Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 esti ningrum; wahyu hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.185

With the reform of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regarding the re-arrangement of villages, this can be read in Article 18B paragraph 2 which reads "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are alive and well. with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law.” It is clear that a village formed based on original law is already in and recognized by law. The village is an autonomous region that has its own government in managing and regulating the community based on the aspirations of the community. Regarding the Village/ Traditional Village institutions, namely the Village/ Traditional Village Government (executive) and the Village Governance (legislative), including Village Community Institutions and Traditional Institutions. The Village Government consists of the Village Head and Village Apparatus. The Village and Traditional Village Government organizers are the Village Head and/or Traditional Village Head and the Village and/or Traditional Village Consultative Body, while those who lead the administration are the Village Head and/or Traditional Village. The Village Head and the Traditional Village Head have a very important role because they are extensions of the state who are close to the community and as leaders of the Village/ Traditional Village community, so it is clear that the Village Head and Traditional Village Head are domiciled as the Head of the Village Government and or Traditional Village. Keywords: Function, Status, Institutional, village government Abstrak. Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturan kembali, hal ini dapat kit abaca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangungi”.Hal tersebut nyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungi dah dihormati serta diakui keberadaannya,oleh undang-undang. Desa merupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalam mengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat Oleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlah kalau di dalam pemerintahannya di bentuklah Kelembagan Pemerintahan Desa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan dan juga mempunyai fangsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaitu Pemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelanggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desa dan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atau Desa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannya adalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dan atau Desa Adat. Kata Kunci : Fungsi, Kedudukan, Kelembagaan, PemerintahanDesa

Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.186

The unlawful act regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUH Perdata) is a source of engagement born of law, because of human actions that are against the law. This is because the result of an unlawful act will lead to an engagement, namely the perpetrator has an obligation to compensate the victim and the victim has the right to obtain compensation due to the unlawful act of the perpetrator. Article 1365 of the Civil Code does not provide a formulation or definition of what exactly is meant by an unlawful act, but only regulates how a person who suffers a loss due to an unlawful act committed by another person can successfully file a claim for compensation to the district court. Because Article 1365 of the Civil Code does not provide a formulation of what is meant by unlawful acts, this gives rise to interpretations made by experts and courts. From Article 1365 of the Civil Code, we can see the elements or conditions that must be met by a person to be said to have committed an unlawful act, and therefore compensation can be demanded based on Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Study, Acts, Against the Law, Civil Code. Abstrak. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia yang melawan hukum. Hal ini karena akibat dari adanya perbuatan melawan hukum akan menimbulkan perikatan, yaitu bagi pelaku mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada si korban dan si korban mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum dari si pelaku. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan atau definisi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur bagaimana seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada pengadilan negeri. Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, maka hal ini menimbulkan adanya penafsiran yang dilakukan oleh para ahli dan pengadilan. Dari Pasal 1365 KUH Perdata, kita dapat melihat unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Kata Kunci : Kajian, Perbuatan, Melawan Hukum, KUH Perdata.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas Teguh Anindito; Aris Priyadi; Arif Awaludin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.187

This legal writing aims to find out and analyze the implementation of Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures at the Banyumas District Court. This study uses a juridical approach. The juridical approach is to analyze the problem from the point of view according to the provisions of the applicable laws/regulations. The data analysis method used in the research is presented descriptively and processed qualitatively, namely the data obtained from the research are classified according to the problems in the research and the classification results are then systematized then the data that has been systematized is then analyzed to be used as a basis for drawing conclusions. Based on the results of research and discussion, several conclusions were obtained. First, the mediation carried out at the Banyumas District Court had been carried out according to the laws and regulations. The two things that determine the success or failure of mediation in a civil case are the agreement between the disputing parties in mediation to resolve the case. The contributing factor or obstacle in the mediation process that was not successfully resolved amicably was that the parties to the litigation themselves did not want peace. Keywords: Implementation; Mediation; Banyumas Abstrak. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Wilayah Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan Pertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudah dilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya. Faktor menyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasil diselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudah tidak menghendaki perdamaian. Kata Kunci : Pelaksanaan, Mediasi, Banyumas

Penyelesaiaan Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ferryani Krisnawati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.203

Inheritance law in Indonesia there are three inheritance laws BW (Burgerlijk Wetboek)., Islamic inheritance law and customary inheritance law, the distribution of inheritance also differs between the three inheritance laws. In the law of inheritance, it is only opened after death, meaning that if there has been no death, then inheritance has not been opened, besides that there are also heirs and there must also be inheritance to be divided. Inheritance law system according to the Civil Code does not distinguish between sons and daughters, between husband and wife they are entitled to inherit and the share of sons is equal to the share of daughters, the share of a wife or husband is equal to the share of children. If it is related to the hereditary system, then the Civil Code adheres to a bilateral hereditary system, where each person connects himself to the descendants of his father and mother, meaning that the heirs have the right to inherit from the father if the father dies and the right to inherit from the mother if the mother dies, this means that there are similarities with the law. Islam. Inheritance law is a matter of whether and how the distribution of rights and obligations regarding a person's wealth at the time of his death will be transferred to the living person. The inheritance system regulated in civil inheritance law is: the system individually, the heirs inherit individually or individually, and the heirs are not distinguished, whether male or female, the right to inherit is the same. In civil inheritance law, a principle applies, namely when someone dies world (heirs), then by law and immediately the rights and obligations pass to the heirs, as long as these rights and obligations are included in the field of property law or in other words rights and obligations that can be valued in money. Even if the inheritance of the heir is to be left in an undivided state, it must be approved by all heirs. The difference between inheritance and inheritance is that the inheritance has not been deducted by debt and other costs, while the inheritance has been deducted by debt and is ready to be divided. . Even if the inheritance of the heir is to be left in an undivided state, it must be approved by all heirs. Keywords: Inheritance Law, Civil Code, Inheritance Dispute Abstrak. Hukum waris di Indonesia ada tiga hukum waris BW (Burgerlijk Wetboek)., hukum waris islam dan hukum waris adat, pembagian harta warisan juga berbeda-beda antara ketiga hukum waris tersebut. Dalam hukum waris baru terbuka setelah adanya kematian artinya apabila belum ada kematian maka belum terbuka warisan selain itu juga ada ahli waris dan juga harus ada harta warisan yang akan dibagi. Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri mereka berhak semua mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu mdenghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum islam. hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan danharta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, Apabila terjadi Sengketa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum KUH Perdata maka diselesaikan di Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Hukum Waris, KUHPerdata, Sengketa Waris

Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam suryati suryati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.204

A will is part of Indonesian inheritance law whose existence is regulated in Islamic law and positive law. A will made by someone must be shown with evidence of a deed that can be accounted for, therefore making a will should be proven by written evidence, even though we know that in the Compilation of Islamic Law, wills can be made both orally and in writing. The purpose of this study is to find out the legal consequences will without a notary deed in the perspective of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The conclusion is that a will without a notarial deed in the view of the Compilation of Islamic Law (KHI) there is no obligation to include a notary in making a will, while the Civil Code (KUHPerdata) is required to include a notary. The legal consequences of a will without a notary deed make the will vulnerable to lawsuits from interested parties because the evidence is not strong enough and there is no legal certainty. According to the KHI and the Civil Code that a will needs to be authentically proven, this is intended to prevent negative things that are not desired by the testator or the beneficiary. Keywords: Legal Consequences, Will, Without Notary Deed, Civil Code, KHI Abstrak. Wasiat merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaanya diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun kita mengetahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan bahwa wasiat tanpa akta notaris dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada kewajiban mengikut sertakan notaris dalam pembuatan wasiat, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diwajibkan mengikut sertakan notaris. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPerdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat. Kata Kunci: Akibat Hukum, Wasiat, Tanpa Akta Notaris, KUHPerdata, KHI

Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKI di Arab Saudi) Aniek Periani; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.207

Speaking of the death penalty that occurred in Saudi Arabia, it is very closely related to the state of Indonesia. The reason is that part of the entire population of Indonesia currently residing abroad, around 494,609 people from 4,694,484 Indonesians currently recorded in 2012 are in Saudi Arabia. From the data, it can be seen that the enthusiasm of Indonesian citizens to earn a living abroad in 2012 was very significant. The number of cases that occurred, such as the death penalty for Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, became one of the analyzes that then needed to be observed and discussed from the various problems that arose. So from the cases that the author has described above, the author is interested in discussing the relationship between human rights in the case of the death penalty that afflicts Indonesian workers (TKI) in Saudi Arabia. Keywords: The Role of the State, Human Rights, Indonesian Migrant Workers Abstrak. Berbicara hukuman mati yang terjadi di Saudi Arabia, maka sangat erat kaitannya dengan negara Indonesia. Pasalnya, sebagian dari seluruh penduduk Indonesia yang saat ini berada diluar negeri sekitar 494.609 Jiwa dari 4.694.484 Jiwa penduduk Indonesia yang saat ini terdata tahun 2012 berada di Arab Saudi. Dari data kemudian bisa dilihat bahwa antusias warga Negara Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri pada tahun 2012 sangat signifikan. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti vonis hukuman mati yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menjadi salah satu analisis yang kemudian perlu untuk dicermati dan dibahas dari berbagai persoalan yang muncul. Maka dari kasus- kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas keterkaitan antara dengan Hak Asasi Manusia dalam kasus Hukuman Mati yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia. Kata Kunci: Peran Negara, Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja Indonesia

Permasalahan Hukum Limbah Cair Industri di Indonesia Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.208

Environmental problems will continue to appear seriously in various corners of the earth as long as the inhabitants of the earth do not immediately think about and seek environmental safety and balance. Likewise in Indonesia, it is as if environmental problems have been allowed to bubble up in line with the intensity of industrial growth, even though industrialization itself is becoming a priority in development. The complicated impression can be clearly seen if we try to pay attention to the responses and perceptions of the authorities regarding environmental problems, whether judges, prosecutors, police, lawyers, businessmen and the general public. The methodological approach used in this study is the normative juridical method, which is an approach that uses the concept of positive legality. Keywords: Law, Liquid Waste, Industry Abstrak. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Kesan pelik semakin jelas bisa dilihat apabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsi para pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungn hidup, baik hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, pengusaha maupun masyarakat umum. Metodeologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivtis. Kata Kunci: Hukum, Limbah Cair, Industri

Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut Saraya Husna; Levina Yustitianingtyas
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i2.202

Abstract. The principle of the system used by the EMKL Company to solve the problem of damaged or lost goods during shipping. The research method used is a statutory approach, which prioritizes statutory regulations as a source of basic information and examines several related articles. Based on the research findings, the EMKL Company will be responsible for any loss or damage to the product caused by the negligence of EMKL or the carrier and will compensate the shipper after proving the fault or negligence of EMKL and the carrier. The stages of liability also depend on the terms of the agreement that have been agreed upon. Keyword: Liability, Ship, Cargo, Damaged/Lost Goods. Abstrak. Prinsip sistem yang digunakan oleh Perusahaan EMKL untuk mengatasi masalah barang yang rusak atau hilang selama pengiriman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi yang mendasar dan mengkaji beberapa pasal terkait. Berdasarkan temuan penelitian, Perusahaan EMKL akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan produk yang disebabkan oleh kelalaian EMKL atau pengangkut dan akan memberikan ganti rugi kepada pengirim setelah membuktikan kesalahan atau kelalaian EMKL dan pengangkut. Tahapan pertanggungjawaban juga tergantung pada ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Kata kunci: Tanggung Jawab, Kapal, Muatan, Barang Rusak/Hilang

Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yang Ikut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional Aniek Periani; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.223

Mercenaries or Mercenaries, are often also referred to by the general public as the term "soldier of fortune". Initially, the need for mercenaries arose because of the difficulty in forming or owning a large and formidable armed force, and at a high cost. The motivation for someone to become a mercenary is generally because of money not because of loyalty to the country or kingdom that recruits and pays for it. They don't care whether the war they are waging is a just war or not. The research method used is normative legal research method. Data is obtained through document or library studies which are carried out by examining library materials such as books, magazines, papers, journals, articles, newspapers and internet sites related to the object being written. The legal status of mercenaries in armed conflict is legally recognized in accordance with the 1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war". If a mercenary is caught by the enemy, then the mercenary still has the right to be treated fairly according to the law in force in the country where the mercenary is detained. Law enforcement against mercenaries who commit violations of the law is adjusted to what they are doing, whether it is a war crime or is included in a criminal act that occurred during a war. Keyword: Sanctions, Mercenaries, International Humanitarian Law Abstrak. Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah “soldrier of fortune”. Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang”. Jika seorang tentara bayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetap memiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku dinegara penahan tentara bayaran tersebut. Penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atau termasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang. Kata Kunci: Sanksi, Tentara Bayaran, Hukum Humaniter Internasional

Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran Limbah Industri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga Teguh Anindito; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.224

Water pollution is the entry or inclusion of organisms, substances, energy and other components into the environment by human activities that exceed the established environmental quality standards. Disposal of remaining business activities in the form of waste by PT. Marimas going to the river is a form of environmental pollution, incidents of sewage pipes leading to leaking waters, causing the residents' springs around the factory to be polluted and unable to be utilized. Therefore, legal firmness is needed against perpetrators of pollution aimed at creating justice, benefits and legal certainty. Law on Environmental Management and Protection No. 32 of 2009 (hereinafter referred to as UUPPIH), as a functional law, divides environmental enforcement into three types: administrative, civil and criminal. Keyword: PT Marimas, water pollution, industrial waste Abstrak. Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIeh kegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yang ditetapkan”. Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT. Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insiden saIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehingga menyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dan tidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukum terhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan dan PerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnya disebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI, membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif, perdata dan pidana. Kata Kunci: PT Marimas, pencemaran air, Iimbah industri

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Haris Kusumawardana

Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com

Phone
+6283899800775

Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com

Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Haris Kusumawardana

Contact Email kusumawardanaharis@gmail.com

Phone +6283899800775

Journal Mail Official cakrawala.unwiku@gmail.com

Editorial Address Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Haris Kusumawardana

Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com

Phone
+6283899800775

Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com

Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA