Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Regulation of Commercial Dispute Settlement Mediation in the Perspective of Legal Assurance and Justice Umar Hasan; Suhermi Suhermi; Sasmiar Sasmiar
Journal of Governance Volume 7 Issue 1: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i1.14711

Abstract

The Indonesian government is currently trying to formulate an appropriate and up-to-date formula for making regulations on mediation and settlement of commercial disputes. This is done by the Indonesian government to support various policies that have been made to ensure legal certainty so that investment develops. Therefore, the authors are interested in bringing up the theme of this scientific article by analyzing comparative studies between Indonesia and Malaysia; The analysis in this article is about the mediation arrangement for the settlement of commercial disputes in Indonesia by comparing with Malaysia to achieve legal certainty and justice. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the regulation of mediation for the settlement of commercial disputes in Indonesia as regulated in Law Number 30 of 1999 in substance and structure does not meet legal certainty and justice. Meanwhile in Malaysia, the arrangements for dispute resolution mediation regulated in the Kuala Lumpur Regional Arbitration Center Mediation Regulations and the 2012 Mediation Law (UU 749) have met legal certainty and justice. In the future, the concept of regulating commercial dispute settlement mediation in Indonesia, its substance and structure must meet legal certainty and justice. This scientific article concludes that the concept of regulating commercial dispute resolution mediation in Indonesia must be regulated separately because in substance and structure, mediation and arbitration have different principles. It is preferable that the regulations that will be made in the future must involve various parties related to the business world to produce representative regulations both nationally, regionally and internationally; if necessary, Indonesia becomes an alternative legal model for dispute resolution through mediation.
Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Feny Adisti; Yetniwati Yetniwati; Sasmiar Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8284

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of fiduciary guarantee execution parate at PT. Mandiri Tunas Finance in terms of Lawconcerning Fiduciary Guarantees and any obstacles in the execution of the parate with fiduciary security objects against the implementation of parate execution at PT. Mandiri Tunas Finance in the City of Jambi. This type of research used in this research is Empirical Juridical namely by studying the regulations relating to the object of research by looking at and observing the reality of law in society. Execution of fiduciary collateral objects at PT. Mandiri Tunas Finance is performed on debtors who default by pulling fiduciary collateral objects from the hands of the debtor, execution at PT. Mandiri Tunas Finance is carried out by internal finance as a collector and external parties, then the results of the execution of collateral are carried out under the hand and through public auctions used to pay off the debtor's remaining debt. The results showed that the implementation of the parate execution at PT. Mandiri Tunas Finance with debtors who defaulted on the execution of the parate execution were not carried out as they should. In connection with the implementation of fiduciary collateral object execution encountered obstacles due to incomplete (unknown) address of the debtor, fiduciary object has been transferred to another party, and the identity of the collateral object is not in accordance with the document. Keywords: Execution Parate; Fiduciary Guarantee. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance di tinjau dari Undang-Undangtentang Jaminan Fidusia dan kendala-kendala apa saja dalam parate eksekusi dengan objek jaminan fidusia terhadap pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance di Kota Jambi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu dengan mempelajari Peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melihat dan mengamati kenyataan hukum dalam masyarakat. Eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan menarik objek jaminan fidusia dari tangan debitur, eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan oleh pihak internal finance selaku collector serta pada pihak eksternal yang kemudian hasil eksekusi jaminan dilakukan penjualan secara di bawah tangan dan melalui perlelangan umum digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dengan debitur yang wanprestasi pelaksanaan parate eksekusi tidak terlaksana sebagaimna mestinya. Sehubung dengan pelaksaan eksekusi objek jaminan fidusia ditemui kendala dikarenakan alamat debitur tidak lengkap (tidak diketahui), objek fidusia telah beralih kepihak lain, serta identitas objek jaminan tidak sesuai dengan dokumen. Kata Kunci:Parate Eksekusi; Jaminan Fidusia.
Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK) Diah Pitaloka; Sasmiar Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.8948

