cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nancy Nopeline
Contact Email
widia.sianturi06@gmail.com
Phone
+6285211304551
Journal Mail Official
jurnalpatik@uhn.ac.id
Editorial Address
Jl. Sutomo No. 4A Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum PATIK
Published by Universitas HKBP Nommensen
ISSN : 20864434     EISSN : 27770605     DOI : 10.51622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum PATIK ini merupakan jurnal ilmiah yang sifatnya terbuka terhadap perkembangan masalah-masalah hukum baik yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, teknologi dan seni.b Jurnal ini menerima tulisan dari pembaca baik yang berupa hasil penelitian, kajian pemikiran, analisa, maupun opini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018" : 7 Documents clear
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY) hisar sitohang; Martono Anggusti; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi adalah satu kata yang telah menjadi istilah yang populer di Indonesia sebagai suatu tindakan yang merugikan pemerintah dengan mengambil uang negara yang semestinya untuk kepentingan rakyat. Penyuapan atau suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuan dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaaan jabatan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Normative law research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 195/Pid Sus/TPK/2017/PN Sby dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGAKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PID.SUS/2018/PN.PLI) indra ijon sipayung; Lesson Sitohang; Marthin Simangungsong
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara. Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2). Masalah dalam penelitian ini pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar bersubsidi Studi Putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli. Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan,dan bahan hukum primer Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk menjawab persoalan pada studi putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini para terdakwa melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak Gas dan Bumi jo pasal 53 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
UPAYA KEPOLISIAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) johan silalahi; July Esther; Jinner Sidauruk
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara mengakibatkan orang tereksploitasi. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian adalah upaya dan kendala Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sumatera Utara. Metode Penelitian dan Metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti secara langsung ke Panit Diretskrimum Polda Sumatera Utara ditambah dengan menelaah pustaka dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. menggunakan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007. Hasil dari penelitian ini bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan upaya-upaya Pre-emtif, Preventif dan Represif dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi adalah kurang kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Panit Diretskrimum Polda Daerah Sumatera Utara dan adanya masyarakat yang menyalahgunakan aplikasi (MICHAT) sehingga menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG – UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG David Tambunan; Besty Habeahan; August Silaen
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan MK sebagai lembaga negara merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan belakangan ini. Pembentukan MK yang digulirkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang dilangsungkan pada tahun 2001 lalu merupakan salah satu upaya penataan kekuasaan kehakiman secara kelembagaan. dari sudut keberadaan MK itu sendiri, yaitu bahwa data tersebut menunjukkan betapa tingginya tingkat kepercayaan para pencari keadilan di tanah air kepada MK, khususnya dalam bidang pengujian undang-undang terhadap UUD. Melalui kewenangan dimaksud, MK sangat diharapkan mampu memberikan keadilan dalam bentuk pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu menegakkan serta menjamin terpenuhinya norma-norma konstitusi dalam setiap undang-undang.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2018/PN.BTA) raymon dart Pakpahan; Herlina Manullang; Roida Nababan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembukaan lahan (Landclearing) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Namun lahan dan atau hutan di negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar. World Wild Life Fund (WWF) Indonesia mengkritisi fenomena kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai provinsi di Indonesia. Menurut WWF Indonesia, status darurat sudah cocok disematkan dalam bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini . Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti/barang bukti. Dan non yuridis seperti kondisi terdakwa,keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terhadap dasar pertimbangan hakim penulis sependapat karena hakim semata-mata tidak menilai secara subyektif dengan hanya mementingkan aspek kepastian saja namun memperhatikan kemnafaatan terhadap terdakwa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA hendy martin butar-butar; Budima NPD Sinaga; Tulus Siambaton
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip “Mayority Rule Minority Protection”. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentinganya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Penelitian hukum ini adalah Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dan bagaimana upaya hukum bagi pemegang saham minoritas terkait dengan perlindungan hukumnya. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian dengan menelaah semua Undang[1]Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Akhir dari penelitian hukum ini adalah menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka.
PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA KHUSUSNYA MENGENAI PERSEKONGKOLAN PADA TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH munte, tomson; Siregar, Hisar; Sitohang, Eritah Wage Wati
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa keingintauan dari fungsi dan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disuatu daerah. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persengkokolan Pada Tender Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah”;“Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Khususnya Pada Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Metode dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan yaitu Peranan KPPU Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. KPPU memiliki peranan yang penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha Khususnya mengenai Persekongkolan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibat yang dapat diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019 Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019 Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018 Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018 Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018 Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017 More Issue