Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 003 (2019): Notary"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Dampak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dibuat oleh Notaris L ]]>
<![CDATA[M Adi Saputra]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.434 KB)
<![CDATA[Saat ini peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham, saham adalah Legal Standing dari seseorang untuk dapat ikut dalam Suatu Rapat Umum suatu Perseroan Terbatas. Salah satu RUPS adalah RUPS LB yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Hasil dari RUPS baik Itu RUPST maupun RUPSLB biasanya dibuatkan dalam bentuk Akta Autentik, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik., dikarenakan hal tersebut, maka akan dibahas mengenai Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris L pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadialn terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham, Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yurisdis normatif dengan melakukan dekriptif analitis. Simpulan dari hal tersebut diatas Akta Pernyataan Keputusan Rapat pada rapat umum pemegang saham harus memenuhi ketentuan UUPT yang dimana salah satunya adalah harus memenuhi kewenangan bertindak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,yaitu harus namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. dan Para Ahli Waris Saham hanya mendapat pembagian deviden secara bersama-sama senilai saham yang ditinggalkan oleh si Pewaris,selain itu Para Ahli Waris Saham harus bersama-sama menunjuk satu nama Ahli Waris untuk dicatatkan di dalam Daftar Pemegang Saham.Kata kunci : RUPS, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Putusan Pengadilan, Para ahli Waris.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Jabatan Notaris Bersertifikasi Syariah ]]>
<![CDATA[Alifia Annisa]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.331 KB)
<![CDATA[Universitas IndonesiaBEBERAPA ASPEK HUKUM BERKAITAN DENGAN SERTIFIKASI SYARIAH TERHADAP NOTARISAlifia Annisaa, Aad Rusyad NurdinAbstrakNotaris berwenang untuk membuat akta akad pembiayaan di perbankan syariah. Sehingga Notaris harus memahami hukum dan akad-akad pembiayaan syariah yang akan dihadapinya. Oleh karena disebutkan bahwa notaris harus memperhatikan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya dalam pembuatan akta, maka jika seorang notaris hendak membuat akta akad pembiayaan syariah, haruslah ia menguasai seluk beluk akad pembiayaan syariah. Jika notaris sendiri tidak memahami tentang akad pembiayaan syariah, maka sudah pasti ia akan kebingungan saat menghadapi klien, karena ranah syariah merupakan ranah yang jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Hingga saat ini belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai notaris syariah. Notaris yang ingin membuat akta akad pembiayaan syariah hanya harus memiliki sertifikat pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah, yang dianggap sebagai sertifikasi notaris syariah. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dengan para ahli.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad pembiayaan harus memenuhi ketentuan UUJNP pasal 38 dan juga memperhatikan ketentuan KUHPer pasal 1320 mengenai perjanjian, tanpa mengindahkan ketentuan mengenai akad-akad pembiayaan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia dan akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris yang tidak bersertifikasi syariah adalah tetap bersifat autentik selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta ketentuan pembuatan akta dalam UUJN.Kata Kunci : Akad Pembiayaan, Sertifikasi Syariah]]>
<![CDATA[Implikasi Dari Pemalsuan Tanda Tangan Salah Satu Pihak Dalam Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT ]]>
<![CDATA[Jovita .]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.479 KB)
<![CDATA[PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya. Tesis ini membahas tentang bagaimana akibat hukum terhadap Akta Jual Beli dan akibat hukum serta tanggung jawab PPAT yang terbukti bersalah dalam membuat Akta Jual Beli dimana tanda tangan salah satu pihaknya terbukti tidak sah. Seorang PPAT di Pekanbaru melakukan pelanggaran dengan menyuruh salah satu pihak bernama Nurbaini untuk menandatangani kertas HVS kosong, lalu tanda tangan tersebut dipalsukan di atas blanko akta yang disalahgunakan menjadi Akta Jual Beli tanpa sepengetahuannya, seolah-olah Nurbaini menyetujui isi akta tersebut, padahal Nurbaini tidak pernah menghendaki adanya perbuatan jual beli atas tanah miliknya, sehingga Nurbaini mengalami kerugian karena beralihnya kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah miliknya kepada pihak lain bernama Mardiana. Dalam kasus ini, PPAT ditetapkan sebagai terdakwa karena hasil laboratorium forensik menyatakan bahwa tanda tangan Nurbaini dalam Akta Jual Beli itu tidak identik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dianalisa dengan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah PPAT terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran dalam pembuatan Akta Jual Beli. Sehingga yang bersangkutan diancam pidana dalam Pasal 264 KUHP, dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 18 bulan. Dengan demikian, kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci: Akta Jual Beli, Pelanggaran, PPAT]]>
<![CDATA[Perjanjian Hutang Piutang yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor : 6/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VI/2018) ]]>
<![CDATA[Florensia Pratiwi]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.877 KB)
<![CDATA[Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754. Utang piutang diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian dibarengi dengan penyerahan benda sebagai jaminan. Faktanya di dalam masyarakat masih banyak di temukan masalah utang piutang bentuknya hanya lisan dan jaminan tidak sesuai dengan nilai jual yang diperjanjikan antara pihak kreditur dan debitur atau bukan milik debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Menurut sifatnya, penelitian yang akan dilakukan memiliki tipe penelitian deskriptif analisis dengsn jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian hutang piutang dapat menggunakan objek jaminan milik orang lain/ pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut menyetujui digunakannya objek tersebut menjadi jaminan hutang piutang. Penandatanganan akta notaris (partij acte) oleh para penghadap secara bersama-sama dan dihadapan notaris merupakan syarat mutlak yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN, dimana jika tidak dipenuhi maka akta notaris akan kehilangan otentisitasnya (akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan), kecuali ada halangan untuk membubuhkan tanda tangan dengan tetap memperhatikan pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN (surrogat).Terhadap pembuatan aktanya notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata maupun pidana.Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Hutang Piutang, Jaminan.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Kepaksian Buay Pernong ]]>
<![CDATA[Aregina Nareswari F.P.]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.215 KB)
<![CDATA[Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kepaksian Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal keluarga tidak menginginkan seluruh harta diberikan kepada ahli waris yang sah secara adat dan ingin memberikan harta mereka kepada orang lain, seperti anak perempuan mereka yang bukan ahli waris langsung, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan notaris menggunakan akta hibah wasiat. Tulisan ini membahas mengenai sistem pembagian warisan dan peran notaris dalam masyarakat adat Saibatin di di Kepaksian Buay Pernong. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan selanjutnya dianalisis untuk mengungkap pengaruhnya terhadap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian.Kata kunci : Peran Notaris; Waris Adat; Adat Saibatin; Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong]]>
<![CDATA[Status Tanah Yang Dibeli Atas Nama Direksi Untuk Kegiatan Usaha Perseroan Yang Merupakan Objek Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 2705 K/PDT/2016) ]]>
<![CDATA[Exori Claudia Isura Purba]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.622 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai perbuatan hukum pembelian beberapa bidang tanah Hak Milik atas nama direktur utama perusahaan pengembang yang digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha perusahaan tanpa perjanjian. Pemisahan harta kekayaan dalam suatu perseroan dengan pemiliknya seharusnya menjadi salah satu prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam mendirikan dan menjalankan suatu perseroan. Hal ini disebabkan perseroan merupakan subyek hukum tersendiri yaitu suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai status kepemilikan tanah yang dibeli oleh direktur utama yang terikat dalam perkawinan namun digunakan dan dikuasai untuk kepentingan perseroan dan mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap tanah yang dibeli direktur utama tersebut dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari direktur utama dan istrinya walaupun objek sengketa tersebut dikuasai dan digunakan untuk kepentingan perseroan. Akibat putusnya perkawinan direktur utama dan istrinya menyebabkan tanah tersebut menjadi objek pembagian harta bersama. Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah bahwa aset yang dibeli perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar dibeli langsung atas nama perseroan sehingga kepemilikannya menjadi sempurna serta menghindari upaya berupa perjanjian pinjam nama.Kata kunci: perseroan terbatas, harta bersama, kepemilikan tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Yang Mengalami Pembaharuan Hak (Studi Kasus Pada PT Bank Abc Berkedudukan Di Jakarta) ]]>
<![CDATA[Irvan M Mokoginta]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.487 KB)
<![CDATA[Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah, memiliki satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan yaitu hapusnya Hak Atas Tanah. Hapusnya Hak Atas Tanah dapat terjadi melalui habisnya jangka waktu ataupun pelepasan hak berdasarkan Pembaharuan Hak Atas Tanah. Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang harus ditempuh bagi Hak Atas Tanah yang telah berakhir haknya atau jangka waktu perpanjangannya telah berakhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitik, dengan data penelitian berupa data primer yang dikumpulkan dengan alat wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen, data-data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan data-data yang diperoleh ditarik simpulan yaitu bahwa Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang bersifat imperatif, sehingga keberadaan Hak Tanggungan tidak dapat mengenyampingkannya; dan Pembaharuan Hak Atas Tanah mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan yang melekat pada tanah tersebut namun tidak serta merta menghapus utang-piutang yang dijamin oleh Hak Tanggungan, akan tetapi menyebabkan menurunnya kedudukan Kreditur dari preferen menjadi konkuren, guna menjaga kedudukan preferen kreditur dapat dilakukan mitigasi oleh para pihak serta Notaris dan PPAT, melalui pengikatan jaminan sebelum dilakukannya permohonan Pembaharuan Hak Atas Tanah dan penggunaan jaminan umum terlebih dahulu sebagai underlying hapusnya Hak Tanggungan.Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Pembaharuan Hak Atas Tanah, Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Tentang Pendirian Yayasan Sebagai Sarana Untuk Memperoleh Dana Hibah/Bantuan (Studi Kasus Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg) ]]>
<![CDATA[Rexa Caesar Anugrah]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.579 KB)
<![CDATA[Pembuatan akta pendirian suatu yayasan haruslah dibuat sesuai dengan waktu pada saat seorang pihak menghadap kepada seorang notaris, dan data-data serta dokumen yang diserahkan harus merupakan data-data dan dokumen yang asli adanya. Permasalahan dalam tesis ini yaitu pertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta pendirian yayasan yang dimundurkan waktu pembuatannya dan akibat hukum dari akta pendirian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normative dengan tipe penilitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data primer yaitu berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan notaris, yayasan dan tindak pidana korupsi, serta data sekunder melalui studi dokumen dan kemudian dianalisa melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu seorang notaris bisa bertanggungjawab dari segi administratif apabila sudah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan bisa juga dari segi pidana apabila terbukti bersalah, serta akibat hukum dari suatu akta pendirian yayasan yang dimundurkan tanggal pembuatannya menjadi batal demi hukum karena terdapat cacat formil dan cacat materiil.Kata Kunci: Notaris, Yayasan, Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Tindak Lanjut Notaris Tehadap Kebatalan Akta YangDibuatnya Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751/K/Pdt/2018) ]]>
<![CDATA[Olivia Natasha]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.365 KB)
<![CDATA[Penulisan ini membahas mengenai studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 terkait batalnya akta perjanjian kerjasama akibat adanya larangan bagi pemegang IUP untuk bekerjasama dengan afiliasi. Perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki sifat yang mengikat dan sempurna. Sekalipun sifat tersebut melekat, namun apabila pembuatan akta tersebut tidak sejalan dengan undang-undang sekalipun yang baru terbit maka akta batal demi hukum. Akta yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak berlaku dan keadaannya kembali menjadi sedia kala saat seperti perjanjian tidak pernah lahir. Padahal selama pelaksanaan perjanjian sudah timbul hak dan kewajiban yang ditunaikan dan diterima. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah terkait akibat hukum terhadap akta perjanjian yang sudah dibuat dimana didalamnya terdapat larangan bagi pemegang IUP untuk bekerjasama dengan afiliasi serta terkait sikap notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder namun dilengkapi pula dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang berkompeten di bidang kenotariatan. Hasil penelitian ini adalah akta perjanjian sudah dibuat sejak sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang melarang adalah sah dan berlaku, namun sejak ada peraturan yang melarangnya maka dalam kasus ini isi perjanjian harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan ketentuan peralihannya. Sehingga akta batal demi hukum karena isi akta tidak disesuaikan. Selanjutnya sikap notaris dalam hal ini berbeda-beda, namun tetap diperlukan peran notaris untuk mencatatkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, pihak ketiga, maupun notaris. Walaupun demikian sebaiknya dibuat peraturan sehingga terdapat kepastian hukum bagi notaris untuk mensikapi kasus-kasus seperti ini.Kata kunci: Perjanjian, Akta Autentik, Batal demi hukum.]]>
<![CDATA[Penolakan Akta Pernyataan Dan Akta Kesepakatan Para Ahli Waris (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Lidya Junita Hermawan]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.442 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas tentang kasus penolakan pengangkatan pelaksana wasiat yang menyebabkan wasiat menjadi terhambat pelaksanaannya. Permasalahannya adalah terdapat dua dokumen yang disiapkan agar langsung ditandatangani oleh para ahli waris. Kedua dokumen tersebut tidak dibacakan serta dijelaskan terlebih dahulu kepada para ahli waris, sehingga hanya 9 dari 15 ahli waris yang menandatanganinya. Kedua dokumen tersebut yakni Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama berisi mengenai pengangkatan pelaksana wasiat baru. Penulis mempertanyakan bagaimana kedudukan kedua dokumen tersebut serta tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Kedudukan kedua akta yang ditolak para ahli waris merupakan akta partij atau akta pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan karena tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi. Tanggung jawab notaris terhadap kedua akta yang tidak dibacakan, tidak diberikan atau diperlihatkan isinya, berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yakni notaris dapat diberi sanksi yang ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila isi akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pembagian warisan.Kata kunci: Pelaksana Wasiat, Kedudukan Akta, Tanggung Jawab Notaris]]>
