Global Mind Jurnal Imliah Hubungan Internasional
Global Mind is a journal managed by the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Al Ghifari University, Bandung under the guidance of the Al Ghifari University Research and Community Service Institute (LPPM). Thus, the contents of this journal are scientific writings on issues of international relations, both high politics and low politics. This journal covers foreign policy, international politics, diplomacy, dynamics of global political economy, the Asia Pacific region, the Middle East region, environment, culture, international business, Islamic economics, intermestic, etc ... However, we accept writings from various disciplines other as long as it has to do with international interactions.
Articles
40 Documents
<![CDATA[PEMBATASAN TEKNOLOGI HUAWEI OLEH AMERIKA SERIKAT (Analisis Deskriptif Peran Media Amerika Serikat dalam Pembatasan Teknologi Huawei pada Konsumen Amerika Serikat) ]]>
<![CDATA[Shelina Rahma Aulia]]>;
<![CDATA[Ahmad Zakiyuddin]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 5, No 1 (2023): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v5i1.1083
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media Amerika Serikat dalam menginformasikan pembatatasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada teknologi Huawei kepada konsumen yang ada pada Amerika Serikat. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah jenis deskriptif dengan fokus analisis menggunakan penelitian terdahulu dan informasi kebijakan media Amerika Seikat untuk menentukan adanya peran media dalam konteks ini. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis isi berbagai sumber media Amerika Serikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa media Amerika Serikat berperan penting dalam menginformasikan isu ini kepada konsumen dengan memberikan informasi terkait pembatasan teknologi Huawei dan dampaknya pada konsumen di Amerika Serikat. Selain itu, media juga memberikan sudut pandang dan komentar dari berbagai pihak terkait isu ini, sehingga memungkinkan konsumen untuk membentuk pandangan mereka sendiri. Dalam konteks teori uses and gratifications, penelitian ini menunjukkan bahwa media Amerika Serikat memberikan keputusan bagi konsumen dalam hal memperoleh informasi yang relevan dan berguna terkait isu teknologi Huawei. Namun, keputusan Amerika Serikat ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor personal seperti pengetahuan dan minat individu terhadap teknologi. Kesimpulannya, peran media Amerika Serikats dalam menginformasikan kepada konsumen di Amerika Serikati tentang isu pembatan teknologi Huawei oleh Amerika Serikat sangat penting bagi konsumen dalam membentuk pandangan mereka dan memperoleh informasi yang relevan dan berguna.Kata kunci : Media Amerika Serikat, Pembatasan Teknologi, Komunikasi Internasional]]>
<![CDATA[BALINALE PUBLIC DIPLOMACY THROUGH BALI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL TOWARDS FOREIGN TOURISTS ]]>
<![CDATA[Ali Zahid Habibullah]]>;
<![CDATA[Chandra Purnama]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v4i2.474
<![CDATA[Dalam aktivitas diplomasi publik informasi yang diperoleh oleh publik asing tentang suatu negara sering kali bersumber dari lembaga non-pemerintah. Misalnya, buku, film, program televisi, merek, festival, dan produk barang maupun jasa. Dalam bukunya Leonard (2002) menjelaskan bahwa hubungan antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah menjadi penting dalam rangka menciptakan aktivitas diplomasi publik yang ideal. Apabila tidak terkendali, sumber informasi yang berasal dari lembaga non-pemerintah dapat menimbulkan masalah bagi kepentingan nasional suatu negara. Karena informasi yang tersebar kepada publik internasional tentang suatu negara akan membentuk citra negara terkait. Indonesia merupakan negara yang menjadikan pariwisata salah satu kepentingan nasionalnya. Festival film internasional menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Indonesia dalam melaksanakan aktivitas diplomasi publik. Penelitian ini membahas mengenai keberlangsungan diplomasi publik yang dilakukan oleh Balinale terhadap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Balinale sendiri merupakan lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang industri film, khususnya festival film internasional. Teori yang digunakan untuk membahas fenomena tersebut yaitu teori diplomasi publik yang dikembangkan oleh Mark Leonard dengan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitiannya. Penelitian ini memperlihatkan jarak antara realita dan teori berkenaan dengan penggunaan festival film internasional sebagai instrumen dari aktivitas diplomasi publik. Dimana pada keberlangsungannya terdapat perbedaan kepentingan antara festival film sebagai sebuah kesenian dan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan negara. Perbedaan tersebut menjadikan peran Balinale sebagai instrumen diplomasi publik menjadi tidak maksimal. Sebuah upaya untuk membangun hubungan yang lebih terintegrasi antara Balinale dan pemerintah Indonesia dianggap perlu dalam rangka memaksimalkan peran Balinale baik sebagai sebuah lembaga kesenian maupun sebagai instrumen diplomasi publik.  Kata Kunci: Diplomasi Publik, Festival Film Internasional, Balinale  ]]>
