cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasia Natsir
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6288215137076
Journal Mail Official
rafaelardian39@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar Jl. Sumba no 46, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar
ISSN : 29879124     EISSN : 29877113     DOI : 10.55606
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 66 Documents
 1   2   3   4   5 
DISKRESI DALAM PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI UNSUR TNI/POLRI Raihan Ardiansyah; Waluyo Waluyo; Rosita Candrakirana
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan mengelaborasikan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yakni merupakan hasil wawancara dan data sekunder yakni merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri aktif merupakan peristiwa maladministrasi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi pengaturan pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Serta pada kenyataannya pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri merupakan bentuk diskresi dan tidak mencerminkan konsep penyelenggaraan pelayanan publik.
Penyalahgunaan Nama Pribadi Pemegang Saham Dan Komisaris Oleh Direksi Selaku Pemegang Saham Mayoritas Fiona Chrisanta; Nyulistiowati Suryanti; Ema Rahmawati
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.451

Abstract

The deed of incorporation of a company serves as the identity of the company because it contains the articles of association and other information which is of course related to the establishment of the company, as well as its organs. However, over time, irresponsible parties often abuse the process of establishing and/or amending these laws. The purpose of this research is to look at and evaluate the regulations regarding the accountability of a director as the majority shareholder who abuses their authority over the procedure for amending the articles of association without an EGMS. This research uses normative juridical. The results to be aimed at are knowing the accountability of the directors as the majority shareholder for changes to the company's management structure without holding an EGMS and implementation of the Limited Liability Company Law regulations for changes to the company's management composition.
Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi Raden achmad nur rizki; Tri Setiady; I Ketut Astawa
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.452

Abstract

Pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara dengan memperhatikan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui implementasi yang baik, pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu komponen utama dari desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan yang memadai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengaturan pengeluaran pemerintah daerah perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak digunakan untuk belanja pegawai dan administrasi. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, seperti pengenaan pajak baru, pungutan retribusi, dan pengelolaan badan usaha milik daerah. Dengan demikian, struktur keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah meliputi restrukturisasi perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan nasional yang mendukung. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Independensi Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XII/2023 Yapiter Marpi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.453

Abstract

The existence of these judicial institutions becomes very important because it can be ascertained without the existence of judicial institutions that are given the authority to carry out law enforcement, then the law will not have much meaning in society. One of the judicial institutions tasked with carrying out law enforcement is the Tax Court Institute. So far, although the organization, administration and finance coaching is carried out by the Ministry of Finance, which incidentally is in charge of the DGT, does not reduce the freedom of the Tax Court and the independence of the judges in examining and deciding on existing tax disputes. Law enforcement in this context is the law in the field of taxation relating to the enforcement of the rights and obligations of the state and people in order to create the benefits, justice, and legal certainty for the parties. Then, through the decision of the Constitutional Court Number 26/PUU-XXI/2023 which mandates that the organizational, administrative, and finance foster of the Tax Court must be transferred to the Supreme Court, the provisions contained in the Tax Court Law regarding organizational development and technical guidance from the Supreme Court are also Administration and Finance by the Ministry of Finance does not describe the independence and independence of the judicial institution as mandated by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Law on Judiciary. As a result, by placing a tax court in the "two -roof" executive power and judicial power it is feared that it can lead to non -resistance to the resolution of tax disputes by the tax court judge.
Penegakan Hukum Terkait Distribusi Konten Bermuatan SARA Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ardi Tasmara; Sulistyanta Sulistyanta
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.454

Abstract

Dampak negatif dari penggunaan media sosial yang luas tidak dapat dihindari. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan orang untuk berbagi informasi dengan cepat. Keberlimpahan informasi di media sosial dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, seperti penyebaran konten yang berisi unsur SARA. Mengingat adanya aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyebaran konten berbahaya tersebut, para pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang berpotensi dianggap sebagai ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada ketentuan-ketentuan di luar KUHP. Penentuan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial tergantung pada Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur pidana dalam ujaran kebencian, serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang mencakup ruang lingkup ujaran kebencian.
UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA Melaniati Suharni; Yohanes Arman
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.455

Abstract

Banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penegakan hukum ternyata menjadi masalah tersendiri. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga memiliki interpretasi yang berbeda dengan mengklaim memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal keamanan di laut. Sehingga dalam praktiknya sering terjadi gesekan antar lembaga penegak hukum di laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian tingkat sinkronisasi hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi warga negara Indonesia, laut merupakan hal yang sangat penting, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan.
ANALISIS VIKTIMOLOGI DALAM KEJAHATAN INSES Siti Nur Wafiq Azizih; Hideo Douzat Wibowo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.456

Abstract

Di Indonesia sering terjadi beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban seperti penganiyayaan, pencabulan, bahkan pemerkosaaan. Stigma negatif dari masyarakat, yang beranggapan bahwa perempuan yang pernah mendapatkan kekerasan seksual merupakan aib dan seringkali mereka menyalahkan dan memandang dari segi korban bahwa korban adalah penyebab dari kekerasan seksual tersebut, sehingga korban kekerasan seksual tidak berani melapor. Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi salah satunya adalah hubungan sedarah atau inses (incest). Inses atau yang dikenal sebagai hubungan seksual yang terjadi di antara anggota keluarga yang berdampak buruk bagi keluarga dan juga anak yang dihasilkan dari persetubuhan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai makna dan kriteria inses, dasar pertimbangan dan kajian urgensi upaya kriminalisasi perbuatan inses terhadap korban, dan juga peran Korban terhadap kejahatan Inses. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang diharapkan bisa menghasilkan suatu dasar pertimbangan kriminalisasi Inses baik dari sudut pelaku maupun korban.
Pengaturan Dan Pengawasan Praktik Kursus Veneer Gigi Pada Salon Kecantikan Di Indonesia Alya Hasna Yogasara; Nyulistiowati Suryanti; Rai Mantili
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.458

Abstract

The aesthetic practice of dental veneers is rapidly becoming popular in Indonesia regardless of their economic background. High market demand if offset by very low prices can guarantee a large turnover. So this has given rise to many new business people who are interested in getting certification of expertise through dental veneer courses that do not have valid certificates and permits from the government. The purpose of this research is to determine the regulation and supervision of beauty salons that offer dental veneer courses. This research, which was carried out in this writing, uses normative juridical research methods with basic materials obtained through primary and secondary legal materials. Based on the research results, it can be concluded two things. First, Veneer Course Providers use materials and curricula that are not in line with dental medical standards so that the organizers of this non-formal education unit can be criminally charged regarding misappropriation of education provision in Article 71 and Article 67 paragraph 1 of Law No. 20 of 2003 Concerning the National Education System. Second, the government has a legal product of supervision of formal education units, namely in Article 66 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and regarding the running of beauty salons in the Regulation of the Director General of Nutrition and Maternal and Child Health Number HK.01.01/BI.4 /4051/2011 Concerning Guidelines for Organizing Beauty Salons in the Health Sector. However, in practice it is still necessary to increase government action, bearing in mind that dental veneer courses by beauty salons are a source of problems for the emergence of non-certified dental veneer businesses in the community.
Aturan Hukum Terhadap Atlet E-Sport Terkait Kontrak Kerja Seri Mughni Sulubara; Amrizal Amrizal; Ashari Efendi; Zainal Abidin; Budiman Budiman
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.467

Abstract

E-sport is a new electronic sport that involves competing in video games. E-sports is known as a sport that uses gaming as its field. Growing e-sports provides many benefits to players who want to become pro players or e-sports athletes. The form of legal protection that can be given to e-sport athletes is preventive and repressive, one of which is done through an employment agreement contract with athletes, so that the employment agreement contract can be a form of legal remedy in employment agreements related to wages. This study aims to determine how the legal rules apply to e-sport athletes regarding employment contracts. The method used is a qualitative descriptive research method of empirical legal nature. The data collection technique or instrument used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problem under study. The results showed that the most important and fundamental legal protection is contained in the employment agreement. This work agreement will be the legal umbrella for the legal relationship between the athlete and the e-sport team as the provider. The legal rules for e-sport athletes related to employment contracts are regulated in the Indonesian Electronic Sports Management Board Regulation Number: 034 / PB-ESI / B / VI / 2021 concerning the Implementation of Electronic Sports Activities in Indonesia and Law No. 11 of 2022 concerning Sports.
Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan Anik Iftitah; Nanda Romei Puspitasari; Niken Yulianti; Mukhammad Taufan Perdana Putra; Kunarso Kunarso
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.471

Abstract

In 2019, Indonesia faced several issues related to gender equality in labor law. The latest data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that the wage gap between men and women in Indonesia continues. in 2020 women in Indonesia earn a salary of 84.4% of the amount of salary received by men. This research attempts to analyze women's employment law in Indonesia. In this case an analysis of cases of violations of labor rights against women and how they are protected according to the Labor Law. From the enactment of this law in Indonesia, especially before the Amendment to the 1945 Constitution and the promulgation of Law no. 10 of 2004, and its amendment Number 12 of 2011 concerning the types and levels of statutory regulations Article 7 of the Law regulates as follows: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, TAP MPR, Laws/Perpu, Government Regulations, Presidential Regulations and regional laws and regulations. The stage of ratification of the announcement, dissemination and announcement of the Secretary of State. The purpose of this research is to analyze the level of gender equality, the challenges of achieving equality in Indonesia and the field of employment. The results of this research show that gender inequality persists in Indonesia, but inequality has decreased over time, meaning that opportunities for men and women have become more equal. However, there is still room for improvement in gender equality. There are also several institutional and socio-cultural obstacles, such as the lack of agreement between women workers and employers fighting for gender equality in the workplace, gender equality regulations are still not optimally implemented and workers' awareness of human rights is still low. them, and the low bargaining position of women workers. For this reason, the government needs to improve gender equality by strengthening law enforcement on gender equality in the field of employment to increase cooperation between the central and regional governments to support the employment system. The type of research we use is normative legal research.

Page 2 of 7 | Total Record : 66

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara