Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bumdes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Asmida HS; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the position, authority, and responsibility of the parties in the memorandum of cooperation agreement. This study uses empirical juridical research methods. Based on these objectives, the formulation of the problem is obtained, namely how are the positions and authorities, and what are the responsibilities of the parties in the memorandum of agreement on cooperation between Palm Oil BUMDes and Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV?. The research is expected to be useful for developing knowledge and insight in practicing scientific thinking skills in making scientific papers, and can be input for Palm Oil BUMDes with Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV. From the results of the study, it is known that 1) The position and authority of the parties in the memorandum of agreement of cooperation are BUMDes Jelutih as the first party, namely as the provider of business funds (capital), while the Head of the Oil Palm Nursery Unit (second party) as the recipient of the power of attorney to carry out seed sales activities dominant palm oil. 2) The responsibility of the parties in the memorandum of understanding of cooperation is that the first party provides business funds and divides the business results in a 60:40 pattern, namely 60% for the first party and 40% for the second party, while the second party's responsibility is to carry out the work until all the seeds are planted. sold, control all the work in the field in the sale of oil palm seeds, and be responsible. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan tujuan tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan dan kewenangan, dan bagaimana tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV?. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berpikir ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah, dan dapat menjadi masukan bagi BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 1) Kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu BUMDes Jelutih sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemberi dana (modal) usaha, sedangkan Kepala Unit Pembibitan Sawit (pihak kedua) selaku penerima kuasa untuk melaksanakan kegiatan penjualan bibit sawit yang sangat mendominasi. 2) Tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu pihak pertama memberikan dana usaha dan membagi hasil usaha dengan pola 60:40 yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua, sedangkan tanggung jawab pihak kedua adalah melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, dan bertanggung jawab.

Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga M Andrika Riyansyah.L; Johni Najwan; Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to find out and analyze how the implementation of premarital marriage guidance at the Office of Religious Affairs, Kota Baru District and what are the obstacles that occur in the implementation of premarital marriage guidance at the Office of Religious Affairs, Kota Baru District. The method used in this study is an empirical juridical research method, namely a legal research method that looks at the law in the true sense and how the law is in the community. In this study, the effectiveness of legal norms in this case is the Director General's Decree Number 379 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Premarital Marriage Guidance for Bride and Groom Candidates. The result of this research is that premarital marriage guidance in Kota Baru District has been implemented. The marriage counseling was held at the Ministry of Religion and the Office of Religious Affairs in Kota Baru District. In the implementation of premarital marriage guidance, there are still many obstacles. Constraints experienced such as the lack of facilitators or resource persons who provide material, the lack of facilities and facilities due to the lack of budget in the implementation of the premarital marriage guidance. So that in the implementation of this guidance, there are differences in the guidance of premarital marriage that is conveyed to the prospective husband and wife. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru dan apa yang menjadi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam artian sebenar-benarnya serta bagaimana hukum dilingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini melihat efektivitas norma hukum dalam hal ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Hasil dari penelitian ini bahwa bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru telah terlaksana. Bimbingan perkawinan tersebut diselenggarakan di Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut masih banyak terjadi kendala-kendala. Kendala yang dialami seperti masih minimnya fasilitator atau narasumber yang memberikan materi, masih kurangnya sarana dan fasilitas yang disebabkan minimnya anggaran dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan tersebut terdapat perbedaan bimbingan perkawinan pranikah yang disampaikan kepada pasangan calon suami istri.

Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Sinta Sinta; Taufik Yahya; Indriya Fathni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyze how the implementation of inheritance in Central Java indigenous peoples in Rantau Makmur Village, Berbak District, Tanjung Jabung Timur Regency and what are the factors that influence the implementation of inheritance in the indigenous people of Central Java. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research to analyze and examine the workings of law in society. Based on the results of the study, it can be stated that in the indigenous people of Central Java in the village of Rantau Makmur, there is a legal gap in the inheritance of the inheritance obtained by the heirs. Based on the provisions of the traditional seloko segendong sepikul in the distribution of the inheritance of the Javanese indigenous peoples, which used to be a guideline in the implementation of inheritance by the indigenous people of Central Java. Where the son's share of inheritance is two (sepikul) compared to one (segendong) with the daughter's share, but currently the inheritance share is divided equally or equally between sons and daughters. The non-implementation of inheritance distribution in a segendong manner is influenced by factors of justice, heirs' agreement and educational factors. With the gap in the distribution of inheritance caused by several of these factors, inheritance must pay attention to the principles of inheritance in customary law and there is a need for legal awareness regarding justice in terms of rights and proportions of the community itself in accordance with the current social conditions in society. continue to pay attention to and preserve the values contained in customary inheritance law norms. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah tersebut. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur terjadi kesenjangan hukum dalam pewarisan terhadap bagian warisan yang diperoleh ahli waris. Beradasarkan ketentuan seloko adat segendong sepikul dalam pembagian warisan masyarakat adat Jawa yang dahulu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pewarisan oleh masyarakat adat Jawa Tengah. Di mana bagian warisan anak laki-laki dua (sepikul) berbanding satu (segendong) dengan bagian anak perempuan, tetapi saat ini bagian warisan dibagi sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak terlaksanaannya pembagian warisan dengan cara sepikul segendong dipengaruhi oleh faktor keadilan, kesepakatan ahli waris dan faktor pendidikan. Dengan adanya kesenjangan dalam pembagian warisan yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, maka dalam pewarisan harus memperhatikan asas-asas pewarisan dalam hukum adat serta diperlukan adanya kesadaran hukum mengenai keadilan secara hak dan proporsi dari masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan keadaan sosial pada masyarakat saat ini dengan tetap memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum waris adat.

Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Muhamad Ridho; Muhammad Amin Qodri; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to discover the judge's consideration in the Supreme Court Decision, Number 1400 K/Pdt/1986, and the Supreme Court Decision, Number 1977 K/Pdt/2017 regarding the differences in decisions towards interfaith marriages. Furthermore, the methodology used in this study is the Normative Juridical, namely research in the form of an inventory of applicable laws, which seeks to find the principles or philosophical basis of the law or study in the form of legal efforts findings within a particular case. Based on the result, it may be stated that the regulation of interfaith marriages in Indonesia had legal protection itself in terms of marriage. Nevertheless, the interfaith marriage polemic in terms of its regulation in the marriage's laws is not being strictly regulated and written whether it is prohibited or permitted. Moreover, the inconsistency of marriage law in regulation of interfaith marriage gives rise to a conflict of legal norms in establishing or deciding decision from the state of the court ruling to the supreme court's jurisprudential decision. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 terkait perbedaan putusan terhadap perkawinan beda agama. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan konflik norma hukum dalam menetapkan atau memutuskan Putusan dari Penetapan Pengadilan Negeri hingga Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Hak Pekerja Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Salsabila Nauli Malau; Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to find out and analyze the obstacles to employers in granting workers' rights as well as knowing and analyzing the current situation of workers who have been laid off after the Covid-19 pandemic has improved. The research method in this study uses an empirical research type that analyzes and examines the work of law in society. Techniques for collecting legal material through data studies/documents as well as results from interviews in the field. The research results that policy researchers obtained laying off workers during the Covid-19 pandemic were carried out by entrepreneurs, both UMB and UMK. Many factors encourage employers to issue these policies. Government policies that limit community activities, workers serving Covid-19 may not work, complicate raw materials, reduce demand and other factors. This makes it difficult for business actors to provide workers' rights. Meanwhile, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower does not regulate legal protection for the practice of laying off workers in emergency situations. The government only issued a Circular and Circular Letter Number M/3/Hk.04/III/2020 Year 2020. At One Of The Engineering Wood Producer Company In The Sarang Burung Village, Muaro Jambi pays 50%. However, this cannot continue to be done considering the company is not in accordance with expenses. So that the following month, the company made a policy to reduce the number of workers by 40% by giving 800 workers a choice, namely, being laid off with severance pay in installments until January 2022 or being sent home without pay. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan bagi pengusahaan dalam memberikan hak pekerja sekaligus mengetahui dan menganalisis keadaan para pekerja yang dirumahkan saat ini setelah pandemi Covid-19 telah membaik. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi/data dokumen serta hasil dari wawancara di lapangan. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan kebijakan merumahkan pekerja selama pandemi Covid-19 marak dilakukan oleh para pengusaha, baik UMB maupun UMK. Banyak faktor yang mendorong pengusaha mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat, pekerja yang terdampak Covid-19 tidak boleh bekerja, kesulitan bahan baku, berkurangnya permintaan dan faktor-faktor lainnya. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam memberikan hak-hak pekerja. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum praktik merumahkan pekerja di situasi darurat. Pemerintah hanya mengeluarkan Surat Edaran dan Surat Edaran Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020. Pada ERUSAHAAN PRODUSEN KAYU REKAYASA DI DESA SARANG BURUNG MUARO JAMBI memberikan upah sebesar 50%. Namun, hal tersebut tidak dapat terus dilakukan mengingat pemasukan perusahaan yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Sehingga bulan selanjutnya, perusahaan membuat kebijakan untuk mengurangi 40% jumlah pekerja dengan memberikan pilihan kepada 800 pekerja yaitu, di PHK dengan pesangon dicicil sampai Januari 2022 atau dirumahkan tanpa digaji.

Perlindungan Hukum Hak Pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi Uswatun Kamila; Suhermi Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the implementation of legal protection for the rights of workers in the Coffee Shop Micro Enterprise in Telanaipura District, Jambi City, and to determine the obstacles in the implementation of workers' rights and their resolution. The type of research used in this paper is Juridical Empirical research and the sampling was taken based on purposive sampling. From the results of this study it can be seen that: (1) legal protection for coffee shop micro business workers based on applicable labor regulations has not been properly fulfilled because there is still non-compliance by employers in complying with labor regulations, (2) as well as a lack of legal knowledge and awareness both from employers and workers who become obstacles are not properly implemented to fulfill the rights that should be obtained by workers in an employment relationship. Of course these existing problems cannot escape the government's lack of attention to labour, the government should conduct a review of workers whether they have fully obtained their rights or not. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja Usaha Mikro Kedai Kopi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan hak pekerja serta penyelesaiannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian Yuridis Empiris dan penarikan sampel diambil berdasarkan purposive-sampling. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pekerja usaha mikro kedai kopi berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku belum terpenuhi dengan baik karena masih ada ketidakpatuhan pengusaha dalam mentaati peraturan mengenai ketenagakerjaan, (2) serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum baik dari pengusaha maupun pekerja yang menjadi kendala tidak terlaksana dengan baik pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja dalam suatu hubungan kerja. Tentu permasalahan yang ada tersebut tidak luput dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja, seharusnya pemerintah melakukan peninjauan terhadap pekerja apakah telah mendapatkan hak mereka sepenuhnya atau tidak

Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Ita Puspita; Yenni Erwita; Diana Amir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of the study in this writing is to find out and analyze whatfactors cause the people of Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, to carry out underage marriages and what efforts are made in preventing the occurrence of underage marriages in the community in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. The formulation of the research problem is what factors cause the occurrence of underage marriages in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, then what efforts are made in preventing the occurrence of underage marriages in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. The results of this study that what causes underage marriages in Maro Sebo Kabuparen Muaro Jambi District are factors of facilities or facilities, community factors and cultural factors that cause underage marriages. The efforts made by law enforcement as a preventive measure are that the KUA itself has enforced a law that does not immediately grant marriage permits if both parties are minors except for those who have received a dispensation letter from the court providing socialization to the community in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency so that underage marriages can be controlled. In addition, the acting party provides socialization to parents, the community and the side of the prospective couple it self. Abstrak Tujuan penelitian pada penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi melakukan perkawinan di bawah umur serta upaya apa saja dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah penelitian adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian upaya apa saja dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabuparen Muaro Jambi adalah faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor hamil di luar nikah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai upaya dalam mengatur pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pihak KUA sendiri telah menegakkan hukum dalam hal secara tidak langsung memberikan izin menikah kepada kedua belah pihak yang masih berada di bawah umur kecuali bagi mereka yang sudah mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi agar perkawinan di bawah umur bisa terkendali. Selain itu, darin pihak penjabat memberikan sosialisasi kepada orang tua, masyarakat dan sisi calon pasangan itu sendiri.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook Oktaviyani Sinaga; Nelli Herlina; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The aims of this study are: 1) To find out and analyze the legal protection that consumers and business actors get according to the Consumer Protection Act. 2) To find out and analyze the efforts of consumers who have made buying and selling transactions through social media Facebook according to the Consumer Protection Act. Research method: the research method used is normative juridical legal research using statutory approaches, conceptual approaches, case approaches. The results of the research are: 1) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) law has provided protection for consumers . But Facebook media is not E-Commerce. So legally consumers need to read specific agreements regulated in civil law. 2) Efforts that can be made by consumers as victims who carry out buying and selling transactions through Facebook social media according to article 4 of the UUPK consumers have the right to receive advocacy, protection, and efforts to resolve consumer protection disputes properly. Can use access through the court or outside the court. There are 3 consumer protection agencies outside the court, namely: the National Consumer Protection Agency, the Non-governmental Consumer Protection Agency, the Consumer Dispute Settlement Agency. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2)Untuk mengetahui dan menganalisa upaya konsumen yang telah melakukan transaksi jual-beli melalui media sosial Facebook menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus.. Hasil penelitian adalah: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hukum telah memberikan perlindungi bagi konsumen. Namun media Facebook adalah bukan E-Commerce. Sehingga secara hukum konsumen perlu membaca perjanjian-perjanjian yang spesifik yang diatur dalam hukum perdata. 2)Upaya yang dapat dilakukan konsumen sebagai korban yang melakukan transaksi jual-beli melalui media sosial Facebook menurut pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dapat menggunakan akses melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Ada 3 lembaga perlindungan konsumen diluar pengadilan antara lain: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen; Transaksi Jual-Beli; Media Sosial

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan Antonius Ando Triadi Manurung
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims (1) to find out and analyze the implementation of inheritance distribution to the Toba Batak Indigenous People in Sungai Kerjan Village, Bungo Regency, Jambi Province; (2) To find out and analyze the factors that influence changes in the process of dividing the Toba Batak customary heritage in Sungai Kerjan Village, Bungo Regency, Jambi Province. This research is descriptive analysis with the type of Juridical Empirical research, which uses primary data sources and secondary data. Primary data collection techniques through observation and interviews with customary leaders and those who have carried out inheritance. Secondary data collection techniques through library research. The discussion of this research is the daughters of the Toba Batak indigenous people in Sungai Kerjan Village who receive inheritance. The results of this study are that inheritance in the Toba Batak Indigenous People in Sungai Kerjan Village has experienced a change in inheritance where daughters get a share of the inheritance. This change is caused by several factors, namely: the factor of justice, the factor of religion, and the factor of compassion. Abstrak Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ; (2) Untuk mengatahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam proses pembagian warisan adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian Yuridis Empiris, yang mempergunakan sumber data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara terhadap Ketua Adat dan Pihak yang telah melaksanakan pewarisan. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pembahasan penelitian ini adalah anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan yang mendapatkan harta warisan. Hasil penelitian ini adalah Pewarisan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan telah mengalami perubahan dalam pewarisan dimana anak perempuan mendapatkan bagian dari harta warisan. Perubahan ini disebab kan oleh beberapa faktor yaitu: faktor keadilan, faktor agama, dan faktor kasih sayang.

Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi Tiara Setyaranti Utami; Suhermi Suhermi; Sasmiar Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of joint property dispute resolution through mediation and its constraints at the Muara Bungo Religious Court. The problem is how to implement the settlement of joint property disputes and the obstacles in solving them at the Muara Bungo Religious Court. This research is an empirical juridical research using primary data and secondary data. The results of the study showed that there were 17 cases of settlement of joint property disputes through mediation at the Muara Bungo Religious Court for the 2019-2022 period, 8 successful mediations and 9 unsuccessful ones. Overall the mediation process at the Muara Bungo Religious Court was carried out as stipulated in PERMA No. 1 of 2016. The results of this mediation were 2 (two), namely successful mediation and unsuccessful mediation. The obstacles that arise in the unsuccessful implementation of joint property dispute resolution at the Muara Bungo Religious Court are the lack of good faith such as the absence of the parties at mediation and it is difficult to reconcile because they do not reach an agreement between the two parties, then from the institution the lack of certified mediators, and there are still people who do not know the purpose or benefits of mediation. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi dan kendalanya di Pengadilan Agama Muara Bungo. Permasalahannya bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama dan kendala dalam penyelesaiannya di pengadilan Agama Muara Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo periode tahun 2019-2022 sebanyak 17 kasus, mediasi yang berhasil sebanyak 8 dan yang tidak berhasil sebanyak 9, secara keseluruhan proses mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil dari mediasi ini ada 2 (dua), yaitu mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil. Adapun kendala yang timbul dalam ketidakberhasilan pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo yakni tidak adanya itikad baik seperti ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi dan sulit untuk didamaikan karena tidak mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak, kemudian dari pihak lembaga kurangnya mediator bersertifikat, serta masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tujuan maupun manfaat dilakukannya mediasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
pahlefi

Contact Email
zaaken@unja.ac.id

Phone
+6282274756007

Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id

Editorial Address
zaaken@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name pahlefi

Contact Email zaaken@unja.ac.id

Phone +6282274756007

Journal Mail Official zaaken@unja.ic.id

Editorial Address zaaken@unja.ac.id

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
pahlefi

Contact Email
zaaken@unja.ac.id

Phone
+6282274756007

Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id

Editorial Address
zaaken@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA