cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mkn.fhui@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkn.fhui@ui.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan FHUI Depok
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Indonesian Notary
Published by Universitas Indonesia
ISSN : -     EISSN : 26847310     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 473 Documents
 3   4   5   6   7 
Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris Atas Pencabutan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100K/TUN/2018) Giovanni Karila Ayu
Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.104 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai adanya Kasus Pencabutan Sertifikat Hak Milik Tergugat Intervensi dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100K/TUN/2018). Pada kasus tersebut, Tergugat Intervensi mempunyai Akta Pengoperan Hak sebagai bukti pengalihan tanah yang ia lakukan. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat di hadapan ES di Palembang. Notaris sebagai pejabat umum yaitu orang yang dengan syarat syarat tertentu memperoleh kewenangan dari negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara khususnya dalam bidang hukum perdata untuk membuat alat bukti otentik. Akta merupakan suatu tulisan ditandantangani dan dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta sendiri mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan dengan keotentikan akta tersebut. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca dan menganalisa berbagai  literatur seperti buku, makalah, jurnal, tesis, disertasi, dan artikel. Jurnal ini sendiri mempunyai 3 (tiga) bagian utama untuk mempermudah pembaca memahami jurnal ini. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan jurnal secara singkat. Kemudian bagian kedua, adalah pembahasan yang menguraikan pokok permasalahan dan memberikan beberapa tinjauan yuridis sebagai teori pendukung pembahasan tersebut. Bagian terakhir merupakan kesimpulan dan saran yang didapat penulis dalam pembahasan jurnal ini. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai Keabsahan Akta Pengoperan Hak yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana Keabsahan Akta dinilai dari Keontentikan akta tersebut dan apabila Akta Otentik sudah memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kata Kunci: Akta Otentik, Keabsahan Akta, Notaris
PEMBERIAN AKTA HIBAH WASIAT ATAS SELURUH SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. LNI Alya Hapsari Nuraini
Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.779 KB)

Abstract

Setiap orang bebas untuk memberikan hibah wasiat dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 966 KUHPerdata yang mengatur bahwa pemberian hibah wasiat atas benda milik orang lain adalah batal. Dalam tesis ini, pewaris dalam wasiatnya turut memberikan hibah wasiat saham milik orang lain kepada ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta Hibah Wasiat yang isinya mengatur mengenai pemberian seluruh saham PT. LNI batal dan tidak dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 966 KUHPerdata, melanggar kewenangan bertindak, dan tidak memenuhi syarat objektif suatu akta. Konsekuensi dari batalnya akta adalah akta dianggap tidak pernah ada sama sekali dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap kepemilikan saham pihak yang dirugikan. Tetapi dalam praktiknya, akta yang batal tetap dimintakan permohonan pembatalan Akta ke pengadilan. Hal ini karena ada hak kebendaan milik pemegang saham lainnya yang melekat pada saham yang turut dijadikan objek hibah wasiat, sehingga pemegang saham PT. LNI dapat melakukan permohonan pembatalan Akta Wasiat yang dibuat oleh Tuan DM ke Pengadilan di wilayah harta peninggalan terbuka.Kata kunci : Hibah Wasiat, Perseroan Terbatas, Saham.
Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya I Kadek Agus Satria Darma Putra
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.42 KB)

Abstract

Notaris adalah suatu profesi yang amat mulia yang dengan menggunakan jabatannya berwenang dalam membuat akta autentik. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh Notaris, sesuai dengan kewajiban seorang yang berprofesi Notaris dalam Pasal 16 pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kerahasiaan minuta akta tersebut juga wajib di jaga oleh para pekerja yang bekerja di kantor Notaris maupun yang telah tidak bekerja lagi di kantor Notaris. Fakta yang terjadi adalah kerahasiaan minuta akta tersebut masih banyak disalahgunakan dalam hal menjaga kerahasiaan oleh para mantan pekerja Notaris itu sendiri. Tidak adanya suatu pengaturan khusus yang mengatur untuk mantan pekerja Notaris dalam ikut menjaga kerahasiaan Minuta Akta membuat sebagian para mantan pekerja memberanikan diri untuk menyalahkan gunakan kerahasiaan Minuta Akta ini menjadi sebuah kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata terhadap pembuatan Minuta Akta yang kerahasiaan disalah gunakan oleh mantan pekerjanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai mantan pekerja Notaris yang menyalahgunakan kerahasiaan Minuta Akta yang menyebabkan Notaris dimintai pertanggungjawaban secara perdata akibat dari penyalahgunaan kerahasiaan Minuta Akta oleh mantan pekerjanya. Dalam permasalahan pada penelitian ini yang wajib dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian pihak ketiga tersebut adalah Notaris, karena sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan. Kata kunci: Tanggungjawab Notaris, Kerahasiaan Akta, Mantan Pekerja.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Merupakan Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/PDT.SUS-PAILIT/2019) Felton Hertato
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.318 KB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugas mengalami kesalahan sehingga membuat dirinya dituntut sehingga harus mengubah aktanya dan hampir mengakibatkan dirinya pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dari sudut pandang segi hukum dimana pembuatan akta pemberian hak tanggungan terhadap harta yang termasuk dalam boedel pailit, tanggung jawab notaris yang lalai dalam membuat akta tersebut serta akibat hukum terhadap notaris yang mengalami pailit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan untuk hal tersebut sudah cukup jelas, namun terdapat celah atau kelemahan dimana belum adanya aturan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan baik secara hormat ataupun tidak hormat. Hal ini mengakibatkan kemungkinan terjadi notaris mengalami ketidakpastian hukum terhadap notaris yang dituntut sehingga menjadi pailit, dan mengakibatkan notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya yaitu Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014. Kata Kunci: Notaris Pailit, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Harta Pailit, Pengangkatan Notaris
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Kepalsuan Intelektual Dan Materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/Pid/2019) Andri Setiawan
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.596 KB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik yaitu kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab PPAT dalam kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143 K/Pid/2019 dan mengidentifikasi peran PPAT dalam mencegah terjadinya kembali kasus pemalsuan seperti di Putusan tersebut. Metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal para penghadap tidak dapat memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil dalam pembuatan akta, maka PPAT berhak menolak membuatkan akta. PPAT juga harus lebih mencermati khususnya mengenai subjek, objek dan tata cara pembuatan akta PPAT demi meminimalisir atau bahkan meniadakan kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh PPAT, serta memberikan legal advice kepada penghadap berkaitan dengan akibat hukum apabila persyaratan pembuatan akta autentik tidak terpenuhi, memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan mengacuhkan ketentuan pembuatan akta menurut peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan akta yang sesuai aturan hukum yang berlaku atau serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PPAT yang bersangkutan seharusnya seharusnya dikenai sanksi administratif diberhentikan sementara paling lama 1 (satu) tahun, dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sepanjang tindakan PPAT bersangkutan terbukti secara sengaja dan direncanakan maka terhadap PPAT bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Kata kunci: akta jual beli, tanggung jawab PPAT, kepalsuan intelektual dan materiil
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Wali Nikah yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor : 2879/Pdt.G/2019/PA.KBM) Desi Rohayati
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali seperti semula, harta bersama dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama, namun apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal.Kata kunci: pembatalan, perkawinan, wali nikah yang tidak sah.
Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898K/PID/2018) Priski Athaya Fatimah
Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.941 KB)

Abstract

Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui kebenarannya. Akta autentik berisikan keterangan-keterangan dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Masalah timbul ketika isi dari akta tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan terdapat pihak yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah Surat Pernyataan berhutang berlanjut menjadi Akta Jual Beli dan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analistis, dianalisa dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan data sekunder. Surat pernyataan berhutang tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Akta Jual beli, karena tetap harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi berdasarkan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan terdakwa dikenakan Pasal 266 ayat (2) KUHP. Namun seharusnya Notaris/PPAT juga dapat dikenakan pertanggungjawaban karena adanya unsur kesalahan dari Notaris/PPAT.Kata kunci: PPAT, Pemalsuan Tanda Tangan, Akta Jual Beli.
Pembatalan Akta Jual Beli Oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 325/PDT.G/2017/PN.BKS) Mas agung Wahyu Angga Raditya
Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.194 KB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang terkait dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta PPAT yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 325/PDT.G/2017/PN.BKS sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab PPAT terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta PPAT yang telah dibatalkan karena kesalahan dari PPAT menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan. Kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab penuh bagi PPAT yang dapat bertanggungjawab secara perdata, pidana atau administrasi.Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perjanjian, Akta Autentik
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI) Intan Saputri; Rouli Anita Velentina; Tjhong Sendrawan
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.09 KB)

Abstract

Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bersifat imperatif. Salah satunya adalah mengenai pemanggilan RUPS yang dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Pemanggilan dimaksudkan agar para pemegang saham mengetahui mata acara rapat, sehingga keputusan mengenai persetujuan terhadap mata acara rapat tersebut dapat dipikirkan terlebih dahulu. Penyelenggaraan RUPS dengan tidak menaati aturan tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak sah. Hal ini memengaruhi kekuatan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan RUPS tersebut, dan berpotensi mendatangkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Putusan yang dibahas dalam penelitian ini dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI. Penelitian ini menganalisis mengenai: (i) tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS; dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan karena keberlakuan akta pernyataan keputusan rapat yang demikian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil dari penelitian ini, yaitu: (i) bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Notaris adalah berupa pengenaan sanksi administratif dalam bentuk teguran atau tulisan dari Majelis Pengawas Notaris. Pengenaan sanksi tersebut disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan; dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang dirugikan dalam hal penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS adalah membatalkan akta yang bersangkutan. Pembatalan akta dilakukan sesuai dengan tahap-tahap tertentu yang didasari oleh keadaan-keadaan tertentu yang timbul akibat adanya penyelenggaraan RUPS tanpa pemanggilan RUPS. Kata kunci: rapat umum pemegang saham, akta pernyataan keputusan rapat, dan tanggung jawab notaris
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN UANG PAJAK BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH NOTARIS DKI JAKARTA NOMOR 03/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI JAKARTA/VI/2015) Adeliva Fathia Asmara
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.738 KB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta dalam putusan Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015 terkait perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan oleh Notaris/PPAT IR. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Putusan Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015 menurut perundang-undangan serta pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara. Kemudian seluruh data dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data sekunder dikemukakan dan menjadi bahan untuk menganalisis objek penelitian serta menjawab pokok permasalahan. Hasil penelitian dari sudut pandang perundang-undangan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta dalam putusan tersebut sudah tepat dalam hal memberikan sanksi kepada Notaris Ina Rosaina yaitu usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena berdasarkan undang-undang, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa usulan pemberhentian yang kemudian diajukan ke Majelis Pengawas Pusat. Namun mengenai pelaksanaannya, jangka waktu proses pemeriksaan hingga putusan dibacakan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidak melaksanakan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan juga tidak meneruskan usulan tersebut ke Majelis Pengawas Pusat sehingga sanksi yang diberikan tidak memberi efek jera bagi Notaris IR. Kata Kunci: Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, Pelanggaran Kode Etik Notaris, Penggelapan pajak BPHTB.

Page 5 of 48 | Total Record : 473

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary Vol 3, No 4 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal Vol 1, No 003 (2019): Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary More Issue