Zaaken: Journal of Civil and Business Law
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2020): Juni"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari ]]>
<![CDATA[Yosep Musa Nainggolan]]>;
<![CDATA[Taufik Yahya]]>;
<![CDATA[M. Amin Qodri]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8923
<![CDATA[Transition of land rights and ownership rights over units of flats through sale and purchase can only be registered if proven by a deed made by the authorized PPAT according to the provisions of the applicable legislation. The relevant right holder is obliged to register the amendment to his land right to the Land Office, because land registration is a strong proof of the abolition of ownership rights and the legality of the transfer and encumbrance. The purpose of this research is to find out and analyze the reasons for not registering the transfer of land rights and why many people in Selat Village, Pemayung Subdistrict, Batanghari Regency, do not transfer land rights before the PPAT and the legal consequences of the land purchase agreement under the hand as a condition for registration. transfer of land rights. The population in this study is the people of the Selat Village who have been buying and selling land under their hands. The total population is 112 people. With details of 52 people who have been buying and selling land under the hand. The number of samples is 10 people, 6 people doing buying and selling transactions only attended by both parties and 4 others through the Village Head and attended by both parties. Data sources from this study are primary data, secondary data and tertiary data. Analysis of the data used is qualitative, which is an analysis based on the data presented to be classified based on the problem under study and then described based on the legal norms that govern it. Keywords: Buy; Sell; Land Abstrak Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan hak atas tanahnya kepada Kantor pertanahan, karena pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan mengapa masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari banyak yang tidak melakukan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT serta akibat hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Selat yang sudah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Total populasinya adalah sebanyak 112 orang. Dengan rincian 52 orang yang telah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Jumlah sampelnya adalah sebanyak 10 orang, 6 orang melakukan transaksi jual beli hanya dihadiri kedua belah pihak dan 4 orang lagi melalui Kepala Desa dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder serta data tersier. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data-data yang tersajikan untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dideskripsikan berdasarkan norma hukum yang mengaturnya. Kata Kunci: Jual; Beli; Tanah]]>
<![CDATA[Pendaftaran Merek Dagang Produk Sirup Kayu Manis di Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Prayoga Tayosa]]>;
<![CDATA[Lili Naili Hidayah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8978
<![CDATA[The purpose of this thesis is to find out and analyze what are the factors that cause cinnamon syrup entrepreneurs in the village of Siulak Deras Mudik Gunung Kerinci Subdistrict Kerinci Regency does not register their trademarks and to find out and analyze what the legal consequences of cinnamon syrup entrepreneurs in Siulak Deras Mudik village does not register its trademark. This type of research is empirical juridical. Based on the results of the research, the causal factor for not registering trademarks by Cinnamon Syrup entrepreneurs is the lack of understanding of trademarks, the cost of trademark registration is quite expensive. Furthermore, due to a business not registering its trademark viz. There is no protection of the owner of the trademark rights from acts of piracy, counterfeiting and use of his trademark without permission from the trademark owner. other parties may carelessly use brands that have not been registered for their own benefit. the brand owner will not be safe, so in this case the intellectual ideas that he has to make new innovations for his work become useless because people easily imitate these ideas. If there are legal issues regarding this cinnamon syrup brand then it cannot be resolved through legal channels. Brand which was as a differentiating power is now no longer a differentiating power in trading activities, because everyone can use the brand in a business and competition in the global market. Keywords: brand; registration. Abstrak Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi Faktor penyebab pengusaha sirup kayu manis di Desa Siulak deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci tidak mendaftarkan merek dagangnya dan untuk mengetahui dan menganalisa apa akibat hukum pengusaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik tidak mendaftarkan merek dagangnya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan Hasil penelitian faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha Sirup kayu manis adalah kurangnya pemahaman mengenai merek, biaya pendaftaran merek yang cukup mahal. Selanjutnya akibat suatu usaha tidak mendaftarkan mereknya yaitu. Tidak ada perlindungi pemilik hak atas merek dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek. pihak lain bisa sembarangan menggunakan merek yang belum terdaftar untuk keuntungan sendiri. pemilik merek tidak akan aman, sehingga dalam hal ini ide-ide intelektual yang dia punya untuk membuat inovasi baru untuk karyanya menjadi tidak berguna karena orang dengan mudahnya meniru ide-ide tersebut.jika ada persoalan hukum menganai merek sirup kayu manis ini maka tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum.Merek yang tadi sebagai daya pembeda sekarang tidak lagi sebagi daya pembeda dalam kegiatan perdagangan, karena setiap orang dapat menggunakan merek tersebut dalam suatu bisnis dan persaingan di pasar global. Kata-kata kunci : pendaftaran; merek.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Aditya Prayoga]]>;
