cover
Contact Name
Nurasia Natsir
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6288215137076
Journal Mail Official
rafaelardian39@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar Jl. Sumba no 46, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
ISSN : 29879124     EISSN : 29877113     DOI : 10.55606
Core Subject : Social,
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Articles 66 Documents
Undang-Undang Bisnis Melawan Korupsi Di Dalam Perusahaan — Evaluasi Mendalam Abyasa Bagus; Andi Budiman
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i1.280

Abstract

The superiority of modern markets over traditional markets has had an impact on the difficulty of traditional markets in getting the benefits of the many modern markets that are easy to access and lots of discounts on the goods needed. This intense competition is no stranger to the public's knowledge, especially globalization and technology that is increasingly rapid. Therefore, the central and regional governments must place restrictions on land acquisition for retail or modern markets. If this happens continuously or there is no good controller, it will result in the biggest threat to the economic growth of traditional markets in an area.
Hukum Komersial Dan Keefektifannya Dalam Mendukung Transaksi Komersial Komariyah Komariyah; Latifah Latifah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i1.282

Abstract

Transactions using membership are a form of consumer loyalty capture program. Starting with the preparation of a complete consumer database. It can be followed by advanced programs such as member-card, member-club, point-reward, member-get-member and so on as a form of marketing strategy. With the large number of transactions related to cash and inventory, the company is expected to be able to create an effective and satisfying sales and cash receipts accounting information system so that the company's work activities can run smoothly and minimize the threat of fraud.
Pelanggaran Hak Cipta – Memahami Perbedaan Antara Penegakan Hukum Online Dan Offline Lunna Wuryandari; Nur afiyati
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i1.283

Abstract

According to data presented by the Rokan Hulu Health Service, 2022, COVID-19 cases in Riau Province are still relatively high. Pekanbaru City is in first place with the highest COVID-19 case area in Riau Province. In 9th place is occupied by Rokan Hulu Regency with a total of 5,881 cases. The development of the COVID-19 case in Rokan Hulu Regency is relatively fast after Pekanbaru City. In the early days of COVID-19 entering Rokan Hulu Regency, the Government began to intensively implement social distancing to control COVID-19. Within a day, cases of COVID-19 in Rokan Hulu Regency reached 130 cases/day
Kemitraan Bisnis: Ancaman, Upaya Hukum, Dan Hasil Vandu Mesa Nopandri; Airlangga kaivalya
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i1.284

Abstract

In the context of upholding regulations or the rule of law which must refer to the legal framework, be it laws or regional regulations, it is necessary to create a law-abiding society that leads to peace, order, comfort and serenity of the people in carrying out their daily lives, so that friction is an issue that can lead to misperceptions or turmoil in the midst of society, will create an atmosphere that is not conducive, close the possibility of divisions between communities that can occur at any time, and that will not happen if society obeys the law, all the friction that arises in the midst of society can at least be resolved zoom out.
Undang-Undang Komersial Yang Memandu Proyek Energi Di Dalam Negeri Dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Teratas Secara Global Ayu anindia; riyang pambudi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i1.286

Abstract

Rizaty in his research (2021) explained that losing parents at the age of under 18 can threaten a child's future. The future of the children is threatened due to the death of the main guardian. Children will struggle to independently meet their needs for clothing, food and shelter in the absence of a guardian (a health threat). In addition, they risk losing the opportunity to continue their studies (education guarantee). Losing someone who consistently shows attention and affection for children can also hinder mental development. In addition, child trafficking, child marriage, and external acts of violence and crime make children very vulnerable (threats of violence and crime).
Strategi dan Implementasi Kampanye ABWA 3.0: Meningkatkan Literasi Finansial Remaja melalui Aplikasi Campaign #ForChange di PT Uni Tokopo Teknologi Maulidya Rintalla; Wahyu Fahrul Ridho
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.411

Abstract

The ABWA 3.0 campaign utilizes the Campaign.com app to connect individuals, communities, and sponsors concerned about social issues. Through the Campaign #ForChange app, social organizations engage young generations, providing education and fostering action on specific social issues. The app enables online campaigns supported by private sector sponsors, with donations from completed social challenges. It features a transparent donation tracker, showcasing collective efforts. Social campaign topics are determined collaboratively. Research from credible sources informs problem-solving. The campaign process involves mentor-guided exploration and group assignments, with progress reports tracking tasks. The campaign aims to address the urgent issue of financial literacy among Indonesian youth. Root causes include a lack of financial education and the need for support from schools and homes. This research aims to strategize and implement the ABWA 3.0 campaign, promoting financial literacy through the Campaign #ForChange app at PT Uni Tokopo Teknologi.    
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Penerbitan STNK di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang Esteria Pasaribu; Rudi Subiyakto; Fitri Kurnianingsih
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.422

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam penerbitan STNK di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kantor Samsat Kota Tanjungpinang tahun 2022 mencapai kepuasan sebesar 89,95%. Problematika penelitian ini menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat dengan layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seperti proses administrasi yang berbelit-belit, dan beberapa diantara mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa calo atau perantara maupun orang dalam agar STNK tersebut dapat diproses dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam kaitannya dengan indikator kualitas pelayanan yakni dari segi kehandalan, daya tanggap dan empati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada saat penerbitan STNK di Samsat Kota Tanjungpinang. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 100 responden yang didapat dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi sederhana dengan pengujian hipotesis yang diproses dengan program SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Kota Tanjungpinang. Dari hasil Koefisien Determinasi (R2) ditemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat yakni 0,874 atau 87,4%. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan dengan kepuasan masyarakat sesuai dengan interval koefisien 0,80 – 1,000 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Dan sisanya sebesar 12,6% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN REL LAYANG JOGLO DI KOTA SURAKARTA Aulia Fatiha Darmawan; Purwono Sungkowo Raharjo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.430

Abstract

Pembangunan rel layang Joglo di Kota Surakarta merupakan salah satu pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan tanah yang luas, akan tetapi sebagain besar tanah di sekitar rel layang Joglo telah memiliki hak atas tanah, oleh karena itu pemerintah harus melaksanakan pengadaan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada pihak yang berhak. Dalam proses pemberian ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan rel layang Joglo, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat proses pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan rel layang Joglo belum seluruhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada musyawarah untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang akan diberikan. Dalam pemberian ganti rugi tersebut, banyak masyarakat yang keberatan dengan ganti rugi yang diberikan, tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan ke Pengadian Negeri setempat.
KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT ONLINE DENGAN SISTEM CHATBOT Abdiel Dikma Wicaksono; Mas Anienda Tien Fitriyah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.442

Abstract

Perjanjian yang terjadi dalam pinjaman online pun harus didasarkan dengan undang-undang yang berlaku dalam segala aspek yang dilakukannya. Syarat sah suatu perjanjian yang dilakukan dalam transaksi tersebut haruslah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan terkait pinjam meminjam sendiri harus sesuai dengan yang telah diatur oleh Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016. Maraknya masyarakat yang menggunakan pinjaman online membuat banyaknya perusahaan-perusahaan pinjaman online yang tersebar di masyarakat menjadikan penyebab dari banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan pinjaman online. Kasus yang marak terjadi akibat pinjaman online illegal ini yaitu adalah ancaman dan juga penyebaran data pribadi. Perlindungan data pribadi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi.
Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup Toif Fadzoli; Rahayu Subekti; Waluyo Waluyo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.444

Abstract

Law No. 18 of 2008 on Waste Management is an example of the government’s efforts to protect the environtment by managing waste in an integrated and comprehensive manner. The waste generation that is getting out of control and the lack of public knowledge to manage waste is one of the unresolved problems. This study uses empirical legal research methods that are descriptive and through a qualitative approach. The type of data used is secondary data sourced from literature studies. The data collection techniques used in this research were document studies, observations and interviews. The results of this study are that waste management such as waste recycling by the community cannot fully run optimally, this can result in the amount of waste generation increasing from year to year. Obstacles in controlling waste generation due to the absence of specific standards in limiting the amount of waste generation, besides that there are still many landfills that do not meet the standards set by the government. The government in conveying information about waste management to the public has not been fully optimal, the government and the community should work together to build communication to find solutions to waste problems.