Jurnal Risalah Kenotariatan
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Articles
109 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Fatria Hikmatiar Al Qindy]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.125
<![CDATA[Notaris adalah seorang pejabat publik atau disebut juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik Notaris tidak lepas dari risiko pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan akta yang di buat oleh Notaris. Tindak Pidana pencucian uang adalah proses mengubah uang yang didapatkan secara ilegal menjadi uang yang terlihat legal. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabila aktanya digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak yang menggunakan jasa Notaris karena tugas Notaris hanya sebagai pencatat yang dituangkan ke dalam akta. ]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Arief Rahman Arief]]>;
<![CDATA[Wiwiek Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Shinta Andriyani]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.127
<![CDATA[Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK TERKAIT PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI dilaksanakan di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 27 Juli 2022. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapakan dapat membantu pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Upaya Pencegahan Konflik Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Sigerongan, sebab materi yang di sampaikan meliputi Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Hak-Hak Tas Tanah yag dapat diperjual belikan, Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk menghindari terjadi konflik atau permasalahan dalam jual beli hak atas tanah.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat]]>
<![CDATA[Tinjauan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Fidusia Atas Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun di Indonesia ]]>
<![CDATA[Allan Mustafa Umami]]>;
<![CDATA[Muhammad Farid Alwajdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.128
<![CDATA[Notaris adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan selama kewenangan itu tidak dilimpahkan kepada pejabat yang lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dimiliki Notaris tersebut mempunyai dampak hukum bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berhak untuk membuat akta otentik berbagai macam perjanjian yang juga termasuk ditentukan dalam undang-undang harus dibuat dengan akta Notaris. Kewenangan Notaris juga termasuk di dalamnya membuat akta jaminan fidusia. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa akta jaminan fidusia dibuat oleh Notaris dengan bahasa Indonesia. Surat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) satuan rumah susun memang jarang digunakan karena tidak banyaknya permintaan dari masyarakat untuk pembuatan akta ini dan juga proses yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh Notaris sendiri karena minimnya pengetahuan tentang kewenangan Notaris yang satu ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia SKBG di Indonesia? 2. Bagaimanakah SKBG sebagai objek jaminan fidusia bila dibandingkan dengan Surat Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun yang menjadi Objek Hak Tanggungan? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekundernya berasal dari doktrin ahli hukum yang bersumber dari buku, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hal berkaitan dengan jaminan tanah dan bangunan tunduk terhadap lembaga hak tanggungan, tetapi juga terdapat peran dari lembaga fidusia. Surat Kepemilikan Bangunan Gedung pada apartemen atau rumah susun dapat dijaminkan dengan dibebankan jaminan fidusia. Peran pembuatan jaminan fidusia adalah kewenangan dari Notaris. Produk dari jaminan fidusia harus didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia karena apabila tidak didaftarkan maka jaminan itu tidak dapat mengikat dan dianggap belum lahir jaminan fidusia tersebut.]]>
<![CDATA[Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Institusi Penegak Hukum ]]>
<![CDATA[Sri Hariati]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang salah satu agenda reformasi yang kuat dihembuskan adalah tuntutan perubahan terhadap konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat menjadi UUD RI 1945, kenapa perubahan UUD 1945 merupakan bagian dari tuntutan reformasi ?. Berbagai kalangan berpendapat, bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini bermuara kepada ketidakjelasan konsep yang dibangun dalam UUD 1945, tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan organisasi negara, di samping berbagai kelemehan yang melekat pada sifat kesementaraan UUD 1945 dan ketergesaan dalam pembuatannya]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Hak-Hak Pekerja Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Hubungan Industrial Di Desa Brinding Kecamatan Kopang Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>;
<![CDATA[Zaeni Asyhadie]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan hak para pekerja dan penyelesaian sengketa melalui mediasi hubungan industrial, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam suatu hubungan kerja merupakan tindak lanjut dari penegakan hak asasi manusia. permasalahan yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak terjadi konflik dan polemik yang berkepanjangan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kerukunan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dengan mediasi hubungan industrial yang terjadi di masyarakat banyak yang diajukan dan diselesaikan melalui proses litigasi pada pengadilan. Sosialisasi diselenggarakan dengan metode sosialisasi langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta. Hasil pengabdian di Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Barat adalah adanya pemahaman tentang hak-hak pekerja dan cara penyelesaian yang bisa ditempuh melalui mediasi pada hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[Posedur Merarik Menurut Perkawinan Adat Sasak dalam Pandangan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ita Surayya]]>;
<![CDATA[Musakir Salat]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.131
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak. Dalam perkawinan tidak jarang suatu keluarga dari pasangan suami istri dan perkawinan dibawah umur akan mengalami berbagai problematika dalam rumah tangga mereka yang sulit untuk di pecahkan. Bahkan sering menimbulkan percekcokan dimana masing-masing pihak saling bersikeras pada pendirian mereka masing-masing dan diliputi oleh emosi yang tidak terkendali tanpa ada salah satu pihak yang mau mengalah dan bersikap dewasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak. Jadi, prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak yang ada di desa Sade yaitu melalui beberapa tahapan antara lain yang pertama Midang kemudian Menculik si Gadis setelah itu pada malam harinya mengadakan Mangan Perangkat kemudian Nyelabar lalu Akad Nikah setelah Akad Nikah maka tahapan selanjutnya Sorong Serah kemudian Nyongkolan dan yang terakhir yaitu Balas Onas Nae.]]>
<![CDATA[Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021: (Studi Kasus Di PT.BPR Prima Nadi ) ]]>
<![CDATA[I Gusti Putu Aditya Pramana Putra]]>;
<![CDATA[Djumardin]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.134
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kedudukan dan kekuatan hukum Titel Eksekutorial Sertifikat Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, menganalis pelaksanaan Titel Eksekutorial Jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan menganalisis pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. BPR Prima Nadi. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Dalam praktek hasil lapangan yang diteliti penulis barang dapat dieksekusi apabila terbukti melakukan wanprestasi dan tidak ada itikad baik debitur pada saat negosiasi, pelaksanaan titel eksekutorial penarikan barang jaminan fidusia yang dilakukan PT. BPR Prima Nadi berpedoman pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta mengikuti prosedur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Jo Nomor 2/PUU-XIX/2021. Setelah ada putusan eksekusi pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Barang hasil eksekusi dapat dilelang pihak PT. BPR Prima Nadi secara umum yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan secara sukarela yang barang jaminannya diserahkan langsung pihak debitur kepada kreditur karena tidak sanggup membayar angsuran hutang untuk dilakukan pelelangan di bawah tangan.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Membuat Akta Konsen Roya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Putu Ayu Gianita Patni]]>;
<![CDATA[Djumardin]]>;
<![CDATA[Widodo Dwi Putro]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.137
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan dan kekuatan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan dapat merujuk pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena Akta Konsen Roya merupakan akta yang muncul akibat dari kehendak para penghadap untuk melegalisasikan transaksi kreditnya di hadapan notaris, maka Akta Konsen Roya tersebut dianggap sebagai akta autentik. Kekuatan hukum Akta Konsen Roya yang dibuat oleh notaris sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan berkedudukan sama seperti hak tanggungan tetapi hanya digunakan untuk mengganti sertifikat hak tanggungan.]]>
<![CDATA[Kompleksitas Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Mataram ]]>
<![CDATA[Fatahullah]]>;
<![CDATA[Supardan Mansyur]]>;
<![CDATA[Haeratun]]>;
<![CDATA[M. Alfian Fallahiyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.138
<![CDATA[Wasiat wajibah merupakan sub bagian dari hukum kewarisan Islam. Dalam mengimplementasikan wasiat wajibah peran hakim sangat dominan agar wasiat wajibah dapat mengakomodir kepentingan kerabat yang terhalang untuk menjadi ahli waris tetapi tetap dapat memperoleh bagian atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, misalnya kepada anak dan istri yang berbeda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perudang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konsep dengan menggunakan data primer dan sekunder. Perluasan makna wasiat wasiat wajibah terkesan bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memutuskan perkara pada umumnya dan wasiat wajibah paad khususnya mempertimbangkan beberapa hal: pertama, pertimbangan kemanusiaan; kedua, pertimbangan kemaslahatan; ketiga, adanya hubungan darah yang sama; dan keempat para pihak telah terikat dalam satu hubungan yang lama. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Mataram dalam penganganan perkara kewarisan lebih menekankan proses kekeluarga dengan jalan perdamaian, karena perdamaian adalah hukum tertinggi bagi para pihak. Apalagi dalam perkara warisan ini para pihak adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dan/atau perkawinan sebelumnya.]]>