<![CDATA[Muskibah Muskibah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8991
<![CDATA[This study discusses the rights of shareholders namely minority shareholders over the acquisition of a Limited Liability Company based on Company law. This study aims to determine and analyze how the form of legal protection for minority shareholders in the event of the acquisition of a Limited Liability Company by analyzing the judge's judgment in deciding Case No. 1102 K / Pdt / 2015 is associated with applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical, using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the legal protection arrangements for minority shareholders on the acquisition of Limited Liability Companies are contained in Article 61 and 62 of the Company Law, but according to Article 126 paragraph (1) states that the acquisition process must pay attention to the interests of minority shareholders, while in Article 126 paragraph (3) , the shareholders' disapproval of the acquisition requesting that the shares be repurchased by the Company (Article 62 of the Company Law) does not stop the acquisition. Judge's consideration in deciding case No. 1102 K / Pdt / 2015, philosophically is a minority shareholder in Legal Standing, that is, it should be a minority shareholder in the Company which is sued not as a Director in the Company itself, its juridical consideration is based on the provisions of the applicable legislation, while its sociological considerations are based on the benefit obtained from the parties to the decision. Keywords: Legal; Protection; Acquisitions AbstrakPenelitian ini membahas hak pemegang saham yaitu pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, dan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 32/Pdt.G/2017 Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena dalil gugatannya merupakan penggabungan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dan bertentangan dengan hukum acara sehingga mengandung cacat formil dan kabur (obscuur libel). Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Akuisisi]]>
<![CDATA[Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh ]]>
<![CDATA[Raddine Salsabila]]>;
<![CDATA[Permono Permono]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9000
<![CDATA[The aim of this study is to find out how the use of traditional land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City based on Kerinci customary law. This research is juridical-empirical that is by collecting data and primary, secondary legal materials and field studies through interviews, and data analysis techniques are carried out qualitatively. Data obtained from field research are primary data and data obtained from books or regulations are secondary data, by studying primary, secondary and tertiary legal materials. This research was conducted by interview method, namely interviewing traditional stakeholders who were very important in the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City. This research report is descriptive in nature, describing a reality that occurs in the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh District by using a descriptive qualitative analysis method, the data obtained is then systematically compiled for later qualitative analysis, then presented in conclusions and suggestion. The results of this study indicate that the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City is not in accordance with the Kerinci customary law. Keywords : Customary; Land Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuhberdasarkan hukum adat Kerinci. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris yakni dengan pengumpulan data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder serta studi lapangan melalui wawancara, dan teknik analisa datanya dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer dan data yang diperoleh dari buku-buku atau peraturan-peraturan merupakan data skunder, dengan mempelajari bahan hukum primer, skunder dan tertier. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, yaitu mewawancari pemangku adat yang sangat berperan penting dalam pengunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengambarkan suatu kenyataan yang terjadi dalam penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dengan mengunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan dalam kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh tidak sesuai dengan peraturan hukum adat Kerinci. Kata Kunci: Tanah; Adat]]>
<![CDATA[Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Duwinta Primania]]>;
<![CDATA[Johni Najwan]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9011
<![CDATA[In Bajubang District, the population added, is Muslim and works in the field of rubber business, which is profitable, so as to create business opportunities for people who want to become rubber entrepreneurs, it is necessary for rubber entrepreneurs to pay zakat maal from selling rubber which can be categorized as zakat commerce or trade. The purpose of this study is to study and analyze how to implement the results of rubber zakat by rubber entrepreneurs in terms of Islamic law and what happens in the implementation of zakat rubber trading by rubber entrepreneurs. Bajubang District has a population of less than 41,513 people, with 72 rubber entrepreneurs from nine villages in Bajubang District. This research is included in the Empirical research conducted Descriptive is research conducted to examine and see the implementation, status and how to determine the ratio of rubber trade zakat by rubber entrepreneurs, In this study primary data and secondary data are used with data collection methods conducted through interviews and literature studies. . The collected data was analyzed qualitatively. The results of this study indicate the implementation of zakat on the results of rubber trade by rubber entrepreneurs and the implementation that occurs in the implementation of zakat on rubber commerce by rubber entrepreneurs Keywords: Rubber; Business; Zakat. Abstrak Di Kecamatan Bajubang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bekerja di bidang usaha perkebunan karet bernilai ekonomis tingi yang menguntungkan, sehingga menciptakan peluang usaha bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha karet, Maka dibutuhkan kesadaran oleh pengusaha karet untuk membayar zakat maal dari penjualan karet yang dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet ditinjau dari hukum islam dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet. Kecamatan Bajubang jumlah penduduknya kurang lebih berjumlah 41.513 jiwa dengan rincian 72 pengusaha karet dari sembilan desa dikecamatan Bajubang. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan melihat pelaksanaan, status dan cara menentukan nisab zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet, Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpuilan data yang dilakukan melalui wawancaradan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet. Kata kunci:Zakat; Perniagaan; Karet.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Investasi Bagi Pemilik Modal di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Resi Indah Sari]]>;
<![CDATA[Nelli Herlina]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9288
<![CDATA[This article discusses about the legal protection of capital owners in the investment activities in Jambi City which is based on the regional regulation of Jambi city as well as obstacles faced by investment actors in the implementation of capital investment in Jambi City. This discussion is necessary because the development of investmentin the city of Jambi is increasing in line with the development of the time in line with the law number 25 in 2007 on investment that was formed as the basis of consideration is to accelerate the development of national economy and realize Indonesia's political and economic sovereignty. This research is using juridical research method empirical with results that shows the legal protection of capital owners in investment activities has been supported through the Department of Investment and Integrated services Jambi to facilitate the owner of capital in obtaining business licenses. Constraints encountered by capital owners in the activities of capital keeping in Jambi city caused by the number of licensing requirements that must be fulfilled by the capital owner to start the business and Online Single Submission (OSS) system that has not been carried out with maximum because the owner of the capital remains to carry out the licensing manually and independently to the government agencies authorized to issue operational licenses of the company. Keywords: Legal; Protection; Investment; Abstrak Artikel ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi serta kendala yang dihadapi pelaku investasi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kota Jambi. Pembahasan ini diperlukan karena perkembangan iklim investasi di Kota Jambi yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibentuk sebagai dasar pertimbangan yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan hasil yang menunjukan perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi telah di tunjang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk memudahkan pemilik modal dalam memperoleh izin usaha. Kendala yang ditemui pemilik modal dalam kegiatan penaman modal di Kota Jambi disebabkan banyaknya persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pemilik modal untuk memulai usaha serta sistem Online Single Submission (OSS) yang belum terlaksana dengan maksimal karena pemilik modal tetap harus melakukan perizinan secara manual dan tersendiri ke instansi pemerintah yang berwenang dalam mengeluarkan izin operasional perusahaan. Kata kunci: Perlindungan; Hukum; Investasi]]>
<![CDATA[Praktik dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Irfan Hilmy]]>;
<![CDATA[Muhammad Fadhali Yusuf]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9373
<![CDATA[Force majeure becomes one of debtor's objections when there is a default in an agreement. In determining the circumstances included in the force majeure criteria, the judge considers the clause of the agreement and the effect that results from a situation on the fulfillment of the achievement. Every incident may not be said to be a force majeure because it sees how much influence factors that influence achievement of achievement. Force majeure is determined because of several things based on the cause, nature, subject, and scope. Juridical provisions related to force majeure in Indonesia are contained in the Civil Code, Laws and Jurisprudence. This paper will discuss the practice of determining force majeure in Indonesia, which refers to a judge's decision that sets a situation as a force majeure. The purpose of this paper is to find out the judge's analysis in rejecting or establishing a forceful situation. The research method used in this paper is normative juridical or also called doctrinal law research. The author refers and reviews the jurisprudence that discusses force majeure to find out the differences in analysis caused by differences in case backgrounds. Abstrak Force majeure menjadi salah satu tangkisan debitur ketika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam menentukan keadaan yang masuk dalam kriteria force majeure hakim mempertimbangkan klausula perjanjian serta pengaruh yang dihasilkan akibat suatu keadaan terhadap pemenuhan prestasi. Setiap kejadian belum tentu dapat dikatakan sebagai force majeure karena melihat seberapa besar faktor pengaruh yang mempengaruhi pemenuhan prestasi. Force majeure ditetapkan karena beberapa hal berdasarkan penyebabnya, sifatnya, subjeknya, dan ruang lingkupnya. Ketentuan yuridis terkait force majeure di Indonesia terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang, dan yurisprudensi. Tulisan ini akan membahas praktik penetapan force majeure di Indonesia yang mengacu pada putusan hakim yang menetapkan suatu keadaan sebagai force majeure. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis hakim dalam menolak atau menetapkan suatu keadaan memaksa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penulis mengacu dan mengulas pada yurisprudensi yang membahas mengenai force majeure untuk mengetahui perbedaan analisis yang disebabkan karena perbedaan latar belakang perkara. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Yosephine Mory Kezia Simbolon]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9390
<![CDATA[The purpose of this research is to 1. To find out and analyze the distribution system of 3 kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City. 2. To understand and analyze legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah District, Jambi City. To reveal this problem, the writer uses juridical-empirical research, namely field research with interviews and documentation. The results of this study show that: 1. The distribution system of 3 Kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City is not implemented with the distribution channel which should be due to the existence of retailers in the 3 kg LPG gas distribution chain in Paal Merah District, Jambi City. 2. Legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah Sub-district, Jambi City is not protected by consumer rights, due to very weak appeals and supervision of the distribution chain. Keywords: Consumer; Protection. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pendistribusian gas LPG 3 kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian lapangan dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa : 1. Sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlaksana dengan alur jalur pendistribusian yang seharusnya dikarenakan adanya Pengecer dalam rantai pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlindunginya hak-hak konsumen, dikarenakan sangat lemahnya imbauan serta pengawasan pada rantai pendistribusian. Kata Kunci : Perlindungan; Konsumen.]]>
<![CDATA[Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi ]]>
<![CDATA[Armevya Sepma]]>;
<![CDATA[Yenni Erwita]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9434
<![CDATA[This thesis studies the Granting of Post-Divorce Children's Rights by using 2 decisions as a comparison. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Judges' Courts Jambi religion. The research aims to find out and analyze how the implementation of judges' decisions on children's living rights after divorce in Jambi religious court. Formulation of the problem: (1) How is the granting of post divorce rights in the Jambi Religious Court? (2) What are the factors in the non-implementation of post divorce rights for child divorce in the Jambi Religious Court? Research using empirical juridical legal methods related to the provision of children's living rights after divorce, giving children the right to life is very often, parents ignore their responsibilities so that it does not run in accordance with the contents of the Judges' Decision because the implementation of this ruling lacks concern for the parties to get their rights in accordance with the contents of the Court's decision. The cause is economic factors and communication factors that have broken up after the divorce. While the efforts taken by the mother if the husband does not pay the cost of living then he can submit an execution to the Religious Court. Keywords: Child; Living; Divorce Abstrak Skripsi ini mengkaji tentang Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan menggunakan 2 putusan sebagai perbandingan. Berlasndaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama jambi. Rumusan masalah: (1) Bagaimana Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? (2) Apa Faktor-faktor tidak terlaksananya Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris terkait pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, pemberian hak nafkah anak sering sekali, orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sehingga tidak berjalan sesuai dengan isi Putusan Majelis Hakim dikarenakan Pelaksanaan putusan ini kurang adanya perhatian bagi para pihak untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan isi putusan Pengadilan. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama. Kata Kunci : Nafkah; Anak; Perceraian]]>
<![CDATA[Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong ]]>
<![CDATA[Fachry Yahya]]>;
<![CDATA[M. Hosen]]>;
<![CDATA[Evalina Alissa]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9488
<![CDATA[This study aims 1) to find out and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the implementation of the agreement between the Horticultural Food and Livestock Service Office of Jambi Province in the Procurement of Beef Cattle, and 2) the constraints faced in the implementation of the agreement. The research method used is empirical juridical. The results showed that 1) the implementation of an agreement for procurement of beef cattle 78 volumes of beef cattle culture development activities between the Horticultural Food and Livestock Service Office of Jambi Province and CV. Charisma Bintang Mandiri was not in accordance with the contents of the agreement because CV. Charisma Bintang Mandiri did not carry out its full obligations which can be detrimental to both parties, such as delays in completion of work 2) The number of cows imported is not in accordance with what was promised causing losses to the Horticultural Food and Animal Husbandry Office of Jambi Province. Therefore CV. Charisma Bintang Mandiri is in default and must compensate in accordance with the existing agreement. Keywords: Agreement, Procurement of Beef Cattle Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong, dan 2)Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1)pelaksanaan perjanjian pengadaan ternak sapi potong volume 78 ekor kegiatan pengembangan budidaya sapi potong antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak sesuai dengan isi perjanjian karena CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya yang dapat merugikan kedua belah pihak, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2)Sapi yang didatangkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Karena itu CV.Kharisma Bintang Mandiri melakukan wanprestasi dan harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kata kunci: Perjanjian, Pengadaan Sapi Potong]]>
