cover
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/responsif
Core Subject : Humanities, Social,
HUKUM RESPONSIF diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati. HUKUM RESPONSIF tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. HUKUM RESPONSIF menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2089-1911 serta e-ISSN 2723-4525.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 72 Documents
TINJUAN TEORITIS PERIZINAN JUAL BELI CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN Anggi Ariyadi Prayitno; Jojo Junawan
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5052

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar. Sesuai perkembangan zaman, bentuk rokok yang diminat para remaja, yaitu penggunaan rokok elektrik (Electronic Nicotine Delivery System atau E-Cigarette). Rokok elektrik sendiri juga sudah terdapat di Indonesia. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangaan alat elektronik lainnya, bukan sebagai rokok atau obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik ini tidak memiliki izin dari Kementrian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai. Seperti yang kita tahu, jaman sekarang ini vape sudah banyak mengalami perkembangan yang bisa dibilang cukup pesat dan juga menjadi perdebatan yang ada terutama khususnya di Indonesia. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin diketahui ialah 1) Bagaimanakah pelaksanaan peredaran cairan rokok elektrik di wilayah Kota Cirebon, 2) Bagaimanakah upaya Dinas Perdagangan dalam menertibkan peredaran cairan rokok elektrik. Penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada studi pustaka atau peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya penyeselasaian masalah. Dalam hal pendekatan digunakan untuk menganalisa Dinas Peindustrian dan Perdagangan (DISPERDAGIN) Kota Cirebon dalam perannya untuk meminimalisir peredaran cairan rokok elektrik (liquid) yang beredar dan belum memiliki izin di wilayah Kota Cirebon. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak adanya perizinan yang dimiliki oleh para penjualnya cairan rokok elektrik (liquid) diwilayah Kota Cirebon namun banyak penjual yang menjual produk tersebut secara bebas tanpa memiliki izin. Dari sini Dinas Perdagangan Kota Cirebon memiliki upaya-upaya sendiri dari melakukan pengawasan, menetapkan standar, mengadakan tindakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan dan mereka tidak segan untuk melakukan penyitaan terhadap produk tersebut jika melanggar Undang-Undang yang berlaku.
IMPLEMENTASI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU OLEH WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI) Adrianus Rudiyance Gilberto Manek; Betty Dina Lambok
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5053

Abstract

Dalam dunia digital saat ini, seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu dan musik menjadi sangat masif, sehingga peranan Lembaga Manajemen Kolektif menjadi sangat urgen, malah mutlak. Sebab tanpa adanya bantuan dari lembaga tersebut para pencipta lagu dan musik akan kesulitan dalam mengambil hak ekonominya, karena banyaknya pemanfaatan atas karya mereka baik dari segi waktu, tempat, dan cara penggunaanya. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif wahana musik Indonesia (WAMI) oleh karenanya penulisan penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang bagaimanakah implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif wahana musik Indonesia (WAMI), dan bagaimanakah kendala-kendala WAMI dalam implementasi hak ekonomi pencipta lagu. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris.Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada. Implementasi WAMI dalam mengelola hak ekonomi para pencipta lagu dimulai dari terdaftarnya para pencipta lagu menjadi anggota dari WAMI selanjutnya melalui surat kuasa para pencipta menyerahkan hak ekonominya kepada WAMI untuk dikelola dan nantinya para pencipta akan menerima royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait berupa sejumlah uang yang diperoleh dari para pengguna lagu yang bersifat komersial yang merupakan biaya lisensi atas hak mengumumkan.
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN MODERN YANG DI LAKUKAN OLEH PT.PAGODA MITRA ABADI DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN Ahmad Yanuar Pratama; Moh Sigit Gunawan
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5054

Abstract

Kabupaten Cirebon merupakan kota yang sedang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat ditunjukan dengan adanya pembangunan pemakaman modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK Cirebon yang dibangun di Kecamatan Beber Desa Patapan Kabupaten Cirebon. Namun suatu kegiatan pembanguanan pemakaman modern tersebut kurang memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan terhadap penegakan dan berjalannya sanksi yang ada, terkait di wajibkannya pembuatan izin gangguan khususnya izin tetangga, karena dalam kenyataanya masih banyak waraga sekitar yang menolak adanya Penyelenggaraan Pembanguanan Pemakaman Modern Di Kabupaten Cirebon. Perumusan masalah yang dibuat oleh penulis untuk menjawab permasalahan Pemakaman Modern di Kabupaten Cirebon yakni, Bagaimana perizinan UKL-UPL dan izin tetangga dari penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan PT.Pagoda Mitra Abadi di Kabupaten Cirebon, Bagaimana akibat hukum penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan oleh PT.Pagoda Mitra Abadi ditinjau dari Perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan dengan cara memadukan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pemakaman Modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK yang dilakukan oleh PT. Pagoda Mitra Abadi. Berdasarkan pada penelitian disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Dan Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038. Bahwa Pembangunan Pemakaman Modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK Cirebon dianggap melanggar, dikarenakan Izin Tetangga dari Desa Sampiran yang berada di sekeliling pemakaman tersebut tidak ada.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HALKEGAGALAN TRANSFER SEBAGAI PEMBAYARAN JUAL BELI Siti Maemunah; Hastuti Kusumo Laksmi
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5055

Abstract

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank mempunyai peranan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pelayanan jasa bank yang paling sering dilakukan oleh masyarakat sehari-hari adalah jasa transfer dana atau pengiriman uang. Pemindahan uang atau pengiriman (transfer atau remittence) adalah dimana bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat yang berbeda yang dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran Bank Indonesia telah mengembang kan sistem setelmen (sistem penyelesaian transaksi) salah satunya yaitu Sistem transfer baik transfer kliring antar bank dan transfer kredit antar bank. Salah satu yang dapat terjadinya dalam melakukan pengiriman uang atau transfer dana adalah terjadinya gagal transfer atau sistem eror. Gagal yang dimaksud disini adalah ketika bank mengalami kegagalan pada proses transfer. adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah Bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer? Dan Bagaimanakah penyelesaian terhadap nasabah Bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer? Dalam penulisan ini metode analisis data yang digunakan adalah Metode yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan Hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas kesalahan transfer dana oleh pihak Bank dan pertanggungjawaban hukumnya. Nasabah diharapkan tidak melibatkan beberapa bank dalam melaksanakan jasa layanan transfer dana sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan transfer dana.Perlindungan Hukum terhadap nasabah bank dalam hal kegagalan transfer dirasakan masih sangat kurang dimana pihak nasabah harus mengadu kepada pihak Bank BRI, Bank BCA, dan kepada Call Center BRI Jakarta. Hal ini, yang membuat ketidak nyamanan pihak nasabah dalam melakukan transaksi pengiriman uang.
IMPLEMENTASI PROSES ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS 1 CIREBON (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon) Yulita Haryani; Rd Henda
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5056

Abstract

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya akan disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. LAPAS juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukan kedalam LAPAS, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut, ketika seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan pembinaan. Salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan Asimilasi. Asimilasi merupakan pembinaan terhadap narapidana pada tahap kedua. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial sebelum narapidana nantinya benar-benar di bebaskan. proses ini membutuhkan suatu prasyarat, yaitu bila itu terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk dapat beriteraksi dan memahami diantara kedua etnis. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosioligel yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang berlaku dengan melihat perundang-undangan serta dihubungkan dengan fakta di lapangan berdasarkan data yang diperoleh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 cirebon sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun yang belum sesuai dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada, pembinaan yang sudah sesuai disini adalah diberikannya kesempatan narapidana untuk melakukan asimilasi dengan memberikan bimbingan dan pembinaan sedangkan yang masih belum sesuai adalah belum dilakukannya asimilasi narapidana dengan pihak ketiga.
AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SPPT PBB (Study di Badan Pertanahan Naional Kabupaten Kuningan) Hari Hariman Maulana Akbar; Betty Dina Lambok
Hukum Responsif Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i2.5057

