Articles
<![CDATA[Upaya Pemahaman Pencantuman Label pada Kemasan Produk Makanan bagi Siswa SMA 12 Semarang ]]>
<![CDATA[fibrianti, nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i1.27743
<![CDATA[Label pada kemasan produk makanan adalah informasi bagi konsumen yang tertera pada kemasan produk makanan. Kebiasaan masyarakat terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa mengkonsumsi makanan-makanan instan tanpa membaca label yang tertera pada kemasan produk makanan akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari baik dari segi kesehatan maupun kehalalan. Undang undang perlindungan konsumen sebagai payung hukum perlindungan bagi konsumen telah mengatur kewajiban bagi konsumen untuk membaca label pada kemasan produk makanan hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak salah pilih terhadap produk yang akan dia konsumsi karena konsumen yg menjadi pihak terakhir dalam menyaring barang yang akan dia konsumsi apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Selain kewajiban konsumen juga diatur tentang hak konsumen. Berdasar Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, dengan alasan tersebut maka dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pemahaman pencantuman label kemasan produk makanan. Harapannya konsumen teredukasi menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan (layak konsumsi) dan juga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Kata Kunci: label, makanan kemasan, perlindungan konsumen]]>
<![CDATA[PENGUATAN PEMAHAMAN HAK KONSUMEN TENTANG LAYANAN PURNA JUAL KENDARAAN BERMOTOR BAGI SISWA SMK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[FIBRIANTI, NURUL]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35779
<![CDATA[Usia siswa Sekolah Menengah merupakan usia dimana terjadi peralihan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan pemahaman terhadap berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan termasuk penguatan pemahaman tentang hak nya sebagai konsumen. Salah satu produk konsumsi dari siswa sekolah menengah ialah produk kendaraan bermotor dimana pelaku usaha dibidang otomotif harus melaksanakan kewajiban yang dimiliki salah satunya adalah kewajiban untuk menberikan layanan purna jual dan garansi yang mana kewajiban pelaku usaha ini menjadi hak konsumen yang harus dilindungi. Jenis Sekolah Menengah salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM). Siswa SMK jurusan TBSM didominasi oleh siswa yang memiliki kemampuan dibidang teknik sepeda motor yang memungkinkan mereka melakukan perbaikan motor sendiri sehingga hal ini akan berpengaruh pada keputusan dalam melakukan service, pembelian spare part dan lain sebagainya (layanan purna jual) yang sesuai ketentuan pelaku usaha atau tidak. Karena keputusan yang keliru akan berdampak pada hilangnya hak konsumen tersebut. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdi melakukan upaya penguatan pemahaman dengan khalayak sasaran siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan TBSM. Tim pengabdi memiliki tujuan untuk melakukan edukasi kepada siswa SMK jurusan TBSM terkait hak nya selaku konsumen yang memungkinkan hilang karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Guna mencapai tujuan tersebut, tim pengabdi membuat kegiatan dengan metode pemberian edukasi hak konsumen dengan menggandeng pelaku usaha di bidang otomotif untuk lebih memberikan gambaran terkait Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti baik oleh konsumen maupun pelaku usaha dalam pemberian layanan purna jual dan garansi produk sehingga nantinya tidak akan muncul perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[fibrianti, nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41983
<![CDATA[Belum dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan marak terjadi perbuatan kekerasan seksual terutama terhadap anak di bawah umur. Ini dikarenakan belum ada ketentuan yang memberikan efek jera terhadap pelaku apalagi jika korban berstatus anak dibawah umur. Anak di bawah umur belum bisa mengetahui batasan hak yang dia miliki dalam hal ini adalah hak terhadap bagian tubuh yang dilarang disentuh orang termasuk keluarga dekat. Keterbatasan pemahaman hak ini diakibatkan karena anak masih berada dibawah usia kedewasaan. Siswa Taman Kanak Kanak merupakan siswa dibawah umur yang menjadi salah satu kalangan paling rentan terhadap kekerasan seksual. Pendidikan hak anak usia dini yang dilindungi terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan metode yang tepat dan mengena. Model edukasi tersebut berupa metode visulisasi dengan penanyangan video animasi dan gerak tarian sentuhan yang dilarang, yang mana isi video dibuat oleh tim dengan yang bisa ditirukan oleh siswa TK sehingga gampang diingat sebagai wujud pendidikan anak usia dini yang mudah dan menyenangkan.]]>
<![CDATA[Upaya Pemahaman Pencantuman Label pada Kemasan Produk Makanan bagi Siswa SMA 12 Semarang ]]>
<![CDATA[fibrianti, nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i1.27743
<![CDATA[Label pada kemasan produk makanan adalah informasi bagi konsumen yang tertera pada kemasan produk makanan. Kebiasaan masyarakat terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa mengkonsumsi makanan-makanan instan tanpa membaca label yang tertera pada kemasan produk makanan akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari baik dari segi kesehatan maupun kehalalan. Undang undang perlindungan konsumen sebagai payung hukum perlindungan bagi konsumen telah mengatur kewajiban bagi konsumen untuk membaca label pada kemasan produk makanan hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak salah pilih terhadap produk yang akan dia konsumsi karena konsumen yg menjadi pihak terakhir dalam menyaring barang yang akan dia konsumsi apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Selain kewajiban konsumen juga diatur tentang hak konsumen. Berdasar Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, dengan alasan tersebut maka dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pemahaman pencantuman label kemasan produk makanan. Harapannya konsumen teredukasi menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan (layak konsumsi) dan juga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Kata Kunci: label, makanan kemasan, perlindungan konsumen]]>
<![CDATA[PENGUATAN PEMAHAMAN HAK KONSUMEN TENTANG LAYANAN PURNA JUAL KENDARAAN BERMOTOR BAGI SISWA SMK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[FIBRIANTI, NURUL]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35779
<![CDATA[Usia siswa Sekolah Menengah merupakan usia dimana terjadi peralihan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan pemahaman terhadap berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan termasuk penguatan pemahaman tentang hak nya sebagai konsumen. Salah satu produk konsumsi dari siswa sekolah menengah ialah produk kendaraan bermotor dimana pelaku usaha dibidang otomotif harus melaksanakan kewajiban yang dimiliki salah satunya adalah kewajiban untuk menberikan layanan purna jual dan garansi yang mana kewajiban pelaku usaha ini menjadi hak konsumen yang harus dilindungi. Jenis Sekolah Menengah salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM). Siswa SMK jurusan TBSM didominasi oleh siswa yang memiliki kemampuan dibidang teknik sepeda motor yang memungkinkan mereka melakukan perbaikan motor sendiri sehingga hal ini akan berpengaruh pada keputusan dalam melakukan service, pembelian spare part dan lain sebagainya (layanan purna jual) yang sesuai ketentuan pelaku usaha atau tidak. Karena keputusan yang keliru akan berdampak pada hilangnya hak konsumen tersebut. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdi melakukan upaya penguatan pemahaman dengan khalayak sasaran siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan TBSM. Tim pengabdi memiliki tujuan untuk melakukan edukasi kepada siswa SMK jurusan TBSM terkait hak nya selaku konsumen yang memungkinkan hilang karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Guna mencapai tujuan tersebut, tim pengabdi membuat kegiatan dengan metode pemberian edukasi hak konsumen dengan menggandeng pelaku usaha di bidang otomotif untuk lebih memberikan gambaran terkait Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti baik oleh konsumen maupun pelaku usaha dalam pemberian layanan purna jual dan garansi produk sehingga nantinya tidak akan muncul perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[fibrianti, nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41983
<![CDATA[Belum dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan marak terjadi perbuatan kekerasan seksual terutama terhadap anak di bawah umur. Ini dikarenakan belum ada ketentuan yang memberikan efek jera terhadap pelaku apalagi jika korban berstatus anak dibawah umur. Anak di bawah umur belum bisa mengetahui batasan hak yang dia miliki dalam hal ini adalah hak terhadap bagian tubuh yang dilarang disentuh orang termasuk keluarga dekat. Keterbatasan pemahaman hak ini diakibatkan karena anak masih berada dibawah usia kedewasaan. Siswa Taman Kanak Kanak merupakan siswa dibawah umur yang menjadi salah satu kalangan paling rentan terhadap kekerasan seksual. Pendidikan hak anak usia dini yang dilindungi terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan metode yang tepat dan mengena. Model edukasi tersebut berupa metode visulisasi dengan penanyangan video animasi dan gerak tarian sentuhan yang dilarang, yang mana isi video dibuat oleh tim dengan yang bisa ditirukan oleh siswa TK sehingga gampang diingat sebagai wujud pendidikan anak usia dini yang mudah dan menyenangkan.]]>
