tombak dari MPN dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris. Kata Kunci: Notaris, Pengawas, Pemeriksaan
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA JAMINAN Ade Muhammad Syamkirana Putra; Muhamad Syamsudin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.237

Abstract

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan tercatat atau sah. Kemudian berdampak pada status anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks diluar nikah dan hamil diluar nikah. Sehingga berdampak pada status anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan akibat hukum anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau tercatat baik sebelum maupun sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.-VIII/2010. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-undang belum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir tanpa status perkawinan. (2) Dukungan budaya hukum masyarakat dalam mengimplikasikan hak-hak anak yang lahir tanpa status perkawinan tercatat rupanya berbenturan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam masyarakat.
Perkawinan Secara Online Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Suryati Suryati; Wiwin Muchtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.248

Abstract

This study aims to determine the validity of online marriages in the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning Jo Marriage. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data as the main data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained via the internet. The data is then analyzed qualitatively. The results of this study are that online marriage has no regulation in Law Number 1 of 1974 concerning marriage which has been revised by Law Number 16 of 2019. This is a legal vacuum that can cause uncertainty in people's lives. Marriages conducted online according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are legal if carried out in accordance with Article 2 paragraph (1) and (2) as well as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 2008 concerning Information and Electronic Transactions because marriages carried out online use electronic media which are regulated in the law, which in this case clearly regulates electronic signatures. Meanwhile, according to Islamic law, the scholars agree that the condition for marriage is one assembly, but there are differences of opinion regarding this one assembly. According to Imam Hanafi, one assembly means one time, meaning that consent and acceptance cannot be interrupted. However, according to Imam Syafi'i, an assembly is one place because this relates to the duties of a witness who must see clearly with his own eyes and head the party making the consent and qabul. So marriages carried out online are valid if the conditions and harmony of a marriage have been met. Keywords: Marriage, Online, Law No. 1 of 1974 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pernikahan yang dilakukan secara online dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui internet. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perkawinan secara online tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidak pastian dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yang dilakukansecara online menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) demikian juga pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secara online ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik. Adapun menurut hukum Islam, para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satu majelis namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelis ini. Menurut Imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinya tidak boleh terputus antara ijab dan qabul. Namun satu majelis menurut Imam Syafi’i adalah satu tempat karena ini berkaitan dengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh mata dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab dan qabul. Jadi pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan. Kata Kunci: Perkawinan, Online, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia Aniek Periani; Wahyu Hariadi; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.244

Abstract

Education is one of the human needs to improve themselves and explore the potential that exists in humans. Education can also support the progress of the nation through the intermediary of the youth of the nation's next generation. The Government of Indonesia has issued the right to education in State policy, completed the Amendments to the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The development of education in Indonesia is greatly influenced by the legal politics of the Indonesian government. This research was made with the aim of knowing the role of legal politics in the development of national education in Indonesia. The method used in this research is descriptive method of analysis of research methods by collecting data according to the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. Keywords: National Education, Educational Development, Legal Politics. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala diri manusia. Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan bangsa melalui perantara para pemuda generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakan Negara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politik hukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Kata kunci: Pendidikan Nasional, Perkembangan Pendidikan, Politik Hukum.
Pengangkatan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mengambil Uang Asuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/Pn. Bms) Doni Adi Supriyo; Rusito Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.245

Abstract

This study aims to determine the legal considerations of judges in granting child custody rights as a result of the divorce of their parents in Decision Number: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS and the legal relationship between the mother and the child of her husband and the legal consequences arising after the guardian it was appointed by the judge. In this study the authors used a normative juridical approach, and research specifications in the form of application of law. The legal relationship between the stepmother and her husband's natural child, namely the stepmother, is the legal or official mother and has the status of a mahram for the husband's children. The judge's legal considerations in granting the Petitioner's request were determined as the guardian of an immature child to collect his father's insurance money in Determination Number: 31/Pdt.P/2018/PN.Bms, namely the applicant who still has a family relationship as the uncle of a child named Nikita Rosa Damayanti Waluyo and Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, filed an application for the Petitioner to be designated as guardians for the two minor children, it is also known that these children still need educational expenses and their daily needs. The Petitioner's petition has been known and approved by other families. Based on documentary evidence and witnesses, the petitioner is deemed competent to be declared a guardian. Based on these facts, the Banyumas District Court Judge was of the opinion that for the best interests of the children, there were sufficient reasons and based on law to grant the Petitioner's request. The legal consequence that arises after the guardian is appointed by the judge is that the guardian in principle replaces parents in educating and caring for minors, so the rights that a guardian has are basically the same as those owned by parents based on parental authority. The guardian is obliged to take care of the child under his control, then the guardian is obliged to represent the pupil in all civil actions (burgelijke handelingen). A guardian is obliged to supervise the assets of an immature child like a good housewife. Keywords: Guardianship, Minors, Stepmother Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan hak perwalian anak sebagai akibat perceraian orang tuanya pada Putusan Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS dan hubungan hukum antara ibu sambung dengan anak bawaan suaminya serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dan spesifikasi penelitian berupa penerapan hukum. Hubungan hukum antara ibu tiri dengan anak bawaan suaminya yaitu ibu tiri, adalah ibu yang sah atau resmi dan berstatus mahram bagi anak-anak dari suami. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/ PN.Bms yaitu pemohon yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo dan Septiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pula bahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluarga lainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakap untuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidik dan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang wali pada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkan kekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya, selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata (burgelijke handelingen). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaan si anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik. Kata Kunci: Perwalian, Anak Dibawah Umur, Ibu Tiri
Tinjauan Yuridis Terhadap Cara Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Di KSPPS Nururrohmah Al Barokah) Haris Kusuma Wardana; Wiwin Muchtar Wiyono; Emy Handayani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.246

Abstract

The purpose of this writing is to find out how to solve problematic murabahah financing/ bad loans at KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah. To achieve this goal the authors use the approach method used is empirical juridical. With the method of collecting observation data and interviews. descriptive data analysis technique, where the researcher describes the description of the conditions and situation at KSPPS Nururrohmah Al Barokah. The method for solving troubled murabahah financing/ bad credit at KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah is a telephone notification to customers who are late in making payments; issuance of billing letter I; direct billing by the manager (if the first billing letter is not successful); billing by the Management is not successful, the customer will be asked to come to the office and meet the management so that the problem can be resolved properly through negotiations. The last method carried out by the BMT is through collateral confiscation. Keywords: Settlement Method, Troubled Financing, Murabahah Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet di KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Dengan metode pegumpulan data observasi dan wawancara. teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di KSPPS Nururrohmah Al Barokah. Cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet di KSPPS Nurrurrohmah Al Barokah adalah Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran; pemberian surat penagihan I; penagihan langsung oleh pengelola (apabila surat penagihan pertama tidak berhasil); penagihan oleh Pengurus tidak berhasil, nasabah akan diminta untuk datang ke kantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan. Cara terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT adalah melalui sita jaminan. Kata Kunci: Cara Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah

Page 12 of 12 | Total Record : 119

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue