Articles
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Putu Intan Puspitasari]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung menerapkan sistem online dalam pembayaran serta pelaporan pajak daerah. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung. Makalah ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan makalah ini adalah pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu salah satunya adalah masih banyak pihak hotel hanya melaporkan saja transaksi pajaknya tanpa membayar. Ini disebabkan karena sanksi denda tidak melaporkan pajak lebih besar dari sanksi tidak membayar pajak.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN SANKSI LINGKUNGAN TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH USAHA KACANG KACE DI DESA NYANGLAN KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Eka Budiarta Yoga]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerta Yasa]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.394 KB)
<![CDATA[Di dalam Penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Sanksi Lingkungan TerkaitPencemaran Lingkungan Oleh Limbah Usaha Kacang Kace diDesa Nyanglan KabupatenKlungkung”. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum empiris. Pencemaran lingkunganadalah kegiatan yang sangat bertentangan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yangberlaku. Salah satu pencemaran lingkungan ini adalah pencemaran air yang dilakukan olehusaha kacang kace di desa nyanglan kabupaten klungkung. Dalam hal ini terdapat permasalahanyaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah kacang kace diKabupaten Klungkung dan bagaimana penegakan sanksi lingkungan yang diterapkan untukmenindak pencemaran yang dilakukan oleh pengusaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.]]>
<![CDATA[MATERI MUATAN DISKRIMINATIF FATWA LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN ROKAN HULU ]]>
<![CDATA[Seira Tamara Herlambang]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.324 KB)
<![CDATA[Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengeluarkan sebuah fatwa pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa bakal calon kepala daerah di Kabupaten Rohul harus berasal dari putra asli daerah atau orang yang lahir dari keturunan asli Rohul. Fatwa tersebut masih tetap berlaku hingga pilkada Kabupaten Rohul yang diselenggarakan tahun 2015 lalu. Bahkan hingga saat ini fatwa tersebut juga belum dicabut sehingga besar kemungkinan akan tetap dipakai sebagai acuan dalam pilkada Kabupaten Rohul yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah fatwa tersebut bersifat diskriminatif dan untuk mengetahui apakah fatwa tersebut relevan untuk dijadikan acuan dalam penetapan calon kepala daerah di Kabupaten Rohul.]]>
<![CDATA[PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Made Ayu Trisnawati]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.433 KB)
<![CDATA[Penulisan ini membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan peraturan pelaksananya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 disebutkan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya satu tahun sejak peraturan ini ditetapkan. Namun hingga saat ini Kabupaten Badung belum menetapkan peraturan daerah berdasarkan Permendagri tersebut. Keadaan ini menimbulkan kekosongan norma tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung sehingga menimbulkan keresahan perangkat desa karena hal ini terkait dengan masa tugas dirinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung sebelum dan setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan alisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 ditetapkan di Kabupaten Badung untuk perangkat desa lainnya melaksanakan tugas sampai umur 60 tahun khusus untuk kelian dinas dibatasi masajabatannya yakni 6 tahun dan setelah ditetapkannya Permendagri tersebut Kabupaten Badung belum menetapkan peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Bupati Badung mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Badung yang menyebutkan bahwa kepala desa dapat mengeluarkan Surat Keputusan pengukuhan kembali perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA OBYEK WISATA KERTHA GOSA SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[Pande Putu Adhyatmika]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>;
<![CDATA[Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.521 KB)
<![CDATA[Tulisan ini dilatarbelakangi oleh Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Obyek Wisata Kertha Gosa Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Retribusi Pada Obyek Wisata Kertha Gosa Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung dan Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Retribusi Obyek Wisata Kerta Gosa Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisanya dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan retribusi pada obyek wisata Kertha Gosa guna untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung, belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan retribusi tersebut diantaranya belum disahkannya Peraturan Bupati Klungkung Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, dan juga kurang efektifnya sarana prasarana di objek wisata Kertha Gosa. Adapun faktor penghambat dalam pemungutan retribusi obyek wisata Kertha Gosa guna menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung, antara lain; Belum disahkannya Peraturan Bupati Klungkung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, serta kurang efektifnya sarana prasarana di objek wisata Kertha Gosa.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>;
<![CDATA[Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.682 KB)
<![CDATA[Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri ataslautan. Implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah terjadi adanya pengurangan Kewenangan pengelolaanoleh Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sumber daya laut. Tujuan dari penulisanini untuk mengetahui apakah ada terjadi ketidakselarasan terhadap Undang-Undangterkait. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif.Hambatan-hambatan kewenangan pengelolaan wilayah laut terkait di sahkannyaUndang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah terjadinyakonflik norma antara pembagian urusan pemerintahan konkuren tentang kelautanyang diberikan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahdengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah PesisirDan Pulau-Pulau Kecil.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Japa Suyoga]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerthayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.011 KB)
<![CDATA[Salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar ialah retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yaitu pungutan terhadap pelayanan persampahan atau kebersihan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi maupun badan. Permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang kelemahankelemahan dan permasalahan yang telah dan mungkin akan timbul dari cara pemungutan retribusi sampah dengan sistemyang sedang diterapkan dan solusi dari cara pemungutan retribusi sampah yang diprediksikan akan dapat diterapkan dilapangan.Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum empiris.Berdasarkan analisa, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum efektif walau sudah berjalan selama tujuh tahun karenapenerapan sanksi hukum belum terlaksana. Faktor penghambat pemungutan retribusi sampah rumah tangga di Kabupaten Gianyar yaitu objek pemungutan retribusi sampah sampai saat ini belum mencakup semua wilayah di kabupaten Gianyar, dimana baru hanya 2 (dua) kecamatan yang aktif untuk pemungutan retribusinya, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya armada pengangkut sampah dan sumber daya manusia (SDM)yang turun kelapangan dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi sampah, disamping belum adanya penegakan sanksi hukum yang jelas dikarenakan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah yang masih kurang.]]>
<![CDATA[Regional Government Authority Over Collection and Auditing Regional Taxes: Indonesia Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerta Yasa]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p03
<![CDATA[Taxes as a source of State revenue are very important objects because most of the types of State revenue come from taxes. Due to this condition, it is necessary to have firm regulation for both tax authorities and taxpayers to maximize revenue from the tax sector. This writing aims to analyze the legality aspects of local government authorities in collecting and auditing local taxes. This is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that local government has the authority to collect local taxes as a consequence of the concept of regional autonomy, which emphasized that regional revenue is a source of financing for regional development. The Law of Local Taxation and Retribution provides greater authority to regions than before in administering regional taxes and levies. The enactment of the Regional Government Law and the Central and Regional Financial Balancing Law then regulates the expansion of tax objects and the determination of tax rates. Meanwhile, audit action in regional taxation is one of the efforts to save financial management by testing the correctness of the sustainability of financial planning and operations that are recorded in the form of taxpayer financial statements. This audit effort is part of the tax collection process regulated in the General Provisions and Tax Procedures in an effort to enforce central and regional tax collection.]]>
<![CDATA[The Authority of Bali Governor in Regulating The Control of Corona Virus Disease 19 ]]>
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerta Yasa]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i03.p03
<![CDATA[The Governor of Bali Province Regulation Number 46 of 2020 was formed on a delegation owned by the Governor of Bali. However, thus Governor Regulation includes fines and their application on the spot. The authority of the Governor Bali to include fines in the form of money is a polemic in the community and at the same time a legal problem because it is related to the legal norms set forth in the governor's regulation. The purpose of this research is to analyze the authority of the Governor of Bali in regulating the control of Corona Virus Disease 19 and to analyze the form of control of the Corona Virus Disease 19 in the Province of Bali. This research uses normative legal research. The results of this study indicate that the authority of the Governor Bali in regulating the control of Corona Virus Disease 19 only regulates the control of Corona Virus Disease 2019 in Bali. The authority to control Corona Virus Disease 2019 in Bali remains with the Central Government, while the Governor of Bali is only given assistance tasks. Controlling the Corona Virus Disease 2019 in Bali is a concurrent business of the Central Government. Therefore, the authority remains with the Central Government, not the Bali Provincial Government. The form of controlling the Corona Virus Disease 19 in the Province of Bali is carried out based on the principle of deconcentration. The implementation of the principle of deconcentration is carried out by delegating co-administration tasks to the Governor of Bali.]]>
<![CDATA[The Form of The Presidential System in Indonesia: A Comparative Study of Several Countries ]]>
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerta Yasa]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p07
<![CDATA[The purpose of this research is to determine how the form of the presidential system adopted by Indonesia and to compare the presidential system in Indonesia with several countries such as the United States, South Korea and the Philippines. The research method used in this study is a normative legal research which used statute approach, conceptual approach, and comparative approach to examine the vacuum of norm regarding the presidential system in Indonesia. The results show that Indonesia adheres to non pure presidential system, namely a quasi-presidential system which is indicated by the horizontal relationship between state institutions. In the implementation of the presidential government system, every country has different characteristics so that it undergoes modifications depending on the situation and conditions of the country that adheres to it. When Indonesian presidential system compared with the United States, South Korea and the Philippines, it will show the special characteristics and weaknesses of each country. The indicators used in comparing presidential systems in several countries are the form of the presidential system, special characteristics, and weaknesses which in general are excess power in the executive.]]>
