Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum JOSIKOM : Jurnal Online Sistem Komputer Acta Comitas Udayana Journal of Law and Culture
Putu Gede Arya Sumertayasa
Faculty Of Law Udayana University
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.447 KB)

Abstract

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu sebagai budgeter diamana fungsi ini terletak pada sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) bahwa pajak digunakan sebagi suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta. Oleh karena itu akan menjelaskan bagaimana upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. pemerintah provinsi Bali melakukan upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan melakukan yaitu penambahkan jumlah samsat corner, gerai dan samsat keliling dengan tujuan mendekatkan diri kepada wajib pajak dan memperbaiki database kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah kendaraan bermotor yang lebih akurat. Dengan mendapatkan suatu kesimpulan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu hanya yang berasal dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1), adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendaptan Provinsi Bali seperti yang dilakukan pada tahun 2013 yaitu cara menerapkan sistem pajak online, sedangkan pada tahun 2014 cara penggunaan sistem pajak progresif dan melalui samsat keliling (samling).
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN I Gede Handara Ratrya Pratama; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.722 KB)

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 13 Perda Bangli 1/2016, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Pasal 13 Perda Bangli 1/2016. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Implementasi Pasal 13 ayat (1) Perda Bangli 1/2016 masih kurang karena masih terdapat 2 (dua) toko modern yang menyalahi ketentuan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional, yang dimana hal tesebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Penataan Pasar Tradisional, yang menyatakan bahwa: “Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling sedikit 500 m (lima ratus meter”. Faktor penghambat dalam implementasi Pasal 13 ayat (1) Perda Bangli 1/2016 yakni: prosedur penindakan pelanggaran toko modern yang terkesan berbelit-belit serta kesadaran hukum para pelaku usaha tidak menggubris apa yang terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Perda Bangli 1/2016. Kata Kunci: Pasar Tradisional, Toko Modern, Kabupaten Bangli. Abstract:
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM MENSERTIFIKATKAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 Ida Ayu Made Dewi Antari; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.518 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Mensertifikatkan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris, dengan menggunakan metode pendekatan fakta. Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan dan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, kemudian data sekunder yang diperoleh dari undang-undang dan literatur hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan data tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum.Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dalam mengelola dan mensertifikatkan aset daerah Kabupaten Badung telah dilaksanakan secara optimal. Dapat dilihat dari jumlah aset daerah berupa tanah Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2016-2017 sebanyak 843 dengan jumlah tanah yang sudah disertifikatkan sebanyak 443 sedangkan jumlah tanah yang belum disertifikatkan sebanyak 401, dan pada tahun 2017 terjadi penambahan pensertifikatan sebanyak 151. Jadi jumlah aset pada tahun 2016-2017 yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 594. Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan pensertifikatan terhadap aset-aset yang belum memiliki sertifikat.Kata Kunci: Kewenangan, Sekretaris Daerah, Sertifikat, Aset Daerah
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BADUNG A. A. Istri Chintya Paramitha; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.032 KB)

Abstract

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak pusat yang dialihkan ke pajak daerah. Salah satu objek pajak BPHTB yakni dengan adanya jual beli tanah dan/atau bangunan. Pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB dalam jual beli tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Badung masih terdapat perbedaan pelaksanaan, salah satunya dalam penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan juga masih terdapat kendala-kendala dalam pemungutan pajak BPHTB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dasar dalam menentukan NPOP pajak BPHTB dalam jual beli tanah dan/atau bangunan adalah nilai transaksi. Karena adanya kecenderungan untuk tidak mencantumkan harga transaksi yang riil, maka Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung melakukan penelitian atau verifikasi pada harga transaksi yang dicantumkan untuk memperoleh kebenaran nilai transaksi. Setelah dilakukan penelitian atau verifikasi, harga transaksi tersebut dibandingkan lagi dengan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dimana harga yang lebih tinggi akan digunakan sebagai NPOP. Selain itu terdapat beberapa kendala-kendala dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB dalam jual beli tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Badung.
PERANAN BUPATI BADUNG SEBAGAI PENGAWAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Putu Ayu Mas Sugihandari; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.464 KB)

Abstract

Penerapan kewenangan kepala desa sesuai isi Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014   tentang Desa terkadang terjadi kendala dalam mengelola keuangan desa  sebagai akibat dari sumber daya perangkat desa yang kurang paham terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sehingga terkadang ada ketidak sesuaian dalam arah penggunaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa serta untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Bupati jika terdapat penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik analisis bahan hukum mempergunakan cara deskriptif analis dan menyesuaian dengan argumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa ialah dengan memberikan bimbingan teknis atau diklat tentang keuangan desa. Sanksi berupa pengenaan denda administrasi dalam bentuk pengurangan alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya, ataupun  dalam bentuk pengembalian dana ke kas daerah atau negara dan bilamana terbukti ada unsur pidana maka dikenakan sanksi pidana.
Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 Dewa Ayu Anom Arini; Putu Gde Arya Sumertha Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.736 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah atas dasar adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pendaftaran izin usaha pariwisata di Bali. Analitis regulasi daerah tersebut hanya diatur mengenai usaha kunjungan wisata yang mencangkup biro kunjungan wisata saja. Masyarakat di Provinsi Bali mendirikan dan menjalankan usaha mereka tanpa adanya izin atau TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran izin usaha tersebut menyebabkan pelaksanaan pajak daerah terhambat, maka dilihat dari kacamata penulis terdapat kekaburan norma dimana seharusnya pemerintah daerah Provinsi Bali membuat peraturan mengenai norma yang mengatur serta sanksinya berkaitan dengan usaha pariwisata, prosedur dan tata cara pendaftaran izin usaha di bidang pariwisata, serta sanksi bagi yang tidak mendafarkan usaha di bidang pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode normatif adalah dengan menggunakan dan mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan penelitian serta menggunakan pendekatan terhadap sumber data yang ada sesuai fakta yang diperoleh dan melakukan kajian terhadap pendukung dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang enggan untuk memiliki izin usaha pariwisata dan pemerintah juga kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang pariwisata. Pemerintah dan masyarakat sebaikanya mampu saling mengawasi agar terlaksana pendaftaran izin dalam berusaha di bidang pariwisata. Kata Kunci : Pariwisata, Izin Usaha Pariwisata, Pengawasan This study aims to determine how the form of supervision by the government on the basis of existence on Bali Provincial Regulation Number 1 of 2010. In provincial regulation, it’s only regulated about tourism business, such as travel agentThey create and run their businesses without permission or TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata; which is translated to Business Tourism Registration Sign). The lack of people’s understanding regarding the importance of business permit registration causes the implementation of taxation being hampered. Therefore, from the writer’s eyes, there is a vague norm in which the Bali Government should’ve issued a regulation that regulates norms and their penalties that is related to tourism business, the procedure and how to register a tourism business permit in the tourism sector, and also the penalties for those who don’t register their businesses in tourism sector. Even though there is a Provincial Regulation Number 1 of 2010, but in that regulation there are still many illegal tourism businesses that are developing in Bali today and they are still going along without any incriminating penalty. This research is using normative method that uses data sources , norms approach, and supporting literatures for this research. The government and the community should be able to supervise each other in order to carry out registration of permits in business in the field of tourism. The results of this study can show that many people are reluctant to have a tourism business license and the government is also less effective in conducting surveillance of business actors in the tourism sector. The government and the community should be able to supervise each other in order to carry out registration of permits in business in the field of tourism. Key Words : Tourism, Tourism Business Permit, Supervision
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN KHUSUSNYA MENGENAI SANTUNAN KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN DAERAH PARKIR DI KOTA DENPASAR I Putu Chandra Riantama; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.99 KB)

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Mengenai Santunan Kehilangan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Daerah Parkir Di Kota Denpasar. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor oleh Perusahaan Daerah Parkir di Kota Denpasar, serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor oleh Perusahaan Daerah Parkir di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap indentifikasi hukum dan mengkaji efektivitas hukum. Adapun kesimpulannya adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005, sudah berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah, dalam artian semua orang yang mengklaim kehilangan kendaraan bermotornya selama ini di daerah Parkir Kota Denpasar, diberikan santunan, sudah sesuai dengan kententuan yang terdapat pada Bab IV Tentang Syarat Klaim Dan Besaran Ganti Rugi Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda 11/2005, antara lain; singkatnya jangka waktu permohonan pengklaiman ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor, kurang pahamnya juru parkir, mengenai ketentuan santunan ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Denpasar tentang Perda 11/2005 dan Perwali 30/2006, ketidaktahuan masyarakat dalam mengurus persyaratan pengklaiman ganti rugi kehilangan kendaraan bermotordan kebiasaan masyarakat tidak meminta dan menerima karcis dari juru parkir. Kata Kunci: Santunan,Kota Denpasar, Parkir, Perusahaan Daerah Parkir.
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN IZIN NPPBKC BAGI PENGUSAHA MMEA DAN AKIBAT HUKUMNYA Made Dharma Satya Varuni; Putu Gede Arya Sumertayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.715 KB)

Abstract

Government oversight of sales without having permission NPPBKC MMEA, the Directorate General of Customs and Excise with through the Office of Surveillance and Customs and Excise are there in these areas often go directly into the field to conduct licensing examinations for entrepreneurs who sell MMEA. This research using the emperis judicial conduct field research on the issues. The conclusions that can be drawn is that the government has the authority to supervise the entrepreneurs in conducting sales MMEA.
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YOGA MESARI DESA MENGWI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA I Made Ega Prayoga Kusuma; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.21 KB)

Abstract

Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari didirikan melalui musyawarah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi melalui Sumber Daya yang ada di Desa, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal serta berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Mengwi. Karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengwi serta peranan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi. Dalam penulisan ini, digunakan metode penilitian hukum empiris. Desa Mengwi sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa pada Bulan Desember Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Mengwi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi. Pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengwi belum secara keseluruhan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perda tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang dialami dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari yaitu kesulitan dalam menentukan ide usaha baru dan menentukan Sumber Daya Manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Mengwi serta berperan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi melalui pelayanan umum, menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai motor penggerak perekonomian desa.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Pendapatan Asli Desa; Pemerintahan Desa
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DESA SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Made Putri Indra Prabawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya lahan khusus parkir di suatu tempat mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, memberikan peraturan jelas terhadap kendaraan yang parkir di sebagian badan jalan, sehingga tercipta keuntungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di dalamnya mengatur pula tentang tatacara pemungutan retribusi parkir.
Co-Authors A. A. Istri Chintya Paramitha A. A. Ngurah Wiradarma Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik Anom Eka Kusyadi Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Dea Widya Karisma Dewa Ayu Anom Arini Dewa Ayu Febryana Putra Nuryanti Gede Yoga Satrya Wibawa Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana I Dewa Ayu Maheswari Adiananda I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya I Dewa Gde Agung Oka Pradnyadana I Gede Handara Ratrya Pratama I Gst.Ngr.Gd.Ag. Mariswara I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh I Gusti Agung Putra Wiryawan I Gusti Ngurah Darma Paramartha I Ketut Suardita I Made Arya Utama I Made Ega Prayoga Kusuma I Nengah Suharta I Nym. Yudi Anggara Wijaya, I Nym. Yudi I Nyoman Ari Kurniawan I Putu Agus Eka Budiarta Yoga I Putu Chandra Riantama I Wayan Parsa I Wayan Wiryawan Ibrahim R Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti Ida Ayu Made Dewi Antari Ida Bagus Dobi Suandika Ida Bagus Japa Suyoga Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi Kadek Sarna Made Ayu Trisnawati Made Dharma Satya Varuni Made Putri Indra Prabawati Mega Rasnawati Nengah Suharta Ni Made Ayu Rastiti Ni Nyoman Nia Oktaviani Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Janitri Nyoman Satyayudha Dananjaya Owen Dihardja Pande Putu Adhyatmika Putu Ayu Mas Sugihandari Putu Intan Puspitasari Reimon Simamora Rizka Rahmawati Seira Tamara Herlambang Syifa Namira