Articles
38 Documents
<![CDATA[Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil ]]>
<![CDATA[dewi retno sari]]>;
<![CDATA[Yudi Widagdo Harimurti]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (814.213 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v2i2.12680
<![CDATA[ABSTRAKPerubahan keempat UUD NRI Tahun 1945, kembali menempatkan negara Indonesia kearah sistem pemerintahan Presidensial, yang didalamnya Presiden memiliki jabatan sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, sehingga Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat. Sebagaimana amanat dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sehingga Presiden memiliki kekuasaan penuh atau Hak Prerogatif dalam menjalankan kewenangannya dibidang pertahanan dan keamanan Nasional, termasuk dalam hal pengangkatan jabatan Panglima TNI, mengingat Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden. Namun adanya ketentuan peraturan dibawah UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara telah memperlemah kewenangan Presiden melaksankan Hak Prerogatifnya dalam hal pengangkatan Panglima TNI yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) serta analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini seharusnya dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial oleh Negara Indonesia, maka Presiden memiliki hak Prerogatif khususnya dalam Pengangkatan Panglima TNI sebagai amanat Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945.Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pengangkatan Panglima TNI, Sistem Pemerintahan Presidesial.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rela RizkiPratiwi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Demi Artha Artha]]>;
<![CDATA[Hasrina Nurlaily]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 1, No 1 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (476.168 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v1i1.8827
<![CDATA[Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang beberapa waktu ini menyerang dan menimbulkan banyak kekhawatiran masyarakat karena penularannya yang pesat. Akibat dari adanya virus ini adalah terdapat peningkatan secara signifikan penderita yang terinfeksi dan perlu adanya suatu kebijakan dari Pemerintah yang dapat segera menghentikan penularan virus tersebut. Menurut World Health Organization Covid-19 merupakan wabah yang kemudian statusnya berubah menjadi pandemi. Artinya jika dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular dikarenakan akibat adanya penyakit ini menularkan kepada banyak orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata. Berdasarkan hal tersebut, ini dianggap sebagai darurat kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan langkah-langkah penelitian yang meliputi menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisa, dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan.Kata kunci : Covid-19, virus corona, darurat kesehatan]]>
<![CDATA[Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Haris Dwi Saputro]]>;
<![CDATA[Syamsul Fatoni]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.288 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v3i2.16902
<![CDATA[Sejak memasuki era modernisasi produk regulasi yang mengatur tentang penerapan persidangan elektronik belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodinir isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan konteks diatas maka penelitian ini memfokuskan sebagaimana berikut: (1) bagaimana permasalahan terkait persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dalam peraturan perundang-undangan?, (2) bagaimana bentuk penyesuaian dan pengaturan ke depan terhadap persidangan elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap Asas Hukum Acara Pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kumulatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (libary research) dan pencarian melalui media online (online research). Sedangkan, metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deskritif, kualitatif, dan perskriptif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil : (1) Persidangan elektronik memiliki beberapa permasalahan, yaitu terdapat pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP seperti kehadiran para pihak secara langsung dipengadilan, kehadiran terdakwa/saksi, dan keabsahan pembacaan putusan. (2) Perlu penyesuaian dan pembaharuan atau adanya revisi terhadap Hukum Acara Pidana yang mengatur terkait persidangan elektronik.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Garam Di Pegaraman II Pamekasan Antara PT. Garam Dengan Masyarakat Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ]]>
<![CDATA[Yulis Lailatul Badriyah]]>;
<![CDATA[Rhido Jusmadi]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.467 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v3i1.14407
<![CDATA[Mengingat kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan dan bertambah relatif sangat tinggi. Suatu pekerjaan menunjang terpenuhinya kebutuhan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pandan mayoritas berpencaharian sebagai petani garam yang mana lahan garam yang dikelola merupakan lahan milik PT.Garam yang disewa oleh masyarakat Desa Pandan. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara PT.Garam dan masyarakat desa pandan masih terjadi permasalahan yaitu kelalaian dari salah satu pihak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan garam di pegaraman II Pamekasan antara PT.Garam dengan masyarakat di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan fokus pemasalahan mengenai pelaksanaan yang dilakukan PT.Garam dengan masyarakat desa Pandan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan membahas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan garam antara PT.Garam dengan masyarakat Desa Pandan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptisanalisis dengan jenis data yang digunakan data primer dan sekunder, dan metodepengumpulan data wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secarakualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa perjanjian sewa-menyewa lahan garam dilakukan dengan kesepakatan antar pihak dengan perjanjian sewamenyewa secara tertulis di hadapan notaris, dimana sudah sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320, mengenai unsur perjanjian Sewa menyewa yang mengacu pada Pasal 1458 dan mengenai asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata serta. Secara pelaksanaannya juga terdapat permasalahan yaitu kelalaian oleh pihak penyewa terkait kewajibannya yaitu tidak membayar uang sewa dan melakukan penggarapan lahan sebelum penandatangan pembaruan suat perjanjian sewa, sehingga dari permasalahan sengketa tersebut dilakukan penyelesaian musyawarah mufakat namun tidak membuat jera pihak penyewa untuk tetap melakukan prestasinya. Untuk hal itu perlu lebih memperhatikan lagi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar pihak penyewa tidak melakukan kelailaian yang sama. karena tanggung jawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang berupa wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata PerawatMantri Atas Praktek Tindakan Sirkumsi ]]>
<![CDATA[Irwan Dwi Rostanto]]>;
<![CDATA[Riesta Yogahastama]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 1 (2021): juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.983 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v2i1.11080
<![CDATA[ABSTRAK Polisi hendaknya dapat melakukan penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih memenuhi keadilan, sehingga dalam penanganan perkara, tidak selalu harus menggunakan pendekatan represif. Cara yang dimaksudkan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, dan cara ini dapat dilakukan dalam perkara tertentu. Polisi dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara. karena polisi memeiliki kewenangan diskresi. Penggunaan kewenangan diskresi dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif perlu diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratrif di Polres Mojokerto saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap penanganan kasus perkara perlu dikembangkan karena dalam KUHP, ada kemungkinan untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan. Kata kunci : Keadilan Restoratif – Mediasi Penal]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir ]]>
<![CDATA[Evi Masrifatin Silvia]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 1, No 1 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.347 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v1i1.8821
<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hingga transportasi telah memudahkan aktivitas dalam segala hal termasuk menghubungkan antar negara di dunia dan membuat jarak semakin mudah dijangkau. Perkembangan ini terjadi pula terhadap perkembangan terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Jurnal ini menawarkan penelitian tentang kejahatan transnasional terorganisir berupa perdagangan dan penyelundupan Manusia dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kejahatan perdagangan dan penyelundupan Manusia merupakan bagian dari kejahatan yang serius. Dengan didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Kejahatan tersebut diatur dalam Konvensi Internasional Tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) beserta protokolnya yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penanganan secara efektif dilakukan antar negara dengan membentuk perjanjian penyerahan pelaku kejahatan transnasional terorganisir berbentuk Perjanjian Ekstradisi atau Mutual Legal Assistance serta memperkuat penegakan aparat antar negara untuk menyelidiki dan melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Perlu kewaspadaan terhadap jenis kejahatan transnasional terorganisir berupa perdagangan dan penyelundupan Manusia dengan metode dan dengan tujuan apapun.Kata Kunci : Kejahatan Transnasional Terorganisir, Konvensi Internasional]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Wewenang Pada Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan) ]]>
<![CDATA[Jaka Bangun Prayogo]]>;
<![CDATA[Dewi Muti'ah]]>;
<![CDATA[Abdul Wachid Habibulllah]]>;
<![CDATA[Helmy Boemiya]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.622 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v3i2.15705
<![CDATA[Penyelenggara pemerintahan merupakan hak dan kewenangan seluas luasnya yang diberikan peraturan perundang undangan terhadap orang yang diamanatkan untuk mengurusi negara, penyelenggara pemerintahan adalah bentuk implementasi dalam penerapan bentuk kekuasaan tiga lembaga dalam negara, yakni eksekutif. Proses penyelenggara pemerintahan sering disalah artikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga hal ini akan memunculkan cacat dalam proses pemerintahan atau dalam skripsi ini dikenal dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi oleh penyelenggara pemerintahan yakni penggunaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih untuk uang keamanan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalahi kewenangan sebagai pejabat negara berdasarkan dengan undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan salah satunya asas asas umum pemerintahan yang baik. Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan batasan kewenangan yang diberikan undang undang sebagai bentuk meminimalisir kegiatan pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya sebagai pejabat pemerintahan.Metode penelitian dalam penelitian ini berbentuk empiris yang mengedepankan kajian dilapangan untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses penggunaan dana desa yang menyalahi kewenangan merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan berakibat hukum dari sudut pandang administrasi negara.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ]]>
<![CDATA[Akbar Baitullah]]>;
<![CDATA[Indah Cahyani]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (716.288 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v2i2.13049
<![CDATA[ Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu badan usaha berbentuk perusahaan yang dimiliki oleh negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Problematika yaitu adanya konflik hukum atau disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait pola pengawasan pada BUMN tersebut, utamanya pada pengelolaan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan konflik hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait penyertaan modal negara yang sudah dilaksanakan terhadap BUMN. Kedua, ketidakpastian hukum karena perbedaan istilah BUMN antara Undang-Undang Keuangan Negara dengan Undang-Undang BUMN perlu ditegaskan kembali terkait BUMN sebenarnya berstatus negeri atau swasta.Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Pengawasan BUMN ABSTRACTState Owned Enterprises or BUMN are business entities in the form of companies owned by the state whose entire or most of the capital is owned by the state through direct investment originating from separated state assets. The problem is that there is a legal conflict or disharmony between laws and regulations related to the supervision pattern in the BUMN, especially in financial management. The research method used is normative, this research was conducted with the aim of providing legal arguments. The research approach used is the statutory approach and the case approach. This research results first, based on the existing legal conflicts, it is very important to make rules related to the participation of state capital that have been implemented for SOEs. Second, legal uncertainty due to the difference in the term BUMN between the State Finance Law and the BUMN Law needs to be reaffirmed regarding BUMN actually having a public or private status.Keywords: State Financial Management, BUMN Suprvision]]>
<![CDATA[Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar ]]>
<![CDATA[M. Teguh Heriyanto]]>;
<![CDATA[Wartiningsih Wartiningsih]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 1 (2021): juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.608 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v2i1.11009
<![CDATA[ABSTRAK Seiring dengan perkembangan zaman, hutan mengalami banyak perubahan terhadap fungsi dan tujuannya. Hal tersebut tak lepas dari tujuan hutan sendiri, yaitu selain untuk mencegah terjadinya bencana-bencana alam juga dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya. Dalam memanfaatkan hutan terkadang manusia memanfaatkannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya yang sering terjadi adalah illegal logging. Tindak pidana Illegal logging merupakan perbuatan menebang pohon secara liar atau secara tidak sah di kawasan hutan. Illegal logging juga menimbulkan kerugian bagi negara, kerugian keuangan negara tersebut berasal dari kayu yang ada di hutan. Adanya kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana illegal logging ini kemudian dikaitkan dengan kerugian keuangan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai apakah tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi mengingat adaya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari illegal logging. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sedangkan untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah dilakukan penelitian ini, tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur suap-menyuap yang ada di dalamnya. Namun, apabila pada tindak pidana illegal logging tidak ditemukan adanya suap-menyuap atau korupsi maka untuk penegakan hukumnya menggunakan Undang-undang Kehutanan. Kalimat kunci: Illegal Logging, Tindak Pidana Korupsi, Kualifikasi Tindak Pidana]]>
<![CDATA[Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa ]]>
<![CDATA[Muhammad Alfian]]>;
<![CDATA[Yudi Widagdo Harimurti]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v3i2.15381
<![CDATA[Desa wisata merupakan salah satu kegiatan kepariwisataan yang memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan wisata desa merupakan kewenangan pemerintah desa, namun hal tersebut tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undnagan di Indonesia, padahal jika berdasar pada teori kewenangan, pemerintah desa berwenang dalam mengelola wisata desa. Permasalahan penelitian ini meliputi berbagai dinamika aturan terkait kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan terhadap kekosongan hukum untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan kekosongan hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait kewenangan pemerintah desa terhadap pengelolaan wisata desa. Kedua, untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan pengelolaan wisata desa melalui peraturan desa. Kata Kunci : Kewenangan, Pariwisata, Desa, Pemerintah]]>
