Supratiwi .
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PLTU Batang Aisya - Az Zahra; supratiwi - -; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan mega proyek pembangunan PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng ternyata menimbulkan terjadinya konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akibat adanya alih fungsi lahan dan potensi kerusakan lingkungan. Di dalam berjalannya konflik tersebut, terdapat interaksi antar-aktor yang terlibat konflik, yakni Perusahaan Bhimasena Power Indonesia (BPI), Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dan Masyarakat yang dibantu oleh LSM Go Green Batang dan Paguyuban UKPWR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola konflik yang terbentuk dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk mengatasi konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan terkait dan studi dokumen untuk menunjang data yang berasal dari informan. Adapun untuk menguji keabsahan data, dilakukan dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber lainnya hingga diperoleh kesamaan informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi perlawanan yang sama kuat antar-aktor yang terlibat di dalam konflik pembangunan PLTU Batang, sehingga membentuk pola yang menunjukan bahwa aktor-aktor yang terlibat konflik bertindak saling menyerang satu sama lain secara terus-menerus. Konflik tersebut berakhir dengan masyarakat yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutan yang diberikan dalam konflik dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan BPI karena dua aktor tersebut memegang kekuatan yang besar di dalam konflik. Untuk mengatasi konflik, Pemerintah Daerah melakukan strategi konflik dengan cara membuat regulasi penyelesaian konflik, dan melakukan mediasi dengan masyarakat. Penelitian ini menyarankan bahwasanya Pemerintah Daerah seharusnya serius dalam menempuh upaya untuk menangani konflik yang terjadi pada masyarakat. Selain memperhatikan upaya yang harus dilakukan, Pemerintah Daerah beserta perusahaan perlu meninjau sumber permasalahan yang menjadi penyebab konflik, termasuk kepada regulasi yang berlaku
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANS METRO BANDUNG (TMB) DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022 Novadila Ginastyar Yuniarti; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Kota Bandung sebagai metropolitan dimulai dengan pertumbuhan wilayah sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan. Titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung sebagai dampak dari banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menentukan arah kebijakan salah satunya dengan memperhatikan pengembangan transportasi publik melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pengoperasian Trans Metro Bandung. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung Tahun 2022. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan dari Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam disertai dokumentasi dengan Yudi Cahyadi, SP (Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung), Bagus Sugi Arif P. (Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung), Iwan (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Imam (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Bagas Abdurrachman, Maidina Hasna, Anggun Tamy, Sabila selaku masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dan interpretasi data, reduksi data dan penyajian data. Terdapat hasil Implementasi Program Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) Tahun 2022 tidak berjalan secara optimal karena manfaat kebijakan yang kurang dirasakan, belum menunjukan derajat perubahan yang signifikan, sumber daya yang berperan kurang memadai, kepatuhan dan daya tanggap yang belum dilakukan secara keseluruhan serta strategi sosialisasi kebijakan yang tidak maksimal. Sebaiknya pemerintah dalam implementasi kebijakan program dapat menyeimbangkan dengan regulasi lain, memperbaiki sumber daya dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan
IMPLEMENTASI SELEKSI PERANGKAT DESA TAHUN 2021 DI DESA PLUMBON, KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN KARANGANYAR Nosin Hafidah Klafikulana Sahid; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar sempat menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon yang diduga terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan mengangkat menantunya yang tidak peringkat 1 menjadi Kepala Seksi Pemerintahan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn yang meliputi 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 indikator teori Van Metter dan Van Horn telah tercapai, namun terdapat permasalahan pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon yaitu memilih peserta bukan berdasarkan nilai tertinggi namun berdasarkan kerabat (nepotisme) sehingga membuat publik merasa diciderai. Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah mengubah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022. Selain itu, diharapkan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa selanjutnya, Dispermades Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan memberitahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku