cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Estiyan Dwipriyoko
Contact Email
estiyand@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sospolunla@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal SOSPOL
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 16933109     EISSN : 26851172     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung Terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel telaah (review article) dimuat atas undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017" : 11 Documents clear
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN BERBASIS E- GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG Restu Hapsari; Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Bandung. Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel yaitu variabel implementasi kebijakan yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di DPMPTSP Kota Bandung. Di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah “Sebarapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan IMB berbasis E- government di DPMPTSP Kota Bandung”. Untuk menganalisa masalah penelitian ini, teori yang digunakan peneliti sebagai alat analisis adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Nugroho, 2015;226) yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun teori kualitas pelayanan yang digunakan penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Parasuraman (Hardiansyah, 2011;46) yang terdiri dari dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti langsung. Berdasarkan pendekatan teori – teori tersebut peneliti mengajukan hipotesis “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di DPMPTSP Kota Bandung ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dengan teknik penelitian: angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah koefisien korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menunjukan adanya hubungan yang positif antara implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di Kota Bandung. Dengan demikian, hipotesis telah teruji secara empirik.
GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DESA MEKARWANGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Yanto Riswanto; Arnia Fajarwati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini adalah belum optimalnya gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa dalam pemeliharaan Infrastruktur Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa dalam pemeliharaan infrastruktur desa, dan faktor pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan demokratis kepala desa dalam pemeliharaan infrastruktur desa, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa Mekarwangi dalam pemeliharaan infrastruktur. Untuk menganalisis masalah yang diteliti, peneliti mengajukan teori gaya kepemimpinan demokratis dari Kadarisman berdasarkan “dimensi gaya kepemimpinan demokratis” yaitu partisipasi sosial, tanggung jawab sosial, dorongan sosial, dan pengawasan sosial. Adapun proposisi yang diajukan adalah Gaya kepemimpinan demokratis kepala desa merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi masyarakat untuk mencapai optimalisasi infrastruktur Desa Mekarwangi, dan faktor penghambat dan pendukung Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Mekarwangi dalam pemeliharaan infrastruktur desa sebagai dukungan untuk mewujudkan optimalisasi infrastruktur Desa Mekarwangi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa Mekarwangi dalam pemeliharaan infrastruktur desa merupakan perwujudan kepala desa dalam mencapai kenyamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data : Observasi, wawancara, dokumentasi dan proses analisis data melalui pengumpulan data, penarikan kesimpulan, reduksi data, dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan demokratis yang dilakukan kepala desa dalam pemeliharaan infrastruktur desa belum optimal yang ditandai dengan kepala desa kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tentang pemeliharaan infrastruktur desa, adanya infrastruktur desa dalam kondisi tidak terpelihara, belum adanya peraturan desa dan program rutin tentang pemeliharaan infrastruktur desa, dan kurangnya kesadaran masyarakat desa akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur desa untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat teruji secara empiris.
KOORDINASI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PUNCAK DAMAR DI KAWASAN WADUK JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG (STUDI DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMEDANG) Fanni Fatmawati; Budi Kurniadi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya Koordinasi pengembangan objek wisata Puncak Damar di Kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana Koordinasi oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam pengembangan objek wisata Puncak Damar di kawasanWaduk Jatigede. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini peneliti menguji hipotesis berdasarkan faktor – faktor Koordinasi mengacu pada pendapat Hasibuan (2006:88) yang meliputi (1) KesatuanTindakan (2) Komunikasi (3) PembagianKerja (4) Disiplin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Puncak Damar Di Kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang belum optimal dengan indikasi – indikasi Belum optimalnya Kesatuan tindakan dalam pengembangan objek wisata Puncak Damar di kawasan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang, Perencanaan pengembangan objek wisata dengan sikap proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi kendala–kendala pengembangan objek wisata belum berjalan dengan baik, Belum terjalinnya Komunikasi yang baik antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang dengan instansi-instansi yang bekerjasama dalam Koordinasipengembangan Objek Wisata Puncak Damar danjugaPembagian kerja yang sudah di tetapkan belum berjalan secara optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WARGA BINAAN (STUDI TENTANG OPTIMALISASI PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN KELAS IIA KOTA BANDUNG) Sylva Lucia Woersoek; Dian Susanti
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995) Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan, serta merupakan pencapaian dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Lembaga Pemasyarakatan masuk kedalam kategori wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus. Meskipun bersifat khusus, kualitas pelayanan publik yang diberikan belum maksimal.
PENGARUH KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN (STUDI DI KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG) Rully Feroza; Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kateogori kemiskinan terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaanya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.Hampir seluruh Wilayah yang ada di Indonesia mengalami hal yang serupa, maka dari itu menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Bantuan Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan, hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional, dan di tindaklanjuti melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan. Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUKAASIH KECAMATAN BOJONGLOA KALER KOTA BANDUNG Yusi Sulastri; Diani Indah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak efektifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan oleh Lurah terhadap Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Untuk menganalisis masalah yang diteliti, peneliti mengajukan teori Kepemimpinan dari Inu Kencana Syafi’ie (2013 : 41-46) berdasarkan teknik-teknik kepemimpinan yaitu Teknik Persuasif, Teknik Komunikatif, Teknik Fasilitas, Teknik Motivasi dan Teknik Keteladanan. Sedangkan teori efektivitas digunakan dari Duncan dalam Steers ( 1985:53) berdasarkan tiga dimensi, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Berdasarkan teori-teori dalam kerangka penelitian, dapat merumuskan hipotesis Besarnya Pengaruh Kepemimpinan oleh Lurah terhadap Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung ditentukan oleh dimensi persuasif, komunikatif, fasilitas, motivasi, keteladanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Explanatory Research. Sumber dan teknik pengumpulan data adalah sumber data primer dan data skunder sedangkan pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi angket, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan terdapat pengaruh yang kuat dan searah antara variabel Kepemimpinan dengan Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis teruji secara empirik.
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENATAAN PASAR TRADISIONAL KOSAMBI KOTA BANDUNG Gigih Minto; Ero Suhara
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penataan pasar tradisional Kosambi Kota Bandung. Berdasarkan fenomena ini , peneliti menduga bahwa masalah ini dipengaruhi oleh variabel Pengawasan. Berdasarkan masalah tersebut. Rumusan masalah yang diajukan adalah : " Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penataan Pasar Tradisional Kosambi Kota Bandung ". Analisa masalah penelitian menggunakan pendekatan teori Pengawasan oleh Hasibuan (2007:245), berdasarkan dimensi Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung dan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian. Adapun variabel Efektivitas pendekatan teoritis yang digunakan berdasarkan cara-cara pengawasan yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan kekecualian. Adapun untuk variabel efektivitas digunakan pendekatan teori dari Steers (1985:4-7) yakni dimensi Paham mengenai optimalisasi tujuan, Perspektif sistematika dan Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi Berdasarkan teori-teori tersebut, hipotesis hipotesis yang diajukan adalah : " Besarnya Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penataan Pasar Tradisional Kosambi Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung dan Pengawasan Berdasarkan Kekecualian” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai eksplanatif (survay explanatory ) sedangkan sumber pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan meliputi :, observasi , wawancara dan angket. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara Pengawasan Terhadap Efektivitas Penataan Pasar Tradisional Kosambi Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini teruji secara empiris .
FUNGSI SAT INTELKAM DALAM UPAYA DETEKSI DINI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR UMAT BERAGAMA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan lingkungan strategis global, regional berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.kondisi kamtibmas yang dinamis di dalam masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya. Pada hakekatnya kamtibmas merupakan suatu kebutuhan hakiki setiap orang atau masyarakat yang mendambakan suasana aman dan tertib dalam tata kehidupan.
IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PHH SATUAN BRIMOB POLDA JABAR Dedi Rahmat
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diaktualisasikan melalui beberapa bidang tugas seperti kegiatan pre-emtif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang semuanya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polri.
SINERGITAS POLRES DENGAN DINAS KOMINFO DALAM PENINGKATAN KEPEDULIAN KAMTIBMAS Bonaparte Priyatna
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban yang kondusif merupakan dambaan seluruh masyarakat, karena terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akan membuat rasa tidak aman dan nyaman serta merugikan masyarakat. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok Polri sebagaimana tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 13 yang menyebutkan bahwa Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Polri harus mampu bekerjasama dengan semua golongan yang ada seuai dengan program Grand Strategi Polri Tahap II : PARTNERSHIP BUILDING (2011 - 2015), di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri, sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya. Polri juga harus mampu mempertahankan keamanan dan keteraturan sosial akibat dari globalisasi budaya berkait dengan kemajuan teknologi yang mampu merubah perilaku masyarakat pada aspek sosial budaya.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021 Vol 25 No 1 (2020): Vol. 25, No. 1, Juni 2020 Vol 24 No 2 (2019): Vol. 24, No. 2, Desember 2019 Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019 Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018 Vol 23 No 1 (2018): Vol. 23, No. 1, Juni 2018 Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017 Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017 Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016 Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016 Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015 More Issue