Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.74

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum JOSIKOM : Jurnal Online Sistem Komputer Acta Comitas Udayana Journal of Law and Culture

Putu Gede Arya Sumertayasa

Faculty Of Law Udayana University

Author-ID : 234331

Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 50 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Determination of the Benoa Bay Maritime Conservation Area in the Effectiveness of Environmental Maintenance Mega Rasnawati; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p04

Reclamation based on the revitalization of Benoa Bay-Bali which is regulated in Presidential Decree No. 51 of 2014 has the goal of increasing competitiveness in the field of tourism destinations. However, many Balinese people reject the reclamation of Benoa Bay-Bali because the Benoa Bay area is a conservation area. With various objections from the Balinese people, KEPMEN KP No: 46/ KEPMEN-KP/2019 was issued regarding the management of the maritime cultural protection area of ??Benoa Bay-Bali by appointing the Bali Provincial Government as the manager. This study aims to examine policies regarding the maritime conservation area of ??Benoa Bay-Bali managed by the Provincial Government of Bali, as well as the determination of the Benoa Bay-Bali maritime conservation area to function effectively in the framework of environmental preservation. Using sociolegal research with a statutory approach and a case approach. The result of the research is that there is no further regulation regarding the Bali Provincial Regulation regarding the management of the Benoa Bay maritime conservation area, so that there is a norm vacuum. It is hoped that the determination of the Benoa Bay maritime conservation area to be able to effectively provide a positive impact in environmental maintenance activities, in which to ensure its wise use and increase the quality of its value and diversity.

PENGATURAN TENTANG PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS HIBAH WASIAT I Gusti Agung Putra Wiryawan; I Wayan Parsa; Putu Gde Arya Sumertayasa
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p13

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009. Untuk melakukan pemungutan pajak BPHTB, pemerintah daerah wajib membentuk perda tentang BPHTB. Berdasarkan hal tersebut Pemkab Badung membentuk Perda No. 14 Tahun 2010 tentang BPHTB. Pemindahan hak yang wajib dikenakan pajak BPHTB adalah hibah wasiat. Perda No. 14 Tahun 2010 yang kemudian dirubah menjadi Perda No. 28 Tahun 2013. Pemkab Badung mengenakan tarif BPHTB atas hibah wasiat sebesar 1%, setelah itu Pemkab Badung melakukan perubahan terhadap tarif pajak BPHTB atas waris atau hibah wasiat menjadi 0%, ini berarti waris atau hibah wasiat di Kabupaten Badung tidak dikenakan pajak BPHTB. Ketentuan ini bertentangan dengan konsep pengaturan BPHTB dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan menimbulkan kendala-kendala dalam pengenaan pajah hibah wasiat pada BPHTB. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif untuk menjelaskan adanya konflik norma antara Perda No. 28 Tahun 2013 dengan UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approch). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk teknik analisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang pajak hibah wasiat pada BPHTB di Kabupaten Badung dalam Perda No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2010, mengenai waris dan hibah wasiat yang tidak dikenakan pajak BPHTB bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2009. Tentunya dengan adanya pertentangan norma tersebut, menimbulkan kendala-kendala bagi masyarakat yang melakukan transaksi waris atau hibah wasiat di Kabupaten Badung. Kata Kunci : Pajak BPHTB, Perolehan Hak, Hibah Wasiat.

Distribution and Revenue Sharing of Natural Resources in Indonesia: Autonomous Region and Legal Pluralism Perspective Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Udayana Journal of Law and Culture Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p05

The distribution and revenue sharing of natural resources in Indonesia is considered a very important issue. The exploitation of natural resources of a particular region can be implemented by referring to the concept of regional autonomy. In practice, not all regional governments can take advantage of the natural resources situated in the region. The research aims to review and analyze the arrangement of revenue sharing and natural resources based on the principle of decentralization in the balance of national and regional finances in Indonesia and analyze the autonomous region in Indonesia from a legal pluralism perspective. This study is normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The results suggested that the arrangement of the division of funds for revenue based on decentralization in Indonesia has not fully reflected the principle of proportionality, as it is perceived not providing just and proper share for some regions. In achieving public welfare and social justice at the lowest level of governance, the existence of customary villages in Bali may serve as a solution in addressing the issue of regional management on natural resources along with its potential benefits. Parallel to this concern, the customary village can also play an indirect role in achieving justice, equity, and harmony in the regions. Therefore, the synergy between the national and regional governments, including customary villages undoubtedly reflects legal pluralism.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PESEPEDA DI JALAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Ni Putu Janitri; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami perlindungan hukum bagi keselamatan pesepeda di jalan dan memahami tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas rasa aman pesepeda di jalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yang penulis temukan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Indonesia telah menyediakan peraturan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut pesepeda diberikan fasilitas pendukung salah satunya tersedianya lajur sepeda. Untuk pengendara kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pesepeda sesuai Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang tersebut. Namun pesepeda tetap harus mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan lajur yang disediakan dan jika tidak ada lajur yang disediakan maka tetap harus hati-hati bersepeda di sebelah kiri jalan. Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan keselamatan pesepeda karena pesepeda merupakan pengguna jalan yang paling rentan mengalami cidera, yang mana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara yang terdiri dari yaitu kewajiban menghormati, melindungi, serta memenuhi. The purpose of this study is to understand the legal protection for the safety of cyclists on the road and to understand the responsibility of the state in fulfilling the right to the safety of cyclists on the road. This research is a normative research using a statutory approach. What the authors found in this study is that the Indonesian government has provided matters relating to road traffic and transportation, namely Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In Article 45 paragraph (1) b of the Law, cyclists are provided with supporting facilities, one of which is the availability of bicycle lanes. Motorists must prioritize the safety of cyclists in accordance with Article 106 paragraph 2 of the Law. However, cyclists must obey traffic signs, use the provided lane and if there is no provided lane then be careful cycling on the left side of the road. It is the responsibility of the state to pay attention to the safety of cyclists because cyclists are road users who are most vulnerable to injury, which is carried out by the government in accordance with state responsibilities which consist of the obligation to respect, protect, and fulfill.

PERIZINAN USAHA PENANAMAN MODAL: BENTUK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pemerintah telah melakukan berbagai cara agar investor tertarik untuk berinvestasi dengan tujuan agar perekonomian negara. Undang-Undang Penanaman Modal merupakan landasan bagi calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan, peraturan daerah juga memiliki peran penting ketika penanaman modal didirikan pada salah satu daerah di Indonesia. Perizinan penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pemerintah daerah seolah-olah tidak memiliki wewenang untuk memberikan perizinan penanaman modal meskipun sebagai tempat pendirian usaha. Hal tersebut secara tidak langsung pemberian izin mendirikan usaha hanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai perizinan usaha penanaman modal atau melibatkan pemerintah daerah mengenai syarat dan ketentuan pemberian izin usaha penanaman modal karena pemerintah daerah mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dan kebudayaan masyarakatanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Meskipun perizinan usaha penanaman modal telah diperbaharui dalam UU Cipta Kerja namun belum ada pembagian yang pasti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diperlukan kejelasan pembagian mengenai perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

KONSEP SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP BENDA MILIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: BAGAIMANA EFEKTIVITAS DALAM PENERAPANNYA? Reimon Simamora; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan konsep sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kendala yang begitu berpengaruh yaitu dalam pengembalian aset hasil korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor struktur kelembagaan yang tidak sistematis, struktur organisasi penegak hukum yang lemah, jaksa selalu eksekutor masih belum optimal dalam mengeksekusi uang pengganti sebagai pengembalian aset karena keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan melacak aset yang telah dipindah tangankan dan disembunyikan. Selain itu, faktor substansi hukum adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung optimalisasi penyitaan harta kekayaan yang diduga hasil korupsi, perbedaan persepsi tentang keuangan negara, perhitungan berbagai kerugian negara yang menyulitkan pelaksanaan pengembalian keuangan negara. Dan budaya hukum masyarakat masih kurang dan permisif dengan tidak melaporkan harta kekayaan para koruptor bahkan melindungi harta para koruptor. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan cara baru yang dianggap efektif untuk meningkatkan nilai aset yang telah berhasil dikembalikan ke negara. Dengan adanya penerapan konsep sita jaminan (conservatoir beslag) yang ada di bidang hukum diharapkan menjadi solusi yang diperlukan untuk mengatasi kendala asset recovery. Agar dapat diterapkan secara lebih efektif di bidang hukum, bentuk kualifikasi penerapan konsep sita jaminan (conservatoir beslag) perlu disetujui dan dianalisis lebih lanjut. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the application of the concept of confiscation of guarantees (Conservatoir Beslag) against perpetrators of criminal acts of corruption. The constraint that is so influential is the return of assets resulting from corruption caused by several factors, including unsystematic institutional structure factors, weak law enforcement organizational structures, prosecutors are always executors who are still not optimal in executing replacement money as asset returns due to limited facilities and infrastructure, difficulty tracking assets that have been transferred and hidden. In addition, the legal substance factor is the absence of laws and regulations that support the optimization of the confiscation of assets suspected of being the result of corruption, differences in perceptions about state finances, the calculation of various state losses that make it difficult to implement state financial returns. And the legal culture of the community is still lacking and permissive by not reporting the assets of the corruptors and even protecting the assets of the corruptors. Therefore, new efforts and methods that are considered effective are needed to increase the value of assets that have been successfully returned to the state. With the application of the concept of confiscation of collateral (conservatoir beslag) in the legal field, it is expected to be a necessary solution to overcome asset recovery constraints. In order to be applied more effectively in the legal field, the form of qualification for the application of the concept of confiscation of guarantee (conservatoir beslag) needs to be approved and analyzed further.

Validasi Oleh Notaris Terhadap Kebenaran Keterangan Dan Dokumen Para Penghadap Ida Bagus Dobi Suandika; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p1

The purpose of this paper is to find out the responsibility of the Notary to the deed he made using a false identity and to know the legal consequences of the Notary deed made with a false identity. The research that uses normative law is related to the problem of norms that occur, namely the absence of norms that do not regulate identity falsification in a notary deed. The research is sourced from primary, secondary and tertiary legal materials and the writing approach is carried out through a conceptual approach that analyzes the concept of violations by the appearers in the statement of false identities in the making of authentic deeds. The results of the study can be concluded that the Notary's responsibility for the deed made using a false identity is that the notary is responsible for the rest of his life for the deed he has made so that the notary in making an authentic deed, although not responsible for the material truth of the deed made, but the notary also needs to Knowing the material truth, the Notary can be held accountable both under civil law and criminal law. and the legal consequences of a Notary deed made with a false identity is that it will get sanctions according to the Civil Code and sanctions according to the Criminal Code.

EKSEKUSI PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK OLEH KEJAKSAAN TINGGI BALI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO: 123/PID.SUS/2020/PN.DPS) Ni Made Ayu Rastiti; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum dan setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Penulisan penelitian ini menggunakan metode berupa metode hukum empiris dan pendekatan berupa pendekatan kasus, pendekatan fakta serta pendekatan analisis konsep hukum. Didapat dari hasil penelitian bahwa penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana denda akibat tindak pidana pajak sebelum Undang—Undang Cipta Kerja bahwa dalam prakteknya apabila perkara pajak sudah memasuki tahap tuntutan oleh Jaksa maka denda tersebut akan masuk dalam pendapatan negara bukan pajak. Setahun sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyentuh Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009, Kejaksaan Tinggi Bali mengacu pada Surat Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 yang mana merupakan surat Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah di undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pelaksanaan eksekusi pidana denda lebih tegas dapat dilakukan sesuai yang termuat dalam amar putusan. Dalam penangannya terdapat tantangan yang dihadapi baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal secara umum adalah tantangan dari pihak luar dapat berupa saksi mangkir dari persidangan, sementara faktor internal dapat berupa eksekusi pembebanan denda tidak dapat terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki aset apapun. Writing this journal aims to identify and analyze the implementation and execution of criminal penalties for tax crimes before and after the Job Creation Act and the challenges faced in the process of handling tax cases by the Bali High Court. The writing of this research uses a method in the form of an empirical legal method and an approach in the form of a case approach, a fact approach and an analytical approach to legal concepts. It was obtained from the results of the research that the implementation and execution of criminal penalties due to tax crimes prior to the Job Creation Act that in practice if the tax case has entered the stage of prosecution by the Prosecutor, the fine will be included in non-tax state income. A year before the promulgation of the Job Creation Law which touched on the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Bali High Court referred to Letter Number: B-397/F/Ft/03/2019 which is a letter of Technical Instructions for the Junior Attorney General for Crimes Special. After the enactment of the Job Creation Act, the execution of a more stringent fine can be carried out in accordance with what is contained in the decision. In handling it, there are challenges faced by both external and internal factors. External factors in general are challenges from outside parties, such as witnesses being absent from the trial, while internal factors can be in the form of the execution of the imposition of fines that cannot be fulfilled because the defendant does not have any assets.

URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) Ni Nyoman Nia Oktaviani; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peraturan hukum terkait dengan legalitas dan urgensi terkait dengan legalitas usaha. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pada proses penulisan sumber datanya yaitu data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yakn studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyebutkan setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Oleh karena itu legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena izin usaha ini dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) DI BIDANG INDUSTRI PASCA UU CIPTA KERJA Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The objective of this study is to establish the business licensing arrangements in Indonesia after the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja and to find out the problems of implementing the business licensing system in the industrial sector through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) after the enactment of the Job Creation Act. The research method used in this research is empirical legal research, with a statute approach, analitical and conseptual approach, and facts approach. This research is descriptive by using qualitative analysis. The results of this study is business license or industrial license management system in Indonesia has experienced various dynamics which aim to continue to improve and become better in the future. This dynamic encourages various kinds of changes regarding business license and industrial license, starting from the laws and regulations to its practice. The use of online-based OSS-RBA when the verification process often experiences problems, so that in the future the government or authorized agencies are expected to be able to refine the OSS-RBA system therefore that problems would not be happened in its practice.

Co-Authors A. A. Istri Chintya Paramitha A. A. Ngurah Wiradarma Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik Anom Eka Kusyadi Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Dea Widya Karisma Dewa Ayu Anom Arini Dewa Ayu Febryana Putra Nuryanti Gede Yoga Satrya Wibawa Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana I Dewa Ayu Maheswari Adiananda I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya I Dewa Gde Agung Oka Pradnyadana I Gede Handara Ratrya Pratama I Gst.Ngr.Gd.Ag. Mariswara I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh I Gusti Agung Putra Wiryawan I Gusti Ngurah Darma Paramartha I Ketut Suardita I Made Arya Utama I Made Ega Prayoga Kusuma I Nengah Suharta I Nym. Yudi Anggara Wijaya, I Nym. Yudi I Nyoman Ari Kurniawan I Putu Agus Eka Budiarta Yoga I Putu Chandra Riantama I Wayan Parsa I Wayan Wiryawan Ibrahim R Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti Ida Ayu Made Dewi Antari Ida Bagus Dobi Suandika Ida Bagus Japa Suyoga Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi Kadek Sarna Made Ayu Trisnawati Made Dharma Satya Varuni Made Putri Indra Prabawati Mega Rasnawati Nengah Suharta Ni Made Ayu Rastiti Ni Nyoman Nia Oktaviani Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Janitri Nyoman Satyayudha Dananjaya Owen Dihardja Pande Putu Adhyatmika Putu Ayu Mas Sugihandari Putu Intan Puspitasari Reimon Simamora Rizka Rahmawati Seira Tamara Herlambang Syifa Namira

Title

Found 50 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search