cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan" : 17 Documents clear
Konsekuensi Hukum Pemasaran Dan Jual Beli Rumah Dalam Proses Pembangunan (Studi PT. Pratama Hutama Jaya) Yetti Yetti; Yalid Yalid
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.910

Abstract

Pemasaran dan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan atau belum ada fisiknya tidak bisa dilakukan secara bebas, karena sudah diatur informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dalam melakukan pemasaran tersebut. Diantara informasi yang wajib disampaikan tersebut, seperti alas hak tentang tanah, informasi yang jelas mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dijanjikan, dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut dapat dilalukan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Adapun persyaratan hal yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian pendahuluan jual beli setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin bangunan induk, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Namun dalam praktik, pengaturan pemasaran dan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut tidak efektif ditaati oleh pengembang (developer). Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk menjelaskan pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan di PT Pratama Hutama Jaya. Kedua, untuk menganalisis konsekuensi hukum pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan bagi PT Pratama Hutama Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan kategori efektivitas hukum yang akan diuji efektivitas keberlakuannya terkait norma tentang pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap proses pembangunan. Hasil penelitian ini bahwa syarat informasi pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak berjalan di PT Pratama Hutama Jaya. Untuk syarat informasi dalam pemasaran tidak semua dimuat dalam media pemasaran rumah. Kemudian untuk penjualan rumah tidak dibuat perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan bagi PT Pratama Hutama Jaya berdimensi administrasi, pidana dan perdata. Dalam konteks sanksi administrasi dan pidana ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk konteks perdata inisiatifnya datang dari pihak yang merasa dirugikan.
The Meaning of The Principle of Interest (Insurable Interest) in The Insurance Agreement for Legal Purposes Zahra Mahrunisa
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.917

Abstract

The juridical problem in this study is that there has been no explanation of the basic meaning of interest in Law Number 14 of 2014 on Insurance (vacuum of norms), so there is no standardization of the basic meaning of interests and their characteristics. This research is juridical-normative, using legal theory, contract theory, and insurance theory, as well as using statute approach and conceptual approach. According to interest theory, the object of insurance is attached to subjective rights that are intangible. The interest is absolute, meaning it must be on every insurance object and follow wherever the insurance thing is located. The interest must already be on the insurance object at the time the insurance is held or at least at the time of the event that incurs a loss (evenemen). For the insured who have insurance, the interest is attached to the insurance object. In the context of insurance agreements, achieving interests based on fairness and benefit can not only be based on the insurance benefit but rather the benefit of the opportunity for the party that should be insured for equality.
Legal Protection of Intellectual Property Rights: What is Urgency for The Business World? Zulfikri Zulfikri; Zulkarnaini Zulkarnaini
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.940

Abstract

Thought intellectual works produced by humans that require the sacrifice of energy, time, and cost in its creation. The existence of this sacrifice makes the work produced has economic value because of the benefits it enjoys. Based on this concept, it encourages the need for an appreciation for the work in the form of legal protection for Protection of Intellectual Property Rights (IPR). This paper aims to analyze the Legal Protection of IPR and Its Urgency for the Business World. This research uses a legal policy approach, namely an approach that is carried out by observing the laws and regulations related to the policy issues under study. The results of the research show that Intellectual Property Rights products are works born of creativity, initiative, and creative power, as well as high and creative intellectual abilities/the work of the brain, meaning and reasoning from the inventors, creators and designers. The results of intellectual creativity with such a deep process as mentioned above have a very high economic value. The results of these works are essentially the personal wealth of those who invented, created or designed.
Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin Johannes Ibrahim Kosasih; Anak Agung Istri Agung; Anak Agung Sagung Laksmani Dewi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.971

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, merupakan sebuah putusan fenomenal yang menghapus kelembagaan parate eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap putusan ini diajukan kembali oleh pihak ketiga dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Kedua putusan tersebut mengeliminasi kedudukan parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate eksekusi merupakan legalitas yang dimiliki lessor dalam upaya melakukan eksekusi bila lessee wanprestasi. Kedudukan parate eksekusi sebagai pranata hukum jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan permasalahan hukum dalam penarikan jaminan, yang secara yuridis belum dimiliki oleh lessee. Dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan ini hendak mengkaji kedudukan parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap hak eksekutorial lessor berdasarkan pranata parate ekekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dieliminasi dan eksekusi jaminan harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur yang telah mengakui wanprestasi atau mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
Comparison of Civil Law Regarding The Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions Ikhsan Lubis; Tarsisius Murwadji; Mahmul Siregar; Detania Sukarja; Robert Robert; Dedi Harianto; Mariane Magda Ketaren
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.981

Abstract

In the era of modern technology as it is today and even more so in the Covid-19 pandemic, cyber notary is also mentioned as a post that needs to carry out each technical aspect of his/her authority and duties as a notary with the help of technology, especially that is related to the urgency of making a notary deed electronically. Article 16, Paragraph (1), lines C and M of the Law on Notary’s Position (Undang-Undang Jabatan Notaris-UUJN) requires a notary to embed a fingerprint as an attachment to the original deed and read out the deed/agreement in the presence of client attended by at least two (2) witnesses, and after being read, should be signed by the client, witnesses, and a notary. Meanwhile, the Law on Article 5 Paragraph (4) on Information Technology and Electronic Transaction (UU ITE) provides limitations by making exceptions to notary deed is not included in the category of electronic information or document. Therefore the problem concerning the creation of a legally binding relationship (a deed) using electronic means (e-Notary) has not yet received a solid legal basis and has not guaranteed legal certainty, especially regarding the authenticity and existence of the electronic deed. In addition, the research will also explore the practice of implementing the development of the cyber notary concept in the field of civil law in several countries, both those with the Common Law tradition and the Civil Law tradition, many of which have empowered the function and role of a notary in electronic transactions. The utilized research technique is the normative legal research technique by using the approach to legislation and analysis of legal concepts sourced from primary or secondary legal materials. The results indicate that the concept of a cyber notary in creating a deed by electronic means (e-Notary) requires arrangements that provide clear rules regarding the terms or conditions in the framework of making a notary or authentic deed conducted using the concept of a cyber notary. Thus, the notary can carry out professional duties without contradicting the laws and regulations. In addition, the development of the cyber notary concept that comes from the Common Law System tradition in practice has been widely applied and is no exception for the Indonesian state which is included in the tradition of countries that adhere to the Civil Law System as a modern legal state, of course, cannot escape developments outside the law.
Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara Hirsanuddin Hirsanuddin; Rina Khairani Pancaningrum; Abdul Atsar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.988

Abstract

Merger Bank syariah menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan belanja modal yang sering dialami perbankan syariah, selain itu juga tujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di industri keuangan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqashid Syariah dan bagaimana akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN menurut hukum Islam? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik dan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqashid Syariah, karena bertujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN adalah bertentangan dengan prinsip hukum islam dan prinsip syariat.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.993

Abstract

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
The Regulation of The Local Government of West Nusa Tenggara Province Regarding Tourism on The Era of Covid 19 Usman Munir; Baiq Rara Charina Sizi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.998

Abstract

This study aims to scrutinize the policies issued by Nusa Tenggara Barat provincial government related to the tourism sector during the Covid 19 period and the impact of Covid 19 on the tourism industry in Nusa Tenggara Barat. This study is qualitative research by observing the government policies during the covid period and their impact. The data collection method used in this study were document studies and interviews. Data analysis technique used a qualitative descriptive way, which presented and described all legal materials obtained systematically. This article described some Nusa Tenggara Barat government policies in the form of local legal products during the COVID-19 pandemic era and a number of local government programs to stimulate the tourism sector in Nusa Tenggara Barat, and several policies that can be executed during the covid 19 era. The impact of the COVID-19 pandemic on the tourism industry in Nusa Tenggara Barat decreased the number of tourist arrivals both foreign and domestic, many tourism sector workers were laid off, and hotel income had soared, which resulted in business closures.
Pelindungan Dan Pemajuan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia : Penggunaan Tenun Endek Bali Oleh Christian Dior Dina Widyaputri Kariodimedjo; Bernessa C. Rotua; Mario Jon Jordi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1002

Abstract

Pada tahun 2020 lalu, Rumah Mode Christian Dior Couture, S.A. yang berkedudukan di Paris, Perancis, mengajukan permohonan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menggunakan kain tenun Endek Bali dalam acara Paris Fashion Week untuk koleksi musim semi/panas (spring/summer) pada tahun 2021. Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep dan penerapan pelindungan dan pemajuan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia dalam studi kasus penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior serta menganalisis pelajaran, baik kelebihan maupun kekurangan, yang dapat dipetik dari studi kasus tersebut. Artikel ini menunjukkan bahwa konsep pelindungan dan pemajuan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia dalam studi kasus tenun Endek Bali oleh Christian Dior menggunakan konsep pelindungan hak kekayaan intelektual komunal dalam Undang-Undang Hak Cipta dan konsep pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Adapun penerapan pelindungan tenun Endek Bali tersebut dilaksanakan dengan melakukan pendaftaran kekayaan intelektual komunal tenun Endek Bali sebagai ekspresi budaya tradisional dan pemajuan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa pelajaran dapat dipetik, yaitu kelebihan, bahwa adanya dukungan dari semua pihak, dan koordinasi serta sinergi yang relatif baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam setiap kronologis dan proses penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior serta penggunaan tenun Endek Bali yang dituangkan di dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Christian Dior telah memberikan dampak secara positif terhadap perekonomian pada perajinnya
Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Milik Melalui Akta Jual Beli Yang Diterbitkan Oleh Ppats Terhadap Tanah Yang Berperkara Di Pengadilan Popy Katarine; Dahlan Ali; Iman Jauhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1004

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan hak milik melalui akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS terhadap tanah yang sedang berperkara di Pengadilan. Idealnya PPATS menolak pembuatan akta jual beli karena tanah tersebut sudah bersertifikat bukan atas nama penjual yang menghadap ke PPATS. Kenyataan empiris menunjukkan PPATS tetap membuat pengalihan hak milik melalui akta jual beli seperti dalam kasus yang ditemukan dalam putusan perkara nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat terkait pengalihan hak milik melalui akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS dan mengkaji kekuatan autentikasi terhadap akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (analitis approach), pendekatan kasus (Case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan penggugat memiliki dasar kepemilikan terhadap tanah tersebut berupa putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 629 K/Pdt/1998 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 384 PK/Pdt/1998. Penerbitan akta jual beli atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan yang mengandung cacat hukum ada dua yaitu penyimpangan terhadap syarat formil dan syarat materil dari prosedur pembuatan akta PPATS dan Kekuatan autentikasi akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan dalam kasus yang penulis telaah syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum dan akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS dikesampingkan pembuktiannya di pengadilan oleh Judex Factie dan dianggap tidak pernah ada.

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue