The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
JAKSYA : The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Artikel yang dimuat didalam jurnal Jaksya melingkupi hukum Islam dan hukum perdata Islam.
Articles
50 Documents
<![CDATA[Analisis Argumentasi Arif Sugitanata terhadap Berkembangnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lujeng Rizkiyah]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.432
<![CDATA[Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap sejumlah karya dari Arif Sugitanata yang berbicara tentang analisis argumentasi Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Memanfaatkan metode hybrid di mana data hasil wawancara dengan Arif Sugitanata sebagai bukti keabsahan data tentang Arif Sugitanata dan studi kepustakaan yang data utamanya berasal dari narasumber kemudian ranah kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 4 argumentasi dasar Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, yakni, Pertama, Ketetapan yang ada dalam literatur fikih kuno tidak dapat menjawab persoalan yang terus muncul di tengah perkembangan era globalisasi dengan mencari aturan-aturan baru dan mapan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Kedua, Pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer yang semakin canggih sebagai suatu alasan akan keharusan suatu perubahan. Ketiga, Tuntutan untuk melakukan reformasi di berbagai elemen agar hukum Islam dapat menjadi acuan dalam perumusan undang-undang nasional, khususnya di Indonesia. Keempat, Tuntutan perubahan hukum Islam dari para ahli hukum Islam dunia kepada ahli hukum Islam asli Indonesia terkait masalah kesetaraan gender.]]>
<![CDATA[Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep) ]]>
<![CDATA[Zain Alwi Arafat]]>;
<![CDATA[Herman Herman]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.433
<![CDATA[Dewasa ini permasalahan seputar pernikahan mulai meningkat.baik terkait perceraian, percekcokan ibu dan anak, dan lain sebagainya. adapun permasalahan yang paling sering terjadi adalah terkait perceraian. Alih-alih membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, angka perceraian dengan beragam penyebab setiap tahun justru semakin tinggi. Begitupun yang terjadi di Sampang Madura Jawa Timur. Secara umum hal ini disebabkan calon pasangan belum siap baik dalam segi agama, finansial, pendidikan serta yang paling penting adalah persiapan mental. Ketidak siapan ini akhirnya berpengaruh terhadap cara penyelesaian masalah yang menimpa rumah tangganya. Berdasarkan hal ini BPMP-KB Sumenep mendirikan lembaga khusus yang berfungsi sebagai tempat konseling masyarakat terkait rumah tangganya baik dalam bidang keharmonisan dengan pasangan, pola didik anak dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi bimbingan konseling di pusat layanan keluarga sejahtera di Potre Koneng sumenep dalam rangka mewujudkan ketahanan kaluarga, serta untuk mengetahui implikasi penerapan konseling terhadap ketahanan keluarga masyarakat Sumenep Madura. Metode penelitian ini adalah kualitatif jenis studi kasus.]]>
<![CDATA[Kewajiban Ḥaḍānah pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A]]>;
<![CDATA[Moh. Aqil Musthofa]]>;
<![CDATA[Ja’far Shodiq]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.290
<![CDATA[Islam sebagai agama yang mengajarkan moral dan kasih sayang telah mengatur secara gamblang tentang tata cara hidup berkeluarga, khususnya hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak (ḥaḍānah). Tapi kenyataannya, masih banyak ditemukan anak-anak terlantar di negara ini dengan berbagai macam penyebabnya. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk negara Indonesia, termasuk di dalamnya terdapat kelompok terkecil dalam penduduk itu sendiri yang disebut keluarga adalah mayoritas beragama Islam. Adanya anak terlantar tentu saja bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan oleh keluarga Islam. Tulisan ini membahas tentang kewajiban mengasuh anak terlantar di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan masalah anak terlantar. Hasil dari kajian ini adalah bahwa anak terlantar dapat disepadankan dengan al-laqīṭ dalam hukum Islam. Perlindungan kepada al-laqīṭ hukumnya farḍu kifāyah dan dapat meningkat menjadi farḍu 'ain jika anak tersebut terancam keselamatan jiwannya.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/ Tentang Ju’alah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[M.Syafrie Ramadhan]]>;
<![CDATA[Ihda Shofiyatun Nisa']]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.398
<![CDATA[Praktik jasa pembuatan skripsi atau karya ilmiah lainnya bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Yogyakarta yang disebut kota Pendidikan yang ada di Indonesia, pelayanan seperti ini umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau bisa dikenal UIN SUKA, adalah salah satu perguruan tinggi negeri berbasis Islam terbaik yang ada di Indonesia. penelitian ini mengenai profesi jasa pembuatan skripsi melalui akad Ju’alah khususnya dalam jasa pembuatan skripsi dengan memfokuskan pada perpektif fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/Tentang Ju’alah juga untuk memudahkan kita dalam menganalisa dan memahami bagaimana praktik jasa pembuatan skripsi dan penerapan akad Ju’alah dalam transaksi tersebut apakah sudah sesuai dengan penetapan fatwa MUI tentang Ju’alah karena di dalam Fatwa MUI tentang Ju’alah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mengacu pada data yang bersifat yuridis empiris dengan menggambarkan kondisi dari lapangan secara apa adanya juga memadukan bahan bahan hukum yang ada terutama dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju’alah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, teori yang digunakan dalam menemukan penelitian ini, penulis menggunakan teori Sadd Adz-Dzari’ah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada dua hal yang menjadi perhatian penulis dalam praktik jasa skripsi ini, yaitu mengenai pemberian upah di awal oleh pengguna jasa skripsi, dimana berdasarkan konsep Fatwa MUI tentang Ju’alah pemberian upah diawal tidak di benarkan karena hal ini mengandung ketidakjelasan, sebagaimana diketahui dalam pengerjaan skripsi oleh penyedia jasa merupakan pekerjaan yang tidak pasti dan amat kurang baik, sekalipun penyedia jasa tersebut adalah orang yang ahli di bidang tersebut.]]>
<![CDATA[Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda ]]>
<![CDATA[Eko Yunianto]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.440
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat tema tentang Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda. Alasan mengambil tema tersebut dikarenakan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan izin terhadap dua orang yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan izin melangsungkan perkawinan kepada dua orang yang berbeda Agama melalui penetapan pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Sby dan mengetahui tinjauan Maqasid Syari’ah perspektif Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatannya ialah pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang ada kemudian dilakukan analisis menggunakan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa hakim dalam pertimbangannya memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan atau agama. Hakim dalam pertimbangannya menilai para pemohon yang agama berbeda mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan serta mempunya hak juga untuk mempertahankan status agamanya. Pemberian izin perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui penetapannya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sangat jauh dari nilai-nilai Maqasid Syari’ah Jasser Auda.]]>
<![CDATA[Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”) ]]>
<![CDATA[Moh Hilal]]>;
<![CDATA[Elma Habibah Naila]]>;
<![CDATA[Andi Alfarisi]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.527
<![CDATA[Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, membawa perubahan besar bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan nya, tak terkecuali tentang Hakam (juru damai) yang saat ini telah banyak dilakukan oleh netizen akibat postingan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai permasalaha keluarga, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran netizen sebagai Hakam dan mengapa netizen memilih media sosial sebagai tempat membagikan permasalahan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil akhir dari kajian ini adalah Islam memperbolehkan netizen berperan sebagai hakam untuk keharmonisan keluarga karena sama-sama mempunyai tujuan baik yaitu mendamaikan keluarga yang bersengketa, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisa’ ayat 35, juga karena sikap ketergantungan netizen terhadap media sosial itu sendiri yang lebih memilih media sosial dalam membagikan aktifitas hidupnya terutama masalah keluarga karena lebih mudah dan lebih bisa leluasa jika dibandingkan dengan secara manual karena merasa tidak enak terlebih kepada pihak keluarganya]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Haniyah Haniyah]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.537
<![CDATA[Fenomena anak yang menjadi pekerja di Indonesia, cukup memprihatinkan. Anak sebagai aset bangsa dan negara tidak mendapatkan hak mereka. Penelitian ini hendak mengupas hak dan perlindungan yang seharusnya di dapatkan oleh setiap anak di Indonesia, serta bagaimana sanksi pidana terhadap pemberi kerja terhadap anak yang tidak memperhatikan hak pekerja anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statue aprroach), hasil penelitian menunjukan bahwa sebagaian anak di Indonesia tidak merasakan kesejahteraan sebagaimana hak anak secara mutlak, khususnya anak yang berprofesi sebagai pekerja anak, yang di lindungi oleh undang-undang, anak sebagai sosok lemah yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara juga terabaikan, banyak kasus pekerja anak yang di eksploitasi oleh pemberi kerja, padahal undang-undang ketenagakerjaaan dan undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 jelas mengatur tentang Batasan pekerja anak dan perlindungan anak dari segala eksploitasi maupun diskriminasi. Ini merupakan salah satu bentuk kelalaian pemerintah dan pemerintad daerah khususnya terhadap pengawasan dan pembinaan oleh kementrian ketenagakerjaan, terhadap sistem perlindungan pekerja anak di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Tanah oleh Badan Bank Tanah Demi Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam ]]>
<![CDATA[Yagus Suyadi]]>;
<![CDATA[Dhanica Vania Yoshi Kendra]]>;
<![CDATA[Risahlan Rafsanzi]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.542
<![CDATA[Undang-undang dasar 1945 alinea ke-4 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan seluruh potensi yang ada di bumi Indonesia, sebagimana yang dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa seluruh potensi bumi, air dan seluruh kekayaan yang ada didalamnya digunakan untuk mewejudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Untuk mewujudkan kesejateraan tersebut, maka negara membentuk kebijakan untuk mengelola pertanahan dengan membentuk badan khusus pengelolaan tanah yang kemudian disebut dengan Badan Bank Tanah. Penelian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan tanah oleh badan bank tanah demi kesejahteraan masyarakat dalam prespektif Islam. Dalam penelitin ini menemukan, upaya pengelolaan badan bank tanah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dapat Pengelolaan tanah oleh Badan Bank Tanah dalam perspektif Hukum Islam perlu adanya penekanan pada konsep pengelolaan tanah yang memperhatikan kepentingan umum dan sosial, serta penerapan pajak kharaj untuk mendukung kepentingan umum dan pejuang. Hal ini berhubungan dengan upaya untuk mencegah feodalisme baru dan memastikan keberlanjutan masyarakat. Dimana pengelolaan tanah oleh negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, dan kesejahteraan masyarakat, dengan menghormati hak-hak individu. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme ]]>
<![CDATA[Aufi Imaduddin]]>;
<![CDATA[Mir’atul Firdausi]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.576
<![CDATA[Istilah/klausul “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” tertuang dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 79 ayat 1 dalam kompilasi hukum Islam. Istilah kepala keluarga dan ibu rumah tangga menjadi istilah yang membudidaya di Indonesia. Kepala keluarga diartikan sebagai seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab kepada keluarga baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun dari segi sosial, sedangkan ibu rumah tangga diartikan sebagai seorang istri yang mengurus urusan rumah tangga dari memasak, mencuci, membersihkan rumah, mendidik anak dan biasanya ibu rumah tangga tidak bekerja di ranah publik. Namun, hal tersebut tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang, banyak perempuan-perempuan yang bekerja di ranah publik dan juga banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan ini menjadi menarik jika dilihat dari sudut pandang feminisme yang menganggap hal tersebut sebagai ketidakadilan gender. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji literatur peraturan perundang-undangan, tafsir-tafsir Al Qur’an klasik dan tafsir feminisme yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga literatur primer, sekunder dan tersier. Adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Penulis menyimpulkan, bahwasanya pegiat feminisme menentang istilah “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” dengan alasan bahwasanya istilah tersebut merugikan pihak perempuan dari sisi kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga dengan dianalisis melalui tafsir feminisme. Feminisme menganggap seorang laki-laki bisa dikatakan sebagai pemimpin hanya jika memenuhi 2 syarat yaitu mampu dan mempunyai pencapaian dalam hal harta, jika tidak memenuhi syarat tersebut maka dia tidak layak dikatakan pemimpin walaupun statusnya sebagai suami.]]>
