Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
23 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum"
:
23 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Hutama Karya (Persero) ]]>
<![CDATA[Bima Gavian Cahyo]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.704
<![CDATA[Kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa jalan tol seringkali menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan tol. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan dan pertanggungjawaban hukum PT. Hutama Karya (Persero) terhadap para pengguna jalan tol. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa PT. Hutama Karya (Persero) telah memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum kepada pengguna jalan tol dengan memberikan kualitas layanan prima sebagaimana diatur dalam aturan standar operasional (SOP) internal terkait standar pelayanan minimal (SPM) tol yang telah ditentukan oleh Pasal 8, 87 dan 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, serta Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pihak PT. Hutama Karya wajib melaksanakan perlindungan bagi para pengguna jalan tol terkait fasilitas jalan tol hingga pelayanan yang diberikan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan prima sebagai kontra prestasi pembayaran tol kepada para pengguna jalan tol.]]>
<![CDATA[Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Orang Asli Papua ]]>
<![CDATA[Hery Herjawan]]>;
<![CDATA[Herdito Sandi Pratama]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.706
<![CDATA[Orang Asli Papua akan merasa menjadi bagian NKRI apabila dapat berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dalam bingkai keadilan dan kearifan lokalnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis refleksi kritis pandangan Will Kymlicka tentang hak minoritas dalam konteks “Nasionalisme” Orang Asli Papua, serta mengetahui peran negara dalam melindungi hak-hak minoritas OAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan adalah refleksi kritis untuk melakukan pengujian terhadap kelebihan, kelemahan dan relevansi konsepsi tentang asas-asas yang ada. Penelitian ini mencoba untuk melakukan refleksi kritis terhadap pandangan Will Kymlicka tentang hak minoritas Orang Asli Papua (OAP), serta apa peran negara dalam melindungi hak-hak minoritas OAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pemerintah telah melakukan banyak hal untuk memberikan perlindungan hukum bagi Orang Asli Papua, masih ada beberapa persyaratan mendasar yang seharusnya menjamin kebebasan bagi OAP yang belum terpenuhi, minority rights yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum berhasil karena liberal culture dalam perlindungan hak individu belum optimal.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Angga Saputra]]>;
<![CDATA[Muhammad Taufiq]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.707
<![CDATA[Anak yang melakukan kejahatan narkotika dapat mempengaruhi perkembangan hidup dan masa depan anak. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum perlu memperhatikan faktor-faktor yang berdampak buruk bagi masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan menggunakan analisis data dengan sifat kuantitatif serta dengan menggunakan beberapa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yaitu dengan memperhatikan restorative justice. Dari 28 putusan tersebut, dua putusan dikembalikan kepada orang tua. Putusan ini diambil dari tahun 2020 sampai 2022. Dan untuk faktor yang menghambat penegakan hukum kejahatan narkotika yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yaitu adanya perbedaan persepsi oleh aparat penegak hukum dalam mengambil putusan hukum dan juga perbedaan persepsi antara masyarakat dengan penegak hukum dalam memahami undang-undang hal ini menghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan restorative justice.]]>
<![CDATA[Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Dennis RobbyHidayat]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.710
<![CDATA[Merek adalah salah satu aspek dari karya intelektual yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kelancaran dan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa dalam konteks perkembangan globalisasi saat ini. Untuk melindungi mereknya, para pelaku usaha harus mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun, dalam proses pendaftaran merek, seringkali muncul istilah-istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Salah satu istilah yang sering muncul dalam proses pendaftaran merek adalah, “pemeriksaan substantif.” Jika ada pelanggaran hak merek, pemilik merek memiliki kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terkait dengan pelanggaran tersebut. Upaya hukum ini bisa berupa tindakan litigasi (melalui pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Penelitian ini berfokus pada analisis data yang terkait dengan peraturan hukum yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam teks Pasal tentang merek dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya pemerintah untuk mempercepat proses pendaftaran merek. Dengan demikian, jangka waktu yang diperlukan untuk menunggu penerimaan atau penolakan pendaftaran merek menjadi lebih singkat.]]>
<![CDATA[Freies Ermessen BPJT Pada JTTS Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus PT. Hutama Karya (Persero) ]]>
<![CDATA[Rina Rusfiantini]]>;
<![CDATA[Yusup Hidayat]]>;
<![CDATA[Suparji Suparji]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.711
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah dalam kedudukannya sebagai regulator, tindakan Freies Ermessen BPJT dalam pengalihan sebagian pekerjaan pembangunan salah satu ruas JTTS kepada badan usaha jalan tol lain apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menerapkan statute approach dan case approach kasus penugasan JTTS PT. Hutama Karya (Persero), sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penugasan BUMN tersebut dan regulasi disektor infrastruktur jalan tol yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan BPJT dalam pembangunan salah satu ruas JTTS kepada BUJT DuKon tanpa underlying PPJT adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi infrastruktur yang berlaku, tindakan BPJT tersebut merupakan tindakan diskresi (Freies Ermessen) pejabat pemerintah yang tidak selaras dengan AUPB dan tidak sejalan dengan fungsi dan tugas dalam kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang jalan tol. Fleksibilitas dalam penggunaan diskresi merupakan permasalahan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga diperlukan ketidakbiasan dan pertimbangan yang matang dari badan/pejabat pemerintah saat membuat keputusan dalam situasi yang bersifat kasuistik.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Muhammad Priatmoko]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.712
<![CDATA[Efisiensi dalam penyediaan barang baik yang bersumber dari APBN maupun dana international loan dapat dicapai melalui regulasi procurement yang berlaku baik yang standar internasional maupun nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui implementasi, hambatan dan penyelesaian terkait pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi yang bersumber pinjaman luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut artikel ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder serta bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mencari titik temu dari perbedaan sistem hukum tersebut dengan harmonisasi aturan serta melibatkan badan audit independen dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek konstruksi yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Kendala utama dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan konstruksi menggunakan pembiayaan dari pinjaman luar negeri adalah pada kecenderungan penggunaan perjanjian atau kesepakatan pinjaman dengan poin-poin kesepakatan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Kendala tersebut misalnya berupa penggunaan syarat kerahasiaan dalam perjanjian pinjaman luar negeri yang bertentangan dengan prinsip transparansi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perizinan Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi: Komparasi di Kota Bekasi dan Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Nico Tri Afriyanto Fajar]]>;
<![CDATA[Sadino Sadino]]>;
<![CDATA[Anas Lithfi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.713
<![CDATA[Partisipasi dunia usaha dalam mendukung transformasi digital sangat krusial dalam upaya pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat, namun demikian dalam upaya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem hukum dalam pemasangan internet di Kota Bekasi dan Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak swasta dapat meningkatkan mutu layanan digital di daerah melalui pemasangan jaringan internet tersebut dengan dukungan maksimal dari Pemda dan masyarakat sekitar, sehingga dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi penyedia jasa jaringan telekomunikasi serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan pengurangan disparitas dan keterasingan informasi bagai masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi kemudahan berusaha bagi pemerintah dan dunia usaha khususnya sektor informal dan usaha kecil dan menengah di Kota Bekasi dan Sidoarjo. Pemberian perizinan di daerah Sidoarjo lebih efektif dibandingkan dengan di Bekasi karena adanya kepastian biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi karena lokasi infrastruktur berada dalam tanah hak pemerintah dengan menggunakan sistem sewa, di mana besaran tarif tersebut ditetapkan berdasarkan SK Bupati, sehingga memberikan kepastian serta efektivitas dalam waktu pengerjaan proyek pengadaan infrastruktur dari penyedia jasa telekomunikasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Studi Kasus Divisi OPJT PT. Hutama Karya (Persero) ]]>
<![CDATA[Emy Ferdos]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>;
<![CDATA[Yusup Hidayat]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.717
<![CDATA[Pekerja merupakan aset perusahaan yang berpengaruh di dalam menjalankan proses bisnisnya. Pekerja lebih lemah posisinya dibandingkan pemberi kerja. Sesuai perjanjian ketenagakerjaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam pelaksanaannya untuk penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang kurang sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga aturan mengenai ketenagakerjaan masih terkendala dan menimbulkan permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Penulis bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pekerja PKWT di Divisi Operasional Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) PT. Hutama Karya (Persero). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, adapun sumber hukum yang digunakan baik primer maupun sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Divisi OPJT PT. Hutama Karya (Persero) sudah menerapkan perjanjian kontrak kerja PKWT sesuai dengan ketentuan regulasi terkait ketenagakerjaan UU Ciptaker termasuk untuk perubahan kontrak dari PKWT ke PKWTT serta perubahan perjanjian kontrak PKWT menjadi karyawan tetap.]]>
<![CDATA[Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Gunawan Hadi Purwanto]]>;
<![CDATA[Dian Nabila Himmatul Ulya]]>;
<![CDATA[Tri Wulandari]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.772
<![CDATA[Perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan memiliki kesempatan yang sama apabila menghadapi persoalan dengan memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangga ataukah berpisah dengan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundangan dan analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan daripada penetapan nafkah terhadap suami mengajukan cerai talak yang diputuskan secara verstek dan menganalisis perspektif keadilan terhadap keberlakuan pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak terhadap verstek. Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan pembebanan nafkah pada perkara cerai talak ketika pihak istri tidak hadir di persidangan namun diketahui keberadaannya dan oleh majelis hakim secara ex officio menetapkan pembebanan nafkah tersebut secara variatif dan relatif, karena hal ini menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan memperhatikan asas keadilan, asas kewajaran, asas kemampuan suami, serta asas-asas penting lainnya dalam hukum acara peradilan agama, dan dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Penetapan pembebanan nafkah oleh Majelis Hakim sudah adil dan progresif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kedudukan suami dan istri yang berperkara meskipun secara verstek.]]>
<![CDATA[Peran Depenas Dalam Perubahan Formula Perhitungan Kebijakan dan Penentuan UMP/UMK Pasca UU No. 6 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Wike Nopianti]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Muhamad Abas]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.774
<![CDATA[Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif karena penelitian ingin mempelajari ius constitutum diranah ketenagakerjaan Indonesia. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023. Menurut penelitian, Depenas diberi wewenang baru dalam PP No. 51 Tahun 2023 untuk menentukan upah minimum dan skala upah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut analisis penelitian, Depenas tidak mempunyai wewenang untuk menentukan nilai alfa untuk setiap daerah karena nilai alfa telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada skala 0,10–0,30 dan menurut penelitian ini sudah tidak berlandaskan pada asas keadilan hukum dan membuat suatu konflik di masyarakat khususnya bagi pekerja/buruh. Dalam PP No. 51 Tahun 2023, Depenas diberi wewenang baru untuk menentukan upah minimum dan skala upah di tingkat perusahaan provinsi, kabupaten, dan kota serta pemerintah membuat kebijakan untuk menciptakan wilayah baru melalui pemekaran, yang mencakup pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang belum menetapkan upah minimum dan yang belum memilikinya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan, penetapan, dan penerapan upah minimum.]]>