Abstract

Tanah merupakan suatu bagian dari unsur Negara, yang menjadi suatu faktor terpenting dalam kehidupan manusia, maka dari itu pendaftaran tanah sangat lah penting sebgai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang memiliki kepastian hukum dengan diterbitkannya suatu sertifikat hak atas tanah. Penerbitan sertifikat hak atas tanah ini dapat dilakukan dengan melengkapi dokumen- dokumen yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, dalam proses peralihan hak sering terjadi dokumen-dokemen yang tidak lengkap, karena masih banyak yang menggap bahwa dengan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sudah memiliku kekuatan hukum dan dengan adanya SPPT PBB dapat melakukan peralihan hak, tetapi dalam prosesnya SPPT PBB ini merupakan salah satu syarat yang wajib ada dalam peralihan hak, Karena SPPT PBB ini merupakan suatu bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindngan hukum terkait peralihan hak atas tanah yang didasrkan oleh SPPT PBB serta unuk mengetahui akibat hukum dari penerbitan sertifikat peralihan hak atas tanah berdasarkan SPPT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara umum proses peralihan hak atas tanah dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli, hibah dan pewarisan serta dalam proses peralihannya itu harus didasarkan dengan bukti yang kuat dan telah melengkapi dokumen yang telah ditentukan. Peralihan hak yang berdasarkan bukti kepemilikannya berupa SPPT PBB tidak bisa dilakukan karena dalam peraturannya SPPT ini marupakan salah satu syarat yang wajib ada dalam peralihan karena membuktikan pembayaran pajak atas tanah tersebut, dan jika meihat dari peraturannya persyaratan yang lebih utamanya itu dengan adanya sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah, jika tetap diterbitkannya sertifikat peralihan yang hanya didasarkan bukti kepemilikannya berupa SPPT saja itu telah melanggar peraturan pendaftaran tanah dan akan berakibat hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN DALAM KREDIT BERMASALAH Prika Handayani; Teddy Asmara
Hukum Responsif Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i2.5059

Abstract

Kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (debt collector) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Meskipun demikian, kasus perampasan yang dilakukan debt collector di jalan masih marak terjadi khususnya di Kota Cirebon.Sehingga perlu diketahui sejauhmana pertanggungjawaban debt collector yang melakukan tindak pidana dengan merampas paksa kendaraan yang mengalami kredit bermasalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana Debt Collector yang melakukan perampasan atas kendaraan sebagaimana menjadi obyek perjanjian Leasing dalam kredit bermasalah dan Bagaimanakah status kendaraan milik konsumen yang menjadi objek perampasan yang dilakukan oleh Debt collector. Metode Penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Debt Collector dalam hal melakukan perampasan kendaraan bermotor milik konsumen dalam kredit bermasalah serta pertanggungjawaban pidananya dari sudut pandang normatif dan mengkajinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menghasilkan bahwa debt collector yang melakukan penarikan paksa dengan kekerasan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yang mana pertanggungjawabannya diatur di dalam KUHP. Kasus ini sudah melanggar ketentuan di dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 KUHP dan Pasal 55 KUHP Ayat 1 angka 1 dan 2. Sedangkan proses penarikannya menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian. Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan syarat-syarat administrasi yang harus dilampirkan olehperusahaan pembiayaan konsumen untuk antara lain salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat fidusia, surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, identitas pelaksana eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi. Surat peringatan kepada debitur yang dibuktikan dengan tanda terima. debt collector yang melakukan penarikan paksa dengan jalan ancaman dan kekerasan kepada konsumen harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Seharusnya pihak debt collector lebih memperhatikan tindakannya apabila menjalankan tugasnya, jangan melakukan penarikan secara paksa dengan jalan kekerasan yang bersifat merugikan pihak konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG TERTUTUP DALAM MEMPEROLEH AKSES JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA Dessy Normawati; Irma Maulida
Hukum Responsif Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i2.5060

