Journal Customary Law
Journal Customary Law is an international legal journal that publishes research and theoretical articles related to various legal fields. The journal aims to provide scholarly and authoritative articles that discuss legal issues of current importance to both academic research and legal practice. JCL has a national and international readership and publishes refereed contributions from authors around the world. The journal also publishes review articles, but only for selected or invited authors, containing critical notices of recently published books. JCL addresses specific issues on private law, criminal justice, constitutional law, human rights, administrative law, international law, and Islamic law. JCL publishes peer-reviewed articles to increase the efficiency of the process and ensure the quality of published articles. JCL extends its warm welcome for authors to submit their research or theoretical articles that contribute to the development of legal knowledge in these fields. The journal warmly welcomes contributions from scholars with related disciplines. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 3 (2024): June"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[Prosedur Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sephia Mayasari]]>;
<![CDATA[Rifqy Ridlo Phahlevy]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2869
<![CDATA[Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, prosedur menjadi tolak ukur dalam menurunkan angka kekerasan sehingga timbul pertanyaan apakah Prosedur Perlindungan Perempuan diatur oleh PermenPPPA sudah mencantumkan prinsip-prinsip perlindungan HAM? dan apakah PermenPPPA telah mengakomodir tata cara khusus yang dilaksanakan oleh Daerah Istimewa di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Cara Perlindungan Perempuan yang diatur oleh PermenPPPA tidak menyimpang dari prinsip Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia, PermenPPPA juga telah mengakomodir tata cara khusus yang dilaksanakan oleh Daerah Istimewa di Indonesia yang dibuktikan dengan prinsip tuntunan etik PermenPPPA sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan asas-asas Negara Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Kelemahan Kontrak Pintar: Risiko Konsumen dalam Blockchain ]]>
<![CDATA[Sandika Putra Pratama]]>;
<![CDATA[Muhammad Tanzil Multazam]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2870
<![CDATA[Studi ini mengeksplorasi penerapan prinsip klausul baku dalam kontrak pintar berbasis blockchain, khususnya pada platform Vyndao yang menggunakan blockchain Vexanium. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, kontrak pintar telah memperkenalkan klausul baku, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan konsumen karena sifatnya yang sepihak. Penelitian ini menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan di Vyndao untuk melindungi konsumen dari potensi eksploitasi dalam layanan elektronik berbasis blockchain. Dengan menggunakan pendekatan legislatif dan tinjauan literatur dari lens.org dan Google Scholar, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan terkait praktik perjanjian yang adil dalam kontrak pintar. Temuan menunjukkan bahwa Vyndao mengoperasikan tabungan dan pinjaman kripto secara terdesentralisasi, dengan semua aturan tercantum dalam kontrak pintar. Namun, ditemukan bahwa kontrak Vyndao kurang jelas, melanggar prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan, sehingga membuat perjanjian tersebut batal demi hukum karena kurangnya keterbukaan informasi. Hasil ini mengimplikasikan perlunya klausul baku yang transparan dan mudah dipahami dalam kontrak pintar untuk mematuhi Undang-Undang ITE dan memastikan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.]]>
<![CDATA[Kewajiban Pengembang Rumah Susun dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Berdasarkan Peraturan Bupati No. 44/2011 ]]>
<![CDATA[Muhammad Imam Effendi]]>;
<![CDATA[Rifqi Ridlo Phahlevy]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2902
<![CDATA[Studi ini mengatasi masalah penyediaan fasilitas pemakaman oleh pengembang perumahan di Kabupaten Sidoarjo, Indonesia, dengan menekankan peran penting perumahan dalam menjamin kondisi hidup yang layak dan nyaman. Meskipun kebutuhan dasar akan perumahan yang memadai, aksesibilitas lahan pemakaman sebagai fasilitas publik tetap menjadi aspek penting namun sering diabaikan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan daerah, serta sumber sekunder seperti keputusan pengadilan dan dokumen kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah pengembang berkewajiban untuk menyediakan lahan pemakaman dan mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dilakukan ketika pengembang gagal mematuhi kewajiban tersebut. Dengan mengkaji masalah ini, studi ini memberikan kontribusi untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai persimpangan regulasi pembangunan perumahan dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan perkotaan dan pembangunan perumahan, yang menyoroti pentingnya integrasi fasilitas pemakaman dalam proyek-proyek perumahan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan standar hukum secara efektif.]]>
<![CDATA[Eksekusi Hak Merek UMKM sebagai Agunan dalam Praktik Perbankan ]]>
<![CDATA[Fifianah Fifianah]]>;
<![CDATA[Sri Budi Purwaningsih]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2903
<![CDATA[Studi ini menyelidiki pelaksanaan hak merek sebagai jaminan di sektor perbankan ketika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) gagal membayar pinjaman. Meskipun merupakan jaminan tambahan dan bukan jaminan utama, hak merek secara signifikan meningkatkan kepercayaan antara UMKM dan bank, memfasilitasi persetujuan pinjaman untuk modal usaha. Penelitian ini menyoroti peran penting hak merek dagang sebagai aset berharga bagi pemilik UMKM dan meneliti dinamika operasional dalam bank saat mereka mengelola dana masyarakat untuk mendukung bisnis masyarakat. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan prosedur dan dampak eksekusi agunan terhadap kreditur dan debitur dalam konteks perbankan. Studi ini menggarisbawahi perlunya kerangka peraturan yang jelas untuk mengatur praktik-praktik tersebut dan menyarankan cara-cara untuk melindungi kepentingan perbankan dan keberlanjutan UMKM.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Hukum Sengketa Sewa Alat Berat Konstruksi ]]>
<![CDATA[Jeni Puspitasari]]>;
<![CDATA[Noor Fatimah Mediawati]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2909
<![CDATA[Studi ini menyelidiki kerangka hukum dan upaya hukum yang berlaku untuk perselisihan dalam penyewaan alat berat konstruksi, secara khusus meneliti kasus-kasus yang melibatkan penyewaan perancah dan aksesori. Dalam hukum perdata, kewajiban timbul tidak hanya melalui kontrak tetapi juga dari ketentuan undang-undang, yang dapat menyebabkan pelanggaran kontrak dan konsekuensi hukum. Menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengevaluasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2/2017, serta Undang-Undang No. 1/2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme hukum telah ditetapkan dengan jelas, implementasinya sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya akses terhadap keadilan. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan pendidikan hukum dan sistem peradilan yang lebih mudah diakses untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa tersebut secara efektif.]]>
<![CDATA[Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Muhammad Rava Imam Falaq]]>;
<![CDATA[Muhammad Tanzil Multazam]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2957
<![CDATA[Integrasi tanda tangan elektronik dalam teknologi keuangan, terutama pinjaman online, menyoroti tantangan hukum yang signifikan. Meskipun tanda tangan elektronik memfasilitasi transaksi, keabsahannya secara hukum sebagai bukti hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat tidak diakui secara universal. Penelitian ini menyelidiki berbagai tanda tangan elektronik yang digunakan dalam pinjaman online, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis mana yang diakui secara hukum dalam praktik ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis kedudukan hukum tanda tangan elektronik di bawah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Temuan menunjukkan bahwa dari 102 perusahaan fintech lending yang memiliki izin dari OJK, hanya 7 perusahaan yang telah memverifikasi tanda tangan elektronik. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan penting akan kejelasan peraturan untuk meningkatkan kekuatan hukum tanda tangan elektronik, memastikan bahwa tanda tangan elektronik diakui sebagai bukti hukum yang sah dalam transaksi keuangan.]]>
<![CDATA[Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi ]]>
<![CDATA[Muchammad Yusuf Aldianto]]>;
<![CDATA[Rifqi Ridlo Phahlevy]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2958
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dampak Permenkumham No. 07 Tahun 2022 terhadap hak remisi narapidana di Lapas/Rutan di Indonesia, dengan fokus pada penghapusan persyaratan justice collaborator bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Dengan menganalisis dokumen kebijakan dan melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan pemasyarakatan, penelitian ini menilai bagaimana perubahan ini mendorong perlakuan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Temuan awal menunjukkan adanya langkah signifikan menuju penegakan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, yang menyoroti perlunya reformasi kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan bagi semua narapidana.]]>
<![CDATA[Serikat Pekerja sebagai Katalisator Hak dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia ]]>
<![CDATA[Noviana Archintya]]>;
<![CDATA[Noor Fatimah Mediawati]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2959
<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki peran dan tantangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja di sebuah perusahaan logistik di Indonesia. Terlepas dari pengaruh signifikan serikat pekerja dalam menegosiasikan Perjanjian Kerja Bersama yang adil, sebuah perselisihan hak baru-baru ini menyoroti tantangan yang sedang berlangsung. Perselisihan ini berpusat pada perbedaan interpretasi dan penerapan hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai kepatuhan terhadap upah minimum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dengan menggunakan metodologi studi kasus kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hambatan-hambatan ini diatasi oleh serikat pekerja dan pihak manajemen. Temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun serikat pekerja memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak pekerja, isu-isu sistemik dalam undang-undang hubungan industrial menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap perlindungan pekerja yang efektif. Temuan ini menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang lebih jelas untuk mencegah perselisihan hak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.]]>
<![CDATA[Satu Klausul Multi Konsep Ciptakan Ketidakpastian Hukum dalam Kontrak Bisnis ]]>
<![CDATA[Zena Ayu Innolita]]>;
<![CDATA[Noor Fatimah Mediawati]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3060
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dan praktis dari penggunaan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dalam kontrak bisnis untuk layanan komunikasi, air dan listrik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip ini mempengaruhi kejelasan, pemahaman, dan penegakan kontrak-kontrak tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini melibatkan tinjauan ekstensif terhadap literatur hukum yang relevan, undang-undang, dan putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk mengikuti prinsip "Satu Klausul Satu Konsep" untuk meningkatkan kejelasan dan keabsahan kontrak, yang selaras dengan hukum dan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Keterangkasan Kontrak Satu Konsep Satu Klausul versus Satu Konsep Banyak Klausul ]]>
<![CDATA[Zena Ayu Innolita]]>;
<![CDATA[Noor Fatimah Mediawati]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3061
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penggunaan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dalam kontrak-kontrak untuk layanan komunikasi, air, dan listrik. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan kontrak dengan mengkonsolidasikan berbagai konsep ke dalam satu klausul tunggal, pendekatan ini dapat menimbulkan tantangan interpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif yang melibatkan tinjauan literatur hukum yang ekstensif, undang-undang, dan analisis kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas prinsip ini dalam meningkatkan kejelasan, pemahaman, dan pelaksanaan kontrak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Satu Klausul Satu Konsep dapat menjamin kejelasan dan keabsahan kontrak dengan lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman yang mendukung Satu Klausul Satu Konsep direkomendasikan untuk memitigasi potensi risiko hukum dan meningkatkan kualitas kontrak.]]>