Abstract

This research aims to find out and analyze the reasons for the consideration of judges' decisions in the case of unilaterally terminating the agreement in MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. This research uses the Normative Juridical research method, namely by conducting studies and analysis that refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that exist in the society. In addition, by looking at synchronization of rules and the other rules in a hierarchical manner. MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK is a case of unilateral termination of an agreement made by PT.RWB to PT.AGS. PT. AGS objected and filed a lawsuit against the law at the Depok District Court. The result of this research is the act of terminating the agreement unilaterally fulfilling the elements in Article 1365 BW. Because the result of the unilateral termination of the agreement has been detrimental to one of the parties bound in the agreement. And lack of good faith in carrying out cooperation agreements. So that the act of terminating the agreement unilaterally can be classified as an act against the law. With the decision to terminate the agreement unilaterally as an act against the law, this means that there has been a shift where violations of the law originating from the agreement can be sued as acts against the law.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan pertimbangan keputusan Hakim dalam kasus pemutusan perjanjian secara sepihak pada Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan analisa yang mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK adalah sebuah kasus pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan PT. RWB kepada PT. AGS. PT. AGS merasa keberatan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Depok. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak telah memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 1365 BW. Karena akibat pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut telah merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Dan tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Sehingga tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan diputuskannya perkara pemutusan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, ini berarti telah terjadi pergeseran yang mana pelanggaran hukum yang bersumber dari perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.
UPAYA PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI INDONESIA DALAM KERANGKA PSMA Winanda Kusuma; Sasmiar Sasmiar; Rosmidah Rosmidah
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.581 KB)

Abstract

Menjaga kekayaan alam di wilayah kedaulatan dalam laut teritrorial dan hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap wilayahnya. Kemajuan teknologi dewasa ini telah berkembang jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dimaksud untuk mempermudah cara penangkapan dan menghasilkan yang semaksimalkan mungkin, kondisi yang demikian itu apabila tanpa memperhatikan ekologi.   Pemikiran   yang   mengarah   pada   pencegahan   kepunahan   maupun kerusakan lingkungan laut sangat diperlukan disisi lain diperlukan kontrol dalam bentuk pengawasan baik secara sektoral maupun regional. Keadaan geografis Indonesia ditambah potensi perikanan besar telah menumbuhkan gagasan tentang strategi pemberdayaan yang  dikembangkan diantaranya  adalah  meningkatkan posisi tawar nelayan melalui penataan kelompok nelayan, kelembagaan pasar, kelembagaan pelayanan. Strategi tersebut dikembangkan dikembangkan karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi pemberantasan penangkanapan ikan ilegal setelah meratifikasi Agreement On Port StateMeasures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian  konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land: Why is It Urgent? Ivan Fauzani Raharja; Hafrida Hafrida; Retno Kusniati; Sasmiar Sasmiar; Ahmad Ridha
Jambe Law Journal Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.4.2.151-170

Abstract

The phenomenon of rapid population growth and land conversion is what forms the background of this study. The Indonesian state does not only lose its agricultural land but also its farmers. This is the concern of the Government, including Local Governments, considering that agricultural land in its territory needs to be saved for food security and the needs of the next generations. Indonesia, including Jambi Province, will no longer have agricultural land and enough farmers in the future if this condition continues. Sungai Penuh of Jambi Province has been chosen as an object of study since this city is one of the main rice producers but suffering from agricultural land conversion. In realizing the goal, Legal policy is an option to implement because it binds not only the Local Government but also the community. That’s why it is important to protect agricultural land through a legal framework to ensure the availability of agricultural land. This article argues that the problem has to find ways by establishing local regulation to protect the sustainability of land and the prosperity of the farmers as well as by providing comprehensive incentive programs for those who conserve it.
Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Umar Hasan; Suhermi Suhermi; Sasmiar Sasmiar
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v4i2.11523

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya masyarakat adat beserta hak-haknya sebagaimana diatur pada pasal 18B, yaitu; 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hisup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengolahan, pemanfaatan, dan penggunanan isi/obyek dari hak ulayat ditujukan untuk persekutuan dan anggota masyarakat adat dengan dipimpin oleh ketua persekutuan. Namun kenyataannya sekarang ini tanah hak ulayat yang ada di beberapa wilayah Indonesia sudah mulai melemahkan walaupun hak ulayat atau hak purba di tempat lain ada juga yang masih kuat. Dan gejala yang bersifat umum, semakin maju dan bebasnya penduduk dalam usaha-usaha pertaniannya, semakin lemahlah hak ulayat/hak purba itu dengan sendirinya. Akhirnya jika hak ulayat sudah lemah sama sekali, maka dengan sendirinya hak perseorangan akan berkembang dengan pesatnya. Maka permasalahan yang akan dirusmuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah eksistensi hak ulayat dalam masyarakat adat di Indonsia pada saat sekarang 2. Apa sajakah faktor penyebab melemahnya hak komunal menjadi hak milik perseorangan? Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai data primer dan data skunder yang diperoleh melalui perpustakaan yang terdiri dari peraturan, jurnal dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi hak ulayat dalam masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi pada saat ini khususnya di Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo sudah mulai melemah. Faktor penyebab melemahnya hak ulayat menjadi hak milik perseorangan adalah: Faktor masyarakat itu sendiri dan faktor kebijakan Pemerintah
Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia Ari Annisa Fitri; Sasmiar Sasmiar; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17710

Abstract

Cooperatives are one or part of the wheels of the economy in Indonesia, with the principle of kinship arranged as a cooperative effort as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 1 states that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. This study aims to identify and analyze the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative in terms of the Law of Engagement, then also to identify and analyze the legal consequences of the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative Loan Agreement. The type of research used is a juridical normative research. This study uses data analysis techniques with deductive logic, deductive logic or processing legal materials in a deductive way, namely explaining something general and then drawing it into more specific conclusions. From the results of the study, it was concluded that there were deficiencies in the structure and anatomy of the agreement as well as the legal consequences that arose in the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative.   Abstrak Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.
Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis Evalina Alissa; Sasmiar Sasmiar
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.426

Abstract

This article discusses the existence of mediation institutions as a means of resolution in disputes, which discusses the legal basis and position of the mediation institution, the criteria or medical disputes and also the legal power of the mediating institution in the resolution of medical disputes. The research method used by the author is a doctrinal research method which is intended to find a legal principle, rule of law and legal doctrine in order to get answers to legal issues in the discussion in this article. Medical disputes arise due to different interpretations between health services and the patient/ patient's family in providing services to health. However, in the medical practice law, it is stated that the settlement of medical disputes can be done through litigation and submitting complaints to the Honorary Council of Indonesian Medical Disciplines and since the health law and the hospital law, mediation institutions have begun to be recognized as an institution that conducts medical work. the settlement process outside the judiciary and has the legal power of the mediation institution.
Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci Muskibah Muskibah; Umar Hasan; Sasmiar Sasmiar; Suhermi Suhermi; Dony Yusra Pebrianto
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.612 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v4i1.9816

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh semakin terpojoknya posisi hukum adat yang pada dasarnya sudah hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat adat. Lemahnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat akan arti penting hukum adat dan kelestariannya. Hal ini disebabkan oleh salah satunya pandangan masyarakat lemahnya posisi hukum adat di dalam system hukum di Indonesia, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan hukum positif dibandingkan hukum adat. Sehingga pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini bertujuan agar dalam aplikasinya masyarakat tidak lagi memandang hukum adat sebagai suatu sistem yang terpisah dalam sistem huykum di Indonesia, dalam artian dalam hal-hal yang tertentu hukum adat dapat diambil sebagai langkah konkrit dalam mencapai tujuan keadilan dalam setiap permasalahan dan sengketa hukum yang dihadapi masyarakat; (2) Mendorong aparatur desa bersama unsur 4 (empat) jenis yang dalam hal ini terdiri atas, Depati, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai kedepatian semerap untuk menggalakkan pemahaman masyarakat tentang materi muatan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kedepatian semerap. Kesimpulan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Di samping itu kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi hukum adat meningkat terlihat dari kesimpulan sosialisasi dimana ada komitmen untuk menjaga kelestarian dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat Saran: kegiatan seperti ini hendaknya dilakukan secara berkala mengingat ancaman tergerusnya hukum adat di tengah arus globalisasi saat ini tentu sangat disayangkan, apalagi mengingat kedudukan hukum adat sebagai bagian dari sejarah panjang kebudayaan dan peradaban nusantara.
Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini Umar Hasan; Muskibah Muskibah; Suhermi Suhermi; Sasmiar Sasmiar; Pahlefi Pahlefi
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.283 KB)

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai peranan orang tua, guru, dan masyarakat dalam mencegah perkawinan dini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan dini ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan orang tua, guru, dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan dini dalam rangka memperkecil permasalahan yang timbul dari perkawinan dini. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan perkawinan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum perkawinan dan keluarga.