cover
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika" : 16 Documents clear
Covid- 19 dan Disparitas Harga Daging Sapi Indonesia Almanico Islamy Hasibuan; Sahara; Sri Mulatsih
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.175-178

Abstract

Harga daging sapi di Indonesia mengalami fluktuasi dengan besaran yang berbeda antar provinsi. Hal ini diakibatkan oleh permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik terutama saat periode masa pandemi Covid 19 yang sedang terjadi di Indonesia. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di dunia terutama di Indonesia. Letak pusat produksi dan konsumsi yang berbeda cenderung menyebabkan masalah distribusi daging sapi. Biaya transportasi yang tinggi menyebabkan harga di provinsi provinsi-provinsi yang jauh dari pusat produksi daging sapi di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan. Pembatasan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah juga memperparah permasalahan distribusi daging sapi yang kemudian berujung pada fluktuasi dan disparitas harga daging sapi.
Covid 19 Pandemi Dan Dinamika Harga Bawang Merah Di Provinsi - Provinsi Di Indonesia Millenia Aurelia; Sahara; Dedi Budiman Hakim
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.179-183

Abstract

Bawang merah merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun komoditas bawang merah tersebut bersifat musiman sehingga harga bawang merah cenderung berfluktuasi antar waktu dan juga antar wilayah. Kesenjangan harga bawang merah antar provinsi masih terjadi baik sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 kenaikan harga bawang merah terjadi hampir di seluruh Provinsi Indonesia (kecuali Provinsi Sulawesi Barat). Kenaikan harga tertinggi terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Lampung. Perbedaan harga yang terjadi antar wilayah berkaitan dengan pola dan jalur distribusi dimana letak sentra produksi jauh dari pasar konsumen. Upaya perbaikan pada sistem distribusi bawang merah perlu dilakukan sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh daerah dapat memperoleh pasokan bawang merah dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang stabil. Peningkatan produktivitas juga perlu dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan benih TSS.
Covid-19 dan Dinamika Harga Telur Di Indonesia Bugi Biruloma Lagaida; Sahara; Widyastutik; Arief Daryanto
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.184-189

Abstract

Pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan peningkatan harga pada berbagai komoditi termasuk telur. Hasil analisis terhadap data harian harga telur menunjukkan di masa pandemi Covid-19 telah terjadi peningkatan harga rata rata-rata telur ayam di 28 provinsi dengan peningkatan terbesar terjadi di Provins i Papua Bengkulu, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Barat. Selain itu, pandemi Covid-19 meningkatkan rentang standar deviasi harga telur yang mengindikasikan pada saat pandemi Covid -19 fluktuasi harga telur lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Upaya untuk menstabilkan harga telur terutama di provinsi provinsi-provinsi yang harga telurnya sangat tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah.
Dinamika Harga Bawang Putih Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Indah Kartika Sandra; Sahara; Bayu Krisnamurthi; Tanti Novianti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.190-194

Abstract

Pandemi Covid -19 turut memengaruhi ketersediaan pasokan dan distribusi bawang putih di Indonesia, sehingga terjadi perbedaan dan ketidakstabilan harga bawang putih di wilayah Indonesia. Namun demikian, terjadinya gangguan proses distribusi dan berkurangnya stok bawangputih akibat Covid -19 tersebut tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan kebijakan impor sehingga pasokan aman dan harga bawang putih di sebagian besar wilayah di Indonesia menjadi turun. Terdapat perbedaan rata rata-rata harga bawang putih sebelum dan saat Covid -19 pada 34 provinsi di Indonesia. Nilai koefisien variasi harga bawang putih pada periode sebelum Covid -19 rata rata-rata sebesar 26 %, sedangkan nilai koefisien variasi pada saat Covid -19 rata -rata sebesar 18 %. Hal ini mengindikasikan bahwa harga bawang putih berfluktuasi tinggi dan tidak stabil baik sebelum dan dimasa pandemi Covid-19.
DISPARITAS HARGA CABAI RAWIT DI ӀNDONESІA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI CᴏVID 19 Asrilis Boy Saban; Sahara; Bayu Krisnamurthi; Lukytawanti Anggraini
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.195-198

Abstract

Sampai saat ini kesenjangan harga cabai rawit masih terjadi antar provinsi, sehingga perlu adanya kajian mengenai upaya disparitas harga cabai rawit di tingkat Provinsi di Indonesia. Hasil analisi menunjukkan harga rata rata cabai rawit terendah sebelum Covid 19 terdapat di Provinsi Jawa Timur, sedangkan harga rata rata cabai rawit tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan koefisien variasi cukup tinggi pada Provinsi Jawą Tіmur dąn Nusa Tenggara Barat. Pada saat pandemi Covid 19, harga rata rata cabai rawit terendah terjadi di Provinsi SuӀawesi Bąrąt, sedangkan tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara dengan nilai koefisien variasi cukup tinggi pada Provinsi Banten, Jawa Tengah, Yogya karta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah perlu memperbaiki sistem manajemen logistik dan proses distribusi komoditi cabai rawit ke setiap daerah atau provinsi di seluruh Indonesia. Peningkatan produksi dan produktifita s juga harus dilakukan untuk mengurangi fluktuasi harga dengan menyeimbangkan pasokan terhadap permintaan cabai rawit.
KREDIBILITAS REVIEW KONSUMEN PADA TRANSAKSI DI E COMMERCE : SUMBER INFORMASI DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE Cep Abdul Baasith Wahpiyudin; Raditya Kasih Mahanani; Ismie Leona Rahayu; Megawati Simanjuntak
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.199-200

Abstract

Dalam berbelanja online saat ini, konsumen Indonesia lebih menjadikan ulasan sebagai sumber informasi utama dalam memutuskan pembelian. Meskipun konsumen menyatakan keputusan pembelian dipengaruhi oleh informasi dari ulasan, 3 dari 10 konsumen jarang memberikan ulasan. Kebiasaan tersebut membawa dampak buruk bagi kualitas ulasan saat ini, dibuktikan dengan adanya ulasan tanpa identitas yang jelas, bahasa sulit dipahami, serta tidak ada kesesuaian antara foto/video dengan produk yang dibeli. Kelas sentimen positif meskipun mendominasi, namun berdasarkan kategori source credibility, e wom quality, dan recommendation rating 4 dari 10 ulasan yang diteliti pada ketiga e commerce ti dak tergolong kredibel. Untuk itu, memerhatikan kredibilitas ulasan konsumen pada e commerce di Indonesia menjadi sangat penting untuk membantu dan melindungi konsumen Indonesia terhindar dari penipuan. Policy brief ini menguraikan tantangan sekaligus implikasi bagi lembaga pemerintah terkait perlindungan konsumen untuk terlibat membantu memerhatikan kredibilitas ulasan. Perlindungan konsumen khususnya pada transaksi online pada masa pandemi Covid 19 sangat diperlukan untuk mengurangi pengaduan konsumen.
MANFAAT DAN BENTUK PEMBIAYAAN PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN Fery Kurniawan; Taryono Kodiran; M. Arsyad Al Amin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.203-208

Abstract

Pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) berbasis masyarakat (BM) berkelanjutan sangat tergantung pada nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat, baik ekologi dan sosial. DPL memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai willingness to pay (WTP) yang berikan, baik willingness to donate (WTD) dan willingness to contribute time (WTCT), yaitu sebesar id r 1,050,955.00 per tahun (idr 87,579.55 per bulan) untuk WTD, dan 13.21 jam per bulan, atau idr 115,605.08 per individu per bulan untuk WTCT untuk aspek perencanaan dan implementasi program dan 12.62 jam per bulan, atau setara idr 110,395.87 per individu per minggu untuk WTCT untuk aspek pengawasan kawasan. Selain itu, nilai WTP dapat menjadi salah satu pendekatan dalam memperkirakan kebutuhan biaya pengelolaan DPL BM, yaitu berkisar antara idr 47,514,100.19 hingga idr 54,240,227.90 (WTCT) per tahun. Kedua pendekatan tersebut dapat diaplikasikan dalam memperkirakan kebutuhan biaya pengelolaan DPL BM yang berkelanjutan melalui mekanisme yang dapat disesuaikan dengan karakteristik lingkungan, sosial, dan dana desa.
PEMANTAUAN CERDAS BERBASIS DRONE THERMAL: MEMBANGUN DATA KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA Dede Aulia Rahman; Yudi Setiawan
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.209-212

Abstract

Dalam dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015 2020, keanekaragaman hayati belum memberi dampak kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat, padahal faktanya banyak kekayaan hayati Indonesia yang dapat dipergunakan namun belum tergali dan dipetakan secara maksimal. Tersedianya data dan informasi kehati nasional yang aktual akan memberikan banyak manfaat dalam penyusunan kebijakan nasional internasional dan perencanaan pembangunan yang tepat, serta informasi ilmiah yang selalu terupdate. Untuk mengetahui dan memetakan kehati tersebut, maka pembangunan data kehati perlu dilakukan melalui kegiatan Inventarisasi berbasis teknologi maju seperti drone. Adanya permasalahan pendata an kehati, seharusnya menyadarkan kita untuk tidak hanya menganda lkan kegiatan inventarisasi dengan pendekatan konvensional, namun perlu penguatan sistem pendataan kehati melalui pemanfaatan teknologi maju. Data kehati presisi terwujud, jika metode yang digunakan merupakan sintesis dari 3 indikator penting: kepraktisan, biaya dan output. Adapun sintesis ketiga indikator ini dinamakan Drone Smart Monitoring (DSM) yang telah diimplementasikan dalam membangun data kehati di beberapa kawasan konservasi di Indonesia.
PEMBERDAYAAN POLITIK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA Eva Rachmawati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.213-219

Abstract

Pemberdayaan politik atau partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata, merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan wisata berkelanjutan. Akan tetapi, pada kenyataannya, program tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan terfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai penyelenggara wisata, dan bukan sebagai pengambil keputusan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah lemahnya peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengatur keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata di wilayahnya. Kontribusi dari kajian ini adalah membantu stakeholder untuk dapat merancang program pemberdayaan yang dapat mengoptimalkan faktor pendukung tersebut misalnya dengan melaksanakan kegiatan pendidikan formal ataupun non formal yang berkelanjutan. ISSN 2828-285x
PENGEMBANGAN PENANDA FERTILITAS SEBAGAI ALAT BANTU “AKURAT” DALAM UPAYA OPTIMALISASI SAPI PEJANTAN UNGGUL DALAM PROGRAM INSEMINASI BUATAN Bambang Puwantara; Iis Arifiantini; Ni Wayan Kurniani Karja; Berlin Pandapotan Pardede; Rhesti Indriastuti; Faisal Amri Satrio; Erdogan Memili
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.4.1.220-224

Abstract

Peningkatan populasi dan mutu ternak, khususnya sapi dan kerbau d ilakukan melalui program inseminasi buatan (IB). Angka kebuntingan hasil IB di Indonesia, relatif masih rendah, salah satunya diduga disebabkan oleh fertilitas pejantan. Program IB di Indonesia menggunakan semen beku yang diproduksi oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB). Standar evaluasi semen bagi pejantan yang digunakan sesuai SNI masih mengacu pada konsentrasi, motilitas pra dan pasca thawing serta skor individu. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa parameter uji tersebut tidak lagi memadai. Protein dan gen pada spermatozoa dan seminal plasma pejantan dapat menjadi kandidat alat bantu “akurat” untuk menentukan fertilitas pejantan sesuai keberhasilan IB di lapangan. Policy brief ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan BIB dalam p engembangan dan pengaplikasian penanda fertilitas berbasis molekuler sebagai alat bantu “akurat” dalam proses seleksi dan kebijakan pengafkiran pejantan sapi yang akan digunakan untuk IB. Dengan demikian, efisiensi penggunaan pejantan unggul di berbagai Ba lai Inseminasi Buatan, baik Nasional maupun Daerah di Indonesia dapat dioptimalkan.

Page 1 of 2 | Total Record : 16