cover
Contact Name
Yulia Monita
Contact Email
pjc@unja.ac.id
Phone
+6281368294047
Journal Mail Official
pjc@unja.ac.id
Editorial Address
PAMPAS: Journal of Criminal Law Universitas Jambi, Faculty of Law Jl. Lintas Jambi - Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
PAMPAS: Journal of Criminal Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27217205     EISSN : 27218325     DOI : -
Core Subject : Social,
PAMPAS: Journal of Criminal Law adalah terbitan ilmiah berkala bidang hukum pidana, sehingga jurnal ini menerbitkan artikel hasil penelitian atau pengkajian dari semua bidang Hukum Pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law adalah media jurnal elektronik akademik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan/atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 66 Documents
Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak Rina Nurhaliza; Herry Liyus; Dheny Wahyudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8097

Abstract

ABSTRAK Artikel ini membahas pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan belum berjalan dengan baik dikarenakan (1) Sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan kedua pihak; (2) Sulitnya mempertemukan kedua belah pihak dalam proses diversi; (3) Lalainya pelaku dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban; (4) Permintaan ganti rugi yang besar. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kesepakatan diversi yang paling utama dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yaitu lalainya pihak pelaku dalam membayar ganti kerugian. ABSTRACT This article discusses the implementation of diversion agreements at the level of investigation in the criminal justice system. Quite a lot of diversion processes reach agreement at the investigation level, but not all agreements are carried out as expected. This research is empirical juridical. The results showed that the implementation of the diversion agreement at the investigation level had been going well and in accordance with Law concerning the Child Criminal Justice System but there are still shortcomings in terms of implementation by the parties concerned. The obstacle encountered in implementing the diversion agreement is the main one carried out by the parties concerned, namely the failure of the perpetrators to pay compensation.
Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Meli Indah Sari; Hafrida Hafrida
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8260

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dalam putusan kasus narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan putusan pengadilan tentang tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akumulasi antara pidana penjara dan pidana denda dalam undang-undang narkotika ini belum efektif karena dalam penerapannya pidana denda tidak pernah dibayarkan oleh pelaku. Pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa pidana penjara. Hal ini menguatkan pendapat bahwa persoalan ini terjadi karena pidana penjara pengganti denda rendah sehingga cenderung lebih menguntungkan terpidana secara pragmatis. Disarankan pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan efektivitas penetapan sanksi pidana denda dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang seimbang antara beratnya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti denda. ABSTRACT This article seeks to analyze basis of judge's consideration in exercising imprisonment as a substitute for criminal fines in narcotics abuse case. As a normative juridical research, this study examines laws and their application to court decisions regarding narcotics crime. The results of this study demonstrates that the accumulation of imprisonment and criminal fines in the narcotics' law has not been effective to urge the perpetrator pay criminal fines. In reality, the perpetrator pragmatically prefers carrying out imprisonment to substitute sanction. The result of this research has supported the idea that the problem behind the application of imprisonment as a subtitute of fines tends to be pragmatically favourable to that of fines sanction. It is recommended that the policy-makers pay attention to the effectiveness of the stipulating criminal sanctions in the form of fines by formulating a balanced legislation between the severity of imprisonment and its substitute in the form of fines sanction.
Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Rahmi Zilvia; Haryadi Haryadi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8271

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa telah terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana terjadi karena hakim belum mempertimbangkan fakta persidangan tentang akibat dari perbuatan pidana. Pada Kasus pertama tindak pidana mengakibatkan luka ringan dan tanpa senjata tajam. Kasus kedua tindak pidana mengakibatkan luka berat dengan menggunakan senjata tajam. Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih berat pada kasus pertama yang seharusnya lebih ringan dari kasus kedua. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, tetapi juga dengan cermat mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta sosiologis. ABSTRACT This study aims to analyze the basis of judge's considerations in imposing of sanction against Maltreatment perpetrators. This research are empirical. The study concludes that there has been a criminal sanction disparity due to judge's failure to consider the facts of the trial regarding the consequences of criminal acts. In the first case, the crime caused minor injuries, while the second case caused serious injuries. However, the judge sentenced him to with longer time in prison in the first case than that of the second case. It is suggested that judges consider not only judicial facts in judging juridical facts, but also the trial and sociological facts.
Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Sintia Febriani; Sahuri Lasmadi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8277

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas mengenai pembayaran uang pengganti. Mekanisme pembayaran uang pengganti tidak diatur secara konkrit dalam undang-undang dan tidak ada aturan yang lebih jelas mengenai pidana penjara pengganti ketika terpidana tidak membayar pidana uang pengganti. Saran: Harus ada pengaturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti. ABSTRACT This article aims to analyze the mechanism of restoring state losses due to corruption through payment of financial compensation. This research is normative. The results show The basic ground of the failure of the mechanism of payment for financial compensation is not regulated concretely in Indonesia legal system. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes Jo. Law Number 20 Year 2001 does not explicitly regulate payment of financial compensation. Suggestion: there shall be regulatioan regarding the mechanism for payment of financial compensation.
Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim) Siti Nurhikmah; Sofyan Nur
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8278

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah publik, akan tetapi dengan adanya campur tangan negara mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan publik. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disebabkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri. Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru bisa memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan sebagai istri siri, termasuk jika terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istri siri, akibat hukumnya adalah istri siri itu tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. This research aims to determine and analyze the application of law in domestic violence cases. Law on the Elimination of Domestic Violence does not explicitly state that domestic violence is a public problem, but the presence of state interference indicates that domestic violence is a public concern. This research is empirical. The results of the study showed that there were cases of domestic violence that occurred due to physical violence committed by the husband against his wife in undocumented marriage. Its considered religiously legal, in fact can actually lead to a lot of problems that have an impact on the loss on the part of women as undocumenting marriage wives, including if acts of domestic violence. In cases of domestic violence perpetrated by a husband against wife. The legal consequence is that the serial wife does not receive legal protection in accordance with the provisions in the Law on the Elimination of Domestic Violence.
Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan) Monica Dwi Putri Nababan; Khabib Nawawi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8286

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan hak tahanan dan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak tahanan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tahanan masih belum efektif terkait beberapa hak, diantaranya yaitu hak untuk melakukan ibadah yakni terkait melaksanakan tempat ibadah tidak tersedia bagi semua agama yang diakui di Indonesia, kurangnya tenaga medis bagi layanan kesehatan, hak menyampaikan keluhan dimana keluhan tahanan kurang mendapat tanggapan dari petugas lapas dan hak mendapatkan kunjungan yang kurang nyaman serta hak mendapatkan politik. Kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak tahanan diantaranya: kapasitas berlebih Lembaga Pemasyarakatan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung di Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya tenaga pengajar pembinaan, tenaga kesehatan dan tenaga bantuan lainnya, kurangnya anggaran dana serta tidak semua tahanan bersedia mengikuti program yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan ABSTRACT This study aims to discuss the implementation of prisoners' rights and the constraints faced by the Penitentiary in providing prisoners' rights. This research is empirical research. The results showed that the implementation of the right of detainees was still ineffective in relation to several rights, including the right: to conduct worship, namely related to carrying out places of worship not available to all religions, lack of medical personnel for health services, the right to submit complaints where complaints from prisoners did not get a response from prison officers and the right to get uncomfortable visits and the right to get politics. Constraints experienced by Penal Institutions in granting prisoners' rights include: overcrowding capacity of Penitentiaries, limited facilities and infrastructure that support in Penitentiaries, lack of guidance teaching staff, health workers and other aid workers, lack of budget funds and not all prisoners are willing to participate in programs that given by the Penitentiary officer.
Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika Dewi Untari Dewi; Nys. Arfa
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8313

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Dalam Putusan yang di teliti, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Seharusnya Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis para terdakwa tetapi juga peranan para terdakwa dalam tindak pidana karena tindak pidana dilakukan lebih dari 1 orang. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap Rida Susana dan Jasrul Harja dibanding Syahrul Yanto karena yang memulai perbuatan pidana ini adalah Rida Susana dan Jasrul Harja sebagai seorang anggota Polri. Oleh karena itu dalam menjatuhkan beratnya pidana terhadap para terdakwa, hakim diharapkan untuk lebih mempertimbangkan peranan terdakwa dalam tindak pidana agar menimbulkan efek jera dan rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan masyarakat. ABSTRAK This article aims to discuss the basis for the judges’ consideration in imposing sanction against narcotics offender. The type of research is empirical juridical. It is found that the actions of the defendant had fulfilled the provisions for the application of sanctions against the abuse of Narcotics Group I. In the verdict examined, the judge sentenced him imprisonment for 8 (eight) months. Judges should not only consider the juridical facts, the facts of the trial and the sociological facts of the defendants but also the role of the defendants in the criminal act as the crime was committed by more than 1 person. Judges should have imposed more severe penalties on Rida Susana and Jasrul Harja compared to Syahrul Yanto, as those who started the crime were Rida Susana and Jasrul Harja while in the same time served as member of the National Police. Therefore, in sentencing the sanction against the defendants, the judges are expected to better consider the role of the defendants in the crime in order to create a deterrent effect and sense of justice both for the defendants and the public.
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Sri Dewi Rahayu Dewi; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8314

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap kedua kasus ini karena terdapat keadaan yang meringankan terhadap kedua terdakwa. Pada studi kasus keadaan yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu: karena terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika yang sudah kecanduan serta didukung dengan keterangan saksi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa. ABSTRACT This article aims to analyze the basic considerations of judges in convicting criminals against class I narcotics abusers themselves. This research method is a normative legal research. The results of this study indicate that the cause of the judge handed down a different verdict in these two cases because there were circumstances that alleviated the two defendants. In the case study the mitigating circumstances considered by the judge are: because the defendant is a victim of narcotics who are addicted and supported by witness testimony at the trial. Therefore the judge must consider the juridical facts, the facts of the trial and the sociological facts of the defendant. This was done so that the defendant felt that the judge handed down the criminal verdict according to the defendant's actions.
Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Listiana Listiana; Elly Sudarti
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8372

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dalam tindak pidana penadahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Keputusan Pengadilan Negeri Sarolangun menunjukkan dalam penjatuhan pidana, hakim belum menerapkan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku penadahan kurang dari 1 (satu) tahun penjara, sementara ancaman maksimal dari tindak pidana penadahan adalah 4 (empat) tahun penjara. Hal ini mengakibatkan pemidanaan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. ABSTRACT This article aims to find out and analyze the verdict of criminal offence. The research methods is normative research. The Sarolangun District Court's decision shows that in a criminal sentence, the judge did not apply the provisions of criminal sanctions contained in the law to the maximum. This can be seen from the punishment imposed on perpetrators of detention of less than 1 (one) year in prison, while the maximum threat of criminal offense is 4 (four) years in prison. This resulted in the punishment will not give a deterrent effect for the offender.
Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi wendy wendy; andi najemi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8535

Abstract

ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi terkait pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi serta untuk memahami dan mengetahui penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini ditemukan, pidana uang pengganti berstelsel pidana tambahan namun bobot pidananya dapat lebih tinggi dari pada pidana denda yang berstelsel pidana pokok, dan kurang maksimal dalam penerepan uang pengganti. Saran perlu adanya pembaharuan hukum terkait pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan. ABSTRACT: This article aims to understand and evaluate regulations relating to substitute criminal money in criminal acts of corruption as well as to understand and know the application of criminal replacement money against perpetrators of corruption. This research is a normative legal research. From this study it was found, the criminal money substitute was additionally criminal, but the criminal weight could be higher than the criminal fine which was based on principal criminal, and less than the maximum in forwarding the replacement money. Suggestions are the need for legal reform related to criminal money as an additional crime