Zaaken: Journal of Civil and Business Law
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Articles
109 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Investasi Bagi Pemilik Modal di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Resi Indah Sari]]>;
<![CDATA[Nelli Herlina]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9288
<![CDATA[This article discusses about the legal protection of capital owners in the investment activities in Jambi City which is based on the regional regulation of Jambi city as well as obstacles faced by investment actors in the implementation of capital investment in Jambi City. This discussion is necessary because the development of investmentin the city of Jambi is increasing in line with the development of the time in line with the law number 25 in 2007 on investment that was formed as the basis of consideration is to accelerate the development of national economy and realize Indonesia's political and economic sovereignty. This research is using juridical research method empirical with results that shows the legal protection of capital owners in investment activities has been supported through the Department of Investment and Integrated services Jambi to facilitate the owner of capital in obtaining business licenses. Constraints encountered by capital owners in the activities of capital keeping in Jambi city caused by the number of licensing requirements that must be fulfilled by the capital owner to start the business and Online Single Submission (OSS) system that has not been carried out with maximum because the owner of the capital remains to carry out the licensing manually and independently to the government agencies authorized to issue operational licenses of the company. Keywords: Legal; Protection; Investment; Abstrak Artikel ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi di Kota Jambi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi serta kendala yang dihadapi pelaku investasi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kota Jambi. Pembahasan ini diperlukan karena perkembangan iklim investasi di Kota Jambi yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibentuk sebagai dasar pertimbangan yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan hasil yang menunjukan perlindungan hukum terhadap pemilik modal dalam kegiatan investasi telah di tunjang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk memudahkan pemilik modal dalam memperoleh izin usaha. Kendala yang ditemui pemilik modal dalam kegiatan penaman modal di Kota Jambi disebabkan banyaknya persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pemilik modal untuk memulai usaha serta sistem Online Single Submission (OSS) yang belum terlaksana dengan maksimal karena pemilik modal tetap harus melakukan perizinan secara manual dan tersendiri ke instansi pemerintah yang berwenang dalam mengeluarkan izin operasional perusahaan. Kata kunci: Perlindungan; Hukum; Investasi]]>
<![CDATA[Praktik dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Irfan Hilmy]]>;
<![CDATA[Muhammad Fadhali Yusuf]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9373
<![CDATA[Force majeure becomes one of debtor's objections when there is a default in an agreement. In determining the circumstances included in the force majeure criteria, the judge considers the clause of the agreement and the effect that results from a situation on the fulfillment of the achievement. Every incident may not be said to be a force majeure because it sees how much influence factors that influence achievement of achievement. Force majeure is determined because of several things based on the cause, nature, subject, and scope. Juridical provisions related to force majeure in Indonesia are contained in the Civil Code, Laws and Jurisprudence. This paper will discuss the practice of determining force majeure in Indonesia, which refers to a judge's decision that sets a situation as a force majeure. The purpose of this paper is to find out the judge's analysis in rejecting or establishing a forceful situation. The research method used in this paper is normative juridical or also called doctrinal law research. The author refers and reviews the jurisprudence that discusses force majeure to find out the differences in analysis caused by differences in case backgrounds. Abstrak Force majeure menjadi salah satu tangkisan debitur ketika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam menentukan keadaan yang masuk dalam kriteria force majeure hakim mempertimbangkan klausula perjanjian serta pengaruh yang dihasilkan akibat suatu keadaan terhadap pemenuhan prestasi. Setiap kejadian belum tentu dapat dikatakan sebagai force majeure karena melihat seberapa besar faktor pengaruh yang mempengaruhi pemenuhan prestasi. Force majeure ditetapkan karena beberapa hal berdasarkan penyebabnya, sifatnya, subjeknya, dan ruang lingkupnya. Ketentuan yuridis terkait force majeure di Indonesia terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang, dan yurisprudensi. Tulisan ini akan membahas praktik penetapan force majeure di Indonesia yang mengacu pada putusan hakim yang menetapkan suatu keadaan sebagai force majeure. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis hakim dalam menolak atau menetapkan suatu keadaan memaksa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penulis mengacu dan mengulas pada yurisprudensi yang membahas mengenai force majeure untuk mengetahui perbedaan analisis yang disebabkan karena perbedaan latar belakang perkara. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Yosephine Mory Kezia Simbolon]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9390
<![CDATA[The purpose of this research is to 1. To find out and analyze the distribution system of 3 kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City. 2. To understand and analyze legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah District, Jambi City. To reveal this problem, the writer uses juridical-empirical research, namely field research with interviews and documentation. The results of this study show that: 1. The distribution system of 3 Kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City is not implemented with the distribution channel which should be due to the existence of retailers in the 3 kg LPG gas distribution chain in Paal Merah District, Jambi City. 2. Legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah Sub-district, Jambi City is not protected by consumer rights, due to very weak appeals and supervision of the distribution chain. Keywords: Consumer; Protection. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pendistribusian gas LPG 3 kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian lapangan dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa : 1. Sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlaksana dengan alur jalur pendistribusian yang seharusnya dikarenakan adanya Pengecer dalam rantai pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlindunginya hak-hak konsumen, dikarenakan sangat lemahnya imbauan serta pengawasan pada rantai pendistribusian. Kata Kunci : Perlindungan; Konsumen.]]>
<![CDATA[Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi ]]>
<![CDATA[Armevya Sepma]]>;
<![CDATA[Yenni Erwita]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9434
<![CDATA[This thesis studies the Granting of Post-Divorce Children's Rights by using 2 decisions as a comparison. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Judges' Courts Jambi religion. The research aims to find out and analyze how the implementation of judges' decisions on children's living rights after divorce in Jambi religious court. Formulation of the problem: (1) How is the granting of post divorce rights in the Jambi Religious Court? (2) What are the factors in the non-implementation of post divorce rights for child divorce in the Jambi Religious Court? Research using empirical juridical legal methods related to the provision of children's living rights after divorce, giving children the right to life is very often, parents ignore their responsibilities so that it does not run in accordance with the contents of the Judges' Decision because the implementation of this ruling lacks concern for the parties to get their rights in accordance with the contents of the Court's decision. The cause is economic factors and communication factors that have broken up after the divorce. While the efforts taken by the mother if the husband does not pay the cost of living then he can submit an execution to the Religious Court. Keywords: Child; Living; Divorce Abstrak Skripsi ini mengkaji tentang Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan menggunakan 2 putusan sebagai perbandingan. Berlasndaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama jambi. Rumusan masalah: (1) Bagaimana Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? (2) Apa Faktor-faktor tidak terlaksananya Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris terkait pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, pemberian hak nafkah anak sering sekali, orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sehingga tidak berjalan sesuai dengan isi Putusan Majelis Hakim dikarenakan Pelaksanaan putusan ini kurang adanya perhatian bagi para pihak untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan isi putusan Pengadilan. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama. Kata Kunci : Nafkah; Anak; Perceraian]]>
<![CDATA[Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong ]]>
<![CDATA[Fachry Yahya]]>;
<![CDATA[M. Hosen]]>;
<![CDATA[Evalina Alissa]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9488
<![CDATA[This study aims 1) to find out and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the implementation of the agreement between the Horticultural Food and Livestock Service Office of Jambi Province in the Procurement of Beef Cattle, and 2) the constraints faced in the implementation of the agreement. The research method used is empirical juridical. The results showed that 1) the implementation of an agreement for procurement of beef cattle 78 volumes of beef cattle culture development activities between the Horticultural Food and Livestock Service Office of Jambi Province and CV. Charisma Bintang Mandiri was not in accordance with the contents of the agreement because CV. Charisma Bintang Mandiri did not carry out its full obligations which can be detrimental to both parties, such as delays in completion of work 2) The number of cows imported is not in accordance with what was promised causing losses to the Horticultural Food and Animal Husbandry Office of Jambi Province. Therefore CV. Charisma Bintang Mandiri is in default and must compensate in accordance with the existing agreement. Keywords: Agreement, Procurement of Beef Cattle Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong, dan 2)Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1)pelaksanaan perjanjian pengadaan ternak sapi potong volume 78 ekor kegiatan pengembangan budidaya sapi potong antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak sesuai dengan isi perjanjian karena CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya yang dapat merugikan kedua belah pihak, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2)Sapi yang didatangkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Karena itu CV.Kharisma Bintang Mandiri melakukan wanprestasi dan harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kata kunci: Perjanjian, Pengadaan Sapi Potong]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi ]]>
<![CDATA[Rista Rista]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin Qodri]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9499
<![CDATA[Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perjanjian Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan CV. Analis Konstruksi untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian konstruksi antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah berjalan dengan baik? (2)Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala – kendala dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan CV.Analis Kontruksi? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis dan empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Metode pendekatan yuridis empiris dalam tugasnya memaparkan fakta dan menjelaskan dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Namun pelaksana pekerjaan konstruksi mengalami hambatan sehingga menyebabkan kelalaian yang menimbulkan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak. pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kata Kunci : Perjanjian, Pelaksanaan Kontrak Kerja Abstract Construction Services explains that what is meant by a Construction Work Contract is the entire document that regulates the legal relationship between service users and service providers in the implementation of construction work. The New Classroom and Gapura Development Agreement at the Batanghari SMKPP was made in the form of a standard contract that contained a chartering agreement between the Jambi Provincial Education Office and CV. Analis Konstruksi to carry out, complete and maintain work The research objectives to be achieved in this study are as follows: (1) To find out and analyze how the implementation of rights and obligations in the construction agreement between CV. Analis Konstruksi with the Jambi Provincial Education Office going well? (2) To find out and analyze what are the constraints in the implementation of construction work contracts between the Jambi Provincial Education Office and CV.Analis Konstruksi The research method used is a type of juridical and empirical research, namely research that focuses on research in the field to obtain primary data. The empirical juridical approach method in its task of describing the facts and explaining with the help of hypotheses in accordance with the law. However, the construction work experienced obstacles which caused negligence which resulted in not fulfilling the achievements as specified in the contract. on the Construction of New Classroom and Archway Work in Batanghari Vocational School between CV. Analis Konstruksi with the Jambi Provincial Education Office. Keyword: Agreement, Work Contract Implementation]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung ]]>
<![CDATA[Pinni Okta Piyerda]]>;
<![CDATA[Taufik Yahya]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9981
<![CDATA[The purpose of this study is to know and analyze the process of transfer of grants between Grants and Grants of customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabung Barat Regency, to know and analyze the obstacles that result in no problem solving in granting customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabungBarat. The research method used is empirical juridical. Based on the results of the study shows that 1. The implementation of the grant between the giver and the recipient of the grant in Merlung District,TanjungJabungBarat Regency did not implement the customary law provisions for the distribution of grant property. 2. Obstacles resulting in the absence of problem solving in granting grants Merlung Subdistrict TanjungJabung Barat Regency, consisting of lack of education, due to economic and service, with the conclusion the implementation of customary distribution of grants in the Merlung Subdistrict TanjungJabungBarat Regency is not implemented properly. customary law rules. This is of course very detrimental because it will create many more family problems. Keywords: Bequest; Malay Jambi. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemindahan hibah antara Penghibah dan Penerima hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan hibah antara penghibah dan penerima hibah di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksananya sistem ketentuan hukum adat pembagian harta hibah. 2. Kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri atas kurangnya pendidikan, akibat ekonomi dan jasa, dengan kesimpulan pelaksanaan pembagian hibah secara adat masyarakat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksana dengan baik yang sesuia aturan hukum adat. Hal ini tentunya sangat merugikan karena akan banyak menciptakan masalah keluarga lagi. Kata Kunci: Hibah; Melayu Jambi. ]]>
<![CDATA[Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Ariyanto Ariyanto]]>;
<![CDATA[Raffles Raffles]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.10055
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, selanjutnya untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bahwa barang yang merupakan jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa melalui sistem resmi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, kemudian perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan secara di bawah tangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Perusahaan Pembiayaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi melakukan sosialisasi atas peraturan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan Fidusia. Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen. This study aims to determine and analyze the transfer of fiduciary security object arrangements at PT. Astra Credit Companies Jambi City, then to understand and analyze the legal protection of the parties in the event of a transfer of debt fiduciary collateral objects at PT. Astra Credit Companies Jambi City. The method used is empirical juridical. The results showed that the arrangement of the transfer of fiduciary collateral objects in PT. Astra Credit Companies of the City of Jambi that goods which are fiduciary guarantees are transferred to third parties without going through an official system and obtaining prior written approval from creditors (transfer of debt under the hand) is seen as a form of default on debtors' promises in carrying out PT. Astra Credit Companies Jambi City, then legal protection against the parties in the event of a debt transfer object fiduciary guarantee at PT. Astra Credit Companies Jambi City is not running as it should. Because the transfer of fiduciary collateral debt objects by the debtor is done underhanded. From the results of this study it is expected that the Financing Company of PT. Astra Credit Companies Jambi City socializes the credit financing regulations with fiduciary guarantees, so as to increase consumer awareness to comply with Law Number 42 of 1999 and Government Regulation Number 21 of 2015 concerning the procedures for registering Fiduciary guarantees. Keywords: Fiduciary Guarantee; Consumer finance]]>
<![CDATA[Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Erika Natalina Br Ginting]]>;
<![CDATA[Yetniwati Yetniwati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.11070
<![CDATA[This study aims to 1) indentify and analiyze the arrangement of copyright forms as objects of the foundationary guarantee; 2) to find out and analyze the copyright execution arrangements of the debt breaks promises/defaults. As for the formulation of problems that will be studied regarding 1) what form of copyright can be used as an object of the dictionary guarantee; 2) how do the copyright execution arrangements of the debt defaut/breaks his promise. The research method used is a normal judicial research type. The result show that 1) the foundational guarantee of copyright has not been specifically regulated how it’s implementation and the current regulations are only limited to being the norm in law without any implementing regulations until now, because law 42 of 1999 only regulates fiduciary with the guarantee of a tangible movable object. 2) copyright as an object of fiduciary guarantee raises legal problems in the future when the debitor is in default, execution will be difficult because copyright is an intangible object and there is no appraisal institution that interprets the value of copyright. Keywords : copyrights, fiduciary guarantee. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bentuk hak cipta sebagai objek jaminan fidusia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur ingkar janji/ wanprestasi. Adapun perumusan masalah yang akan dikaji mengenai 1) bagaimana bentuk hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia; 2) bagaimana pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur wanprestasi/ingkar janji. metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) pengaturan Jaminan fidusia terhadap hak cipta belum diatur secara khusus bagaimana pelaksanaanya dan peraturan yang ada saat ini hanya sebatas menjadi norma dalam undang-undang tanpa ada pengaturan pelaksana sampai sekarang, karena undang-undang 42 Tahun 1999 hanya mengatur tentang fidusia dengan jaminan benda bergerak yang berwujud 2) hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan problematika hukum kedepannya manakala debitur cidera janji/wanprestasi, eksekusi akan sulit dilakukan karena hak cipta termasuk benda yang tidak berwujud dan belum ada lembaga aprasial yang menafsirkan nilai dari hak cipta. Kata kunci : hak cipta; jaminan fidusia;]]>
<![CDATA[Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Ditya Putri Wulansari]]>;
<![CDATA[Pahlefi Pahlefi]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.11256
<![CDATA[Abstract This study aims to determine and analyze: 1) why there is a land dispute between the corporation and the community in Muaro Jambi Regency; 2) how is the settlement of land disputes between corporations and communities related to legal certainty in Muaro Jambi Regency. This research is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation studies. The results showed that 1) land disputes between corporations and communities in some cases in Muaro Jambi Regency were caused by a not good faith of land sale and purchase agreements, land tenure was not based on clear rights and sales and purchases that were not carried out by the legal owner. 2) Settlement of land disputes between corporations and community in Muaro Jambi Regency based on the provisions of Article 37 and Article 46 (Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases). Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) mengapa terjadi sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi; 2) bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat kaitannya dengan kepastian hukum di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tehnik pengumpulan data, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penyebab terjadinya sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi pada beberapa kasus disebabkan karena perjanjian jual beli tanah yang tidak dilandasi itikad baik, penguasaan tanah tanpa dilandasi alas hak yang jelas danjual beli yang tidak dilakukan oleh pemilik yang sah. 2) Penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi ditelusuri dengan ketentuan yakni: ketentuan Pasal 37 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.]]>
