Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI’AH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN SITI AISYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL Putra, Dedisyah; Hamid, Asrul
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v10i1.7402

Abstract

Among the main objectives of the marriage discourse is to obtain offspring and maintain the survival of Adam's children. Ideally, in every household, every parent is present and can match the child's growth and development. But in reality, there are children who are forced to be sent to an orphanage to be cared for and cared for and fulfilled their needs in order to avoid stranded child victims. This situation is often triggered due to children born into orphans, or orphans, or even orphans who grow up without ever seeing even the faces of both parents, or because of economic factors that make the sianak family decide to place them in care. This situation results in the many we find orphanages and social communities as an extension of the government in protecting and protecting every child abandoned by his parents who are then protected, cared for and cared for. One of them is by the Siti Aisyah Orphanage in Mandailing Natal Regency. The protection offered by Siti Aisyah Orphanage includes; safeguarded and protected by the minds of every child, guarded and guaranteed continuity of education, protected nasab from children who are abandoned by their own parents with good guidance and care, guarded the position of each treasure by managing various kinds of assistance that is fully used to meet all the needs of every child . This paper presents whether the Siti Aisyah Orphanage has carried out child protection in accordance with the review of maqasid ash-shari'ah which has five main main elements: Protection of religion (hifzun ad-din), protection of the soul (hifzun nafs), protection of reason (hifz al-'aql), protection and preservation of offspring (hifz an-nasl) and guarding and protecting property (hifz al-mal) 
PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI Asrul Hamid; Raja Ritonga; Khairul Bahri Nasution
MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/tano.v5i1.1543

Abstract

Pernikahan dini bukan merupakan fenomena baru di masyarakat, namun masih menyisakan permasalahan yang menjadi polemik berkepanjangan karena menyimpan dampak yang begitu mengkhawatirkan terhadap perkembangan generasi muda. Dampak pernikahan dini melingkupi hampir seluruh dimensi kehidupan, baik secara psikologis, sosial, kesehatan, ketahanan rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi untuk menguatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak dari pernikahan dini tersebut. Metode yang dilakukan adalah melalui pembimbingan dan pendampingan yang berkelanjutan sehingga tingginya dampak pernikahan dini pada masyarakat Panyabungan dapat ditekan. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan trend yang baik, hal tersebut terlihat dari tingkat kepuasan, respon dan antusiasme masyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi agent of change, artinya bahwa edukasi melalui kegiatan sosialisasi tersebut berjalan dengan baik
TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI’AH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN SITI AISYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL Dedisyah Putra; Asrul Hamid
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v10i1.7402

Abstract

Among the main objectives of the marriage discourse is to obtain offspring and maintain the survival of Adam's children. Ideally, in every household, every parent is present and can match the child's growth and development. But in reality, there are children who are forced to be sent to an orphanage to be cared for and cared for and fulfilled their needs in order to avoid stranded child victims. This situation is often triggered due to children born into orphans, or orphans, or even orphans who grow up without ever seeing even the faces of both parents, or because of economic factors that make the sianak family decide to place them in care. This situation results in the many we find orphanages and social communities as an extension of the government in protecting and protecting every child abandoned by his parents who are then protected, cared for and cared for. One of them is by the Siti Aisyah Orphanage in Mandailing Natal Regency. The protection offered by Siti Aisyah Orphanage includes; safeguarded and protected by the minds of every child, guarded and guaranteed continuity of education, protected nasab from children who are abandoned by their own parents with good guidance and care, guarded the position of each treasure by managing various kinds of assistance that is fully used to meet all the needs of every child . This paper presents whether the Siti Aisyah Orphanage has carried out child protection in accordance with the review of maqasid ash-shari'ah which has five main main elements: Protection of religion (hifzun ad-din), protection of the soul (hifzun nafs), protection of reason (hifz al-'aql), protection and preservation of offspring (hifz an-nasl) and guarding and protecting property (hifz al-mal) 
TEORI DAN PRAKTEK HIJAB-MAHJUB DALAM KEWARISAN ISLAM MENURUT KONSEP SYAJAROTUL MIRATS Raja Ritonga; Dedisyah Putra; Asrul Hamid
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i1.9437

Abstract

Kewarisan islam mengatur semua proses peralihan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris dengan cara yang sangat detail. Ahli waris yang mempunyai hak untuk menerima warisan hanya kelompok yang tidak terhalang saja. Karena para ahli waris mempunyai hubungan kekerabatan yang berbeda kepada si pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori dan praktek terkait hijab-mahjub atau proses halang menghalangi dalam kewarisan islam. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk kualitatif dengan jenis kepustakaan. Semua data-data dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah kitab, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya data-data dianalisis dengan menggunakan content analysis. Sebagai hasil dalam penelitian bahwa hijab dan mahjub merupakan proses terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan atau mendapatkan bagian yang lebih banyak karena adanya seseorang yang mempunyai kedekatan hubungan dengan pewaris. Kemudian, dalam prakteknya ahli waris yang terhijab bisa antara dua kemungkinan, nuqson, yaitu ahli waris tetap mendapatkan warisan namun bagiannya berkurang. Hirman, yaitu ahli waris tidak mendapatkan bagian sama sekali.Kata Kunci: hijab-mahjub, nuqson, hirman, kewarisan islam.ABSTRACTIslamic inheritance regulates all processes of transfer of ownership from the heir to the heirs in a very detailed way. The heirs who have the right to receive inheritance are only those who are not hindered. Because the heirs have a different kinship to the heir. This study aims to describe the theory and practice related to hijab-mahjub or the process of hindering Islamic inheritance. The research method used is a qualitative form with the type of literature. All data were collected through a search of some books, books, journals, and other scientific works related to the research topic. Furthermore, the data were analyzed using content analysis. As a result in the research that hijab and mahjub are a process of preventing someone from getting an inheritance or getting a larger share because of someone who has a close relationship with the heir. Then, in practice the heirs who are veiled can be between two possibilities, nuqson, namely the heirs still get the inheritance but their share is reduced. Hirman, namely the heirs does not get a share at all. 
PENGUATAN KOMPETENSI SOSIAL-EMOSIONAL BAGI KEPALA SEKOLAH PENGGERAK MELALUI KEGIATAN LOKAKARYA Raja Ritonga; Asrul Hamid; Amhar Maulana Harahap; Rosni Harahap
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 6, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v6i1.7876

Abstract

ABSTRAKBerfikir kemudian bertindak merupakan cerminan kedewasaan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Semakin kompleks permasalahan dalam sebuah instansi tentu akan menempa jiwa kepemimpinan seseorang. Kematangan berfikir akan tumbuh berkembang seiring dengan keilmuan dan pengalaman. Namun, sebuah kompetensi bagi seorang kepala sekolah dapat dilatih dan diasah. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sosial-emosional bagi kepala sekolah penggerak di Kabupaten Asahan. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pengabdian ini adalah dengan melalui lokakarya. Pada tahapan pelaksanaannya tim peneliti menyampaikan materi dengan metode andragogy atau pembelajaran bagi orang dewasa. Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan konsep mulai dari diri, ekplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Melalui tahapan tersebut para kepala sekolah penggerak dapat memahami kompetensi sosial-emosional yang meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggungjawab. Kata kunci: kompetensi; sosial-emosional; sekolah penggerak; lokakarya. ABSTRACTThinking then acting is a reflection of the maturity shown by a leader. The more complex the problems in an agency will certainly forge a person's leadership spirit. Maturity of thinking will grow along with knowledge and experience. However, a competency for a school principal can be trained and honed. This service aims to improve the socio-emotional competence of principals of movement schools in Asahan District. The method used to achieve this service goal is through workshops. At the implementation stage, the research team delivered material using the andragogy method or learning for adults. The stages of implementing the activity begin with concepts ranging from self, concept exploration, collaboration space, guided reflection, contextual demonstration, elaboration of understanding and connections between materials. Through these stages, the principals of driving schools can understand social-emotional competencies which include self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills and responsible decision-making. Keywords: competence; socio-emotional; movement of school; workshop.
PENERAPAN KONSEP KHIYAR PADA JUAL BELI BATU BATA DI KEC. PANYABUNGAN UTARA, KAB. MANDAILING NATAL Asrul Hamid
EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): JURNAL EKSYA: JURNAL EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.452 KB)

Abstract

Khiyar adalah hak pilih yang diberikan penjual kepada pembeli untuk melanjutkan atau memutuskan pembelian dalam transaksi jual beli. Penerapan hak khiyar pada jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, dimana penjual memberikan khiyar kepada pembeli tanpa menjelaskan baik dan buruknya kualitas barang dengan waktu tidak lebih dari satu hari serta mereka menekankan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Menurut pandangan hukum Islam, hal tersebut tidak sesuai karena tiap transaksi jual beli selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli juga harus menerapkan konsep khiyar. Hak khiyar baik khiyar syarat, khiyar majelis, ataupun khiyar aib harus diperhatikan agar timbul kerelaan dan keridhoaan serta kejujuran kedua belah pihak dalam transaksi jual beli yang dilakukan sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
SYIRKAH ABDAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I: ANALISIS KONTEKSTUALISASI FIKIH ISLAM KONTEMPORER Asrul Hamid
Islamic Circle Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (865.002 KB) | DOI: 10.56874/islamiccircle.v1i1.110

Abstract

Syirkah Abdan adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja dengan mempergunakan kepandaian mereka tanpa adanya harta, disyaratkan mereka sama-sama berusaha dan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan mereka. Menurut mazhab Syafi’i, syirkah abdan ini adalah bathil (tidak sah, mereka beralasan bahwa perserikatan hanya berlaku pada serikat percampuran modal dan harta, bukan bekerja dan bukan pula dalam bidang tanggung jawab. Sementara sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan ekonomi mengakibatkan semakin banyaknya jenis muamalah yang muncul, seperti syirkah abdan yang sekarang ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukumnya diperbolehkan dengan alasan tujuan utama perkongsian adalah selain untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dari perkongsian itu akan memupuk rasa kebersamaan, tolong-menolong dan melatih seorang muslim agar bersikap jujur serta mendidik disiplin tinggi dalam bekerja.
Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi di Panyabungan Dalam Analisis Hukum Islam Asrul Hamid
Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.149 KB) | DOI: 10.56874/islamiccircle.v2i1.486

Abstract

Cooperation (syirkah) between CV owners. A ticket service provider with the owner of a transportation service provider on travel transportation in Panyabungan, namely where CV. Maharani Travel with travel car owners divides profits of 70% and 30% for car owners. And CV. Mandiri Taxi divides the profit of 45% for the company and 25% for the car owner and 30% for the driver and if there is an accident or things that are detrimental then from both CVs. the travel stated that the bearer of the loss was the owner of the CV. the largest travel agent and the driver, while the owner of the travel car is not responsible. According to the view of Islamic law on the practice carried out by CV. Maharani Travel with travel car owners and CV. Mandiri Taxi and the owner of a travel car are not appropriate because it should be in a collaboration (syirkah) in addition to fulfilling the requirements and pillars, as well as responsibilities both in terms of profits and losses must be the responsibility of both parties in accordance with their respective capitals that they tasharruf.
Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberanjakan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia Asrul Hamid
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 2 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i2.189

Abstract

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (mitsaqan ghalidzan). Namun jika antara suami isteri selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga Jika diamati, aturan-aturan fiqh berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Walaupun perceraian merupakan urusan pibadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan, seperti yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal tersebut merupakan keberanjakan fiqh dari fiqh klasik ke fiqh modern (hukum perkawinan). Dengan perspektif seperti inilah, hukum Islam sejatinya merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama dalam kehidupan orang Muslim.
COMMUNITY, ADAT, AND ISLAMIC LAW: Dedisyah Putra; Asrul Hamid
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 13 No 1 (2021): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v13i1.3466

Abstract

This article examines the practices of waqf that manage by the mosque in Siantar by comparing the adat law and Islamic law. This study used a qualitative descriptive method in the form of field research which aimed to find out the management of waqf funds carried out by Nazir of Mosque Jami' Darussalam Siantar city and a review of customary law and Islamic law on these activities. The results of the management of waqf land are intended for renovation and maintenance of mosque facilities and infrastructure while cooperation conducted in form of muzara’ah muthlaqah according to most Islamic jurisprudence scholars is mubah (may) caused by a contract of muzara’ah based on and aimed to help and prosper each other between both parties. In customary review, it showed that this management of rice fields has been for a long time with a system that has not changed even though the management of the mosque has changed. Controlling social that comes from the community makes the mosque function as it should to always be maintained, cared for, and prospered.