<![CDATA[STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MEMAJUKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MELALUI KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM FORUM G-20 TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Yeni Herliana Yoshida]]>;
<![CDATA[Muhammad Farhan Kriswandwitanaya]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 5, No 1 (2023): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v5i1.1063
<![CDATA[This article discusses the role of Indonesia's economic diplomacy in national economic development through the G20 Presidency in 2022. As a member and host of the G20, Indonesia has the opportunity to strengthen partnerships, boost productivity and enhance sustainable economic growth. This article focuses on Indonesia's five main pillars as the G20 Presidency and the six priority agendas in financial track to be discussed. It also emphasizes how economic diplomacy fulfills Indonesia's national interest in economic development. The importance of the G20 in supporting the international development agenda, especially the Sustainable Development Goals (SDGs) which includes goal 8 on decent work and    economic growth, is also emphasized. As a member of the G20, Indonesia is committed to implementing SDGs programs and paying attention to its targets, including per capita economic growth, increased productivity, development- oriented policies, and world resource efficiency. Indonesia's 2022 G20 presidency, with the theme "Recover Together, Recover Stronger" is an opportunity to strengthen Indonesia's economic diplomacy and build the nation's image. This article highlights Indonesia's foreign policy measures that focus on economic diplomacy to achieve national interests. In this context, the role of Indonesia's economic diplomacy during the 2022 G20 Presidency is the focus of this article.]]>
<![CDATA[PUTUS HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Diah Apriliani]]>;
<![CDATA[Intan Uswatun Hasanah]]>;
<![CDATA[Mauliana Komalia]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v4i2.1064
<![CDATA[Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia karena ekstradisi yang disetujui oleh pengadilan tinggi Malaysia ke Amerika untuk pencucian uang yang dilakukan oleh pengusaha Mun Chol Myong dari Korea Utara, untuk menghadapi tuduhan pelanggaran dana yaitu pencucian uang terhadap United Nations dan Sanksi dari Amerika Serikat. Pemerintah Malaysia mengusir Diplomat Korea Utara dan memutuskan hubungan diplomatik sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Tidak ada penyelesaian yang baik yang dilakukan oleh kedua negara untuk pemutusan hubungan diplomatik mereka. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah kasus tersebut melanggar hukum internasional atau tidak.Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui interprestasi bahan-bahan dari buku-buku, jurnal, internet, instrumen hukum internasional dan karya tulis ilimiah yang terkait dengan satu tujuan yang dimaksudkan dalam penyusunan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi antara Malaysia dan Korea Utara dilandasi oleh kematian saudara tiri dari presiden Korea Utara yakni Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur. Kematian saudara tiri Kim Jong Nam inilah yang menjadi akar masalah diantara kedua negara sampai akhirnya berujung pada pemutusan hubungan diplomatik.Namun masalah ini kemudian menjadi lebih besar sampai akhirnya pengusiran Duta Besar masing-masing negara tidak dapat dielakkan. Dan dihentikannya segala hubungan ekonomi dan kerjasama antara kedua negara ini. Lebih lanjut dalam membantu penyelidikan atas kasus pembunuhan tersebut kedua negara tersebut saling menahan warga negara masing-masing di negara penerima yang kemudian semakin memicu konflik diplomatik semakin memburuk sampai akhirnya pelarangan bagi warga negara masing-masing negara untuk saling berkunjung selama pemutusan hubungan diplomatik (Alamsyah Yogyakarta, 2021).Kata Kunci : Hubungan Internasional, Korea Utara, Malaysia, Konfensi Wina, Hukum Internasional.]]>
<![CDATA[KEAMANAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF STUDI KEAMANAN KRITIS (CRITICAL SECURITY STUDIES) STUDI KASUS “PERANAN ASEAN’S POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC) DALAM PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING†]]>
<![CDATA[Diah Apriliani]]>;
<![CDATA[Taufiq Rahmat]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 5, No 1 (2023): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v5i1.1065
