cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/responsif
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
HUKUM RESPONSIF diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati. HUKUM RESPONSIF tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. HUKUM RESPONSIF menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2089-1911 serta e-ISSN 2723-4525.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA Risal Septian; Dudung Hidayat
Hukum Responsif Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i1.5040

Abstract

Kejahatan narkotika di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan para pengedar narkotika menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Dalam perkembangannya para penegak hukum yang berwenang mengenai tindak pidana peredaran gelap narkotika, salah satunya Badan Narkotika Nasional menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan melalui wawancara dengan pihak BNN Kota Cirebon sebagai Intsansi yang berkompeten di bidang TPPU yang bersumber dari kejahatan narkotika. Praktik penyidikan oleh BNN dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika masih belum berjalan maksimal disebabkan faktor internal danfaktor eksternal serta upaya penyidikan yang dilakukan oleh BNN yaitu dengan upaya yuridis dan upaya teknis dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika. Disimpulkan bahwa dalam praktik penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika terdapat beberapa kendala berupa kendala internal yaitu lambannya koordinasi yang dilakukan BNNP/BNNK dengan BNN RI serta kendala eksternal berupa lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak terkait. Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengharapkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota agar lebih memaksimalkan komunikasi yangbaik BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNNP/BNNK untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika.Penulis juga berharap kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota agar lebih meingkatkan koordinasi dan kerjasama secara intensif dengan Polri, PPATK, Kejaksaan guna mengoptimalisasi dalam penyelesaian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang besumber dari kejahatan narkotika.
ANALISIS TERTIB ADMINISTRASI SERAH TERIMA JABATAN KUWU DI DESA GALAGAMBA KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON Ahmad Zainuddin; Junaedi Junaedi
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5025

Abstract

Di Kabupaten Cirebon, kepala desa sangat lazim dan sangat lumrah dipanggil dengan sebutan Kuwu. Setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa, maka dilaksanakannya pemilihan umum. Setelah pemilihan umum selesai, maka kemudian dilaksanakannya pengangkatan kepala desa terpilih dari proses pemilihan umum. Pengangkatan kepala desa tersebut dibingkai dalam serah terima jabatan kepala desa. Jika melihat aturan yang ada, dalam pelaksanaan serah terima jabatan kepala desa harus dibarengi dengan penyerahan buku memori serah terima jabatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan serah terima jabatan kuwu di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin dilihat dari Peraturan Menteri dalam Negeri No. 82 tahun 2015. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban kuwu yang lama dalam hal tidak dilaksanakannya penyerahan buku memori serah terima jabatan kepada kuwu terpilih. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kasus yangmengamati (yurudis empiris) atau mengobservasi hukum. Pendekatan ini menemukan analisa antara konsep hukum, peraturan perundang-undangan dan implementasi. Hasil penelitian ini yakni pelaksanaan serah terima jabatan kuwu/kepala desa di desa Galagamba kecamatan Ciwaringin tidak menyertakan buku/naskah memori serah terima jabatan dari kuwu yang lama kepada kuwu terpilih (sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa lebih tepatnya mengenai buku memori serah terima jabatan) sehingga menyebabkan keterhambatan dalam proses pembangunan desa. Pertanggungjawaban atau sanksi bagi kuwu atau kepala desa yang tidak melaksankan aturan perundang-undangan ialah berupa sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi sedang dan sanksi adminstrasi berat.
REPOSISI KEBIJAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C Anggie Aqila Ariadica; Endang Sutrisno; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.4942

Abstract

Pembangunan memiliki banyak ekses dalam kehidupan diantaranya mengandung risiko degradasi kualitas lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penambangan Galian C yang telah berlangsung lama telah menegasikan kelestarian lingkungan hidup, peran kebijakan Pemerintah Daerah melalui green policy menjadi alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi problem tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam upaya memahami serta mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pijakan dasar untuk menempatan kembali kebijakan yang telah ada pada posisi keberpihakan terhadap upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, membutuhkan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup ntuk mengembalikan fungsi lahan dalam perspektif sustainable development. Reposisi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kembali lahan bekas Galian C untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, misalnya untuk destinasi wisata. Tatanan norma hukum telah memberikan alternatif peluang pengembangan kawasan tersebut melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konstruksi kebijakan harus dikembalikan kepada formulasi ketaatan pada asas pemulihan lingkungan melalui kegiatan pascatambang lahan bekas Galian C, berbasis penguatan pemulihan nilai-nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kawasan.
ASPEK HUKUM PENDIRIAN TEMPAT IBADAH GEREJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi Dinas Perizinan Kota Cirebon) Jellin Jellin; Sutiyono Suwondo
Hukum Responsif Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i2.5062

Abstract

Izin merupakan suatu syarat dalam mendirikan suatu bangunan tanpa izin pembangunan tidak akan berjalan lancar, perizinan diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, izin bukan hanya diberikan oleh instansi perizinan saja namun juga pada masyrakat sekitar yang daerahnya menjadi target pembangunan hal itu sering memunculkan konflik dan sampai saat ini masih belum adanya titik temu untuk melerai konflik tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada ilmu hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, studi lapangan meliputi wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.data primer maupun data skunder yang di dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian. Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perizinan pembangunan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunanya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perizinan tempat ibadah dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disesuaikan dengan proses bangunan gedung lainya sesuai dengan fungsi masing-masing yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan pendirian tempat ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV. Persyaratan bangunan gedung meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tempat ibadah adalah penolakan warga masyarakat sekitar.
KAJIAN KRITIS DAMPAK KEBIJAKAN IZIN USAHA RITEL (MINIMARKET) TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v5i1.1110

Abstract

ABSTRACTThe growth of modern stores, especially minimarket type, recently has grown up not only in big cities but also in a town. Since the distance between traditional retail and the minimarket in in a same range of services, it will influence the community preferences in determining a place to shop. The purpose of this study is to investigate the characteristics of traditional retail and minimarket, public perception and preference towards them, and also to understand the effect of the minimarket existence to the traditional retail associated with a range of services. This study uses many method of research such as IPA, crosstab, modern retail’s impactsanalysis, and service coverage overlay. Each trading facilities, both traditional and modern retail has their advantages and disavantages based on the variables assessed by the consumer. There is a changes of trend in shopping destination selection preferences before and after the expansion of minimarket. District. Based on the rangeg of services, it is known that the greater service range of minimarket, it will effect to the much more traditional retail that is influence by the range of services. One of minimarket in the region Blimbing District has effected to the four traditional stores surrounding them, with an average of 57.29% friction. Based on the result from his research, when the traditional retail is near from minimarket, the biggest effect is on consumer whocome in every each day. Keyword: Impact, Traditional retail, Mnimarket, Range of service
PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI CIREBON) Sintia Dwi Jayanti; Tina Marlina
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5051

Abstract

Dalam menjalankan amanat konstitusi, Negara harus menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kan pendidikan dasar. Tak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas. Bukan saja di sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah regular. Namun hal ini tidak dapat di implementasikan lantaran kurangny asarana dan prasarana yang menunjang untuk penyandang disabilitas menempuh pendidikan di sekolah regular. Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas ditinjau menurut peraturan daerah provinsi Jawa Barat no 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dan apakah hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yakni analisis menggunakan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah telah dilakukan sejak tahun 2014 pada proses seleksi Penerimaan Siswa Baru yang telah membuka akses seluasluasnya bagi siswa penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan. Namun pada pelaksanaannya sekolah mengalami berbagai hambatan di dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah belum lah optimal. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti belum tersedianya Kurikulum (Bahan Ajar) yang sesuai dengan kebutuhan siswa diffabel, ketiadaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan berkomunikasi, lingkungan yang belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ketiadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, ketiadaan dana anggaran.
IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN TASIKMALAYA Acep Cahyadi; Ibnu Artadi
Hukum Responsif Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i1.5035

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan notaris. Pemanggilan notaris sebagai saksi atau tersangka dapat saja berbenturan dengan asas kerahasiaan yang merupakan kewajiban notaris. Ada beberapa masalah yang perlu diteliti dari hal tersebut, yakni: bagaimanakah penyidikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta? Bagaimanakah pertanggunjawaban Notaris terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta? Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan bersifat deskriftif analistis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta yang terjadi dilapangan serta menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris dilakukan oleh kepolisian apabila sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Penyidik melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan dengan meminta keterangan kepada Notaris. Pertanggungjawaban Notaris terhadap pelangaran pembuatan akta. Pertama, mengenai pertanggungjawaban perdata yaitu mengenai ganti rugi. Kedua, pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara beserta denda. Kiranya bagi penyidik untuk lebih tegas dan dan teliti dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pembuatan akta oleh Notaris. Dan diharapkan juga supaya ada kerjasama antara penyidik kepolisian dan pejabat pengawas jabatan Notaris agar kiranya dapat. Dalam hal pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran pembuatan akta, diharapkan bagi Notaris yang sengaja melakukan pemalsuan akta/surat untuk lebih dipertegas lagi sangsinya. Dan dalam hal UUJN tidak mengatur ketentuan pidananya, maka diharapkan untuk revisi UUJN mendatang kiranya ditambahkan mengenai ketentuan pidana apabila Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta.
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP REKAM MEDIS DALAM DIMENSI HUKUM Nendar Darkani
Hukum Responsif Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v1i1.99

Abstract

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP REKAM MEDIS DALAM DIMENSI HUKUM
IMPLIKASI AMBANG BATAS PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP KURSI PARLEMEN MUHAMMAD SAEFUL; SANUSI SANUSI
Hukum Responsif Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i1.5020

Abstract

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tersebut bisa berkontestasi kembali pada pemilu yang akan datang, namun beda hal nya jika partai politik tersebut tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak bisa mengikuti pemilu yang akan datang. Adanya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ini guna untuk meyederhanakan partai politik yang akan duduk di parlemen serta meminimalisir dalam kontestasi pemilu yang akan datang. Rumusan masalah penelitian ini antara lain, Bagaimanakah implikasi dari Parliamentary Threshold terhadap partai politik peserta pemilu tahun 2019 dan Bagaimana membatasi partai politik menjadi lebih sedikit atau sederhana dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, perundang-undangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Implikasi terhadap peserta partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4% tidak bisa mengikuti untuk pemilu yang akan datang, serta untuk anggota dewan yang lolos di daerah tetapi partainya tidak lolos ambang batas parlemen tetap menjalankan tugasnya sebagai legislator. Terkait penyederhanaan partai politik dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) agar menaikan presentase ambang batas (parliamentary threshold) serta untuk persyaratan pembentukan partai politik baru harus di perketat kembali dan partai politik yang tidak lolos ambang batar parlemen (parliamentary threshold) untuk penggabungan dengan partai politik yang lolos ambang batas parlemen. Bahwa DPR dan Pemerintah perlu untuk mengkaji ulang terkait besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal dengan cara meningkatkan besaran angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan persyaratan untuk pembentukan partai politik yang baru agar lebih ditekankan kembali.
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi di BAPAS klas i Kota Cirebon sanusi sanusi
Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v6i3.4518

Abstract

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di BAPAS Klas I Kota Cirebon) Oleh :Sanusi & Ratu Ineke. MABSTRACTPresence of children in the surrounding environment must be considered progress, often a child to act even lead to deviations crime. Thus making the child was forced to convicted even so, the needs of children comes first. In order to assist the child to become accepted by the community needed Correctional Center to monitor the child's development. Because BAPAS have an important role in the juvenile justice process. Officers Society (PK) facilitate the task assigned to assist investigators and prosecutors in matters brat conflict with the law by creating a social study (Litmas) and play a role in the guidance program.Based.on.the.above, the authors identified the.problem, how to program and criteria Parole child criminals and how the constraints in the implementation of conditional release program in the face by Bapas. The.purpose of.this thesis to determine the.extent to.which the provisions of.the Parole program implementation.can be realized when coaching at Bapas. Method research approach used is more emphasis on the juridical aspect-empirical.The research results show that, the program and the criteria applied by the Parole Bapas Cirebon are in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2013 About Conditions and Procedures for granting remission, Assimilation, Visiting Family Leave, Parole, Leave Towards free, and leave Conditional.Especially on Parole program.In Bapas there are three (3) phases of the program guidance ie, early stage, advanced stage and final stage. In the early stages of guidance and advanced stages of some procedures are not executed, and also the lack of provision of time required to report for the client. The constraints faced Bapas in terms of facilities and lack of human resources, led to the implementation of supervision becomes less than optimal. The author recommends that the Ministry of Justice and.Human.Rights pay more attention to the deficiencies found in Cirebon Bapas well as provide more detailed rules on the program guidance.Keywords: Child Crime, Parole, and Program Guidance..

Page 2 of 9 | Total Record : 84

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue