Zaaken: Journal of Civil and Business Law
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Articles
109 Documents
<![CDATA[Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah ]]>
<![CDATA[Yudha agung nugraha]]>;
<![CDATA[Imam Haryanto]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11667
<![CDATA[Abstract This artikel examines the Barriers to Registration of Geographical Indications of Sumedang Tofu as a Regional Potential Asset, and the Impact on its Inclusion in Geographical Indications. The purpose of this journal is to know the barriers to registration of tofu and tofu geographic indications and their impact on their inclusion in geographic indications. The research method used in the research is Normative Juridical Research which means that it is carried out by examining library materials or secondary materials, then analyzing the issues concerning Geographical Indications and their benefits to the region from which it is originated. The result of the analysis raises 2 themes discussed here: Barriers to Registration of Geographical Indications of Sumedang Tofu, and the impact on Product Inclusion in Geographical Indications. The study of these two themes is very useful to understand the Importance of Registration of Geographical Indications and also the benefits generated by inclusion in Geographical Indication products. Abstrak Artikel ini mengkaji tentang Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah, dan Dampak terhadap Pencantumanya Kedalam Indikasi Geografis . Tujuan Jurnal ini adalah untuk Mengetahui Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Serta Dampak terhadap pencantumannya kedalam indikasi Geografis. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif yang berarti dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder., kemudian menganalisis tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Indikasi Geografis dan manfaatnya Terhadap daerah yang menjadi asalnya. Hasil analisis memunculkan 2 tema yang dibahas di sini: Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang, serta dampak terhadap Pencantuman Produk Kedalam Indikasi Geografis. Kajian tentang kedua tema tersebut sangt berguna untuk memahami Pentingnya Pendaftaran Indikasi Geografis dan juga Manfaat yang dihasilkan oleh pencantuman kedalam produk Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Novalia Marbun]]>;
<![CDATA[Pahlefi Pahlefi]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11897
<![CDATA[The writing of this thesis examines the resolution of consumer disputes through the establishment of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in the city of Jambi. The purpose of writing, knowing and analyzing consumer dispute resolution through BPSK so that it becomes urgent in the city of Jambi. Formulation of the problem regarding the form of consumer dispute resolution in the city of Jambi and the importance of non-litigation resolution, namely through BPSK so that it becomes urgent in the city of Jambi. The research method used is empirical research with descriptive qualitative analysis research specifications. The findings in this thesis, first of the twenty-two consumer complaints to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), ten cases of consumer disputes that entered the BPSK district / city of Bungo, five cases of consumer disputes that were submitted to the BPSK regency / city of Sarolangun. It appears that consumer complaint disputes will continue because the relationship between business actors and consumers is intertwined with one another. Second, the process of consumer dispute resolution assisted by YLKI is limited and does not have the final power as BPSK. Then, the government's attention is needed as an effort to improve the welfare of the community in helping people resolve consumer disputes by facilitating BPSK as a special body based on the mandate of consumer protection law. Abstrak Penulisan skripsi ini mengkaji mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota jambi. Tujuan penulisan, mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK sehingga menjadi urgen di kota jambi. Rumusan masalah mengenai bentuk penyelesaian sengketa konsumen di kota jambi dan pentingnya penyelesaian non litigasi yaitu melalui BPSK sehingga menjadi urgen di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif. Temuan dalam skripsi ini, pertama dari dua puluh dua pengaduan konsumen kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepuluh kasus sengketa konsumen yang masuk ke BPSK kabupaten/kota bungo, lima kasus sengketa konsumen yang masuk ke BPSK kabupaten/kota sarolangun. Terlihat bahwa sengketa pengaduan konsumen akan terus berlangsung karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang saling terikat satu sama lain. Kedua, adapun proses penyelesaian sengketa konsumen yang dibantu oleh YLKI terbatas dan tidak mempunyai kekuatan final seperti halnya BPSK. Kemudian, diperlukan perhatian dari pemerintah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa konsumen dengan memfasilitasi BPSK sebagai badan khusus berdasarkan amanat undang – undang perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai ]]>
<![CDATA[Pujha Setiawan. J]]>;
<![CDATA[Isran Idris]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12239
<![CDATA[The purpose of this research is to find out and analyze how the legality of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution Number: 86 / LA-DPT-IV / Tim-2016, as well as to find out and analyze how the legal process for settling land land disputes for housing lots by the Customary Institutions Dispute Resolution Team which applies to indigenous peoples in the Kerinci area, Kumun Debai District. This research includes juridical empirical research, namely research on the effectiveness of the enforcement of customary law norms. The results of the study show the validity of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team Number: 86 / LA-DPT-IV / KD / Tim-2016, invalid, because the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team has returned the land condition of the dispute that occurred overlapping due to the wrong transfer of buying and selling to the original position of land belonging to adat means that the sale and purchase of the land in dispute cannot be justified. The legal process for settling disputes in the customary law community of immigrants first reports a complaint request to the Depati IV Kumun Debai Customary Institution to conduct an examination of ownership evidence and then proceed through the dispute resolution team of the Depati IV Kumun Debai customary institution by conducting a customary session of the disputing parties, customary session of witnesses, deliberation, and decisions on dispute resolution. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Nomor: 86/LA-DPT-IV/Tim-2016, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan oleh Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa yang berlaku bagi masyarakat hukum adat di wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian efektivitas keberlakuan norma hukum adat. Hasil penelitian menunjukan keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016, tidak sah, karena putusan Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa telah mengembalikan kondisi tanah sengketa yang terjadi tumpang tindih akibat peralihan jual beli yang keliru kepada posisi semula asal tanah milik adat artinya menganggap jual beli tanah yang di sengketakan tidak dapat di benarkan. Proses hukum penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat pendatang terlebih dahulu melakukan laporan permohonan pengaduan kepada Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai untuk dilakukan pemeriksaan bukti-bukti kepemilikan dan selanjutnya di proses melalui tim penyelesaian sengketa lembaga adat depati IV kumun debai dengan dilakukan sidang adat pihak bersengketa, sidang adat saksi-saksi, musyawarah, dan putusan penyelesaian sengketa. ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Sari Rahayu]]>;
<![CDATA[Yetniwati Yetniwati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12274
<![CDATA[This study aims to identify and analyze the implementation of social responsibility and the constraints faced by coal mining companies through community development and empowerment programs at PT. Jambi Prima Coal. As for the formulation of the problem to be discussed in this study, namely : (1) How is the implementation of social responsibility for coal mining companies through community development and empowerment programs at PT. Jambi Prima Coal?. (2) What are the obstacles faced in implementing the social responsibility of coal mining companies through the community empowerment development program at PT. Jambi Prima Coal?. The research method used in this research is juridical empirical. From the research results it can be concluded that: (1) The implementation of social responsibility for coal mining companies through development and empowerment programs by PT Jambi Prima Coal has not been implemented properly, resulting in the budget as contained in the RKAB is not properly absorbed. (2) The obstacles faced occur due to lack of communication from various parties, including: PT. Jambi Prima Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, and the community. The settlement efforts made by PT. Jambi Prima Coal, namely through the need assessment to the local community. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial serta kendala-kendala yang dihadapi perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal ?, (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) Kelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan oleh PT Jambi Prima Coal belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan anggaran biaya sebagaimana termuat dalam RKAB tidak terserap dengan baik.(2) Kendala yang dihadapi terjadi karena kurangnya komunikasi dari berbagai pihak, diantaranya: PT. Jambi Prima Coal, Kementerian ESDM, dan masyarakat. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Jambi Prima Coal yaitu melalui need assesment (analisis kebutuhan) kepada masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Muhamad Ikhsan Ikhsan]]>;
<![CDATA[M. Hosen]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12283
<![CDATA[The purpose of this study was to identify and analyze legal protection against consumer legal protection against non-standard rice circulation in Jambi City and also to find out and analyze the legal responsibility of business actors according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is juridical empirical, also known as field research, which examines the prevailing legal provisions and what happens in the realities of society and also examines the gap between das sollen and das sein or the gap between what should be according to law and reality in the field. The location of this research is the Food Security Service of Jambi Province. The population in this study counted as many as 23 consumers who suffered losses from the amount of rice that was not officially licensed by the Ministry of Agriculture in Jambi City. The sampling technique was carried out by purposive sampling (purposive sampling is a sampling technique and data source based on certain considerations). The background of the problem is that there are still many un-certified KEMTAN rice markets that are still being traded, because according to Umdang Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are prohibited from producing or trading goods and / or services that do not meet or do not comply with the standards required. requirements and provisions of laws and regulations. Based on this research, it is known that there are many differences between the forms of rice labeled according to the rules and rice that are not according to the rules which are still marketed. In this study, the authors found the reason why the rice is still circulating because rice that does not have a KEMTAN license on the market of Jambi City is supplied from outside the city of Jambi and there is still a lack of responsibility for certified rice, while the effort to overcome it is socialization. as well as an inspection conducted by the food security office of the province of Jambi to determine the development of non-standard rice circulation in the city of Jambi. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Perlindungan hukum Konsumen terhadap peredaran beras yang tidak berstandar di Kota Jambi serta juga Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum dari pelaku usaha menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat dan juga meneliti kesenjangan antara das sollen dan das sein atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. populasi dalam penelitian ini terhitung sejumlah 23 konsumen yang mengalami kerugian terhadap banyaknya beras yang tidak berlisensi resmi dari kementrian pertanian di Kota Jambi. Teknik penarikan sampel dilakukan secara Purposive Sampling (Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu). Yang menjadi latar belakang masalah yaitu masih banyaknya tersebar di pasaran beras yang tidak bersertifikasi KEMTAN yang masih diperjual belikan, karena menurut UmdangUndang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa banyak perbedaan antara bentuk beras yang berlabel sesuai aturan dan beras yang tidak sesuai aturan yang masih dipasarkan. Dalam penelitian ini penulis menemukan sebab mengapa beras tersebut masih beredar dikarenakan beras yang tidak memiliki lisensi KEMTAN yang ada di pasaran kota jambi merupakan beras yang di pasok dari luar kota jambi serta masih kurangnya tanggung jawab pelaku usaha akan beras yang bersertifikasi, sedangkan upaya penanggulangannya yaitu sosialisasi serta sidak kepasaran yang dilakukan dinas ketahanan pangan provinsi jambi untuk mengetahui perkembangan peredaran beras tidak berstandar di kota jambi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal ]]>
<![CDATA[Rahmi Suci Agustina]]>;
<![CDATA[Yenni Erwita]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12344
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis empiris tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dibentuk dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1. Untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Adapun sumber data penelitian ini adalah para pihak yang bercerai di wilayah pengadilan agama kuala tungkal, tetangga dari para pihak, dan juga ketua RT setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebabkan beberapa faktor kendala, antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Perceraian, Hak Anak Setelah Perceraian ABSTRACT This research is an empirical juridical review of the responsibility of parents towards children after divorce which is formed in two formulations of problems, namely: 1. To understand and analyze the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court. 2. To find out and analyze what are the obstacles in the implementation of parental responsibility for children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court Area. The data sources of this study were the divorced parties in the Kuala Tungkal religious court, neighbors of the parties, and also the head of the local RT. Data collection methods used were observation, interviews with the Defendants and Plaintiffs. The results of this study indicate that the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court area in the review of the Marriage Law and the Child Protection Law is not in accordance with the provisions in the Marriage Law and the Child Protection Law due to several factors. obstacles, including lack of communication between husband and wife, economic limitations, low parental education, and low parental morale. Keywords : Responsibilities of Parents After Divorce, Rights of Children After Divorce]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah ]]>