<![CDATA[Kompleksnya permasalahan perdagangan manusia yang bersifat transnational (global), menyebabkan banyak upaya dan usaha serta kerjasama untuk membasmi kejahatan serius ini yang saat ini tidak hanya menjadi domain nasional. Kerjasama secara regional dan multilateral juga termasuk komponen penting. Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan UN Women bahwa setiap tahunnya tidak kurang dari 225.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan di Asia Tenggara. ASEAN’s Political Security Community (APSC) dibentuk untuk mencapai solidaritas wilayah dalam menciptakan komunitas negara yang damai, kuat dan akuntabel yang siap menyelesaikan masalah keamanan, termasuk didalamnya masalah pemberantasan perdangan manusia.Namun demikian, pencegahan perdagangan manusia belum terimplementasi secara sukses. Fakta menunjukan bahwa tidak semua negara – negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN’s Political Security Community (APSC) mampu meratifikasi komitmen dalam memerangi perdagangan manusia. Hal ini juga mencerminkan bahwa pada akhirnya APSC masih berupa sebatas ide intelektual yang belum tercipta sebagai implikasi-transformatif apapun.Negara yang seharusnya menjadi benteng utama dalam penanganan kejahatan atau ancaman-ancaman yang menyerang, masih belum bisa menjamin akan kedamaian dan keteanangan warga negaranya. Studi keamanan kritis (Critical Security Studies) ini seharusnya mampu menjadi solusi bagi setiap negara atau organisasi untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi menggunakan pendekatan studi keamanan yang kritis. Kata Kunci : Human Trafficking, ASEAN’s Political Security Community, Keamanan Global, Critical Security Studies.]]>
<![CDATA[KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA MELALUI ASEAN REGIONAL FORUM DALAM BIDANG KEAMANAN SIBER ]]>
<![CDATA[Minsi Lestari]]>;
<![CDATA[Tom Finaldin]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v4i2.987
<![CDATA[Dalam hubungan internasional, Kerjasama antar negara merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan terutama bagi negara yang memiliki kedaulatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdaulat dan termasuk anggota bagian dari Organisasi Asia Tenggara. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang melakukan beberapa kerjasama salah satunya ASEAN Regional Forum (ARF). Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya dan peran yang dilakukan Negara Asia Tenggara dalam mengatasi ancaman siber. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kerjasama Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara di bidang keamanan siber dalam mengatasi ancaman siber. Salah satu teori yang di gunakan oleh peneliti yaitu Kerjasama Internasional yang mana teori ini maknanya dengan memposisikan ASEAN sebagai organisasi yang menghubungkan Negara-Negara Asia Tenggara. Adapun metode yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif historis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sederhana bagaimana upaya kerjasama ASEAN Regional Forum.Hasil penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya kejahatan siber dan upaya dalam peningkatan kerjasama di bidang keamanan siber karena mengingat keamanan siber Indonesia terdapat banyak sela, padahal keamanan sangat bersifat mutlak bagi kebutuhan dan kepentingan nasional maka dari itu perlu melakukan kerjasama keamanan siber demi kepentingan nasional. Komitmen kerjasama seluruh negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi penyelenggaraan keamanan siber melalui berbagai Kerjasama di tingkat regional dan internasional. Kerjasama pertukaran informasi terkait serangan siber, kerja sama cert to cert merupakan program yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki waktu respon penanganan serangan dan kejahatan siber termasuk di sektor Infrastruktur informasi kritikal nasional (IIKN) dan ASEAN sudah memiliki cyber security center of excellence yang ada di thailand dan singapura, hal ini dapat di manfaatkan oleh seluruh negara anggota ASEAN. penelitian ini juga membahas tentang pengusulan fremwork cyber security untuk negara-negara ASEAN.Kata kunci : Kerjasama, ARF, Keamanan siber, Kejahatan siber.]]>
<![CDATA[PERAN NON-GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) BLOOMBERG PHILANTHROPIES DAN VITAL STRATEGIES DALAM MENGATASI POLUSI UDARA DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Dina Dina]]>;
<![CDATA[Ramadan Papalia]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 5, No 1 (2023): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v5i1.1068
<![CDATA[AbstrakPolusi udara merupakan masalah lingkungan global yang setiap tahunnya terjadi di seluruh negara terutama di kota-kota besar Jakarta masuk sebagai ibu kota paling tercemar di Asia Tenggara di tahun 2019, serta ke-5 paling tercemar ibu kota dalam laporan global. Dalam menghadapi masalah polusi udara di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolabrasi dengan Bloomberg Philanthropies Dan Vital Strategies dalam mengatasi polusi udara di ibu kota. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan kejadian atau peristiwa- peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada dan sedang berlangsung untuk menghasilkan analis mengenai Peran Non-Government Organization (NGO) Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategies dalam Mengatasi Polusi Udara Dki Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya NGO DKI Jakarta khususnya Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategies melalui kolaborasi untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Untuk membantu pemerintah DKI Jakarta, Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategies memiliki peran yang sangat penting di antaranya untuk Pengembangan dan pembangunan infrastruktur, Mendukung inovasi, uji coba dan proyek percontohan, Memfasilitasi komunikasi, Bantuan teknis dan pelatihan, Penelitian, monitoring, dan evaluasi.Kata  kunci:  Polusi Udara, Peran NGO, DKI Jakarta]]>
<![CDATA[GENDER DAN FEMINISME: PERKEMBANGAN HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[Septianis Afipah]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v4i2.1014
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk membahas mengenai permasalahan gender dan feminisme dalam Hubungan Internasional, dalam hal ini untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang juga cukup besar dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini juga membahas mengenai permasalahan-permasalahan gender dan feminisme yang terjadi di dunia internasional, terutama di beberapa negara berkembang. Pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian yang digunakaan pada saat ini, hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mendalami subjek permasalahan secara lebih mendalam melalui pemahaman gender dan feminisme dalam Hubungan Internasional. Penjelasan pada penelitian ini juga akan disajikan secara deskriptif, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti, yakni menggunakan beberapa sumber literatur seperti buku dan jurnal sebagai bahan untuk mencari data-data yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Kesimpulannya, gender dan feminisme tidak dapat dipisahkan dengan Ilmu Hubungan Internasional. Hal tersebut dikarenakan perempuan juga memiliki peran yang besar dalam perkembangan Hubungan Internasional Kontemporer, perempuan dengan beberapa aliran feminismenya menginginkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.]]>
<![CDATA[PERAN TURKI DALAM MEMBANTU RESOLUSI KONFLIK ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012-2017 ]]>
<![CDATA[Tom Finaldin]]>;
<![CDATA[Anisa Maulani]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 5, No 1 (2023): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v5i1.1067
<![CDATA[Konflik yang disertai kekerasan di Myanmar tahun 2012 menimbulkan kekhawatiran dan kecaman dari dunia Internasional. Kekhawatiran akan keberadaaan etnis Rohingya, juga kekhawatiran akan negara tetangga yang menjadi tempat pengungsian. Penderitaan etnis Rohingya seolah-olah tidak berkesudahaan, dan kini etnis Rohingya dapat dikategorikan menjadi Stateless Person. Turki menjadi salah satu negara yang memberikan perhatiannya terhadap etnis Rohingya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa peran Turki dalam membantu Resolusi Konflik etnis Rohingya yang tindakannya menimbulkan sebuah kepentingan bagi Turki. Penelitian ini menjelaskan tentang sikap dan langkah yang ditempuh Turki untuk membantu dalam memcari sebuh resolusi atas sebuah konflik yang diderita oleh Etnis Rohingya di Myanmar.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik yang diderita etnis Rohingya terdapat sebuah pelanggaran terhadap Human Security serta kerugian-kerugian yang cukup besar, baik mental maupun fisik yang dilakukan oleh otoritas setempat Myanmar. Peran Turki menghasilkan beberapa upaya bantuan yang bantuan tersebut disalurkan, baik pribadi maupun dengan beberapa lembaga kemanusiaan, juga Turki membawa isu etnis Rohingya ke dalam forum Internasional. ]]>
<![CDATA[SEKURITISASI PMI DOMESTIC WORKER DI MALAYSIA TAHUN 2017-2020 ]]>
<![CDATA[Agung Prija Utama]]>
<![CDATA[ Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Hubungan Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53675/jgm.v4i2.1061
<![CDATA[This essay highlights the problem of Indonesian Migrant Workers in Malaysia by using securitization theory regarding migrant workers in obtaining human rights and examines whether the policies imposed in Malaysia for domestic workers aimed at that have been implemented properly as a concentration of human security. The paper is reviewed by elaborating the literature on foreign workers in Malaysia along with the conditions and policies regarding the restriction of some rights of domestic workers will be described and analyzed under the human rights and government regulations of the two countries in dealing with migrant workers.]]>
