Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Generalis (JLG)

jlg
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 2722788X EISSN : 27227871 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)" : 10 Documents clear

Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar Hendar Firdaus; La Ode Husen; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar; dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga perlu diefektifkan lagi terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi institusi kepolisian dalam memeriksa dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; dan fungsi Polri dalam melakukan penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Selanjutnya faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar. The objectives of this study are: 1) to find out and analyze the effectiveness of the functions of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City; and (2) to find out and analyze the factors that influence the effectiveness of the functioning of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City. The results showed that the function of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar was less effective, so it needed to be effective again especially those related to the implementation of the functions of the police institution in examining and confiscating evidence of narcotics abuse; arrest and detain people suspected of carrying out the spread and abuse of narcotics; intercept telephone conversations or other telecommunications equipment related to narcotics distribution and abuse; and the Polri's function in conducting supervised surrender investigations and covert buying techniques related to the spread and abuse of narcotics in Makassar City. Furthermore, legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, and operational costs are less influential on the effectiveness of the functions of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar City.

Perkawinan Anak Dibawah Umur Sebagai Upaya Menutup Malu (Massampo Siri’) Akibat Hamil Diluar Nikah Helvira Helvira; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengajuan permohonan dispensasi nikah setelah berlakukan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menangani perkara tersebut khususnya permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah dalam upaya menutup malu (massampo siri) di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari dua tipe, yaitu penelitian normative dan penelitian empiris. Berdasarkan penelitian atau hasil pengolahan data menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Sengkang telah menerapkan prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019. (2) Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin cenderung akan selalu mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin karena alasan hamil di luar nikah dengan pertimbangan yang bersandar pada prinsip kemaslahatan dan living law yakni konsep adat siri yang dianut oleh masyarakat Bugis Wajo. This study aims to determine the implementation of regarding guidelines for the Marriage Dispensation case after the enactment of The Republic of Indonesia’s Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and to analize the consideration of judges in determining the dispensation of an early marriage particularly the one due to the illegal pregnancy as an effort to cover up the embarrassment (Massampo Siri) at Religious Court in Sengkang. The research metodh used is a combination of two types, namely normative and empirical research studies.Based on research or data processing results show that : (1) Religious Court in Sengkang has implemented the regarding guidelines for the Marriage Dispensation in accordance with The Republic of Indonesia’s Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 (2) The judges of Religious court in Sengkang when adjudicating the Marriage Dispensation case tend to grant the applicant of The Marrtiage Dispensation due to the illegal pregnancy in consideration which are based on the common good dan living law is the Bugis consept namely siri

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Polres Wajo Muhammad Jasardi; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kewenangan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Kewenangan Penyidik Kepolisian Rebuplik Indonesia dalam penyidikan Tindak Pidana Narkotika bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90 dan Pasal 92. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewenangan Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika, dipengaruhi dua Faktor. Pertama, Faktor Internal, yaitu Substansi undang-undang yang memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Kedua, Faktor Eksternal, yaitu Dukungan dari panasehat hukum tersangka, Faktor budaya dan Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika. This study aims, first, to find out and analyze the authority of police investigators in realizing the prevention and handling of narcotics crime at the Wajo Police. Second, to find out and analyze what factors influence the authority of police investigators on narcotics crimes at the Wajo Police. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that, first, the authority of the Indonesian National Police Investigators in the investigation of Narcotics Crime has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Article 81, Article 84, Article 87, Article 90 and Article 92. - factors that affect the Authority of Police Investigators Against Narcotics Crime, are influenced by two factors. First, internal factors, namely the substance of adequate laws, instructions from superiors, factors for investigating officers, factors of facilities and infrastructure or facilities. Second, external factors, namely support from the suspect's legal advisor, cultural factors and society does not know the characteristics of narcotics

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak Anggun Dinianti; Baharuddin Badaru; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan; dan putusan hakim terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melalukan kejahatan ada 2 bentuk yang dapat diterapkan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan dan pemenuhan kewajiban adat. pidana penjara bagi anak adalah altenatif terakhir yang lebih mengedepankan sifat ultimum remedium daripada primum remedium. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis, dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. This study aims to examine and analyze criminal liability against children who commit crimes; and judges' decisions against children who commit crimes from a child protection perspective. Research conducted by the author is empirical juridical research. The results showed that there are 2 forms of criminal responsibility against children who commit crimes, namely the main crime and additional crimes. Where the main punishment consists of warning crimes, conditional offenses, job training, training in institutions, and imprisonment. Meanwhile, additional penalties consist of confiscation of profits and fulfillment of customary obligations. imprisonment for children is the last alternative which prioritizes the nature of ultimum remedium rather than primum remedium. In deciding a case, a judge must consider matters such as statements of witnesses and defendants, indictments, demands of the public prosecutor and so on. Judges' considerations are based on juridical, sociological, psychological, philosophical, and age considerations of the perpetrator even though they are not necessarily included in the decision.

Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Muhammad Richwan Hamid; Ahyuni Yunus; Muhhamad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian betujuan untuk mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A). Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupayah semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi kurang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan, selain itu ketersedian prosedur yang memadai bagi proses perdamaian bagi para yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah. The research aims to examine the Effectiveness of the Implementation of the Mediation Process in Inheritance Disputes according to Perma No.1 of 2008 (Study at the Class 1A Makassar Religious Court). This type of research is field research. The results of this study indicate that the role of the mediator in the mediation efforts at the Class 1A Makassar Religious Court has attempted to optimize the mediation process by making every effort to achieve a peace agreement between the parties. Mediation is not carried out in accordance with the procedures in the Supreme Court Regulation No.1 of 2008 concerning mediation in court. What hinders the mediation process is the weak participation of the parties in the peace process offered, in addition to the availability of adequate procedures for the peace process for those who litigate. Meanwhile, the effectiveness of the success rate of mediation in court is still very low.

Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa Andi Mulawarman; Hambali Thalib; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam dalam sistem peradilan pidana anak wajib untuk di upayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar pidana dengan menggunakan keadilan restorative. Tujuannya adalah untuk menghindarkan stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi di setiap tahap pemeriksaan peradilan. Salah satunya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk dapat di upayakan diversi begi anak yang sedang berkonflik dengan hukum sebelum masuk ke persidanga. Namun berdasarkan data di Pengadilan Negeri Marisa, terdapat 12 perkara anak yang berkonflik dengan hukum, 6 diantaranya dilakukan upaya diversi sedangkan 6 perkara anak lainnya masuk ke proses persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Pertimbangan hakim dalam penerapan diversi yaitu, dari hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS. Children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system are obliged to seek diversion. Diversion is the transfer of settlement of juvenile cases from the judicial process to non-criminal proceedings using restorative justice. The goal is to avoid negative stigma and pay attention to the best interests of the child. Every child in conflict with the law has the right to undertake diversion attempts at every stage of judicial examination. One of them is in the examination stage in court. The court is the last institution to seek diversion for children who are in conflict with the law before entering trial. However, based on data in the Marisa District Court, there were 12 cases of children in conflict with the law, 6 of which were attempted to be diversified while 6 other cases of children entered the trial process. This research was conducted at the Marisa District Court, Pohuwato Regency. Judges' considerations in the application of diversion are based on the results of the BAPAS Community Advisory report.

Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Achmad Ghifari Azis; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan KUHPerdata. Jenis penelitian ini tergolong tipe penelitian hukum normatif (doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut ketentuan Hukum Islam yaitu pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Oleh karena itu anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/ibunya. Persamaan kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdata, yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. The research objective is to analyze how the similarities and differences in the position of the inheritance rights of children outside of marriage are based on the provisions of Islamic law and based on the Civil Code. This type of research is classified as normative (doctrinal) law research. The results showed that the position of outside marriage children according to the provisions of Islamic law, namely article 186, which states that children born outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family. Therefore, children who do not have a passion for their father cannot inherit each other. Meanwhile, according to the Civil Code, inheritance only applies to children outside of wedlock who are recognized by the father and / mother. The similarity in the inheritance of children outside of wedlock in Islamic Law and the Civil Code, namely that both are born outside of marriage, who do not have a lineage to their father while the difference is in Islamic law, children outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family, while according to the Civil Code, inheritance only applies to out of wedlock children who are recognized by the father and / or mother.

Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat Hasmia Wahyunisa; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan mengetahui Efektivitas Wakaf uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perundang-undangan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak saja dan peruntukannya pun hanya sebagai tempat ibadah (masjid), sekolah/pesantren ataupun lahan kuburan, padahal potensi wakaf uang sangat besar. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum); penegak hukum (struktur hukum); sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. This research aims to look at the effectiveness of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Laws on Encouraging the Economic Empowerment of the Ummah and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the implementation of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the law in its implementation is not appropriate according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This is considered by the public's understanding that waqf is only limited to immovable objects and its allotment is only as a place of worship (mosque), school / pesantren or grave land, even though the potential for cash waqf is very large. The implementation of Law Number 41 Year 2004 instructs several factors, including: the legal factor itself (legal substance); law enforcement (legal structure); facilities and infrastructure or facilities that support law enforcement; public legal awareness and legal culture

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Abd. Kadir; Kamri Ahmad; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Polewali Mandar. Diversi sebagai salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata ditemukan fakta bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Resort Polewali Mandar belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana yang tersedia, dan faktor kemampuan SDM yang dimiliki oleh Polri khususnya penyidik anak. This study aims to identify and analyze about the implementation of the diversion of children in conflict with the law territory of juridiction Polres Polewali Mandar and for aware factor that effect the applicationof the diversion of children in conflict with the law in the criminal justice system on Polres Polewali Mandar.Diversion one of the things regulated juvenile settlement of the criminal justice processto the outside of the criminal justice process and of the research result have found that investigation phase has not been effectively implemented police in an effort to minimize the use of inprisonment for children in conflict with the law. Factors that effect the application of diversion in dealing in conflict with the law is a legal substance factor, factor structure of law, factor available facilities, and human resource capacity factor police investigators especially children.

Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Nova Aulia Pagar Alam; La Ode Husen; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dan fakto-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Pangkep, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan kurang efektif. Dalam praktiknya penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Namun kenyataanya jika melihat persentase rasio penilaian tanggapan oleh responden sebesar 48% menilai kurang efektif. This study aims to analyze the effectiveness of the preparation of the indictment by the public prosecutor and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pangkep District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the author's research show that: The preparation of indictments by the public prosecutor at the Pangkep District Prosecutor's Office is based on Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office and the Circular of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004 / JA / 11/1993 Concerning Making Letters The indictment is less effective. In practice, the preparation of the indictment is in accordance with the provisions of the applicable laws. But in fact, if you look at the percentage of the response rate ratio by the respondents, it is 48%, it is considered less effective

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA