cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mkn.fhui@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkn.fhui@ui.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan FHUI Depok
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Indonesian Notary
Published by Universitas Indonesia
ISSN : -     EISSN : 26847310     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 473 Documents
 1   2   3   4   5 
Akibat Hukum Cessie atas Kredit yang dialihkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa krisis yang Merupakan Bagian dari Kredit Sindikasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.JKT.UTR) Nabila Satira Harahap
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan suatu badan khusus yang dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk pada masa itu. Agar dapat melaksanakan tugasnya, pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk salah satunya dapat melakukan pengalihan piutang. Pengalihan piutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yakni cessie. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi yang beranggotakan bank-bank lain dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Analisis didasarkan pada norma serta peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan cessie, wewenang BPPN dan ciri-ciri kredit sindikasi. Hasil analisa adalah wewenang BPPN untuk melakukan cessie hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki oleh Bank Dalam Penyehatan. Bank Dalam Penyehatan adalah bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan. Untuk piutang anggota sindikasi yang bukan Bank Dalam Penyehatan BPPN tidak berwenang untuk mengalihkannya melainkan hanya berwenang untuk mewakili para anggota sindikasi melakukan penagihan piutang kepada Debitur bersangkutan. Maka dari itu disarankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian setiap akan melakukan pengalihan piutang karena harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan pengalihan tidak dapat dilakukan lebih dari bagian yang dimiliki agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.Kata kunci: kredit sindikasi, badan penyehatan perbankan nasional, cessie
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2337K/PDT/2017 MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KASUS WANPRESTASI PEMERINTAH DKI JAKARTA Annov Hari Prabowo
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.904 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan ketergantungannya terhadapa pemakaian tanah. tanah digunakan untuk tempat tinggal, tempat berusaha, ataupun tempat untuk menjalankan kegiatan pemetinrahan demi berjalannya suatu rencana pembangunan Negara. Dalam hubungannya dimasyarakat, manusia sering sekali membuat perikatan yang dituangkan didalam suatu perjanjian, yang mana perjanjian itu dapat dilakukan dengan orang lain, badan hukum, maupun lembaga pemerintah dan negara. Tanah merupakan objek yang tidak jarang pula untuk dijadikan suatu yang diperjanjikan. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan tidak sebagaimana yang diharapakan akan tercapai. Adanya kelalaian atau kealpaan dari salah satu pihak membuat adanya sengketa yang timbul. Kepada pihak yang dirugikan, pada umumnya akan melakukan upaya hukum demi menuntut hak yang seharunya ia dapatkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337K/PDT/2017 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Wanprestasi Pemerintah DKI Jakarta. Adapun yang berperkara adalah Ny. Hre Soekaesih selaku Penggugat dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Dki cq Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat selaku Tergugat I dan Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Dki Jakarta selaku Tergugat II. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 1977, telah disepakati adanya tukar menukar tanah milik penggugat dengan hak pengelolaan sekolah dasar milik tergugat. Namun, pada pelaksanaannya, pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selama 38 tahun. Kata kunci       : Perjanjian, Wanprestasi, Putusan
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 291/Pdt/2020/PT.Bdg) Mauli Samaria Manurung
Indonesian Notary Vol 4, No 3 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020) Anandiaz Raditya Priandhana; Surastini Fitriasih; Winanto Wiryomartani
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.404 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa, serta seakan-akan memberikan kedudukan yang lebih istimewa kepada seorang Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan pembatasannya dalam Pasal 66 UUJN berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, melalui studi dokumen dengan deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait kewenangan MKN dan pembatasannya dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, MKN berwenang untuk memberikan persetujuan dan penolakan terhadap pemanggilan Notaris dengan memperhatikan mendesak atau tidaknya pemanggilan tersebut. Pembatasan atas kewenangan ini terletak pada Pasal 66 ayat (3) dan (4) terkait maksimal jangka waktu pemberian persetujuan pemanggilan.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris
Perlindungan Terhadap Pemenang Lelang Yang Risalah Lelangnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2018/Pt.Bdg Tanggal 23 Juli 2018) Clara Egia Pratami
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.495 KB)

Abstract

Lelang telah dikenal di Indonesia sebagai salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan suatu piutang. Pengalihan kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan suatu piutang dilakukan melalui cara lelang eksekusi. Pada pelaksanaannya, tidak jarang penyelenggaraan lelang eksekusi mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang berujung pada pembatalan risalah lelang oleh putusan pengadilan. Tesis ini akan membahas salah satu kasus yang berkaitan dengan pembatalan risalah lelang terhadap penyelenggaraan lelang eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, yang menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas I atas pembatalan risalah lelang yang dibuatnya dan menganalisis mengenai perlindungan yang didapat pemenang lelang dalam kasus tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ialah bahwa Pejabat Lelang Kelas I tidak dapat memberikan tanggung jawab karena hal penyebab dibatalkannya risalah lelang adalah diluar tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas I. Sedangkan Pemenang Lelang tidak mendapatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan objek lelang. Kata Kunci: lelang, lelang eksekusi, pembatalan risalah lelang, tanggung jawab Pejabat Lelang, perlindungan Pemenang Lelang
Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018) Naflah Naafilah
Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.865 KB)

Abstract

Perjanjian antar pemegang saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh pemegang saham atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan Perseroan. Salah satunya adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham pada Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum seperti ini dianggap wajar dilakukan didalam dunia bisnis, namun apakah perjanjian seperti ini tidak dilarang di dalam peraturan yang ada, serta pada kenyataannya pelaksanaan prestasi dari perjanjian ini tidaklah selalu berjalan mulus dikarenakan adanya pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini terhadap para pihak. Untuk menjawab permasalahan ini dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian seperti ini tidak dilarang, namun dengan syarat bahwa untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui rapat umum pemegang saham, serta direksi dan/atau dewan komisaris haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau aturan dari Perseroan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian karena mengikat para pihak di dalamnya, bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian dapatlah dimintakan ganti rugi atas kesalahanya.Kata Kunci: Perjanjian Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris
The Notary's Responsibility for The Copy of The Deed He Made Without Evidence of Land Ownership (Case Study of The Decision of The Notary Regional Inspectorate of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017) Ranty Dwiroyani
Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.922 KB)

Abstract

A copy of the deed is a word for word copy of all deeds that are the same as the original deed or minuta deed. If there is a legal defect in the minuta deed, so is the copy of the deed. The main problem in this journal is about the validity of the copy of the deed made by the notary without any evidence of land ownership, and the notary's responsibility for the consequences of his actions. The problem occurs because in the case of decision number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, evidence of land ownership in the form of an Occupatie Vergunning Letter which is the object of the deed does not exist, but the deed is still made. This research is a normative juridical research and the type of data used comes from secondary data, consisting of primary legal material and secondary legal material. Thetypology of this research is from an angle of nature including explanatory research, and data collection techniques in this study is a document study. As well as the data analysis method used is qualitative analytical. The results of this journal are deeds made without evidence of land ownership will have legal consequences, namely the deed null and void. And for these actions, the notary may be liable to civil sanctions if the party suffering from the loss demands reimbursement of costs, compensation and interest. In addition, the notary may also be subject to administrative sanctions according to the notary office and notary codes.Keywords: Copy of Deed, Evidence of Land Ownership, Occupatie Vergunning Letter.
Kondisi Yang Memungkinkan Terjadinya Pemalsuan Akta Oleh Pegawai Kantor Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/Pn.Plg) Rini Irmanti; Daly Erni; Chairunnisa Said Selenggang
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.254 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris, seorang pegawai kantor notaris berinisial RV membuat dan menandatangani akta serta menggunakan cap notaris untuk salinan akta tanpa sepengetahuan notaris SH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris RV. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta pegawai kantor notaris yang disandingkan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab. Hasil analisa adalah bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris adalah faktor internal dan eksternal seorang pegawai kantor notaris, kelalaian dan ketidaktelitian notaris dalam hal administrasi dan pengawasan. Kata kunci: tanggung jawab notaris, pemalsuan akta, pegawai kantor notaris. 
Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah Rubby Ellryz
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.691 KB)

Abstract

Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa semua penghasilan yang diterima seseorang pada hakikatnya merupakan objek pajak. Hibah dari keluarga yang sederajat dan tidak ada kaitannya dengan usaha menjadi bukan objek pajak karena dianggap harta tersebut sudah dikenakan pajak pada saat harta tersebut dimiliki oleh pemberi hibah. Sehingga pengalihan suatu harta dengan cara hibah sering disalahgunakan sebagai tameng seorang wajib pajak untuk menghindar dari kewajibannya yaitu membayar pajak, yang perlu diperhatikan dalam hal terjadi kasus seperti ini peran seorang Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam hal ini adalah akta hibah, harus dapat mencegah para pihak yang hendak membuat akta menghindari kewajibannya dalam pembuatan akta tersebut, seperti pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak. Untuk dapat mencegah para pihak yang hendak menghindari pajak seorang Notaris/PPAT harus mengetahui ketentuan perpajakan mengenai harta hibah dan sanksi yang akan dikenakan untuk setiap pelanggaran.Kata Kunci : Tax Avoidance, Manipulasi Hibah, Peran Notaris/PPAT.
Penggelapan dalam Jabatan Notaris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 29/Pid.B/2020/Pn.Pwk) Aprilia Lusiana Wijaya
Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.479 KB)

Abstract

Tingginya persaingan antar Notaris pada saat ini menyebabkan Notaris menghalalkan segala cara, sehingga tidak sedikit ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satunya yaitu Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Dalam artikel yang memuat penelitian ini, Notaris yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran berupa tindakannya yang merangkap jabatan sebagai Direktur Perseroan Terbatas serta mencantumkan pekerjaannya sebagai Jasa Hukum Perseroan Terbatas tersebut dan melanggar kewajibannya sebagai Notaris untuk bertindak amanah dan tidak berpihak. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif analitis. Bentuk pelanggaran dan tanggung jawab Notaris CA adalah pelanggaran ketentuan mengenai kewajiban Notaris yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu Notaris tersebut telah tidak amanah dan berpihak kepada salah satu pihak. Selain itu, Notaris CA juga telah melanggar ketentuan mengenai larangan Notaris yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dan f yaitu larangan Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta dan/atau sebagai Advokat. Notaris CA dapat dikenakan sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawab perbuatannya tersebut. Kata kunci: kewajiban Notaris; larangan Notaris; pelanggaran Notaris; rangkap jabatan 

Page 3 of 48 | Total Record : 473

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary Vol 3, No 4 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal Vol 1, No 003 (2019): Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary More Issue