Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON ]]>
<![CDATA[Aos Aos]]>;
<![CDATA[Riwanti Riwanti]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.077 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.6
<![CDATA[Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut: 1) Masih ada masyarakat Cirebon yang belum memiliki nomor induk penduduk, sehingga berpengaruh terhadap keakuratan data penduduk. 2) Pelayanan pembuatan KTP-El sering terkendala dengan rusaknya peralatan perekaman data dan sering tidak terkoneksi ke Data Center. 3) Mobilitas perpindahan, perubahan status penduduk di Kabupaten Cirebon sangat dinamis terkadang sering tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga data tidak uptodate. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data terdiri atas studi pustaka dan studi lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara serta penyebaran angket kepada responden sebagai data primer yang digunakan dalam pembahasan penelitian sebanyak 60 orang. Hasil penelitian diketahui bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berdasarkan dimensi persyaratan elemen-elemen fisik sistem informasi dapat dikatagorikan sudah Baik yaitu mencapai rata-rata skor sebesar 76,44%. Adapun kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat dikatagorikan sudah Baik juga, tetapi belum optimal karena baru mencapai rata-rata skor sebesar 78,25%. Hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah faktor SDM, sarana dan prasara, kondisi geografis serta regulasi sering berubah-ubah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUGAR TERHADAP KESEJAHTERAN PETANI GARAM DI PESISIR PANTAI KABUPATEN CIREBON ]]>
<![CDATA[Erna Erna]]>;
<![CDATA[Ria Adriyani]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.224 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.7
<![CDATA[Pemerintah Indonesia mencanangkan Kebijakan berupa Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bertujuan memberdayakan petani garam untuk kesejahteraan dengan mengoptimalkan produksi garam dari sisi kualitas maupun kuantitas di tingkat lokal dan nasional. Masuknnya garam import yang berkualitas lebih baik menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir pantai yang menggantungkan hidup dari produksi garam. Sebagai upaya menanggulangi dampak krisis garam yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir pantai maka menjadi penting untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan petani garam program PUGAR di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Cirebon yang dikaji melalui Implementasi pada model Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi kebijakan(contents of Policy) danpelaksanaan kebijakan(contexts of policy). PUGAR merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petani garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Isi Kebijakan(contents of Policy)PUGAR yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh petani garam pesisir Kab Cirebon. Pada Pelaksanaan kebijakan (Context of Policy) PUGAR,yang telah dilakukan oleh kelompok di lokasi lahan tambak garam wilayah pesisir pantai Kabupaten Cirebon ternyata produk garam yang dihasilkan Program PUGAR belum dapat mensejahterakan masyarakat disebabkan belum meratanya program PUGAR diterima oleh petani garam sehingga garam yang diproduksi belum memenuhi standar yang ditetapkan industri. Hasil penelitian Dampak Kebijakan Program PUGAR terhadap kesejahteraan petani garam di pesisir pantai kabupaten Cirebon dengan metode penelitian deskiptif analisis dan analisis data dengan statistik menunjukan pengaruh positip yang signifikan yaitu koofesien korelasi 0,845 dan koofesien determinasi 71,40 % yang artinya besarnya pengaruh implementasi kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan adalah 71,40 sedangkan 28,6 dipengaruhi faktor lain selain kebijakan PUGAR, dan hipotesis terbukti yaitu hasil t hitung 15,558 ˃ dari t tabel 1,661.]]>
<![CDATA[PERANAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Susi Sugiyarsih]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.831 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.8
<![CDATA[Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimulai dari pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga tahun 2012 selalu mengalami pertambahan, dan yang lebih menggembirakannya pula nilai ekspor dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukuplah besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor potensial yang harus diupayakan lagi oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat membentuk pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dan juga sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KUALITAS DAN WORD OF MOUTH (WOM) TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE SAMSUNG MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Vita Dhameria]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.539 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.9
<![CDATA[Persaingan di era globalisasi ini memposisikan perusahaan untuk mampu mengembangkan dan merebut pangsa pasar (market share), salah satu faktor penting dalam merebut pasar yaitu melalu penciptaan merek produk perusahaan yang baik. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh persepsi kualitas dan word of mouth terhadap minat beli smartphone Samsung mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Sampel penelitian ini sebanyak 120 responden. Teknik analisis data menggunakan SEM (Structural Equation Model) AMOS 21.0. Pengukuran untuk konstruk eksogen dan endogen di uji menggunakan analisis konfirmatory dan uji kelayakan full model yang dianalisis menggunakan SEM dimana didapatkan hasil Goodness of Fit untuk Chi-Square 56,605; probability 0,185; CMIN/DF 1,179; GFI 0,928; TLI 0,989; RMSEA 0,039; CFI 0,992. Hasil dari pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi kualitas dan word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Persepsi konsumen dan word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen.]]>
<![CDATA[ANTARA TAFSIR DAN HERMENEUTIKA ]]>
<![CDATA[Wawang Kuswanto]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.145 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.10
<![CDATA[Berbagai approach, method, paradigma dalam penelitian ilmu-ilmu sosial semakin beragam seiring dengan perkembangan dan pengembangannya. Epistemology seharusnya menjadi pemicu dan pemacu dalam pengembangannya tersebut. Hermeneutika sebagai filsafat dan metode untuk menginterpretasikan bible sudah tidak menjadi perbincangan lagi. Yang menjadi masalah adalah ketika hermeneutika sebagai tradisi kristiani diadopsi dan masuk kedalam ranah tradisi keilmuan islam. Palemik berkepanjangan sepertinya tidak akan pernah memunculkan suatu konklusi. Hermeneutika sebagai pendekatan perlu dicoba terhadap alquran karena hermeneutika banyak persamaanya dengan ilmu tafsir tanpa menafikan perbedaan-perbeaan yang tidak esensial. Hermeneutika sebagai approach, method paradigm dalam penelitian terhadap teks apapun termasuk teks (baca : nash) alquran akan menduduki strategis, sebagai salah satu upaya untuk membuktikan bahwa islam selalu up to date, sitesis antara hermeneutika dengan ilmu tafsir akan bersifat komplementer.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KTP-EL MOBILE GUNA MENIGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKATPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON ]]>
<![CDATA[Wiwi Syahriawiti]]>;
<![CDATA[Aulia Rizky Padru]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.505 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.11
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya upaya Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas diri berupa KTP-el melalui Program KTP-el Mobile guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hipotesis yang diajukan yaitu “Jika Implementasi Program KTP-el Mobile didasarkan pada model-model implementasi, maka partisipasi masyarakat meningkat. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori model kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dan teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian adalah data kuantitatif yaitu jumlah masyarakat yang berumur 17 tahun dan sudah melakukan perekaman. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, penyebaran kuesioner atau angket. Hasil penelitian disimpulkan bahwa program KTP-el mobile pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sudah baik, namun komunikasi serta koordinasi perlu ditingkatkan kembali antara pihak dinas, pemimpin daerah setempatdan pihak yang akan dijadikan target untuk melakukan perekaman agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun tingkat partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan baik, sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon bahwa jumlah masyarakat Kabupaten Cirebon yang sudah melakukan perekaman mencapai 96%.]]>
<![CDATA[MOTIVASI KEPALA BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KUNINGAN ]]>
<![CDATA[Wiwiek Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Dewi Nurwitasari]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.653 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.12
<![CDATA[Penelitian tentang motivasi Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan dalam upaya meningkatkkan kinerja Penyuluh KB sehubungan dengan rendahnya cakupan laporan yang dikirim oleh Penyuluh KB di kecamatan, jumlah pasangan usia subur yang tidak ber-KB masih cukup tinggi sekitar 60% dari jumlah pasangan usia subur (PUS), peran serta masyarakat masih rendah (IMP masih berklasifikasi dasar), dan Penyuluh KB belum berperan sebagaimana fungsi dan tugasnya. Hasil penelitian pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui data jawaban angket dari respoden sebanyak 46 orang, dalam kenyataannya bahwa Kepala Badan belum sepenuhnya memenuhi hierarki kebutuhan seusai pendapatnya Abraham Maslow, yaitu baru mencapai skor rata-rata pelaksanaan sebesar 77,55%.Sedangkan kinerja Penyuluh KB secara keseluruhan baru mencapai skor rata-rata sebesar 76,23%. Faktoryang menghambat kinerja Penyuluh KB pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan belum optimal, disebabkan karena masih kurangnya pemberian kesejahteraan sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan, ada penyuluh yang kurang bersemangat. Usaha-usaha yang dilakukan adalahpeningkatan fungsi koperasi pegawai dan penempatan Penyuluh KB untuk disesuaikan dengan tingkat pendidikan, pengalaman dan keahlian pegawai yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS KLANGENAN KABUPATEN CIREBON ]]>
<![CDATA[Zenal Mutaqin]]>;
<![CDATA[Mimi Sumiati]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.868 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.13
<![CDATA[Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam meningkatkan pelayanan rawat jalan pada Puskesmas Klangenan Kabupaten CirebonKabupaten Cirebon terdapat permasalahan sebagai berikut: Kepatuhan petugas terhadap alur masih kurang, karena belum semua petugas pelayanan memahami sepenuhnya terhadap SOP Puskesmas Klangenan; Komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP masih kurang, nampak dari adanya petugas yang kurang disiplin; Kerja sama unit pelayanan masih kurang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dimana instrumen utama dalam penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada 34 orang responden yang diambil secara acak dari pegawai pada Puskesmas Klangenan Kabupaten Cirebon. Pengukuran penelitian menggunakan dimensi teori Standar Operasional Prosedur menurut Rudi M.Tambunan, dan Kualitas Pelayanan menurut Fandy Tjiptono. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan akumulasi jawaban responden rata-rata menunjukan hasil baik, yaitu mencapai 74,68%. Adapun pencapaian kualitas pelayanan rawat jalan menunjukan hasil rata-rata baik yaitu mencapai 76,72%. Hambatan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam meningkatkan pelayanan rawat jalan pada Puskesmas Klangenan Kabupaten Cirebon adalah faktor pendidikan, sumber daya manusia dan sarana prasarana.]]>
