Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.238
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Magister Ilmu Hukum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Media Iuris Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Suhaimi Suhaimi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

 1 
PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA LANGSA DALAM MENGAWASI PENERAPAN UPAH LEMBUR DAN WAKTU CUTI MINGGUAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN WARUNG KOPI DI KOTA LANGSA Faisal Adami; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap upah lembur dan waktu cuti mingguan di Kota Langsa, dan kendala dalam melakukan pengawasan, serta upaya Dinas sosial tenaga kerja dan mobilitas penduduk Kota Langsa dalam merealisasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan pada perusahaan perseorangan warung kopi di Kota Langsa. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca perundang–undangan, buku, doktrin dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dan kuisoner tertutup dengan responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa instansi terkait melakukan pengawasan terhadap upah lembur dan waktu cuti mingguan di beberapa perusahaan Kota Langsa, tetapi pengawasan tidak dilakukan secara maksimal, dan kendala dalam melakukan pengawasan disebabkan karena minimnya anggaran, kurang personil, serta hanya terfokus pada perusahaan yang menyediakan karyawan relatif banyak. Upaya instansi terkait dalam merealisasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan yaitu melalui proses penyuluhan perundang-undangan, melakukan pengawasan, serta dilanjutkan dengan tindakan represif berupa pemberhentian kegiatan usaha kepada pengusaha yang melanggar kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan  pengawasan. Disarankan untuk menambah personil agar mudah melaksanaan pengawasan serta menerapkan hukuman tegas berupa pemberhentian izin usaha apabila terjadi pelanggaran norma kerja dari hasil pengawasan pada perusahaan persorangan warung kopi Kota Langsa.
TATA CARA PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Pemberian Hak Pakai Kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Di Kota Sabang) Ula Safriati; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa permohonan Hak Pakai harus melampirkan akta pendirian atau peraturan pendiriannya, untuk data yuridis melampirkan sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang sudah dibeli dari pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya. Dalam lampiran data yuridis salah satu yang harus dilampirkan ialah surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah, akan tetapi tanah yang diberikan hak pakai tersebut tidak dialukan pembebasan hak atas tanah terlebih dahulu serta tidak diberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun. Tujuan penuliasan ini untuk menjelaskan tata cara pemberian Hak Pakai yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan RI apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakudi serata melihat akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian hak pakai tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian Yuridis-Normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang dipilih sebagai bahan penelitian ini atau kajian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembebasan tanah serta ganti rugi atas tanah untuk keperluan intansi pemerintah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana tidak diimplementasikannya Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1994 dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994. Diharpakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional agar melakukan peninjaun kembali Hak Pakai atas nama Kementerian Pertahanan RI dengan Sertifikat Nomor. 11 dan Nomor. 12 tahun 1994 dengan luas ±453,13 Ha yang terletak di Kecamatan Cor Bak’U, Kota sabang. Dan kepada Kementerian Pertahanan agar melakukan pembabasan hak atas tanah serta memberikan ganti kerugian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENGELOLA WARUNG INTERNET YANG MEMBIARKAN AKSES SITUS PORNOGRAFI DI KOTA BANDA ACEH Putri Ramadhani; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Petunjuk Operasional Kegiatan Usaha Jasa Layanan Internet disebutkan bahwa Pengusaha/pengelola/penyedia jasa usaha warung internet dilarang menyediakan atau membiarkan pengguna jasa internet untuk membuka situs porno atau yang mengandung unsur pornografi, perjudian, transaksi narkoba atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataanya warung internet internet masih membiarkan pengguna untuk mengakses situs pornografi. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk menjelaskan bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pengelola warung internet yang masih membiarkan akses situs pornografi dan penyebab warung internet yang masih membiarkan akses pornografi. Untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi administratif terhadap para pengelola warung internet yang masih membiarkan pengguna mengakses situs pornografi hanya sebatas pada teguran pertama yaitu teguran secara tertulis. Penyebab warung internet membiarkan pengaksesan situs pornografi disebabkan pengelola warung internet yang lebih mengutamakan keuntungan finansial, tidak adanya tempat pengaduan bagi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Disarankan kepada instansi pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan penyebarluasan atau sosialisasi sanksi administratif terkait akses situs pornografi kepada pengelola warung internet dan menerapkan sanksi secara tegas. Kemudian disarankan kepada masyarakat pengguna warung internet untuk ikut berperan dalam mengawasi penerapan sanksi terhadap pengelola warung internet yang membiarkan akses situs pornografi.
Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Profesi Apoteker Terhadap Pelaksanaan Tugas Apoteker Di Kota Banda Aceh Azika Zena Amelia; Suhaimi suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 58 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerja Kefarmasian menyatakan bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta organisasi profesi kefarmasian membina dan mengawasi pelaksanaan dan pekerjaan kefarmasian. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh yang tidak berjalan sesuai dengan aturan, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, dan sumber internet, penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia terhadap perilaku apoteker dalam menjalankan tugasnya di apotek belum berjalan optimal, disebabkan terdapatnya beberapa hambatan bagi para pengawas dalam melakukan tugasnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi para instansi pengawas salah satunya adalah hambatan yang timbul dari pihak instansi itu sendiri, yaitu mengenai minimnya ketersediaan dana dan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan, serta tenaga terbatas juga merupakan hambatan bagi IAI. Minimnya petugas pengawasan, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan. Disarankan kepada organisasi IAI untuk serius dan rutin dalam melakukan pengawasan terhadap apoteker, disarankan kepada apoteker sebagai pihak dari apotek untuk memberikan informasi,edukasi yang jelas kepada konsumen, disarankan kepada konsumen dalam melakukan pembelian obat agar lebih cerdas dalam mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, disarankan kepada pemerintah yaitu Dinas Kesehatan agar selalu rutin mengawasi apoteker dan memberikan peringatan tegas serta pencabutan izin praktek kepada apotek yang melakukan pelanggaran.
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN RUANG WILAYAH ACEH TIMUR (Suatu Penelitian di Kota Idi Rayeuk ) Rina Ridara; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penataan PKL yang menggunakan ruang milik jalan di Kota Idi Rayeuk, menjelaskan solusi yang diberikan pemerintah kepada PKL dan penegakan hukum terhadap PKL yang memanfaatkan ruang milik jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan ruang milik jalan yang dilakukan oleh PKL dibeberapa ruas jalan yang terdapat di Kota Idi Rayeuk dalam menjalankan aktivitasnya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana  dituangkan dalam Surat Himbauan Bupati tentang lokasi bagi PKL. Regulasi tersebut menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa penetapan lokasi dan waktu yang diperbolehkan berjualan. Penegakan hukum yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis, selain teguran sanksi lain yang diberikan yaitu berupa penertiban PKL seperti penyitaan barang dagangan. Disarankan Pemerintah dalam proses perancangan dan penyusunan tata ruang harus ikut mempertimbangkan lokasi yang strategis bagi PKL, baik yang dituangkan dalam RTRW maupun RDTR Kota Idi Rayeuk. Dan perlunya dukungan Pemerintah untuk aparat penegak hukum dengan memberikan fasilitas yang memadai agar kinerja aparat penegak hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif.Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Pedagang. Abstract  - This research aims to analyse the arrangement of street vendors which use road-owned space in Idi Rayeuk City, explicate the solutions provided by the government to the street vendors and the mechanism of law enforcement towards the street vendors which use road-owned space. The results showed that the use of road-owned space by street vendors on several roads in Idi Rayeuk City in conducting their activities was in accordance with the rules set by the government, as stated in the Regent's Appeal Letter regarding the location for street vendors.  The regulation is one of the solutions provided by the government, namely in the form of determining the location and time allowed to sell.  Law enforcement that has been carried out is by giving administrative sanctions in the form of verbal and written warnings, in addition to other sanctions given in the form of controlling street vendors such as confiscation of merchandise. It is recommended that the government in the process of designing and compiling spatial planning must take into account the strategic location for street vendors, both as outlined in the RTRW and RDTR of Idi Rayeuk City.  And the need for government support for law enforcement officers by providing adequate facilities so that the performance of law enforcement officers can be well conducted and become more effective.Keywords: Utilization, Vendors.
Co-Authors Abdul Azis Abdurrahman Abdurrahman Ali Abu Bakar Azika Zena Amelia Basri Basri Dahlan Ali Dahlan Ali Dahlan Ali Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan dahlan dahlan Darmawan Darmawan Darmawan Darmawan Darwin Darwin Darwin Darwin Dedy Yuliansyah Della Rafiqa Utari Efendi Efendi Elda Maisy Rahmi Enzus Tinianus Evan Munandar Faisal Adami Gaussyah, Muhammad Hendrawan Sofyan Herawati Herawati Ilyas Ismail Irma Mulia Fitri Ishak Ishak Iswandi Iswandi Kurniawan Kurniawan Mansari Mansari Mardiani Mardiani Mariana Mariana Muazzin Muazzin Muhammad Adli Muhammad Isa Mujibussalim Mujibussalim Mujibussalim Mujibussalim Muyassar Muyassar Muzakkir Abubakar Nurhasaniah Nurhasaniah Putri Ramadhani Rina Ridara Risa Andika Sari Rizanizarli, Rizanizarli Rizki Septimaulina Rosa Lianda Islami Roslaini Ramli Sayyid Mahfudh Zikri Teuku Muttaqin Mansur Ula Safriati Webby Aditya Wirantia Wirantia Yanis Rinaldi Yeni Afrilla Zahratul Idami Zulyani Mahmud