Articles
<![CDATA[Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika ]]>
<![CDATA[Dewi Untari Dewi]]>;
<![CDATA[Nys. Arfa]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8313
<![CDATA[ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Dalam Putusan yang di teliti, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Seharusnya Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis para terdakwa tetapi juga peranan para terdakwa dalam tindak pidana karena tindak pidana dilakukan lebih dari 1 orang. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap Rida Susana dan Jasrul Harja dibanding Syahrul Yanto karena yang memulai perbuatan pidana ini adalah Rida Susana dan Jasrul Harja sebagai seorang anggota Polri. Oleh karena itu dalam menjatuhkan beratnya pidana terhadap para terdakwa, hakim diharapkan untuk lebih mempertimbangkan peranan terdakwa dalam tindak pidana agar menimbulkan efek jera dan rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan masyarakat. ABSTRAK This article aims to discuss the basis for the judges’ consideration in imposing sanction against narcotics offender. The type of research is empirical juridical. It is found that the actions of the defendant had fulfilled the provisions for the application of sanctions against the abuse of Narcotics Group I. In the verdict examined, the judge sentenced him imprisonment for 8 (eight) months. Judges should not only consider the juridical facts, the facts of the trial and the sociological facts of the defendants but also the role of the defendants in the criminal act as the crime was committed by more than 1 person. Judges should have imposed more severe penalties on Rida Susana and Jasrul Harja compared to Syahrul Yanto, as those who started the crime were Rida Susana and Jasrul Harja while in the same time served as member of the National Police. Therefore, in sentencing the sanction against the defendants, the judges are expected to better consider the role of the defendants in the crime in order to create a deterrent effect and sense of justice both for the defendants and the public.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[M. Alvi Rizki ilahi]]>;
<![CDATA[Elly Sudarti]]>;
<![CDATA[Nys. Arfa]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9572
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanan pidana pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi dapat dikatakan belum terlaksana, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi sebagai tempat pelaksanaan pelatihan kerja tersebut belum memberikan pelatihan kerja dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, sehingga Balai Rehabilitasi Sosial tersebut hanya memberikan Rehabilitasi berupa Terapi-terapi mulai dari terapi Psikososial hingga terapi mental dan spiritual 2). Kendala yang dihadapiyaitu dari Peraturan pelaksana yang belum ada, sarana dan prasaraan pendukung belum tersedia, serta belum adanya petugas yang secara khusus memberikan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana. ABSTRACT The purpose of this research is to determine the implementation of job training crimes against children who are criminal offenders at the Child Social Rehabilitation Center in Need of Special Protection, Alyatama Jambi and the obstacles faced in the process of implementing the job training criminal.. The research method used is empirical juridical legal research. The results of the study are: 1). It can be said that the implementation of job training crimes at the Child Social Rehabilitation Center Requires Special Protection Alyatama Jambi has not been implemented, the Child Social Rehabilitation Center Needs Special Protection Alyatama Jambi as a place for implementing job training has not provided job training because there is no Government Regulation regarding the implementation of job training penalties, so The Social Rehabilitation Center only provides Rehabilitation in the form of therapies ranging from psychosocial therapy to mental and spiritual therapy 2). The obstacles faced are from the missing implementing regulations, the supporting facilities and infrastructure are not yet available, and the absence of officers who specifically provide job training to child perpetrators of crime.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang ]]>
<![CDATA[Ussi Astika Anggraeni]]>;
<![CDATA[Hafrida Hafrida]]>;
<![CDATA[Nys. Arfa]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v1i3.9839
<![CDATA[This study aims to identify and analyze criminal law enforcement and obstacles in criminal law enforcement to Article 137 Paragraph (4) of the Law on Road Traffic and Transportation in the jurisdiction of the Kuala Tungkal District Court. The research method used was juridical empirical and the sampling method was carried out by using purposive sample and simple random sampling method. Constraints faced in enforcing the criminal law against Article 137 Paragraph (4) of the Law on Traffic and Road Transportation in the jurisdiction of the Kuala Tungkal District Court, among others, the legal substance in the criminal provisions is limited to imprisonment and very light and cheap fines, limited personnel of the Traffic Police in conducting surveillance, lack of guard posts and official vehicles owned by the Traffic Police. so it is necessary to increase the socialization or legal counseling to the public regarding Article 137 paragraph (4) of the Law on Road Traffic and Transportation, and the government is responsible for the provision of proper transportation vehicles for people to create orderly, safe and comfortable traffic in the community. Abstrak Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana dan kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan tata cara penarikan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampel dan Simple Random Sampling. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, diantarnya substansi hukum pada ketentuan pidananya hanya terbatas pada pidana kurungan dan denda yang sangat ringan dan murah, terbatasnya personil Polisi Lalu Lintas dalam melakukan pengawasa, kurangnya pos penjagaan dan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Polisi Lalu Lintas. sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai Pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan mobil angkutan orang yang layak agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak ]]>
<![CDATA[Ahsanul Rauf]]>;
<![CDATA[Nys. Arfa]]>;
<![CDATA[Elizabeth Siregar]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12686
<![CDATA[This article aims to determine and analyze the application of sanctions against traffic violations committed by children at the Tanjung Jabung Barat Police and to identify and analyze the constraints of implementing sanctions for traffic violations committed by children at the Tanjung Jabung Barat Police. This research is a type of empirical juridical research. The results showed that the form of sanctions against motor vehicle traffic violations committed by children at the Tanjung Jabung Barat Police was divided into 5 (five) forms of action sanctions. The number of traffic violations subject to action sanctions is not specifically pegged for any violations, the form of sanctions given is submitted to members of the Tanjabbar Police Traffic Unit, but generally the sanctions for action are in the form of push ups and being called by their parents and then making a letter of agreement or statement not to repeat again . Constraints in implementing sanctions for traffic violations committed by children at the Tanjung Jabung Barat Police are limited facilities and infrastructure and financial position to be allocated for the application of these sanctions that have not been budgeted for by the government besides its application requires policies and SOPs that must be standardized first through regulatory regulations. legislation. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat terbagi atas 5 (lima) bentuk sanksi tindakan. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang dikenakan sanksi tindakan tidak dipatok khusus untuk pelanggaran apa saja, bentuk sanksi yang diberikan diserahkan kepada pihak anggota Satlantas Polres Tanjabbar, tetapi pada umumnya sanksi tindakan berupa push up dan dipanggil orang tuanya dan kemudian membuat surat perjanjian atau pernyataan tidak mengulangi lagi. Kendala dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dan kedudukan keuangan untuk dialokasikan untuk penerapan sanksi tindakan ini belum dianggarkan oleh pemerintah selain penerapannya memerlukan kebijakan dan SOP yang harus dibakukan dulu melalui regulasi peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ]]>
<![CDATA[Sausan Afifah Denadin]]>;
<![CDATA[Andi Najemi]]>;
<![CDATA[Nys. Arfa]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13714
<![CDATA[This article aims to determine the diversion approach in the juvenile criminal justice system (SPPA) in Batanghari District and obstacles experienced in applying the diversion approach. The formulation of the problem is how the diversion approach in the juvenile justice system (SPPA) in Batanghari District? and what are the obstacles in the application of the diversion approach in the juvenile criminal justice system (SPPA) in Batanghari District? This research uses empirical juridical method. The results of this study are that the diversion approach in Batanghari District has worked quite well at every level of the juvenile criminal justice system (SPPA), but the success rate of implementing diversion at each level is different. This diversion approach has been based on law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA) as well as several derivative rules as rules for implementing diversion efforts at each level. The obstacles faced in providing this diversion approach are lack of public understanding of diversion, no agreement between the two parties, the cost of compensation requested by the victim is too large, the constraints on calling the parties, the occurrence of disputes during the diversion process, the perception of the community that each a person who is guilty must be convicted so that it cannot be forgiven only by implementing the diversion agreement, the victim’s family or victim is not present during the diversion process.   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari dan kendala yang dialami dalam penerapan pendekatan diversi. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari? dan apa saja kendala dalam penerapan pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah pendekatan diversi di Kabupaten Batanghari sudah berjalan cukup baik di setiap tingkatan sistem peradilan pidana anak (SPPA) hanya saja dalam tingkat keberhasilan dilaksanakannya diversi di setiap tingkatan berbeda-beda. Pendekatan diversi ini sudah berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta beberapa aturan turunan sebagai aturan pelaksanaan dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pendekatan diversi ini adalah pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, biaya ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar, kendala pemanggilan para pihak, terjadinya perselisihan selama proses diversi, adanya tanggapan dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana sehingga tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja, keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi.]]>
<![CDATA[Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat ]]>
<![CDATA[Yohana Anggieta]]>;
<![CDATA[Herry Liyus]]>;
<![CDATA[Nys Arfa]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v2i3.16326
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the role of the prosecutor in supervising prisoners who get parole. The results obtained in this study are the factual role of prosecutors at the Jambi District Attorney limited to carrying out administrative supervision of prisoners who received parole, namely by requiring inmates to make regular reports at the Jambi District Attorney's Office. This is because there are no further rules (juklak and technical guidelines) that regulate the form of supervision that must be given by the prosecutor to prisoners who get parole. Supervision of prisoners is also carried out by the Jambi Class II Penitentiary (BAPAS), because the prison agency has one of the duties and functions of supervising clients. There are no legal consequences or sanctions that can be given to prosecutors who do not supervise prisoners, and also to prisoners who do not comply with the obligation to report at the Jambi District Attorney's Office.  ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Hasil yang di dapat dapam penelitian ini yaitu peran faktual jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi hanya sebatas melakukan pengawasan yang bersifat administratif terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, yakni dengan mewajibkan narapidana untuk melakukan wajib lapor secara berkala di Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan lebih lanjut (juklak dan juknis) yang mengatur mengenai bentuk pengawasan yang harus diberikan oleh jaksa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut. Pengawasan terhadap narapidana juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi (BAPAS), karena instansi Bapas memiliki salah satu tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan kepada klien. Tidak adanya akibat hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap jaksa yang tidak mengawasi narapidana, dan juga terhadap narapidana yang tidak melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi. ]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Laksamana Rihdo Parsada]]>;
<![CDATA[Elly Sudarti]]>;
<![CDATA[Nys Arfa]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17790
<![CDATA[This article aims to find out how to follow up on criminal law for criminal acts of insulting the President and vice president and to find out how in the future criminal law policies are related to insults to the President and Vice President. The problem in this paper is how to regulate the criminal act of insulting the President and Vice President? And what about future criminal law policies related to the regulation of insulting the President and Vice President? The research method used in this research is normative legal research. The results of this study state that insults to the President and Vice President need a law that specifically regulates because considering the President is a symbol of sovereignty and the previous law has been revoked through the Constitutional Court's decision Number: 013-022/PUUIV/2006 and the Constitutional Court's decision Number: 6/PUU -V/2007 and the use of UU ITE is less precise because UU only regulates in general terms. Therefore, it is necessary to reform the law to emphasize cases of insult to the President and be able to provide special legal protection to the President and Vice President in the future so that things like this do not happen again.  ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hukum pidana untuk tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkama konstitusi Nomor: 013-022/PUUIV/2006 dan putusan Mahkama konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti. ]]>
<![CDATA[CRIMINAL LIABILITY OF FISHERY PERPETRATOR ACCORDING TO FISHERY LAW NUMBER 45 OF 2009 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 31 OF 2004 ]]>
<![CDATA[Yulia Monita]]>;
<![CDATA[Nys. Arfa]]>;
<![CDATA[Zulham Adamy]]>
<![CDATA[ Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 3 No 2 (2020): Vol 3 No 2 (2020): Berumpun : International Journal Of Social, Politics, and Huma ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/berumpun.v3i2.29
<![CDATA[Many occurrences of fisheries criminal offenses make the writer interested to learn about criminal provisions and the responsibility of the perpetrators according to Law No. 45 of 2009 concerning amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fishery. By studying, understanding, and analyzing these articles of law, the author significantly obtains the picture of whether this Fishery Law is appropriate and able to force the perpetrator of their responsibility for their actions. The purposes of this paper are 1) To analyze the patterns of fishery criminal so the perpetrators could be charged their responsibilities according to Law No. 45 of 2009, 2) To study and analyze how to determine the penalties according to the Law No. 45 of 2009. This paper is a qualitative descriptive. The method of this research is normative law with conceptual and institutional approaches. The result of the study showed that legislation in Indonesia relating to Fisheries, administratively, there are still several articles that are sticking out and controversy according to Law No. 45 of 2009 concerning amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fishery. For small fishermen who do not have a Yachting Approval Letter (SPB) in Indonesia should be subjected to administrative sanctions such as paying compensation. If administrative sanctions are not implemented, then the principle of ultimum remedium can be applied as a last choice in violations of fisheries and there are still several articles that are detrimental to the interests of the State as well as the interests of local fishermen which, if seen from criminal liability, may be imposed.]]>
<![CDATA[AN OVERVIEW ON THE JUDICIAL MONITORING AND SUPERVISION URGENCY IN MAKING CLEAN JUDICIARY ]]>
<![CDATA[Yulia Monita]]>;
<![CDATA[Nys Arfa]]>;
<![CDATA[Elizabeth Siregar]]>
<![CDATA[ Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 4 No 1 (2021): Berumpun : International Journal Of Social, Politics, and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/berumpun.v4i1.42
<![CDATA[A clean judiciary is the hope of all levels of Indonesian society. A clean judiciary is a court that carries out its duties and functions based on the provisions of the applicable laws and prioritizes legal certainty, justice, and benefit. This study aims to see how regulating and changing forms of judicial supervision and warning in realizing clean justice and to answer whether other legal rules are still needed to strengthen the role of the people who participate in and monitor the judicial path. This research is normative legal research, it is a study that examines matters of a theoretical nature, principles, conceptions, legal doctrine, and legal principles related to judicial supervision and supervision in the context of realizing a clean judiciary. Meanwhile, the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials and their sources. The results of this research are a) judicial monitoring and supervision should be done in order to conduct a clean judiciary, b) monitoring and supervising are done not to intervening the results of courts decisions but as a measuring tool to what extent the decisions are fair to the society, c) there are still several judges' decisions which, according to society, are controversial, illustrating the public's distrust of the judiciary.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi ]]>
<![CDATA[Nys. Arfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.993 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v2i2.5958
<![CDATA[Maraknya terjadi tindak pidana menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam masyarakat, salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perikanan. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak pidana perikanan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan salah satunya yang diatur dalam Pasal 85 tersebut tidak bisa dibiarkan karena akan meresahkan masyarakat dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan khususnya di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi, melihat banyaknya tindak pidana yang melanggar Pasal 85 tersebut. Permasalahan mendasar yang tampak adalah dalam hal upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan belum terlaksana secara maksimal karena tindak pidana ini masih terus terjadi. Oleh karena itu pentingnya mengetahui pelaksanaan upaya penanggulangan yang sudah dilakukan.]]>