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan hak istimewa terkuat dan terpenuh yang ada dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Inilah keistimewaan yang ada pada hak milik atas tanah di bandingkan hak atas tanah lainnya, akan tetapi keistimewaannya tetap melekat sebuah ikatan hukum yang bersifat umum dengan segala kepentingannya yang seimbang yaitu fungsi sosial atas tanah. Selaras dengan ketentuan pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, hal tersebut bermakna bahwa hak atas tanah jika dihadapkan dengan kepentingan umum maka kepentingan tersebut harus diutamakan diatas kepentingan pribadinya. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tertutup dalam memperoleh akses jalan ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Bagaimana akibat hukum terhadap orang / badan hukum yang tidak memberikan akses jalan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tertutup dalam memperoleh akses jalan telah diakomodir dan diatur pada Pasal 667 dan Pasal 668 KUHPerdata. Orang / badan hukum seharusnya memberikan akses jalan bagi tanah yang tertutup dalam meperoleh akses jalan keluar sesuai dengan ketentuan dari Pasal 668 KUHPerdata. Jika orang / badan hukum tersebut tetap tidak menghiraukan ketentuan Pasal 667 dan 668 KUHPerdata dan juga mengabaikan asas fungsi sosial Pasal 6 UUPA, maka orang / badan hukum dapat dituntut dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial dan masyarakat diharapkan untuk dapat memahami aturan dalam UUPA tersebut sehingga dalam prakteknya masyarakat dapat menerapkan apa yang tertuang dalam Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial.
ASPEK HUKUM PENDIRIAN TEMPAT IBADAH GEREJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi Dinas Perizinan Kota Cirebon) Jellin Jellin; Sutiyono Suwondo
Hukum Responsif Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i2.5062

Abstract

Izin merupakan suatu syarat dalam mendirikan suatu bangunan tanpa izin pembangunan tidak akan berjalan lancar, perizinan diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, izin bukan hanya diberikan oleh instansi perizinan saja namun juga pada masyrakat sekitar yang daerahnya menjadi target pembangunan hal itu sering memunculkan konflik dan sampai saat ini masih belum adanya titik temu untuk melerai konflik tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada ilmu hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, studi lapangan meliputi wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.data primer maupun data skunder yang di dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian. Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perizinan pembangunan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunanya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perizinan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disesuaikan dengan proses bangunan gedung lainya sesuai dengan fungsi masing-masing yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan pendirian tempat ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV. Persyaratan bangunan gedung meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tempat ibadah adalah penolakan warga masyarakat sekitar.
ASPEK YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DALAM PENAMBANGAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr ) Ruri Fanesa Claudia Asri; Rd Henda
Hukum Responsif Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i2.5063

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak, Salah satunya yaitu kegiatan pernambangan. Kegiatan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2018/Pn Sbr dan Ketentuan Hukum Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berkaitan Dengan Penerapan Sanksi Pidana Lingkungan Dalam Penambangan Tradisional Tanpa Izin. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistemasi data. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka ketentuan hukum hakim yaitu hakim mempertimbangkan rasa keadilan, namun Hakim hanya melihat apa yang ada di Pengadilan saja tanpa melihat kultur masyarakat terdakwa tinggal serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi hukum yang terjadi pada kasus yaitu faktor penegak hukum penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegal hukum antara lain tidak sesuai hasil putusan dengan yang terdapat dalam aturan Undang-undang yang berlaku, dan faktor masyarakat setempat tidak pernah mempermasalkan pernambangan tersebut memiliki izin atau tidaknya, yang tersebut selama hak atas tanah mereka terpenuhi.