cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Setia Bakti
Contact Email
indrasetiabakti@unimal.ac.id
Phone
+6285261340228
Journal Mail Official
jspm@unimal.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No.8, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh, Indonesia
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27471292     DOI : 10.29103/jspm
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: 1) inclusive education, 2) sustainable development, 3) conflict and peace building, 4) elite and social movement, 5) gender politics and identity, 6) digital society and disruption, 7) civil society, 8) e-commerce and new market, 9) community development, 10) politics, government, and public policy, 11) media and social transformation, 12) democracy, globalization, radicalism, and terrorism, 13) local culture, 14) lifestyle and consumerism, 15) revolution of industry 4.0
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2023)" : 19 Documents clear
Demokrasi Desa yang Cacat: Disfungsi Peran BPD sebagai Institusi Representasi Politik Desa Mahpudin Mahpudin
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.9970

Abstract

This paper analyses the role of the Village Consultative Body (BPD) as a political representation institution at the village level. The BPD is here to guard village democracy and ensure that village governance runs in an accountable, inclusive, and participatory manner. However, the BPD is often unable to carry out its role due to various obstacles, especially the domination of the village head. Using the context of Sukamenak Village, Serang Regency as the unit of analysis, this article attempts to answer the question: Why is the BPD weak and controlled by the village head? What is the impact on village governance? The results showed that the mechanism for selecting BPD members greatly influenced the power relations between the BPD and the village head. The village head and the BPD are bound by a kinship relationship that hinders the working relationship between the two from running professionally. The village head is too dominating, thereby weakening the role of the BPD. The weak role of BPD causes channels of formal representation to become clogged. Residents have lost channels to express their complaints and aspirations to the BPD. The dysfunction of the BPD's role results in a closed, exclusive, and elitist village government regime.Tulisan ini menganalisa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi politik di level desa. BPD hadir untuk mengawal demokrasi desa dan memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara akuntabel, inklusif, dan partisipatif. Namun, BPD seringkali tidak mampu menjalankan perannya karena berbagai hambatan, terutama faktor dominasi kekuasaan Kepala Desa. Menggunakan konteks Desa Sukamenak, Kabupaten Serang sebagai unit analisa, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan: Mengapa BPD lemah dan dikontrol oleh Kepala Desa? Apa dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPD sangat berpengaruh terhadap relasi kuasa BPD dan Kepala Desa. Kepala Desa dan BPD terikat dalam hubungan kekerabatan sehingga menghambat relasi kerja diantara keduanya berjalan secara profesional. Kepala Desa terlalu dominatif sehingga melemahkan peran BPD. Lemahnya peran BPD menyebabkan saluran representasi formal menjadi tersumbat. Warga kehilangan saluran untuk mengekspresikan keluhan dan aspirasi mereka kepada BPD. Disfungsi peran BPD menghasilkan rezim pemerintahan desa yang tertutup, eksklusif, dan elitis. 
SIMBOL SEGITIGA PADA KEMASAN PLASTIK DAN PENGETAHUAN PRODUK (STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA MASYARAKAT DI DESA KUTA BLANG KECAMATAN BANDA SAKTI) Cut Andyna; Cindenia Puspasari; Masriadi Sambo
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11029

Abstract

In the food industry, packaging is an important part of the product sales chain. Apart from being a medium of communication and information for producers to consumers, packaging also has a variety of other functions, namely protecting product contents from all factors that cause damage, maintaining ingredients in a hygienic condition, and maintaining nutrition from packaged products. Given the increasing development of technology and cultural changes in society, packaging technology using plastic materials is the main alternative. The availability of plastic is unavoidable in various community activities, especially about eating and drinking activities. However, this increase in human interaction with plastic is not matched by knowledge or information regarding materials and types of plastic that are safe for health. This is also the case with information regarding the types of plastic that are difficult or easy to recycle in the long term, the community should share knowledge in making decisions about its use. Where a warning about this matter has been written on the bottom outside of the packaging in the form of a symbol. One of plastic waste is PET type plastic bottles. PET plastic bottles are usually used in beverage packaging that has a triangle symbol with a number one. PET plastic bottles should used for one time only. The purpose of this study was to analyze the level of public awareness in choosing plastic packaging for daily use. The findings of this study indicate that the awareness of the people of Kuta Blang Village, Banda Sakti District, to check the triangle symbol located at the bottom of the plastic packaging before buying or using plastic packaging is very low. Therefore it is important to carry out outreach from various related parties as well as academics and stakeholders to become shared knowledge.Dalam industri makanan, kemasan menjadi bagian penting dari rangkaian penjualan produknya, selain sebagai media komunikasi dan informasi produsen kepada konsumen, kemasan juga memiliki beragam fungsi lainnya yaitu  melindungi isi produk dari segala faktor penyebab kerusakan, mempertahankan bahan tetap dalam keadaan higienis serta mempertahankan gizi dari produk yang dikemas. Mengingat semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan perubahan budaya di dalam masyarakat, teknologi pengemasan dengan menggunakan bahan plastik menjadi altenatif utama. Ketersediaan plastik menjadi hal yang tak dapat dihindari dalam berbagai aktifitas masyarakat terutama berkenaan dengan kegiatan makan dan minum. Namun peningkatan interaksi manusia dengan plastik ini tidak diimbangi dengan pengetahuan atau informasi berkenaan dengan bahan dan jenis plastik yang aman bagi kesehatan. Demikian pula halnya dengan informasi terkait jenis plastik yang sulit atau mudah didaur ulang pada jangka panjang mestinya juga menjadi pengetahuan bersama masyarakat dalam keputusan penggunaannya. Dimana sebenarnya peringatan akan perihal ini telah tertulis pada bagian bawah luar kemasan dalam bentuk simbol. Salah satu contoh sampah plastik adalah botol plastik jenis PET. Botol plastik PET biasanya digunakan pada minuman kemasan yang memiliki simbol segitiga dengan angka satu. Dimana botol plastik PET hanya boleh digunakan untuk satu kali pemakaian. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih kemasan plastik untuk penggunaan sehari-hari. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti untuk mengecek simbol segitiga yang terletak pada bagian bawah kemasan plastik sebelum membeli atau menggunakan kemasan plastik sangat rendah. Oleh karena itu penting untuk dilakukan sosialisasi dari berbagai kalangan terkait juga akademisi dan para stakeholder untuk menjadi pengetahuan bersama.
THE LIGHT OF ACEH: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WISATA BERBASIS HALAL TOURISM DI KABUPATEN ACEH BARAT Desi Maulida; Rachmatika Lestari; Safrida Safrida; Nila Safrida; Jumbratu Rahma
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11013

Abstract

Referring to Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism, the implementation of Aceh tourism is based on faith and Islam or known as halal tourism. Regency/city governments are given the authority to regulate the implementation and management of tourism in their respective regions, including West Aceh district. This study aims to analyze the implementation of halal tourism policies in West Aceh district. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies. There were 9 informants in this study who came from the Tourism, Youth and Sports Office of West Aceh Regency, Tourism Awareness Groups, Tourists and West Aceh Tourism Ambassadors in 2021. The results of the study show that the implementation of the halal tourism policy has been running quite optimally. Communications is carried out by building coordination with related agencies. Resources are still relatively minimal, both Human Resources and Financial Resources. Furthermore, there has been an attitude from the government in pursuing halal tourism practices. This can be seen from the provision of halal tourism facilities and infrastructure and the sanctions given to violators (Disposition). Regarding the bureaucratic structure, the policy is still guided by the Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning TourismMerujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, penyelenggaraan pariwisata Aceh didasarkan pada akidah dan Islam atau dikenal dengan istilah wisata halal.  Pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerahnya masing-masing termasuk kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan wisata halal di kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang berasal dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, Kelompok Sadar Wisata, Wisatawan dan Duta Wisata Aceh Barat tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wisata halal sudah berjalan dengan cukup maksimal. Communications dilakukan dengan membangun koordinasi bersama dinas-dinas terkait. Resources yang tersedia masih tergolong minim, baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Finansial. Selanjutnya sudah adanya sikap dari pemerintah dalam mengupayakan praktik wisata halal. Hal tersebut terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana wisata halal serta adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar (Disposition).  Terkait dengan bureaucratic structure, kebijakan masih berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.
ADDIE MODEL: PENGEMBANGAN MEDIA LIKURDIN PADA PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Nanda Nitami; Nazliati Nazliati; Rita Sari
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11859

Abstract

Islamic cultural history is one of the subjects that is considered boring. Using media can be an alternative to help the learning process to be more enjoyable. Likurdin is the media that modified the form of monopoly and the History of Khulafaurrasyidin. Developing this media aims to produce learning media on Khulafaurrasyidin History material and determine Likurdin media's effectiveness. This research uses the R&D (Research and Development) method with the ADDIE development model developed by Dick and Carry (1996) with 5 (five) stages, namely analysis, design, development, implementation, and evaluation. Data collection techniques through media expert validator sheets, material experts, and student questionnaire sheets. Based on the results of the study, after being validated by validators from 2 teams of experts, namely media experts at 96% and material experts at 100%, which means that Likurdin learning media is "very effective" to be developed. Student responses to Likurdin learning media also obtained "very interesting" criteria with a percentage of 93%.Sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap membosankan. Penggunaan media pembelajaran dapat menjadi alternative dalam membantu proses pembelajaran untuk lebih menyenangkan. Media pembelajaran Likurdin adalah media modifikasi berbentuk monopoli yang menyajikan materi Sejarah Khulafaurrasyidin. Tujuan pengembangan media ini yaitu untuk menghasilkan media pembelajaran pada materi Sejarah Khulafaurrasyidin dan untuk mengetahui keefektifan media Likurdin. Penelitian ini menggunakan metode R&D (Research and Developmen) dengan model pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) dengan 5 (lima) tahap, yaitu analisis (analysis), desain (design), pengembangan (development), implementasi (implementation),  dan evaluasi (evaluation). Teknik pengumpulann data melalui lembar validator ahli media dan ahli materi, serta lembar angket peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian, setelah divalidasi oleh validator dari 2 tim ahli yaitu ahli media sebesar 96% dan ahli materi sebesar 100% yang berarti bahwa media pembelajaran Likurdin “sangat efektif” untuk dikembangkan. Respon siswa terhadap media pembelajaran Likurdin juga diperoleh kriteria “sangat menarik” dengan persentase sebesar 93%.
EMPOWERMENT OF SALTED FISH PROCESSING BUSINESS IN INCREASING COMMUNITY INCOME IN LHOKSEUMAWE CITY Ti Aisyah; Murniati Murniati; Ahmad Yani; Muhammad Hasyem; Arinanda Arinanda
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11754

Abstract

Empowerment is essential for the salted fish processing community in Gampong Ujung Blang. Because the salted fish processing business is one of the main livelihoods of the Ujung Blang Gampong coastal community. The powerlessness of the community whose main livelihood is in the salted fish processing business with weaknesses in various aspects, both knowledge is still carried out in traditional Processing, skills are still limited, availability of infrastructure is still limited, capital is limited, and productivity results are still narrow, only enough to be marketed to local communities. The research focuses on empowering Salted Fish Processing Businesses to increase the Income of Gampong Ujung Blang Communities, Lhokseumawe City. The study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique was carried out by an interactive model: data reduction, data display, verification, and conclusion. The research results on empowering salted fish processing businesses in Ujung Blang village have been carried out by the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lhokseumawe City through financial assistance, infrastructure assistance, and training. However, they are still constrained and unsustainable, yet to be evenly distributed among the community. The salted fish processing business which the people of Ujung Blang village occupy has yet to be able to increase Income because each salted fish processing production is limited with a limited workforce (5 people). With erratic wages with an average worker wage of Rp. 50,000/day. Meanwhile, the Income from the owner of the salted fish processing business is around Rp. 5 million/month is only enough for daily needs and business capital playback because capital and production are still low and marketing is limited (local area).Pemberdayaan penting dilakukan kepada masyarakat pengolahan ikan asin Gampong Ujung Blang. dikarenakan  usaha pengolahan ikan asin merupakan salah satu pencaharian utama masyarakat pesisir gampong Ujung Blang. Ketidak berdayaan masyarakat yang pencaharian utamanya bidang usaha pengolahan ikan asin dengan kelemahannya pada berbagai aspek baik pengetahuannya masih dilakukan proses pengolahan secara tradisional, ketrampilan masih terbatas, ketersediaan sarana prasarana masih terbatas, modal terbatas, dan hasil produktivitasnya masih terbatas hanya cukup dipasarkan untuk masyarakat lokal. Fokus penelitian bagaimana Pemberdayaan Usaha Pengolahan Ikan Asin Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat  Gampong Ujung Blang Kota Lhokseumawe. Metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.   Tehnik analisis data dilakukan model interaktif yaitu reduksi data penyajian data (data display) verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pemberdayaan usaha pengolahan ikan asin di gampong Ujung Blang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lhokseumawe dalam bentuk bantuan dana, bantuan sarana prasarana dan pelatihan namun masih sangat terbatas dan tidak berkelanjutan, belum merata kepada masyarakat. Usaha pengolahan ikan asin yang ditekuni mayarakat gampong Ujung Blang belum dapat meningkatkan pendapatan karena hasil produksi pengolahan ikan asin masing terbatas dengan penggunaan tenaga kerja yang terbatas (5 orang). Dengan upah yang tiidak menentu dengan upah pekerja rata-rata  Rp. 50.000/hari. Sedangkan Pendapatan dari pemilik usaha pengolahan ikan asin berkisar Rp. 5 juta/bulan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pemutaran modal usaha, dikarena modal dan produksi masih rendah dan pemasaran yang terbatas (wilayah lokal).
LOCAL WISDOM OF THE ACEH COMMUNITY IN PEOPLE'S STORIES IN PIDIE AND PIDIE JAYA DISTRICTS Junaidi Junaidi; Mujiburrahman Mujiburrahman; Vera Wardani
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11337

Abstract

There are many legendary folktales in Acehnese society; in particular, the folktales that developed in Pidie and Pidie Jaya contain messages about the local wisdom values of the Acehnese people. The value of the local wisdom of the Acehnese people in the folklore of Pidie and Pidie Jaya is described using a descriptive-qualitative approach and method and literature analysis techniques. Sources of research data are stories from Masyik Leun and Mat Usop (from Pidie) and stories from Biring Karnani (from Pidie Jaya). The stages of data collection started with reading the story script, followed by tagging and coding to be used as data, and further analyzed. Furthermore, the collected data was analyzed in stages; describe data, analyze data, classify data, and draw conclusions. Based on the results of the analysis, the local wisdom values contained in the Masyik Leun and Mat Usop stories and the Biring Karnani stories are divided into four types of local wisdom values. (1) Local wisdom values related to ethics, consist of: a) a person tries to change other people's wrong views, b) a grandmother always protects and loves her grandchildren, and c) a person must be responsive to all problems and trials. (2) The value of local wisdom regarding aesthetics or beauty is that Teungku Imum handed over ranup pate as a birthday invitation to residents of neighboring villages. (3) Local wisdom values related to religion or religion, consisting of a) the community fardhukifayah for those who died and b) the residents bringing home and eating the birthday rice from the place where the mauled ceremony was held. (4) Local wisdom values related to social inclusion include; a) residents use traditional tools as provisions on the road, b) everyone will find out the price of goods in the market, c) the community announces news of people who died in the public after dawn prayers, d) mawah efforts to help poor villagers, and e) everyone helps the villagers themselves by providing decent jobs.Ada banyak cerita rakyat yang melegenda dalam masyarakat Aceh; khususnya cerita rakyat yang berkembang di Pidie dan Pidie Jaya mengandung pesan tentang nilai kearifan lokal masyarakat Aceh. Nilai kearifan lokal masyarakat Aceh dalam cerita rakyat Pidie dan Pidie Jaya dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode serta teknik analisis literatur. Sumber data penelitian adalah cerita dari Masyik Leun dan Mat Usop (dari Pidie) dan cerita dari Biring Karnani (dari Pidie Jaya). Tahapan pengumpulan data dimulai dengan membaca naskah cerita, dilanjutkan dengan penandaan dan pengkodean untuk dijadikan data, dan selanjutnya dianalisis. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara bertahap; mendeskripsikan data, menganalisis data, mengklasifikasikan data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, nilai kearifan lokal yang terkandung dalam cerita Masyik Leun dan Mat Usop dan cerita Biring Karnani terbagi menjadi empat jenis nilai kearifan lokal. (1) Nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan etika, terdiri dari: a) seseorang berusaha mengubah pandangan salah orang lain, b) nenek selalu melindungi dan menyayangi cucunya, dan c) seseorang harus tanggap terhadap segala masalah dan cobaan. (2) Nilai kearifan lokal mengenai estetika atau keindahan yaitu Teungku Imum menyerahkan ranup pate sebagai undangan ulang tahun kepada warga desa tetangga. (3) Nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan religi atau religi, terdiri dari a) fardhukifayah masyarakat bagi yang meninggal dan b) warga membawa pulang dan memakan nasi ulang tahun dari tempat diadakannya upacara maulid. (4) Nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan inklusi sosial meliputi; a) warga menggunakan alat tradisional sebagai bekal di jalan, b) setiap orang akan mengetahui harga barang di pasar, c) masyarakat mengumumkan berita orang yang meninggal di depan umum setelah sholat subuh, d) upaya mawah membantu warga desa yang miskin, dan e) setiap orang membantu warga desa sendiri dengan memberikan pekerjaan yang layak.
PERAN NEGARA MELEMAHKAN HAK BURUH GARMEN DALAM RANTAI NILAI GLOBAL: STUDI KASUS PT GSS Irwansyah Irwansyah; Ade Rahayu Aprilia
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11349

Abstract

Some studies have studied that violations of the leading brands and subcontractor management cause the weakening of garment workers' rights in the Global Value Chain. Unfortunately, little research examines how local governments also play role in reducing the protection rights of garment workers of global value chain. This study aims to examine the resistance of PT GSS garment workers to their employers and the local government when demanding the enforcement of their labor rights. This research uses a qualitative method with a case study approach, collecting data through interviews and observation. A combination of employer and local government actions has developed a production regime at PT GSS, similar to a globally fragmented despotism concept. This research has found that companies weaken workers' resistance by forming counter-unions, target-chasing systems, management's intransigence, and unilateral vacation by the company. Meanwhile, the local governments facilitate despotism in the production regime by regulations that accommodate arbitrary layoffs, lowering the minimum wages, and lack of functioning of a supervisory function. The workers resisted this fragmented despotism with various kind of protest actions at the workplace and international campaigns.Beberapa penelitian telah mempelajari bahwa pelanggaran dari leading brand dan manajemen subkontraktor menyebabkan pelemahan hak-hak pekerja garmen dalam Global Value Chain. Sayangnya, sedikit penelitian yang meneliti bagaimana pemerintah daerah juga berperan dalam mengurangi hak perlindungan pekerja garmen dalam rantai nilai global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resistansi buruh garmen PT GSS terhadap manajemen dan pemerintah daerah ketika menuntut penegakan hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kombinasi tindakan pengusaha dan pemerintah daerah telah mengembangkan rezim produksi di PT GSS, serupa dengan konsep global fragmented despotism. Penelitian ini telah menemukan bahwa perusahaan melemahkan resistansi pekerja dengan membentuk serikat tandingan, sistem kejar target, dan watak keras manajemen. Sementara itu, pemerintah daerah memfasilitasi despotisme dalam rezim produksi dengan peraturan yang mengakomodasi PHK sepihak, menurunkan upah minimum, dan kurang berjalannya fungsi pengawasan. Para buruh melawan despotisme yang terfragmentasi ini dengan berbagai aksi protes di tempat kerja dan kampanye internasional.
INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF GAYO LANGUAGE IN BENER MERIAH, ACEH Ratri Candrasari; Harinawati Harinawati; Subhani Subhani; Ichsan Ichsan; Safriandi Safriandi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.10056

Abstract

This study aims to (1) describe the level of existence of the Gayo language and (2) formulate recommendations for strengthening intergenerational transmission of the Gayo language spoken by the tribes in Aceh. This research is studied using a Linguistic-Anthropological perspective, namely a review that analyzes the relationship between culture and language. The research approach used is mixed methods, quantitative and qualitative. To describe the level of existence of the Gayo language, data on language use and language attitudes are needed by distributing questionnaires. Furthermore, the data were analyzed based on the generation group and the realm of language use. The measurement results were then discussed through FGDs involving Gayo ethnic community leaders, Gayo youth, Reje village, Head of the Education and Culture Office. The results of the study show that the Gayo language is still strong in the realm of kinship, social and custom. Gayo language is also still used in almost all generation groups except for the 4th generation, namely those aged <50 years who are at a strong level but are in danger of experiencing a shift. In the realm of association, poetry is still alive, both in important ceremonies and in association, especially advice poetry. Customary law in Gayo land is still upheld so that the Gayo language is still very much alive because qanuns or customary regulations are written in Gayo language. In addition, the effort to transmit language to the younger generation is the Pemangu ceremony, which is the ceremony of handing over children from parents represented by the Gayo Traditional Council to teachers at school.Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan tingkat eksistensi bahasa Gayo dan (2) merumuskan rekomendasi penguatan transmisi antargenerasi bahasa Gayo yang dituturkan oleh suku-suku di Aceh . Penelitian ini dikaji dengan menggunakan perspektif Linguistik-Antropologi, yaitu tinjauan yang menganalisis hubungan antara budaya dan bahasa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran, kuantitatif, dan kualitatif. Untuk menggambarkan tingkat keberadaan bahasa Gayo diperlukan data penggunaan bahasa, dan sikap berbahasa dengan cara menyebarkan kuesioner. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan kelompok generasi dan ranah penggunaan bahasa. Hasil pengukuran tersebut kemudian dibahas melalui FGD yang melibatkan tokoh masyarakat etnis Gayo, pemuda Gayo, kampung Reje, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Gayo masih kuat dalam ranah kekeluargaan, sosial, dan adat. Bahasa Gayo juga masih digunakan hampir di semua kelompok generasi kecuali generasi ke-4, yaitu mereka yang berusia <50 tahun yang berada pada level kuat namun terancam mengalami pergeseran. Dalam ranah pergaulan, puisi masih tetap hidup, baik dalam upacara-upacara penting maupun dalam pergaulan, khususnya puisi nasehat. Hukum adat di tanah Gayo masih ditegakkan sehingga bahasa Gayo masih sangat hidup karena qanun atau peraturan adat tertulis menggunakan bahasa Gayo. Selain itu upaya transmisi bahasa kepada generasi muda yaitu dengan upacara Pemangu yaitu upacara penyerahan anak dari orang tua yang diwakili Dewan Adat Gayo kepada guru di sekolah.
Struktur Sosial Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Klasik, Humanis, Integratif, dan Kontemporer Fitri Meliya Sari; Yusnadi Yusnadi; Hasrat Efendi Samosir
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.12415

Abstract

This study aims to analyze the influence of social structure on organizational communication processes at the Faculty of Da'wah and Communication, UIN Ar-Raniry. This research uses a comparative study approach by comparing classical, human, integration, and contemporary perspectives in understanding the relationship between social structure and organizational communication. The research method used is comparative descriptive analysis, which involves collecting data through interviews, observation, and documentation studies. Respondents in this study consisted of lecturers, administrative staff, and students involved in organizational communication at the Faculty of Da'wah and Communication. The results showed that the existing social structure in the Faculty of Da'wah and Communication influenced the organizational communication process. In the classical perspective, hierarchical and authoritarian structures influence a more limited flow of information and communication. However, in a human perspective, a more democratic and participatory structure facilitates more open and mutually supportive communication. In an integration perspective, research shows that social structures that promote collaboration and reciprocity between organizational members increase communication effectiveness. On the other hand, in a contemporary perspective, research highlights the role of communication technology in changing organizational communication patterns, with the existence of social media and digital platforms that enable faster and wider communication.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur sosial terhadap proses komunikasi organisasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif dengan membandingkan perspektif klasik, human, integrasi, dan kontemporer dalam memahami hubungan antara struktur sosial dan komunikasi organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari dosen, staf administrasi, dan mahasiswa yang terlibat dalam komunikasi organisasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif klasik, struktur hierarkis dan otoriter mempengaruhi aliran informasi dan komunikasi yang lebih terbatas. Namun, dalam perspektif human, struktur yang lebih demokratis dan partisipatif memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka dan saling mendukung. Dalam perspektif integrasi, penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial yang mempromosikan kolaborasi dan timbal balik antara anggota organisasi meningkatkan efektivitas komunikasi. Di sisi lain, dalam perspektif kontemporer, penelitian menyoroti peran teknologi komunikasi dalam mengubah pola komunikasi organisasi, dengan adanya media sosial dan platform digital yang memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan luas. 
DINAMIKA POLITIK DISETUJUINYA PERPPU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 Mhd Alfahjri Sukri; Muhammad Hasan Syamsudin; Kharisma Firdaus
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i2.11295

Abstract

This research aims to analyze the political dynamics of the approval of Perppu No. 2/2017 on community organizations into law. In addition, it also looks at the attitudes of each faction in parliament and its relationship with community organizations, especially those related to religion. The research used a qualitative method with data obtained from DPR meeting minutes, laws and regulations, journals, books, and news from mainstream media. The results showed that the technocratic debate in parliament on the discussion of the Perppu Ormas was that the issuance of the Perppu did not meet the specified requirements, and the substance of the Perppu was still considered problematic. In the discussion, political parties were also not unanimous. The factions that support the Perppu are F-Golkar, PDIP, Golkar, Nasdem, and Hanura. The factions that supported with notes were PPP and PKB from supporting the government and F-Democrats from the opposition. The factions that refused were F-PKS, PAN and Gerindra, where F-PKS and Gerindra are in opposition to the government. Those in favor are the majority of nationalist-secular parties and government coalition parties. As for parties with Islamic ideology, some support with notes and some reject. There are different views in the factions supporting the government, where F-PAN completely rejects, while PKB and PPP continue to support, although with notes. The attitude of Islamic parties cannot be separated from the party's affiliation with Islamic organizations that oppose the Perppu Ormas becoming lawPenelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik disetujuinya perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Selain itu juga melihat dari masing-masing sikap fraksi di parlemen dan hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan agama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data diperoleh dari notulen rapat DPR, aturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan berita dari media maestream. Hasil penelitian menunjukkan, perdebatan teknokrat dalam parlemen pada pembahasan Perppu Ormas ini yaitu terbitnya Perppu tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan subtansi dari Perppu yang dianggap masih bermasalah. Dalam pembahasannya, partai politik juga tidak satu suara. Fraksi yang mendukung yaitu F-Golkar, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Fraksi yang mendukung dengan catatan yaitu PPP dan PKB dari yang mendukung pemerintah serta F-Demokrat dari oposisi. Fraksi yang menolak adalah F-PKS, PAN dan Gerindra, dimana F-PKS dan Gerindra adalah oposisi pemerintah. Kelompok yang mendukung adalah mayoritas partai yang berideologi nasionalis-sekuler dan partai koalisi pemerintah. Adapun partai berideologi Islam, ada yang mendukung dengan catatan dan ada yang menolak. Terdapat perbedaan pandangan pada fraksi pendukung pemerintah, dimana F-PAN sepenuhnya menolak, sedangkan PKB dan PPP tetap mendukung, walaupun dengan catatan. Sikap partai Islam ini tak lepas dari afiliasi partai dengan organisasi Islam yang menentang Perppu Ormas tersebut menjadi undang-undang. 

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Kebijakan Sosial dan Transformasi Konflik Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Tantangan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Vol 1, No 1 (2020): Karakter Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0 Vol 1, No 2 (2020): Kebudayaan, Keberagaman, dan Pembangunan