cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Imam Munandar
Contact Email
imamtri@unja.ac.id
Phone
+6285266101878
Journal Mail Official
pjc@unja.ac.id
Editorial Address
Jl. Lintas Jambi - Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
PAMPAS: Journal of Criminal Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27217205     EISSN : 27218325     DOI : https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PAMPAS: Journal of Criminal Law (ISSN Print 2721-7205 ISSN Online 2721-8325) is a periodical scientific publication in the field of Criminal Law. The word Pampas comes from the Malay language which means Compensation, Pampas is a traditional Jambi sanction as a law to injure people. This journal is published by the Faculty of Law, Jambi University as a medium for discussing Criminal Law. First published in February 2020, PAMPAS: Journal of Criminal Law is published three times a year, namely in February, June and October. In each of its publications, PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes 8-10 articles on the results of research or research on criminal law. PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes articles on the results of research or studies of criminal law, including: (1) criminal law (2) criminal procedural law (3) criminology (4) victimology (5) special crimes (6) criminal law enforcement (7) criminal law reform (8) penal policy (9) comparative criminal law (10) criminal law and punishment (11) international criminal law (12) criminal customary law (13) criminal justice system (14) Islamic Criminal Law (15) military crime and the study of Indonesian criminal law which is global in nature in accordance with the latest developments in the dynamics of criminal law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 8   9   10   11   12 
Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun Cakrawala Mn; Elly Sudarti; Elizabeth Siregar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28684

Abstract

This study aims to examine the criminal law policy of child abuse by children. Formulation of the problem how to regulate child abuse by child perpetrators? What are the relevant sanctions for the perpetrators of bullying? The results of this study are about child abuse regulations by child perpetrators and acceptable sanctions for child abusers. This research examines Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Regulation of the Minister of Education and Culture Number 82 of 2015 concerning Prevention And Handling Acts of Violence in the Education Unit Environment. There is a legal vacuum regarding criminal acts of bullying in Indonesia, especially for perpetrators of child abuse by children. On the other hand, acts of bullying against children by existing child offenders is a criminal act in which individuals and/or groups do things that are contrary to the rule of law.   Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana perundungan terhadap anak oleh anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun. Rumusan masalah bagaimana pengaturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak? Bagaimana sanksi yang relevan/rasional bagi anak pelaku perundungan? Hasil dari penelitian ini tentang peraturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak serta sanksi-sanksi yang dapat diterima bagi pelaku perundungan anak. Penelitian ini mengkaji tentang Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Terdapat kekosongan hukum terhadap tindak pidana perundungan di indonesia terutama bagi pelaku perundungan anak oleh anak. Disisi lain, Tindakan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak yang ada, merupakan suatu tindak pidana yang secara individu dan/atau kelompok melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kaidah hukum.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Reyanda Muzhaqin Putra; Andi Najemi; Dheny Wahyudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28687

Abstract

This study aims to identify and analyze the law enforcement efforts made by the Sarolangun Police to combat crimes against wives as well as the obstacles that stand in the way of those efforts. The study was conducted using an empirical approach to legal research. The study reveals that the obstacles in enforcing the law against crimes against wives at the Sarolangun Police, namely the domestic violence rules included in the victim's complaint offense itself (its own legal factors), the problem of proof and the lack of gender sensitivity of our law enforcement officers (the law enforcement factor), the position of women in society (the societal factor), and the patrilineal culture that considers women to be submissive to men—in this case, a wife must be submissive and. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa hambatan dalam upaya penegakan hukum Polres Sarolangun untuk memberantas kejahatan terhadap istri dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya penegakan hukum untuk memerangi kejahatan tersebut. Empiris metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap istri di Polres Sarolangun yaitu aturan KDRT yang termasuk dalam delik aduan korban itu sendiri (faktor hukumnya sendiri), masalah pembuktian dan kurangnya kepekaan gender masyarakat. aparat penegak hukum (faktor penegak hukum), kedudukan perempuan dalam masyarakat (faktor masyarakat), dan budaya patrilineal yang menganggap Wanita tunduk pada pria, jadi istri harus bersikap seperti ini.
Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi Nisrina Ramadhani Daulay; Hafrida; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28736

Abstract

The crime of infanticide is a form of crime that kills someone who is committed by the birth mother of the baby herself. Babies should be cared for and given the opportunity to live, grow, develop optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. This research was conducted with the aim of knowing the variousarrangements regarding the crime of infanticide committed by biological mothers against their babies, to find out the perspective of law enforcement on overcoming the crime of infanticide. This research method is empirical juridical. With descriptive research specifications, with the intention of describing or describing criminal law enforcement arrangements and the efforts made are appropriate or otherwise. The result of the study show that the regulation of law enforcement against the perpetrators of the crime of infanticide in the Jambi City area is carred out through a process of inventigation, inventigation by the police followed by the process of arrest, prosecution by the public prosecutor, and implementation of the decision in court. The perspective of law enforcers in overcoming the crime of infanticide is carried out with preventive and repressive efforts. Abstrak Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan suatu bentuk tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh ibu kandung dari bayi itu sendiri. Semestinya bayi dirawat serta diberikan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskirminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya, untuk mengetahui perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi. Metode penelitian adalah yuridis empiris. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif, dengan maksud menguraikan pengaturan penegakan hukum pidana dan upaya yang dilakukan telah sesuai atau sebaliknya. Hasill penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan oleh Penuntut Umum, dan pelaksanaan putusan di Pengadilan. Perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi dilakukan dengan upaya bersifat preventif dan upaya represif.
Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi Adzra Salsabila Fitri; Nys. Arfa; Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.29109

Abstract

The purpose of this article discusses to find out and analyze what are the factors behind children committing a criminal act through a criminological perspective, especially the criminal act of legalization in the Jambi city area and what are the countermeasures carried out by law enforcement officials, especially the Jambi City Resort Police in dealing with criminal acts of legalization by children in the Jambi city area. As for the formulation of the problem in this writing, namely, What are the factors causing the begal action or criminal act of legalization committed by children in the jurisdiction of Jambi City?. In writing this thesis, the author uses empirical research methods, namely legal research conducted by examining primary data, using a descriptive approach to analysis. The Legal Materials used are Premier Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. The results of the research in this thesis are regarding the factors causing criminal acts of legalization by children in the Jambi city area, namely: 1) Environmental Factors, 2) Family Factors, 3) Area Factors of Crime, and 4) Age Factors. Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan suatu tindak pidana melalui perspektif kriminologi, khususnya tindak pidana pembegalan di wilayah kota jambi dan apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum khusunya Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu Apa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi begal atau tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Jambi?. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Premier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi yaitu : 1) Faktor Lingkungan, 2) Faktor Keluarga, 3) Faktor Area Kejahatan, dan 4) Faktor Usia.
Desain Pembelajaran Hukum Berbasis Case Method pada Mata Kuliah P3TP. Dessy Rakhmawati; Herry Liyus
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out and analyze what strategies are still used in providing learning in the Trial, Participation and Collaboration in Criminal Offenses course. Where the author will use the Case Method, namely learning using cases, it is hoped that with this method students will more easily understand the material because experimental courses, participation and co-occurrence in criminal acts often occur in everyday life. The problems in this research are: 1) What changes in lecture actions can lecturers make in implementing the case method in the Trial, Participation, Concurrent Actions in Crime course? 2) What kind of learning (lecture) environment can be created so that the implementation of the case method can be conducive and effective in the Trial, Participation, Concurrent Affairs in Crime course? This learning uses a mixed qualitative and quantitative approach. The qualitative dimension is more focused on the lecture process and the quantitative dimension is more aimed at classical impact studies. The research method used is action research which facilitates lectures in order to improve students' learning skills and create a conducive learning atmosphere. The results of the research are expected to use the Case Method in the Trial, Participation and Simultaneous Course in criminal acts, students can understand the material easily and can apply it in everyday life because trials and participation often occur in a crime where each perpetrator will different penalties are imposed.   Abstrak   Riset ini memilik maksud untuk mengetahui dan menganalisi stategi apa yang tetap digunakan dalam memberikan pembelajaran  mata kuliah Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan dalam Tindak pidana.  Di mana penulis akan menggunakan metode Case Method yaitu pembelajaran dengan menggunakan kasus di harapkan dengan metode ini mahasiswa lebih mudah memahami materi karena mata kuliah percobaan, penyertaan dan perbarengan dalam tindak pidana sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Permasalaahn dalam penelitian ini yaitu :1) Perubahan tindakan perkuliahan apa yang dapat dilakukan oleh dosen dalam mengimplementasikan case method pada mata kuliah Percobaan, Penyertaan, Perbarengan Dalam Tindak Pidana? 2) Lingkungan belajar (perkuliahan) yang bagaimanakah yang dapat tercipta agar pelaksanaan case method dapat berlangsung kondusif dan efektif pada mata kuliah Percobaan, Penyertaan, Perbarengan Dalam Tindak Pidana? Pembelajaran ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitafif. Dimensi kualitatif lebih difokuskan pada proses perkuliahan dan dimensi kuantitafif lebih ditujukan kepada kajian dampak secara klasikal.adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Tindakan yang memfasilitasi perkuliahan agar dapat meningkatkan keterampilan belajar para mahasiswa dan suasana belajar yang kondusif. Hasil dari penelitian di harapkan dengan menggunakan metode Case Method pada Mata Kuliah Percobaab, Penyertaan dan Perbarengan dalam tindak pidana mahasiswa dapat memahai materi dengan mudah dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari karena percobaan, penyertaan sering terjadi dalam suatu tindak pidana yang mana setiap pelaku akan di kenakan pidana yang berbeda.
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana : Bagaimana Aturan Hukum Pidananya? Regina Pradea; Haryadi; Nys Arfa
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31794

Abstract

This article aims to analyze the legal protection regulations for people with mental disorders as victims. Serious health problems worldwide are mental and mental disorders. People with mental disorders (ODGJ) experience stigmatization and discrimination which makes them easy victims of acts of violence. In Indonesia, there are around 2.5 million people who experience mental disorders and about 60% of them are at risk of experiencing violent behavior. The research method used is a normative juridical research type. The results of this research article are People with Mental Disorders (ODGJ) Individuals who are victims of crime will still be given legal protection in accordance with the provisions contained in Law Number 31 of 2014 which amends Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. Legal protection will also be provided to ensure the rights of people with mental disorders (OMGJ) are protected. Being a victim has not been fully realized, so the government must be more concerned about all forms of legal protection for people with mental disorders (ODGJ). Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa sebagai korban. Masalah kesehatan yang serius di seluruh dunia adalah gangguan jiwa dan mental. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindakan kekerasan. Di Indonesia, terdapat sekitar 2,5 juta orang yang mengalami gangguan jiwa dan sekitar 60% dari mereka berisiko mengalami perilaku kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian artikel ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Individu yang menjadi korban kejahatan masih akan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental. Perlindungan hukum juga akan diberikan untuk memastikan hak-hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa (OMGJ) terlindungi. Sebagai korban belum sepenuhnya terealisasikan, sehingga pemerintah harus lebih peduli terhadap segala bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Surian Rahma Prayoga; Sahuri Lasmadi; Mohamad Rapik
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31796

Abstract

The purpose of this study is to find out how the criminal liability of children as perpetrators of traffic violations that cause death based on the Analysis of Decision Number 58/Pid.Sus/2020PN Mbn and Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT Jmb. The formulation of the problem in this writing, namely: 1) How is the criminal responsibility of children perpetrators of traffic violations that cause death?, and 2) What is the basis for the judge's consideration in Decision Number 58/Pid.Sus/2020PN Mbn. In writing this thesis, the author uses normative juridical research methods using a statute approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials that the author uses are Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. Results of research on this thesis 1) Based on the facts at trial that the child perpetrator is forced to follow orders from his parents, so he cannot refuse to continue running the vehicle as instructed by his parents. Middelijke Daderschap (An act with an intermediary) is a person who wants to do a delict not to do it himself, but to tell others to do it, in that act must meet an important condition, namely that the person told must be a person who cannot be accounted for according to the Criminal Code, 2) The basis for the judge's consideration in Decision Number 58 / Pid.Sus/2020/PN Mbn. is in accordance with Pasal 55 ayat 1, namely the criminal act of participation (deelneming) and this decision also contains elements of vicarious liability. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Analisis Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT Jmb. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian?, dan 2) Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini 1) Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pelaku anak dalam keadaan terpaksa untuk mengikuti perintah dari orang tuanya, sehingga tidak dapat menolak untuk terus menjalankan kendaraan sebagaimana perintah yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. Middelijke Daderschap (Perbuatan dengan perantara) adalah seseorang yang berkehendak melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain melakukannya, dalam perbuatan tersebut harus memenuhi syarat penting, yaitu orang yang di suruh itu harus orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut KUHP, 2) Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mbn. yaitu sesuai dengan dengan Pasal 55 ayat 1 yaitu tindak pidana penyertaan (deelneming) dan putusan ini juga mengandung unsur pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability).

Page 12 of 12 | Total Record : 117

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue