cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/responsif
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
HUKUM RESPONSIF diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati. HUKUM RESPONSIF tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. HUKUM RESPONSIF menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2089-1911 serta e-ISSN 2723-4525.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Money Politic Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Kuningan sanusi sanusi; Elang Muhammad Yogi
Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v7i1.4532

Abstract

Money politics adalah bentuk pelanggaran dari pemilihan umum, yang mencederai demokrasi di Indonesia. Pelaku politik uang dapat di kenakan sanksi pidana. Bentuk-bentuk money politics dapat berupa pembagian sembako maupun uang tunai kepada masyarakat kecil sebagai imbalan nya masyarakat harus memilih pelaku dalam pemilihan umumBila dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 301 yang menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00. Dan Undang-undang ini diterapkan dalam perkara putusan.Nomor.152/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG, dimana kasus tersebut seorang bernama CARSAD BIN WARTO telah melakukan kejahatan money politics.Hasil penelitian dan pembahasan menurut dimensi normatif dalam kasus ini bahwa kasus money politics ini menggunakan UU No.8 Tahun 2012 sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara.putusan.Nomor 158/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG mengenai kasus money politics. Saran dari hasil penelitian ini agar aparat penegak hukum memberikan pemahaman mengenai bahaya adanya pelanggaran money politics yang merusak nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum.Kata Kunci : Money Politics, Tindak Pidana Pemilu dan Penegakan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG TERTUTUP DALAM MEMPEROLEH AKSES JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA Dessy Normawati; Irma Maulida
Hukum Responsif Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i2.5060

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan hak istimewa terkuat dan terpenuh yang ada dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Inilah keistimewaan yang ada pada hak milik atas tanah di bandingkan hak atas tanah lainnya, akan tetapi keistimewaannya tetap melekat sebuah ikatan hukum yang bersifat umum dengan segala kepentingannya yang seimbang yaitu fungsi sosial atas tanah. Selaras dengan ketentuan pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, hal tersebut bermakna bahwa hak atas tanah jika dihadapkan dengan kepentingan umum maka kepentingan tersebut harus diutamakan diatas kepentingan pribadinya. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tertutup dalam memperoleh akses jalan ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Bagaimana akibat hukum terhadap orang / badan hukum yang tidak memberikan akses jalan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tertutup dalam memperoleh akses jalan telah diakomodir dan diatur pada Pasal 667 dan Pasal 668 KUHPerdata. Orang / badan hukum seharusnya memberikan akses jalan bagi tanah yang tertutup dalam meperoleh akses jalan keluar sesuai dengan ketentuan dari Pasal 668 KUHPerdata. Jika orang / badan hukum tersebut tetap tidak menghiraukan ketentuan Pasal 667 dan 668 KUHPerdata dan juga mengabaikan asas fungsi sosial Pasal 6 UUPA, maka orang / badan hukum dapat dituntut dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial dan masyarakat diharapkan untuk dapat memahami aturan dalam UUPA tersebut sehingga dalam prakteknya masyarakat dapat menerapkan apa yang tertuang dalam Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU KARAOKE Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v7i1.1111

Abstract

ABSTRACTThe right to copyright is automatic, ie once a creature is born or after the manifestation of an idea into a tangible form without requiring a certain formality, unlike industrial property rights, the emergence of the right to be with a certain formality that is music or songs that have been created someone. Relate in fact, very well be required for the protection of creative works of music and song therefore it is necessary to know more about the application of the provisions of the Copyright protection Copyright particularly concerning copyrighted works of music and song in the house karaoke businesses as well as the license is required as a contract. The license must be realized in the form of a contract, therefore each party has the right to set things he wanted.            The method used is normatf juridical approach, meaning an approach which is done by examining the secondary data or library materials. The research method is descriptive method of analysis done, which describes the protection of Copyright in the use of copyrighted works of music and song. Data used in the study include, namely primary data by means of direct interview to the informant mapun indirectly related to research studies ang secondary data namely review of literature or Library Research.            Based on this research, iti turns out that not all of this license agreement is made in a letter written agreement or deed, such agreements generally. System agreement with a deed to the agreement, only used by the creators who already have a name and often a song litle track. For creators who wa unknown or they are new, usually just wear receipt receipt only. Legal protection given to the rights of the creator or copyright holder in the license agreement on the implementation of this song is basing the existing provisions in the Act Copyright Act No. 28 Year 2014.            Keywords : Copyright, Music, Lissenced.
IMPEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA Ida Dayanti; Jojo Junawan
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5050

Abstract

Pekerja Rumah Tangga ( PRT ) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurusi segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. yang digeluti oleh sebagian warga masyarakat sebagai pekerjaan mereka, Mereka bekerja pada sebuah keluarga dan memperoleh upah. Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting, Pekerjaan bukan hanya mengurusi pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggan saja, akan tetapi bisa mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih. Misalnya saja dalam menangani dan bertanggungjawab atas lat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Hubungan PRT dengan pemberi kerja merupakan suatu hubungan kerja karena memiliki unsur - unsur pengertian hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, di bawah perintah dan upah. PRT Di payung hukumi oleh Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini yang merupakan Penelitian langsung di Lapangan Bertujuan untukmenjabarkan hak hak Serta Kewajiban Para Piahak, Baik Pekerja Rumah Tangga denganPara Pemberi Kerja serta model perlindungan hukum bagi mereka yang Bekerja Pada Perumahan Cipto, Jl. Cipto Mangun Kusumo, Gang Melati Cirebon.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI Farkhan Marcelino; Ratu Mawar Kartina
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5029

Abstract

Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perdagangan pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah langkah yang bersifat praktis seperti cek dan bilyet giro. Dapat kita lihat dengan adanya bilyet giro pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu antara satu sama lain. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam jual beli jual beli menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam penggunaan bilyet giro ini sebagai alat pembayaran masih sering terjadi dengan adanya bilyet giro kosong. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong dan cara penyelesaiannya serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bentuk wanprestasi terhadap penarik bilyet giro kosong yaitu tidak dapat menerima pembayaran barang yang telah diperjanjikan. Cara penyelesaiannya apabila terjadi suatu pembayaran dengan menggunakan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank hanya memberikan memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima/pemegang bilyet giro. Seyogyanya pemerintah dan OJK mengeluarkan suatu peraturan yang dapat melindungi penerima bilyet giro kosong agar penerima bilyet giro kosong untuk mendapatkan haknya sebagai penerima bilyet giro yang sepatutnya ia terima dan tetap memiliki kepercayaan untuk menggunakan bilyet giro.
PERGULATAN PEMIKIRAN PARADIGMA EKONOMI KERAKYATAN DALAM ARUS GLOBALISASI Djakaria Machmud
Hukum Responsif Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v1i1.88

Abstract

The conditionof the worldthat massively changed dan developed makesthechangesin thestructure,norms, andother fieldsof economy, social, politic and culture. Commitment toeconomicactivity and to the expected economicsystembecomes abigbetin the face ofglobal economic developmentbecause withoutrealizing it,the era ofglobalizationcausesa shift invalues.The biggest challengefaced inthis conditionis howthenSystemof populist Economicat the level ofPancasilaeconomic systembased onPancasilaMoralEconomycansurvive, evenhopefully itmaybethe best alternativetoget around theliberalizationof trade andcapitalism, so thatthrough theEconomicSystem ofPancasilawe adhere, it can beable to welfare all peoplewithout any exception.Key Word : PopulistEconomicSystems, PancasilaMoralEconomy, Welfare
PENEGKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI DIKRI ARAHMAN; HARMONO HARMONO
Hukum Responsif Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i1.5019

Abstract

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, pada kasus pencabulan yang menjadi korban adalah wanita yang berada dibawah umur. Dalam terjadinya tindak pidana pencabulan penyebabnya tidak mesti berasal dari pelaku, karena dalam sudut pandang viktimologi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana bisa juga berasal dari diri korban. Adanya keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan atau mungkin kesalahan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana pencabulan apabila ditinjau dari aspek viktimologi dan mengetahui peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan ditinjau dari aspek viktimologi. Keterlibatan korban inilah yang menjadi salah satu faktor yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Oleh karenanya peran korban di sini cukup menentukan dalam suatu putusan. Dalam melakukan penelitian tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan penulis menggunakan metode preskriptif analitis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen dan juga melalui proses wawancara dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim. Hasil penelitian yang dilakukan adalah dapat diketahuinya faktor-faktor yang berasal dari dalam diri korban sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Kemudian dapat diketahui juga peran korban dalam perspektif tipologi. Dalam penelitian ini penulis juga mendapa informasi tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersangka dalam proses peradilan. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dijadikan hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutus perkara pencabulan. Selain hal yang meringankan dan memberatkan hakim juga memperhatikan hasil dari Visum Et Repertum (VER). Dan yang terpenting adalah dalam memutus perkara putusan hakim mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi di BAPAS Klas I Kota Cirebon) sanusi sanusi
Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v8i1.4496

Abstract

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di BAPAS Klas I Kota Cirebon) Oleh :Sanusi & Ratu Ineke. MABSTRACTPresence of children in the surrounding environment must be considered progress, often a child to act even lead to deviations crime. Thus making the child was forced to convicted even so, the needs of children comes first. In order to assist the child to become accepted by the community needed Correctional Center to monitor the child's development. Because BAPAS have an important role in the juvenile justice process. Officers Society (PK) facilitate the task assigned to assist investigators and prosecutors in matters brat conflict with the law by creating a social study (Litmas) and play a role in the guidance program.Based.on.the.above, the authors identified the.problem, how to program and criteria Parole child criminals and how the constraints in the implementation of conditional release program in the face by Bapas. The.purpose of.this thesis to determine the.extent to.which the provisions of.the Parole program implementation.can be realized when coaching at Bapas. Method research approach used is more emphasis on the juridical aspect-empirical.The research results show that, the program and the criteria applied by the Parole Bapas Cirebon are in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2013 About Conditions and Procedures for granting remission, Assimilation, Visiting Family Leave, Parole, Leave Towards free, and leave Conditional.Especially on Parole program.In Bapas there are three (3) phases of the program guidance ie, early stage, advanced stage and final stage. In the early stages of guidance and advanced stages of some procedures are not executed, and also the lack of provision of time required to report for the client. The constraints faced Bapas in terms of facilities and lack of human resources, led to the implementation of supervision becomes less than optimal. The author recommends that the Ministry of Justice and.Human.Rights pay more attention to the deficiencies found in Cirebon Bapas well as provide more detailed rules on the program guidance.Keywords: Child Crime, Parole, and Program Guidance..
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HALKEGAGALAN TRANSFER SEBAGAI PEMBAYARAN JUAL BELI Siti Maemunah; Hastuti Kusumo Laksmi
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5055

Abstract

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank mempunyai peranan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pelayanan jasa bank yang paling sering dilakukan oleh masyarakat sehari-hari adalah jasa transfer dana atau pengiriman uang. Pemindahan uang atau pengiriman (transfer atau remittence) adalah dimana bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat yang berbeda yang dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran Bank Indonesia telah mengembang kan sistem setelmen (sistem penyelesaian transaksi) salah satunya yaitu Sistem transfer baik transfer kliring antar bank dan transfer kredit antar bank. Salah satu yang dapat terjadinya dalam melakukan pengiriman uang atau transfer dana adalah terjadinya gagal transfer atau sistem eror. Gagal yang dimaksud disini adalah ketika bank mengalami kegagalan pada proses transfer. adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah Bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer? Dan Bagaimanakah penyelesaian terhadap nasabah Bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer? Dalam penulisan ini metode analisis data yang digunakan adalah Metode yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan Hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas kesalahan transfer dana oleh pihak Bank dan pertanggungjawaban hukumnya. Nasabah diharapkan tidak melibatkan beberapa bank dalam melaksanakan jasa layanan transfer dana sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan transfer dana.Perlindungan Hukum terhadap nasabah bank dalam hal kegagalan transfer dirasakan masih sangat kurang dimana pihak nasabah harus mengadu kepada pihak Bank BRI, Bank BCA, dan kepada Call Center BRI Jakarta. Hal ini, yang membuat ketidak nyamanan pihak nasabah dalam melakukan transaksi pengiriman uang.
DELIK PIDANA KORUPSI & PELAPOR KORUPSI DILINDUNGI UNDANG-UNDANG harmono .
Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v7i1.164

Abstract

AbstractThe act of corruption is a highly negative and inhumane act as it puts serious damage on the implementation order of state and nation. This type of crime is always carried out jointly by a certain group of people who hold the power and this is used a strategy to block the exposure of the case to the law authorities from their inside. This is in contrary with the idea that the prevention and eradication of corruption are the right and responsibility of all components of the nation. In addition, Indonesian government has made some regulations as a means to prevent and prosecute the acts of corruption, and protect any party that participate in reporting the acts of corruption.Keywords: Acts of Corruption, Law Prevention and Protection

Page 1 of 9 | Total Record : 84

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue