Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC) DALAM HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Lila Sitha Rambisa]]>;
<![CDATA[Ni Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (19.563 KB)
<![CDATA[Free Trade Agreements attract many Multi National Corporations (MNCs) to invest inother countries. The economic impact of MNCs, made some difficulties to developingcountries in enforcing national laws. This condition brings international law to try tofill the gap when the national law failed to make MNCs to responsible for damagecaused by activities of the company. But the fact that MNCs do not have legalpersonality under international law has become the main obstacle in theimplementation of international law This paper is intended to discuss the MNC statusunder international law, and analysis how efforts of International Law in the impositionof liability for Multi National Corporations.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP INTERNATIONAL CONVENTION ON TRAVEL CONTRACTS DALAM TRANSAKSI JASA PERJALANAN WISATA ]]>
<![CDATA[Irma Prawita Saragih]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>;
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.663 KB)
<![CDATA[The legal relationship between the travel agency with consumer services travel services (travel) between the members agent or travel services (travel) is subject to the provisions of contract law in Indonesia and in particular, it is also regulated under the International Convention Travel Contract. In fact, not all travel service agency contracts in Denpasar-Bali refer to the provisions of the convention in concern. It shows that the contract lacked thecapacity to prevent disputes, control of potential disputes, and resolve issues arising from a contract that has been made.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN SANG CANGAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.044 KB)
<![CDATA[Pada tahun 2015 terjadi kontroversi akibat munculnya dugaan penjiplakan sebuah karya sastra yang berasal dari Bali, Indonesia, yang dijadikan sebuah film kartun yang diproduksi di Malaysia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan Sang Cangak dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) antara Indonesia dengan Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menggunakan forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional. Selanjutnya prosedur penyelesaian kasus HKI ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi/mediasi atau dibawa ke forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP INTERNATIONAL CONVENTION ON TRAVEL CONTRACTS DALAM TRANSAKSI JASA PERJALANAN WISATA ]]>
<![CDATA[Irma Prawita Saragih]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>;
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.663 KB)
<![CDATA[travel) between the members agent or travel services (travel) is subject to the provisions ofcontract law in Indonesia and in particular, it is also regulated under the InternationalConvention Travel Contract. In fact, not all travel service agency contracts in Denpasar-Balirefer to the provisions of the convention in concern. It shows that the contract lacked thecapacity to prevent disputes, control of potential disputes, and resolve issues arising from acontract that has been made]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI UMUM PADA KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Suryanata]]>;
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.301 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban dana alokasi umum pada kabupaten tabanan. Dengan metode penulisan normatif dan pendekatan undang-undang, tulisan ini menjelaskan pengelolaan dana alokasi umum serta pertanggung jawaban dana alokasi umum pada kabupaten Tabanan. Adapun kesimpulan dari pembahasan terkait dimana dengan bertambah banyaknya kepentingan kepentingan yang harus di selenggarakan oleh pemerintah pusat (dalam arti luas) karna bertambah majunya masyarakat, pemerintah pusat tidak dapat mengurus semua kepentingan kepentingan itu sehingga dialokasikanlah dana alokasi umum ke pada dana alokasi daerah yang di sebut dekonsentrasi.]]>
<![CDATA[CYBER TRAFFICKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Esther Sabatini Assa]]>;
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.034 KB)
<![CDATA[Perbudakan bukanlah sesuatu yang telah ditiadakan; terdapat begitu banyak pria, wanita, dan anak-anak yang terjebak dalam perbudakan modern yang dikenal sebagai ‘perdagangan manusia’. Dengan kemajuan teknologi yang ada, perdagangan manusia berkembang menjadi cyber trafficking yang kini menjadi fenomena umum di kalangan tertentu yang cukup tersembunyi dari masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan keselamatan uman manusia, terutama generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta teknik studi dokumen. Dibutuhkan instrumen hukum internasional yang mengatur cyber trafficking secara khusus karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pengaturan yang ada tidak akan mampu menangani masalah ini kedepannya. Kata Kunci: Cyber Trafficking, Kejahatan Siber, Hukum Internasional]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SBKRI (SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA) TERHADAP HAK WNI KETURUNAN TIONGHOA DITINJAU DARI HUKUM HAM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Anggun Pratiwi]]>;
<![CDATA[Ni Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.036 KB)
<![CDATA[SBKRI or “Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia” is a document stating that theowner is a citizen of the Republic of Indonesia, especially for Indonesian citizens ofChinese descent. It is regulated under the Law of the Republic of Indonesia year 1985about Citizenship in Republic of Indonesia. However, SBKRI is now often used as anexcuse by some unscrupulous government officials to obstruct the rights of anIndonesian citizen of Chinese descent in particular on the management of thebureaucracy such as birth registration to apply passport. This paper will describe theSBKRI’s position against the rights of Indonesian citizens of Chinese descent in thefullfilment of rights and obligations as an Indonesian citizen of Chinese descent. Thispaper will also discuss how the protection of human rights associated with the presenceof SBKRI.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN PADA KASUS APPLE,INC. DAN SAMSUNG LTD.CO. ]]>
<![CDATA[Sagung Putri Wulandari]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>;
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Beberapa waktu lalu, pelaku bisnis internasional dikejutkan dengan sengketa antara perusahaan Apple dan Samsung mengenai pelanggaran hak paten yang digunakan di salah satu produk terbaru keluaran Samsung. Sengketa tersebut diselesaikan oleh Samsung melalui jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan terhadap Apple di negara-negara tempat anak perusahaan mereka berada. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd. Co. sebagai perusahaan transnasional dapat menyelesaikan sengketa di setiap peradilan dimana perusahaan mereka berada dan menganalisis apakah keputusan pengadilan di suatu negara dapat dieksekusi di negara lain. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Apple dan Samsung memiliki kedudukan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak paten di setiap negara dimana perusahaan mereka berada melalui anak perusahaan mereka dan putusan pengadilan di suatu negara pada umumnya tidak dapat dieksekusi di wilayah negara lain.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN BALI SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 39 No 01 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i01.p01
<![CDATA[Kebudayaan masyarakat hukum adat Bali merupakan sumber daya ekonomi bagi pariwisata. Sayangnya, masyarakat Bali relatif tidak dapat menikmati manfaat ekonomi tersebut. Pemerintah dan pengusaha jasa pariwisata merupakan pemangku kepentingan yang selama ini cenderung paling diuntungkan. Keadaan tersebut tentu membutuhkan penelusuran dan penelitian terhadap instrumen hukum yang mengatur kebudayaan, masyarakat, dan pariwisata. Selain itu, perlu juga dilakukan dianalisis terhadap isu mengenai apakah peraturan perundang-undangan nasional terkait sudah mengatur dan melindungi kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu sumber daya ekonomi pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang utamanya menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional terkait hanya sebatas mengakui kebudayaan masyarakat adat. Bahkan peraturan-peraturan tersebut juga terlihat belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai sumber daya ekonomi pariwisata. Artikel ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau membentuk peraturan perundangan baru sebagai bentuk respon terhadap permasalahan ini.]]>
<![CDATA[KETENTUAN HUKUM TENTANG USIA CALON PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DAERAH KOTA DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Made Suksma Prijandhini Devi Salain]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.677 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p08
<![CDATA[Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang diwajibkan di Indonesia berdasarkan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional mensyaratkan setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pernyataan inilah yang membuat kerancuan dalam menetapkan batasan usia calon peserta didik pendidikan dasar di Indonesia. Sebagai contoh, di Daerah Kota Denpasar antara Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta menetapkan persyaratan yang berbeda mengenai batasan usia penerimaan calon peserta didiknya. SD-SD Negeri mensyaratkan calon peserta didiknya minimum berusia 7 (tahun) sedangkan SD-SD Swasta lebih fleksibel menetapkan batasan usia calon peserta didiknya. Pernyataan rentang usia wajib belajar pendidikan dasar pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berbeda dengan peraturan perundangan di bidang pendidikan lainnya. Berdasarkan keadaan tersebut, terdapat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai usia calon peserta didik pendidikan dasar di Indonesia dan Bagaimanakah implementasinya pada Sekolah Dasar di Daerah Kota Denpasar. Penelitian ini berjenis normatif dengan didukung beberapa data primer. Bahan-bahan hukum dan data primer yang di dapat di lapangan akan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjawab 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini.Primary education is a first level education in Indonesia which has mandatory characteristic based on national education system. National education system is presupposing every citizens that 7 (seven) years old until 15 (fifteen) years old are obligatory to enroll the primary education. This statement is making confusion in determining the age limit for the students in Indonesia primary education. For example, public and private elementary schools in Denpasar determining different requirements of age limit for their students. Public elementary schools are presupposing their candidate students for minimum 7 (seven) years old whereas private elementary schools are more flexible in specifying requirements for their candidate students. The statement of age range of the compulsory education in the national education system act is different with the other education regulations. Based on those situations, there are problems in this research: How is the regulation of the age for the candidate students in Indonesia primary education and How about the implementation in the elementary schools that are situated in Denpasar. This research is normative which supported by some primary data. The legal materials and primary data that collected from the field are analyzed in systematically in order to answer 2 (two) problems in this research.]]>