<![CDATA[Mifthahul Jannah]]>;
<![CDATA[Raffles Raffles]]>;
<![CDATA[Evalina Alissa]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12395
<![CDATA[This study aims to indentify and analyze (1) the arrangements regarding the form of legal protection for depositors at Sharia MFIs, (2) the limitations regarding the authority of OJK to depositors at Sharia MFIs. The research method used is juridical normative using a statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are (1) Regulations regarding the form of legal protection for depositors in the form of preventive protection are clearly contained in the laws regarding MFIs. Meanwhile, repressive protection in the form of dispute resolution is carried out at the Religious Court,and it can be resolved through other means based on the agreement of the disputing parties if it is stated in the agreement. Legal protection regarding depositing customer funds in the form of LPS can be found in Article 19 of the laws regarding MFIs, government regulations that further explain the LPS rules for this Sharia MFIs do not yet exist, so it can be said that this LPS has not yet been formed, (2) The limitations of the OJK's authority are include about regulation, supervision and settlement of Sharia MFIs, especially in terms of solvency and liquidity difficulties which are assisted by the Regency/City Government or other appointed parties. Furthermore, the Ministry of Cooperatives conducts the inspection with the Ministry of Internal Affairs and OJK on Sharia MFIs in terms of licensing and guidance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada LKM Syariah, (2) batasan mengenai kewenangan OJK kepada nasabah penyimpan pada LKM Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan berupa perlindungan preventif sudah secara jelas terdapat pada undang-undang mengenai LKM. Sedangkan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bila dicantumkan pada perjanjian. Perlindungan hukum mengenai dana nasabah penyimpan berupa LPS dapat ditemukan pada undang-undangan mengenai LKM Pasal 19, peraturan pemerintah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan LPS pada LKM Syariah ini belum ada sehingga dapat dikatakan bahwa LPS ini belum dibentuk, (2) Batasan kewenangan OJK diantaranya mengenai pengaturan, pengawasan serta penyelesaian terhadap LKM Syariah terutama dalam hal kesulitan solvabilitas dan likuiditas yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan Kementerian Koperasi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan OJK pada LKM Syariah dalam hal perizinan dan pembinaannya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelenggaraan Finansial Peer To Peer Lending : Perlindungan hukum terhadap debitur dalam penyelenggaraan finansial berbasis teknolongi dalam peer to peer lending ]]>
<![CDATA[Amos Sipahutar]]>;
<![CDATA[Muskibah Muskibah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.12545
<![CDATA[This study aims to identify and analyze legal protection against debtors in the implementation of technology-based finance in Peer to Peer Lending and the form of settlement of cases between debtors and providers of technology based on peer to peer lending There are also formulations of problems that will be discussed in this study: (1) What is the legal protection for debtors in Financial Technology-based lending and borrowing agreements through Peer to Peer Lending? (2) What is the form of settlement of cases between debtors and providers of peer to peer-based technology? peer lending. In responding to this case, this research uses a doctrinal study with a statutory and conceptual approach. This legal protection is tried on a preventive basis, this legal protection is tried before the formation of the case. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services has not yet formed a case, it can be tried with the efforts of Fintech service providers. The organizers' efforts before the formation of the case was to practice the basic principles of legal protection for users of Fintech services. These principles are regulated in article 29 of POJK No. 77/POJK. 01/2016 Regarding data technology-based lending and borrowing services, including the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and information security, as well as simple, fast and affordable settlement of user cases. Abstrak Penelitian ini bertujuan buat mengetahui serta menganailisis proteksi hukum terhadap Debitur dalam penyelenggaraan finansial berbasis teknologi dalam Peer to Peer Lending dan wujud penyelesaian perkara antara Debitur dan penyelenggara teknologi berbasis Peer to peer lending. Ada pula rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam studi ini adalah:(1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis Financial Technology melalui Peer to Peer Lending?.(2) Bagaimanakah wujud penyelesaian perkara antara Debitur serta penyelenggara teknologi berbasis Peer to peer lending. Dalam menanggapi kasus tersebut, penelian ini mengenakan jenis studi doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan konsep. Perlindungan hukum yang dicoba secara preventif, proteksi hukum ini dicoba saat sebelum terbentuknya perkara. Proteksi hukum untuk pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending belum terbentuknya perkara bisa dicoba dengan upaya- upaya dari penyelenggara layanan Fintech. Upaya penyelenggara saat sebelum terbentuknya perkara yaitu dengan mempraktikkan prinsip dasar perlindungan hukum untuk pengguna layanan Fintech. Prinsip- prinsip tersebut diatur pada pasal 29 POJK No 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang layanan pinjam meminjam duit berbasis teknologi data anatara lainprinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi, serta penyelesaian perkara pengguna secara sedernaha, kilat serta bayaran terjangkau.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Ade Dia Andriyani]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12694
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in Jambi City, to find out the obstacles in an effort to obtain the use of economic rights on batik motif copyright in Jambi City. The research method used is juridical empirical. Based on the results of the study, it can be stated that 1. The copyright law protects batik motifs, both those who have recorded or not, although it is hoped that the people of Jambi City can record it as a form of preventive legal protection if there is a dispute in the future. 2. Obstacles in an effort to get the benefits of economic rights on batik motif copyrights in the city of Jambi are the lack of knowledge of batik craftsmen on copyright, the recording of copyright is still lacking, coloring is carried out outside the city of Jambi, the lack of creativity of batik craftsmen in Jambi City the conclusion is the lack of knowledge and creativity of batik craftsmen in the city of Jambi resulted in frequent violations of plagiarism of batik motifs which harm the copyright holders of batik motifs in the city of Jambi. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta motif batik di Kota Jambi, Untuk mengetahui kendala dalam upaya untuk memperoleh pemanfaatan hak ekonomi atas Hak Cipta motif batik di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa 1. Undang-undang hak cipta melindungi motif batik baik yang telah melakukan pencatatan ataupun tidak meski begitu diharapkan masyarakat kota jambi dapat melakukan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif jika terdapat sengkta di kemudian hari. 2. Kendala dalam upaya untuk mendapatkan manfaatan hak ekonomi atas hak cipta motif batik di kota jambi adalah kurangnya pengetahuan pengrajin batik terhadap hak cipta, pencatatan hak cipta masih kurang, pewarnaan yang dilakukan diluar kota jambi, kurangnya kreatifitas pengrajin batik di kota Jambi. kesimpulan kurangnya pengetahuan dan kreatifitas pengrajin batik di kota jambi mengakibatkan sering dijumpainya pelanggaran plagiasi motif batik yang merugikan pemegang hak cipta motif batik di kota Jambi. ]]>
<![CDATA[Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Lili Anggraini]]>;
<![CDATA[Johni Najwan]]>;
<![CDATA[Diana Amir]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.13236
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in the community of Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency. The formulation of the problem in this study is how the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in the community of Bungo Taman Agung Village and what factors affect the implementation of inheritance law in Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency. The results showed that the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in Bungo Taman Agung Village had no effect at all. This is shown from the research of 5 (five) families who have distributed inheritance, all of which are subject to local customary law. Based on the provisions of Islamic law in the division of inheritance for sons and daughters 2:1, however, in 5 (five) families who have distributed inheritance in this study, the distribution is carried out equally or divided according to the agreement of the heirs. As for the factors that influence the implementation of inheritance law in Bungo Taman Agung Village, among others, the customary factor and the heir agreement factor. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini ditunjukkan dari penelitian 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan, di mana semuanya tunduk terhadap hukum adat setempat. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan bagian untuk anak laki-laki dan dan anak perempuan 2:1 namun pada 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan dalam penelitian ini pembagian dilakukan secara sama rata atau dibagi sesuai kesepakatan ahli waris. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung antara lain faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris.]]>
