cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2016)" : 15 Documents clear
PENDIDIKAN ISLAM MELALUI KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBENTUK MORAL DAN AKHLAKUL KARIMAH PELAJAR ISLAM bakri anwar
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4853

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pendidikan yang sukses, yang membuat manusia mampu berfikir secara kritis dan keratif. Dan dengan menggunakan pikiran sebagai kekuatan yang mampu mengelaborasi, menganalisa, dan mempurmulasi berupa ide atau gagasan secara konstruktif. Sistem pendidikan yang baik adalah mampu mengedukasi dan memproduksi seseorang melalui ilmu pengetahuan, keterampilan, dan dapat menyelesaikan masalah, berlaku bijak, kreatif, dan mampu mengkritisi permasalahan. Dalam suatu masalah siswa dapat menghadirkan konsep baru dengan mengkritisi keadaan yang ada. Kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah siswa, ini dapat di bentuk dari segala jenjang pendidikan (sekolah).
STATUS HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA (Suatu Telaah Normatif) Jamil Jamil
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4841

Abstract

Perkawinan bawah tangan, adalah perkawinan antara seorang lakilaki  dan seseorang perempuan, yang terpenuhi rukun-rukundan syaratsyarat  yang ditetapkan dalam hukum agama masing-masing dan peraturan perundang-undangan, namun tidak dicatat pada instansi pemerintah yang berwewenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCP) bagi orang yang beragama selain Islam. Status hukum perkawinan bawah tangan, baik dilihat dari sisi agama maupun peraturan perundang-undangan, adalah merupakan perkawinan yangdibolehkan/legal menurut hukum nasional Indonesia, sehingga mengikat para pihak yang melakukannya dan berakibat hukum terhadap anak dan harta benda dari perkawinan itu.
METODE DILALAH AL-ALFADZ DALAM HUKUM ISLAM Mawardi Djalaluddin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4848

Abstract

Dalalat ‘ibarat (ungkapan) nash adalah petunjuk dari bentuk makna yang cepat dapat dipahami dari padanya, serta dimaksudkan oleh susunan lafadznya, baik susunan lafadz itu dimaksudkan untuk makna asli atau karena makna yang mengikutinya, dalam hal ini bukan makna asli. Isyarat al-nash adalah makna yang tidak segera dipahami dari lafadz-lafadznya dan tidak pula dimaksudkan melalui susunannya, akan tetapi makna yang dipahami dari isyarat al-nash adalah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafadznya. dalam hal ini memahami makna yang ditunjuk oleh lafadz melalui cara iltizam. Mafhum Muwafaqah yaitu hukum yang tidak disebut atau hukum yang dipaham dalam lafzh nash sesuai dengan hukum yang disebut dalam manthuq atau lafzh nash. Mafhum al-mukhalafat adalah hukum yang tidak disebut atau yang dipahami dari lafadz nash, berbeda dengan hukum yang disebut dalam manthuq atau lafadz nash, baik dalam istbat maupun nafy.
MEMBACA SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN INTELEKTUAL Dahlia Patiung
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4854

Abstract

Membaca itu sangat penting karena membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan atau informasi. Selain untuk mendapatkan informasi, membaca juga bermanfaat untuk memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan sehingga dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan (pengembangan intelektual) untuk masa depan pembaca itu sendiri, dapat menstimulasi mental, mengurangi stres, menambah kosa kata dan memperluas pemikiran seseorang. Pada hakikatnya membaca adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis, dimana kita mengamati tulisan secara visual dan berpikir dalam mengolah informasi dalam bacaan tersebut.
TERJADINYA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PALOPO Andi Takdir Jufri
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4842

Abstract

Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo dari tahunke tahun mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya yaitu, faktorlingkungan keluarga, faktor lingkungan pergaulan dan faktor kondisisosial ekonomi serta faktor minimnya tingkat pendidikan anaktersebut. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yangterkait, utamanya aparat Kota Palopo untuk menanggulangi delikpencurian yang dilakukan oleh anak, yakni upaya preventif(pencegahan) dengan memberikan bimbingan kepada orang tua anakmengenai pentingnya hubungan keakraban keluarga, pembinaankeagamaan, menjalin kerjasama antara guru murid tentang carabelajar di sekolah maupun di luar sekolah. Upaya Represif yaitumelakukan tindakan razia, pengusutan/penyidikan dan penahanan.
PEMBAHARUAN HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM intan cahyani
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4850

Abstract

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, pembaharuan hukum Islam dipandang sebagai amanah konstitusi negara untuk menggantikan produk-produk hukum kolonial Belanda yang masih berlaku dan untuk menggantikan beberapa produk hukum yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan terkhusus dalam pembaharuan hukum keluarga meliputi empat kategori, yaitu: fikih, fatwa, yurisprudensi, dan Undang-Undang. Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan fikih ala Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan umat Islam Indonesia. KHI sebagai rumusan fikih, meniscayakan untuk ditafsir sesuai dengan konteksnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum yang ada dalam KHI
EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MIRAS DI MAKASSAR Rahmatiah HL
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4857

Abstract

Minuman keras yang acapkali menimbulkan berbagai bacam problem sosial dan keamanan menyebabkan wali kota Makassar mengeluarkan aturan daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang penerapan pengendalian dan pengwasan miras, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika miras, dan akan melihat sejauhmana efektivitas Perda tentang miras. Metode yang digunakan adalah kuanitatif deskriptif dengan mengambil 100 informan sebagai sampel untuk mewakili populasi warga kota Makassar.Dari hasil penelitian menunjukkan masyarakat cukup mendukung upaya pemerintah dalam aturan penerapan miras, akan tetapi belum efektif karena kurangnya porsi pengawas Penegak Perda utamanya yang berkaitan dengan Miras.
ADAT SEBAGAI BUDAYA KEARIFAN LOKAL UNTUK MEMPERKUAT EKSISTENSI ADAT KE DEPA Munir Salim
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4845

Abstract

Perkembangan yang semakin kencang dan keras pertumbuhannya, menyebabkan terlupakannya latar belakang lahirnya hukum. Sejenak kita menengok ke belakang dalam sejarah perkembangan hukum di dunia, khususnya di Indonesia, dapat dipastikan bahwa hukum itu lahir, hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai pandangan dan ideologi yang kuat sebagai sumber pijakan peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Namun, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan sebagai kebiasaan dari leluhur melalui nenek moyangnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dijalani secara berkesinambungan dari generasi ke generasi penerusnya. Kebiasaan-kebiasaan menjadi tradisi dalam kehidupan, masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok, maka terciptalah adatistiadat suatu kelompok tertentu yang disebut dengan Adat Desa. Adat Desa merupakan kelompok adat yang masih sangat terbatas lingkup wilayahnya, karena faktor geografis dan teritorialnya. Kedua faktor tersebut sangat menentukan peran dalam posisi Adat Desa yang bersangkutan. Dimana adat istiadat daerah mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak terpengaruh dengan keadaan di luar anggota kelompoknya. Kekhususan pada setiap Adat Desa/Adat Daerah sebagai corak, tanda/lambang Adat Desa/Adat Daerah yang bersangkutan dapat dilihat dalam kehidupan sosial sehari-hari apakah dalam hal kesenian, pakaian, makanan, pesta perayaan, kerajaan, keterampilan pola kehidupan di watak/karakter serta wisata alam. Dari sendi-sendi kehidupan tersebut dapat ditonjolkan mana di antara yang terbaik dari yang baik sebagai unggulan dan dapat diterima serta diminati oleh anggota kelompok adat setempat maupun orang-orang dari luar kelompok maupun orang asing dari mancanegara.
PERMUSYAWARATAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Kajian Tafsir Tematik) Dudung Abdullah
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4851

Abstract

Abstrak Permusyawaratan adalah suatu kegiatan perundingan dengan cara pertukaran pendapat dari berbagai pihak tentang suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik guna kemaslahatan bersama. Al-Quran memandang musyawarah sebagai amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah harus memperhatikan etika dan sikap ketika bermusyawarah. Musyawarah hendaknya bertawakkal kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
HAK-HAK KAUM MINORITAS DALAM HUKUM ISLAM Subehan Khalik Umar
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4858

Abstract

Kelompok ahl al-żimmī merupakan kelompok minoritas dalam Islam yang mendapat keistimewaan tertentu. Keistimewaan ini disebabkan karena mereka mengadakan perjanjian yang sangat kuat żimmah dengan Negara Islam. Selanjutnya, aqd żimmah yang mereka ikrarkan sekaligus mewajibkan mereka untuk membayar jizyah, sebuah pembayaran yang dibayarkan sekali setahun.  Perjanjian żimmah membawa pengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka di tengah komunitas muslim. Salahsatu hak yang patut mendapat perhatian adalah hak mereka berkenaan dengan kebolehan mereka menjadi pejabat Negara tanpa batas kecuali pada jabatan-jabatan prinsip dan berkaitan dengan hajat hidup lansung kaum muslimin. Dalam memperoleh hak mereka, kelompok ini diwajibkan untuk menjaga beberpa hal yang berkaitan dengan kaidah hidup mereka dalam masyarakat muslim semisal larangan memasarkan miras dan mengajak warga muslim untuk mencicipi atau meminum minuman keras.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue VOL 12, NO 1 (2023) VOL 11, NO 2 (2022) VOL 11, NO 1 (2022) VOL 10, NO 2 (2021) VOL 10, NO 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue