Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[Membangun Resiliensi Sistem Pangan Indonesia ]]>
<![CDATA[Arif Satria]]>;
<![CDATA[Eva Anggraini]]>;
<![CDATA[Widyastutik]]>;
<![CDATA[Nunung Nuryartono]]>;
<![CDATA[Syarifah Amaliah]]>;
<![CDATA[Alfian Helmi]]>;
<![CDATA[Masbantar Sangadji]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.338-345
<![CDATA[Persoalan pangan merupakan persoalan kemanusiaan yang perlu ditangani dengan serius. Kenaikan harga energi, khususnya energi fosil, mempengaruhi harga pupuk dan pakan sehingga mendorong kenaikan harga pangan. Ditambah variabilitas iklim yang mempengaruhi produktifitas pangan, dampak terhadap kinerja makroekonomi, produktivitas pangan, kinerja ekonomi regional, ekonomi rumah tangga dan tingkat kemiskinan semakin terasa. Stimulus pengeluaran pemerintahdan peningkatan produktifitas diprediksikan mampu menahan goncangan yang terjadi, namun strategi yang memberikan efek jangka serta mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh (resilient) perlu didesain dengan serius. Untuk itu diperlukan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi mulai dari peningkatan produktivitas, mempertahankan stabilitas, penguatan industri, peningkatan efisiensi sistem pangan, meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan lokal, penguatan sumberdaya dan perlindungan petani.]]>
<![CDATA[Daulat Pangan di Desa Tambang ]]>
<![CDATA[Heru Purwandari]]>;
<![CDATA[Rai Sita]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.346-350
<![CDATA[Sektor pertambangan secara drastis merubah bentang alam pedesaan dan menggeser peran petani sebagai kelompok yang berdaulat atas agroekosistem. Perubahan yang terjadi serta merta menggiring pada terciptanya sistem penghidupan yang baru bagi petani. Sayangnya, dalam banyak kasus, situasi ini meminggirkan peran petani sebagai penyedia pangan komunitas. Petani tidak dapat secara cepat beradaptasi dengan transformasi bentang alam yang terjadi dan tetap bertahan pada model pertanian konvensional dengan produktivitas yang makin menurun. Campur tangan pemerintah harus hadir guna mengatur ekspansi pertambangan danmengembalikan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang dalam berbagai dimensi.]]>
<![CDATA[Inovasi Model Komunikasi Digital Desa Wisata (KDDW) dalam Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata di Kabupaten Bogor ]]>
<![CDATA[Hudi Santoso]]>;
<![CDATA[Amirruddin Saleh]]>;
<![CDATA[Musa Hubeis]]>;
<![CDATA[Wahyu Budi Priatna]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.351-358
<![CDATA[Kapasitas pelaku desa wisata di Indonesia umumnya masih rendah terutama para pelakuwisata di desa wisata. Rendahnya kapasitas tersebut dapat dilihat dari pelaku desa wisata yangbelum mampu menyusun konsep atau perencanaan desa wisata yang sesuai denganperkembangan zaman atau keinginan konsumen. Haltersebutsenada dengan apa yangdisampaikan oleh Prafitri dan Damayanti (2016) bahwa kapasitas individu pengelola desa wisatakurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata. Noho (2014), tingkatkapasitas pelakudesa wisata secara individu maupun berorganisasidapattergolong dalam kriteriakurang optimalatau tingkat kematangan kapasitas dalam mengelola kepariwisataan masihtergolong dibawah rata-rata. Selain itu, para pelaku desa wisata belum ditunjang dengan caraberkomunikasi yang memadai.]]>
<![CDATA[Sistem Pendataan Hasil Tangkapan Ikan ]]>
<![CDATA[Eko Sri Wiyono]]>;
<![CDATA[Regi Fuji Anggawangsa]]>;
<![CDATA[Wudianto]]>;
<![CDATA[Vita Rumanti Kurniawati]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.359-361
<![CDATA[Illegal, unreported, and unregulated fishing yang disingkat menjadi IUU fishing telah mengakibatkan kerugian global hingga 10-23.5 miliar USD. Penanganan IIU Fishing selama ini lebih fokus pada illegal fishing, padahal dampak dari pelanggaran unreported fishing juga tidak kalah dahsyatnya. Unreported fishing menyebabkan kesalahan data perikanan yang banyak digunakan dalam penentuan kebijakan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil tangkapan armada pancing tonda pada periode tahun2012-2022 di PPN Palabuhan ratu terindikasi terjadi misreported sebesar 46,52–228,02 ton/tahun atau mencapai 11,7–28,8% dibawah tangkapan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian dan kesalahan pendataan tersebut disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya adalah: penggunaan hasil tangkapan untuk umpan, dikonsumsi di atas kapal, jatah ABK dan upah tenaga kerja pada saat bongkar muatan. Beberapa fakta tersebut mendorong perlunya perbaikan sistem pendataan hasil tangkapan dengan melakukan identifikasi dankuantifikasi adanya potensi terjadinya misreported data hasil tangkapan sehingga pengelolaan perikanan dapat dilakukan secara tepat dan benar.]]>
<![CDATA[Urgensi Teknologi Deteksi Bawah Air untuk Pertahanan dan Keamanan Laut Ibu Kota Negara (IKN) ]]>
<![CDATA[Henry M. Manik]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.362-366
<![CDATA[Pemerintah telah menetapkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara, di mana wilayah IKN bersifat khusus karena setingkat provinsi. IKN sebagai pusat pemerintahan memerlukan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Dari sisi pertahanan laut, perlua da pengendalian IKN dengan kekuatan yang besar. Kekuatan ancaman bisa masuk lewat Selat Makassar untuk kapal-kapal sipil dan operasi militer yang melewati selat tersebut. Untuk itu pentingnya teknologi deteksi pengendalian Selat Makassar dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal dan sistem deteksi dini bawah laut untuk mendukung pertahanan dan menopang aktivitas ekonomi.]]>
<![CDATA[Pengembangan Uji Berbasis Molekuler Protamine-1 (Prm1) Sebagai Penentu Tingkat Fertilitas untuk Proses Seleksi dan Kebijakan Pengafkiran Sapi Pejantan Unggul di Indonesia ]]>
<![CDATA[B Purwantara]]>;
<![CDATA[BP Pardede]]>;
<![CDATA[M Agil]]>;
<![CDATA[I Supriatna]]>;
<![CDATA[NWK Karja]]>;
<![CDATA[RI Arifiantini]]>;
<![CDATA[C Sumantri]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.367-374
<![CDATA[Standar kualitas semen yang berperan penting dalam keberhasilan inseminasi buatan (IB) sebagai upaya peningkatan populasi dan mutu ternak sapi di Indonesia terbukti tidak seutuhnya mampu menentukan tingkat fertilitas sapi pejantan di Indonesia. Studi terbaru membuktikan bahwa meskipun sudah memenuhi standar kualitas semen yang sudah ditetapkan, namun tiga dari enam ekor sapi pejantan di Indonesia masih tergolong fertilitas rendah (<60%). Potamine-1 (PRM1) merupakan molekul pada inti spermatozoa yang telah terbukti memiliki hubungan erat dengan fungsi fertilitas dan kualitas spermatozoa pada berbagai sapi pejantan di Indonesia. Hal tersebut mendasari usulan pengembangan uji berbasis molekuler PRM1 sebagai penentu tingkat fertilitas yang diharapkan dapat digunakan untuk proses seleksi dan kebijakan pengafkiran sapi pejantan unggul di Indonesia. Melalui policy brief ini diharapkan usulan pengembangan uji tersebut dapat lebih tersampaikan dengan segala solusi yang diberikan, termasuk terkait pendekatan uji berbasis molekuler yang paling tepat digunakan, kajian-kajian lanjutan, dan berbagai harapan dukungan dari segala pihak demi terwujudnya pengembangan uji PRM1.]]>
<![CDATA[Standarisasi Penjaminan Kesejahteraan Hewan Untuk Kemajuan Riset Biomedis ]]>
<![CDATA[Fitriya Nur Annisa Dewi]]>;
<![CDATA[Huda Shalahudin Darusman]]>;
<![CDATA[Joko Pamungkas]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.375-380
