Jurnal Hukum PATIK
Jurnal Hukum PATIK ini merupakan jurnal ilmiah yang sifatnya terbuka terhadap perkembangan masalah-masalah hukum baik yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, teknologi dan seni.b Jurnal ini menerima tulisan dari pembaca baik yang berupa hasil penelitian, kajian pemikiran, analisa, maupun opini.
Articles
77 Documents
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[robin panjaitan]]>;
<![CDATA[Martono Anggusti]]>;
<![CDATA[Roida Nababan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v10i1.217
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan business judgement rule pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dan Perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan dikaitkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan penelitian terhadap pendekatan perundang-undangan. Sumber data berdasarkan data primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Business Judgement Rule memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan pejabat perseroan dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, selama kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta dalam lingkup tanggung jawab dan wewenangnya]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENAWARKAN PEKERJAAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO: 70/Pid.Sus/2019/PN BJN) ]]>
<![CDATA[andreas simanjuntak]]>;
<![CDATA[july esther]]>;
<![CDATA[Herlina Manullang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v10i1.218
<![CDATA[Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kesusilaan atau melawan hukum dan menjadi masalah yang rumit oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus dari masyarakat. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan No 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn). Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam perkara putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn, Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpebuhi dan dakwaan kedua Pasal 296 KUHP dan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi. Maka Jaksa hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu selama 1 (satu) tahun. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama satu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Perlu penindakan secara tegas terhadap pelaku prustitusi online, maka diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum terutama Hakim memberikan sanksi yang berat agar pelaku tindak pidana prostitusi online mendapatkan efek jera.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT SIMALUNGUN) ]]>
<![CDATA[Andrew Siburian]]>;
<![CDATA[Rinsofat Naibaho]]>;
<![CDATA[Kasman Siburian]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v10i1.219
<![CDATA[Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan standart pengobatan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat polri untuk menanggulangi dan membasmi peredaran narkotika yang sudah menyerang keseluruh kalangan umur. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Studi di Kepolisian Resort Simalungun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan peratuan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya dan hambatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah kepolisian resort simalungun yaitu dengan upaya represif dan preventif.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK (STUDI PUTUSAN NOMOR 556/PID.SUS/2019/PN BLS) ]]>
<![CDATA[purba, crisdon]]>;
<![CDATA[Siregar, Hisar]]>;
<![CDATA[Sihotang, Lesson]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v10i1.220
<![CDATA[Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakekatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam studi kasus putusan nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Jenis penelitian termasuk penelitian yuridis normative. Bahan hukum penelitian diperoleh secara normative kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Zekkeri Saputra yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zekkeri Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.Bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENAMBANGAN PASIR DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TANPA IZIN (Studi Putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Ffk) ]]>
<![CDATA[desi sitanggang]]>;
<![CDATA[Ojak Nainggolan]]>;
<![CDATA[Jinner Sidauruk]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v10i1.222
<![CDATA[Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk. dapat diambil kesimpulan ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan penambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk, pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk beserta barang bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan pertambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hakim juga mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ]]>
<![CDATA[hizkia hutabarat]]>;
<![CDATA[Erita Sitohang]]>;
<![CDATA[Tulus Siambaton]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v10i1.223
<![CDATA[Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk. dapat diambil kesimpulan ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan penambangan pasir secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk, pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk beserta barang bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan pertambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hakim juga mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ATAS KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONTRAKTOR DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN NO: 014.PJ/PT/DAN.02.01/SLBA/2017 (STUDI KASUS CV PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN) ]]>
<![CDATA[christin Tambunan]]>;
<![CDATA[Marthin Simangungsong]]>;
<![CDATA[Uton Utomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v10i1.224
<![CDATA[Keterlambatan pekerjaan kontraktor di bidang pengadaan barang dan jasa sering menimbulkan permasalahan. Perjanjian pengadaan barang dan jasa disusun terlebih dahulu oleh pemberi pekerjaan, Tanggungjawab Kontraktor CV Putri Mandiri Sejati Medan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu lahir berdasarkan prestasi yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban utama yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan nilai kontrak dari pihak pemborong jika pemborong telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan Kewajiban tambahan tambahan meliputi Membayar uang muka pekerjaan (down payment) kepada pihak pemborong setelah menerima jaminan pelaksanaan dari pihak pemborong. Keputusan badan arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama. Apabila putusan Badan Arbitrase tidak dapat diterima oleh para pihak maka perselisihan akan diteruskan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri setempat. Dalam prakteknya selama ini, setiap perselisahan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara para pihak dan belum pernah diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan]]>
<![CDATA[ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018) ]]>
<![CDATA[Adirman Adirman]]>;
<![CDATA[July Esther]]>;
<![CDATA[Herlina Manullang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i1.225
<![CDATA[Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat berbentuk penipuan dan pencucian uang. dalam Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Adapun ketentuan perampasan aset korporasi dalam tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut putusan nomor 3096/Pid.Sus/2018 didasarkan pada ketentuan Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP dan berpandangan bahwa barang bukti nomor 1 sampai s/d 529]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETIADAAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENUMPANG PESAWAT UDARA OLEH MASKAPAI PENERBANGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[SHERENA OCTARIA]]>;
<![CDATA[Roida Nababan]]>;
<![CDATA[August Silaen]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i1.226
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ingin mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajibanya sebagai pihak pengangkutan udara dan apa saja yang dapat dimintai dan menjadi hak penyandang disabilitas atas ketiadaan aksesibilitas (fasilitas umum) bagi para difabel dalam ruang lingkup penerbangan. Dalam penelitian ini pengumuplan data dan fakta menggunakan studi kepustakaan dalam pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian ganti kerugian penyandang disabilitas adalah pihak pengangkutan udara yaitu maskapai penerbangan selaku pelaku usaha. Dalam undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 19 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Maka pihak maskapai penerbangan selaku pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemberian ganti kerugian dikarenakan kelalaian yang menggunakan aksesibilitas khusus penyandang disabilitas yang tidak memumpuni menyebabkan tertinggalnya penumpang pesawat tersebut.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (BUKAN TANAMAN) YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM ]]>
<![CDATA[theo siallagan]]>;
<![CDATA[Jinner Sidauruk]]>;
<![CDATA[Tulus Siambaton]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas HKBP Nommensen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/patik.v9i1.227
<![CDATA[Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tgersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial masyarakat atau lingkungan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku pidana yang menyalah gunakan narkotika golongan I (Bukan tanaman) yang beratnya melebihi 5 gram (Studi Putusan No.2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder. banyaknya keselahan yang dalam bentuk kelaaliann maupun kesengaajaan, dimulai dari jenis dakwaan yang digunakan, yang seharusnya menggunakan dakwaan subsideir akan tetapi jaksa penuntut umum memilih dakwaan alternatif, sesuai dengan fakta hukum yang ada, sangat jelas terbukti pasal 114 pada dakwaan alternatif pertama terbukti sesuai dengan BAP, akan tetapi hakim berpendapat lain sehingga memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kedua. Seharusnya penegak hukum harus sesuai dengan asas “Fiat justitia ruat caelum” artinya “Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.]]>