<![CDATA[Pengembangan berbagai obat, vaksin dan produk kesehatan memerlukan tahap penelitian dan pengujian pada hewan laboratorium/hewan coba. Kesejahteraan hewan selama pemeliharan dan penggunaannya dalam studi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesahihan hasil, dan pemenuhannya semakin menjadi sorotan publik dan tuntutan global. Diperlukan aturan hukum, kebijakan dan pedoman nasional untuk menjamin implementasi prinsip kesejahteraan hewan yang terstandar di berbagai institusi di Indonesia, dan mengacu pada standar internasional. Kajian ini bertujuan menelaah aspek legal di Indonesia yang mengatur implementasi prinsip etik dan kesejahteraan hewan di bidang penelitian biomedis, dan mengidentifikasi kebijakan dan pedoman yang diperlukan untuk mencapai standarisasi penjaminan tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan ]]>
<![CDATA[Putri Fildzah Andini]]>;
<![CDATA[Ichsan Zidane]]>;
<![CDATA[Hany Dwi Wahyuni]]>;
<![CDATA[Muhammad Yazid Ilham Rabbani]]>;
<![CDATA[Lilik Noor Yuliati]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.381-386
<![CDATA[Kemudahan pinjaman online menyebabkan konsumen tidak berfikir panjang sehingga mendapatkan teror penagihan pinjaman online. Teror didapatkan melalui telepon, WhatsApp, dan SMS dengan isi pesan berupa ancaman, hinaan, dan pencemaran. Teror juga didapatkan oleh lingkungan sekitar informan yaitu keluarga, teman, dan lingkungan. Teror disebabkan rendahnya literasi dan permasalahan ekonomi. Dampak teror yaitu pada psikis, sosial, dan ekonomi. Lembaga perlindungan konsumen telah berperan secara preventif dan represif terkait pinjaman online. Akan tetapi, terdapat pelaku usaha yang melakukan tagihan dengan melanggar norma yang berlaku. Selain itu, belum adanya aturan terkait negosiasi keterlambatan pembayaran sebelum mendapatkan tagihan. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengedukasi konsumen.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Yang Rentan Tekanan Pelaku Usaha ]]>
<![CDATA[Niki Herlina]]>;
<![CDATA[Lilik Noor Yuliati]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.387-392
<![CDATA[Konsumen kini semakin dimanjakan dengan pesatnya perkembangan e-commerce yang mendukung proses sistem belanja online dengan menyediakan variasi metode pembayaran, diantaranya adalah paylater. Namun hal ini membawa masyarakat pada kondisi rentan akibat munculnya perilaku tidak sehat seperti pembelian secara impulsif serta menguatnya perilaku berutang untuk keperluan konsumtif. Dalam praktiknya,sering kali konsumen pengguna paylater kesulitan memahami informasi sehingga menjadi rentan. Kerentanan tersebut antara lain transparansi informasi hinggga informasi yang tidak lengkap akan ketentuan paylater, tekanan berupa pengaruh praktik pemasaran oleh pelaku usaha, serta informasi yang asimetris akan menimbulkan kesenjangan yang memposisikan pengguna menjadi lebih rentan untuk mengalami hal yang tak diinginkan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Tuli : Kemandirian dan Kerentanan pada Pelayanan Jasa Perbankan ]]>
<![CDATA[Zhalfa Kirana Fajriani]]>;
<![CDATA[Lilik Noor Yuliati]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.4.4.393-397
<![CDATA[Keterbatasan pendengaran dan komunikasi pada penyandang Tuli berdampak pada perlakuan dan pelayanan publik perbankan yang diterima. Konsumen Tuli seringkali mendapatkan pelayanan diskriminasi dan minim aksesibilitas. Hal ini membuat konsumen Tuli kesulitan memperoleh informasi dan ketersediaan fasilitas sehingga rentan terhadap kecurangan praktik pelaku usaha jasa keuangan serta berisiko terhadap kerugian materi dan non materi. Layanan perbankan yang tidak inklusif dapat menghambat konsumen Tuli menjadi mandiri. Petunjuk Teknis Operasional dari Otoritas Jasa Keuangan tentang standar minimal pelayanan keuangan kepada konsumen disabilitas belum diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan akses, layanan, dan pengetahuan layanan perbankan kepada konsumen penyandang disabilitas.]]>
