Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.474
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi Jurnal Akses
Anak Agung Sri Indrawati
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1   2 
Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Taman Wisata Krisna Fantastic Land Terhadap Keselamatan Pengunjung I Putu Hedy Murdianantha; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, masih sering terjadi dan dialami oleh konsumen akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat berada di tempat wisata. Pelaku usaha masih seringkali mengabaikan betapa pentingnya keselamatan konsumen. Salah satu kasus kecelakaan di wahana Star Tour di Krisna Fantastic Land Kabupaten Buleleng merupakan kasus yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap konsumen di tempat wisata. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yaitu pelaku usaha, telah melakukan tanggungjawabnya terhadap konsumen dalam memberikan ganti rugi berupa pemeriksaan ke dokter, mendapat konsumsi gratis, dan free tiket masuk Krisna Fantastic Land. Namun tetapi, karena tidak adanya laporan oleh konsumen dan pelaku usaha sudah mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada korban maka pelaku usaha tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Tanggung Jawab, Ganti Rugi ABSTRACT Violations of consumer rights still often occur and are experienced by consumers as a result of negligence committed by business actors while in tourist attractions. Business actors still often ignore the importance of consumer safety. One of the cases of accidents on the Star Tour ride at Krisna Fantastic Land, Buleleng Regency is a case that results in losses to consumers at tourist attractions. In conducting this research used empirical legal research methods. In this study, the results obtained are that business actors have carried out their responsibilities to consumers in providing compensation in the form of examinations to doctors, getting free consumption, and free admission tickets to Krisna Fantastic Land. However, due to the absence of reports by consumers and business actors already having good intentions to provide compensation to victims, business actors are not subject to criminal sanctions as stipulated in the provisions of Article 62 of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Key Words: Business Actors, Consumer, Responsibility, Compensation
Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Putu Yoga Utama Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam article ini ialah untuk mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi patokan atau dasar dari sebuah lagu/musik dapat dikatakan melakukan plagiarisme serta bagaimana cara penyelesaian sengketa bagi para oknum yang telah melakukan praktik plagiarisme terhadap lagu/musik dalam UU No 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode dengan pendekatan hukum normatif yang menggunakan sistem pengumpulan serta menganalisis bahan yang didapatkan baik itu bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu pada UUHC ini tidak diatur secara jelas mengenai plagiarisme terhadap lagu/ musik tersebut. Terutama mengenai kapan suatu karya cipta seni musik/lagu tersebut dapat dikatakan melakukan suatu pelanggaran mengenai plagiarisme. Sedangkan plagiarisme yang diatur dalam UUHC ini hanya sebatas peniadaan nama pencipta serta tidak adanya izin dari pemegang sang pemegang cipta sehingga terjadi tindakan ekploitasi atau tindakan memperbanyak hasil cipta orang yang dilakukan tanpa izin. mengenai penyelesaian sengketa kasus tersebut, UUHC telah memberikan serangkain cara penyelesaian sengketa bagi para pihak atau pencipta yang merasa telah dirugikan haknya tanpa mengurangi hak dari pemerintah untuk turut menegakkan hukum mengenai hak cipta secara baik, efisien serta efektif. Katakunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Plagiarisme, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The goal that the author wants to achieve in this journal is to see and understand what is the benchmark or basis of a song/music, it can be said to do plagiarism and how to resolve disputes for individuals who have practiced plagiarism against songs/music. The research method used in this journal is a method with a normative legal approach that uses an analysis system and the analytical material obtained both primary and secondary materials. The results of research in this journal are that Law No. 28/2014 does not clearly regulate plagiarism against the song/music. Exactly when a copyrighted work of music/song can be said to do something about plagiarism. Meanwhile, the plagiarism regulated in the UUHC is limited to the absence of the author's name and the absence of permission from the copyright holder, resulting in exploitation or acts of reproducing people's copyrights which are carried out without permission. Regarding the settlement of the case, UUHC has provided a series of dispute resolution methods for parties or creators who feel that their rights have been harmed without reducing the rights of the government to participate in enforcing copyright laws properly, efficiently, and effectively. Keywords: Copyright, Legal Protection, Plagiarism, Dispute Resolution.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Ayam Potong Berformalin berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Kadek Ade Darma Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Riset ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan bahaya menjual ayam potong berformalin serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan ayam potong yang berformalin. Riset ini tercantum dalam riset hukum yang hukum normatif yakni metode penelitian hukum dalam mengkaji hukum yang dikonsepkan selaku norma ataupun kaidah untuk menemukan kebenaran berdasarkan bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka dengan menggunakan pembahasan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu-isu hukum yang ada sehingga dapat menguji serta mengetahui dasar dari norma hukum suatu peristiwa dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha yang melanggar hukum. Bersumber pada hasil riset ini wujud perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan ayam potong yang berformalin ialah konsumen dapat menggugat pelaku usaha serta menuntut ganti rugi melalui BPSK. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pula bisa terkena sanksi pidana ataupun administratif seperti yang tercantum pada Hukum Perlindungan Konsumen. Konsumen yang merasa mendapat kerugian diperbolehkan menuntut haknya pada pelaku usaha sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan tepat pada pelaku usaha yang memakai formalin pada saat menjual ayam potong. Kata Kunci : perlindungan konsumen, ayam potong, formalin. ABSTRACT This research was done to describe the dangers of selling formalin-chicken pieces and legal protection for consumers from selling formalin-chicken pieces. This research is contained in normative juridical legal research, namely legal research methods that used to examine laws that are conceptualized as norms or rules to find the truth based on library materials or secondary data by using discussions of statutory regulations that have relevance to legal issues. So that can examine and know the basis of the legal issues in protecting consumers from business actors who break the rules. The results showed that the constitution of legal protection for consumers from selling formalin-chicken pieces is that consumers can sue business actors and claim compensation to BPSK. Business actors who break the rules can also be subject to criminal or administrative sanctions as stated in the Consumer Protection Law. Consumers who feel aggrieved can claim their rights to business actors so the government can make the right decisions for business actors who use formalin when selling chicken pieces. Keywords: consumer protection, chicken, formalin.
Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan yang memeluk agama berbeda jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum secara konseptual. Hasil studi penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan khusus yang menjelaskan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, namun bila ditinjau pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 keabsahan suatu perkawinan dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) yakni “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” sehingga kehadiran dari Pasal 2 ayat (1) memberikan bukti bahwa faktor agama yang menjadi faktor penentu keabsahan suatu perkawinan dapat dianggap sah atau tidak sah. Ketentuan ini menunjukan perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan perdata namun juga merupakan suatu perbuatan keagamaan. Apabila menurut hukum agama telah melarang dilaksanakannya perkawinan berbeda agama, maka menurut undang-undang perkawinan juga dilarang, sebab mengakibatkan perkawinan tidak sah. Perkawinan tidak sah akan berimplikasi pada kedudukan anak, bahwa kedudukan sebagai anak ditentukan oleh keabsahan dari perkawinan kedua orang tuanya. Jadi, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah berdasar hukum masing-masing agama, akibatnya anak yang terlahir merupakan anak tidak sah atau anak di luar perkawinan. Kata Kunci: Implikasi Hukum, Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan ABSTRACT This journal aims to find out the legal arrangements of marriage performed by both couples who embrace different religions if reviewed from Law Number 1 of 1974 on Marriage. The method used in this research is normative legal research using a statutory and regulatory approach related to legal issues conceptually.. The results of the study showed that there is no specific provision governing the marriage of different religions in Indonesia, but when reviewed in Law Number 1 of 1974 that marriage status stated in Article 2 paragraph (1) that is “Marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief” so Article 2 paragraph (1) provides evidence that religion is the determinant of a marriage status considered valid or invalid. This indicates that marriage is not only a civil act but also a religious act. With this marriage, it will have an impact on the status of the child, that the child's status determined by the validity of the marriage of both parents. Thus, interfaith marriage is an invalid marriage according to the laws of each religion, as a result of which the child born is also an illegitimate child or a child outside marriage according to the law of marriage. Keywords: Legal Implication, Interfaith Marriage, Marriage Law
PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH Josia Sedana Putra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.148 KB)

Abstract

Dalam proses kehidupan manusia akan mengalami perkawinan di dalam hidupnya, proses terjadinya perkawinan di Indonesia akan melibatkan dan memasukkan unsur-unsur adat, berjalannya proses perkawinan juga tidak luput dari aturan yang harus ditaati. Selain perkawinan biasa, ada juga dikenal dengan perkawinan campuran yang dimana dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Akibat dari adanya perkawinan campuran adalah pembagian harta benda di dalam perkawinan, seperti kepemilikan atas tanah, yang diketahui bahwa seorang Warga Negara Asing tidak dapat mempunyai hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan melakukan pendekatan kepada undang-undang dan fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum atas tanah hak milik bersama yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dalam perkawinan campuran, dan juga untuk mencari tahu upaya hukum yang dapat dilakukan atas tanah hak milik bersama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dalam perkawinan campuran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tanah hak milik setelah perkawinan berlangsung dalam perkawinan campuran adalah termasuk harta bersama jika antara suami-istri tidak terikat di dalam perjanjian kawin atas kepemilikan atas tanah bisa diatas namakan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, namun jika diatasnamakan istri bisa saja tetapi pada waktu pembagian waris hak atas kepemilikan tanah tersebut tetap menjadi harta bersama yang bisa dijual dan diuangkan untuk pembagian kepada suami. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas tanah hak milik bersama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dalam perkawinan campuran maka tanah hak milik tersebut akan diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan apabila anak-anak tersebut masih dibawah umur maka yang wajib menegakkan hak yakni para suami istri dengan membuat suatu pernyataan yang keabsahannya di legalisasi oleh Notaris, bahwa terhadap harta benda atas tanah hak milik yang diperoleh dari harta bersama dikemudian akan diatasnamakan anak-anak mereka yang berstatus Warga Negara Indonesia dan menyebutkan dengan jelas identitas anak mereka yang akan menjadi atas nama dari tanah hak milik tersebut, dan upaya yang kedua dapat dilakukan dengan cara penurunan hak atas tanah dari status Hak Milik menjadi Hak Pakai yang dapat dikuasi oleh orang asing selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan bisa di perpanjang selama 20 (dua pulu) tahun yang berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Kata kunci: Kawin Campuran, Status Hak Milik, Perkawinan.
PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP BADAN HUKUM DI PT. SARI AMERTA UTAMA DENPASAR SUATU KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Griyo Mandraguna; I Ketut Westra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.158 KB)

Abstract

Violation of the principle of legal entities in accordance with Act No. 40 of2007 Issues arising from violations of the principle of legal entity using otherresearch methods juridical emperis in the company of Sari Amerta UtamaDenpasar . Legal entities violated the principle of individual responsibility for anyloss liability that applies both to shareholder, directors or the board ofcommissioners, and can also be renteng liable in case of loss due to breach thecompany, carried out by more and one member of the board of directors, boardmember or shareholder.
Pengaturan Hak Cipta Fotografi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional (Studi Kasus Selfie yang Dilakukan Hewan) Ida Bagus Ngurah Wirabuwana; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemegang hak cipta terkait karya fotografi selfie yang dilakukan oleh hewan dalam perspektif hukum Intersional dan Nasional serta mengetahui sanksi hukum penggunaan karya fotografi tanpa izin pemegang hak cipta. Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan Hak Cipta yang di terapkan di Indonesia dengan di Amerika Serikat mengatur hal yang berbeda antara lain mengenai obyek yang di lindungi, hak eksklusif, serta jangka waktu perlindungan hak cipta. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sanksi hukum “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didapatkan terhadap pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarkan karya ciptanya di media sosial kepada pihak berwajib” yang diatur dalam Pasal 113. Kata Kunci: Pengaturan, Hak Cipta, Fotografi ABSTRACT The purpose of this research is to know the regulation regarding copyright holders related to selfie photography works carried out by animals in the perspective of Intersional and National law and to find out the legal sanctions for the use of photographic works without the permission of the copyright holders. The result of this research is that the Copyright Arrangement which is applied in Indonesia and in the United States regulates different matters, among others, regarding protected objects, exclusive rights, and the period of copyright protection. Copyright applies to various types of works of art or works of copyright or creation. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely the creator as the owner of the copyright, the party who receives the right legally from the creator, or other parties who receive further rights from the party legally accepting the right. Legal sanctions "Law Number 28 of 2014 concerning Copyright obtained against infringement of photographic copyrighted works that are taken without permission on social media can only be punished if the copyright owner reports the actions of the person who spreads his work on social media to the authorities" which regulated in Article 113. Keywords : Regulation, Copyright, photographic
Pertanggungjawaban Hukum PT. PLN Sebagai Penyedia Jasa Listrik Atas Pemadaman Listrik Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Putu Shintya Dewi; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana penegakan hukum kepada masyrakat sebagai pemakai jasa, serta bentuk pertanggungjawaban PT. PLN terhadap konsumen yang disebabkan karena terjadinya pemadaman. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) yang membentuk kesimpulan dari peraturan hukum yang berlaku. Dengan memakai sumber dari bahan hukum sekunder yakni buku beserta jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari hasil akhir maka bisa ditarik konklusi yaitu masyarakat selaku pengguna dari jasa listrik berhak mendapat kompensasi yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa indikator kerugian dapat disebutkan konsumen berhak menerima kompensasi jika terjadinya pemadaman yakni merupakan kelalaian atau kesalahan dalam pengoperasian oleh pihak pemegan izin usaha penyedia jasa listrik, setara dengan syarat yang ada didalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Tenaga Listrik ABSTRACT This study aims to understand how law enforcement to the community as service users, as well as the form of accountability of PT. PLN to consumers due to blackouts. This scientific work uses a normative juridical research method with a statutory approach that forms conclusions from the applicable legal regulations. By using sources from secondary legal materials, namely books and legal journals and primary legal materials, namely the Civil Code. From the final results, it can be concluded that the community as users of electricity services is entitled to appropriate compensation based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity that the indicator of loss can be stated that consumers are entitled to receive compensation if a blackout occurs, which is negligence or an error in operation by the party. the holder of a business license for providing electricity services, equivalent to the conditions contained in the electric power sale and purchase agreement. Keywords: Consumer, Legal Protection, Electric Power.
KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN REL KERETA API DI KOTA SURABAYA Enjita Hairindika; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.806 KB)

Abstract

Tingginya urbanisasi memberikan masalah terhadap penataan ruang di kota-kota besar seperti pada kota Surabaya, orang yang melakukan urbanisasi identik dengan kelompok ekonomi lemah yang sulit untuk mengikuti rencana pembangunan kota, sehingga muncul banyak kawasan permukiman kumuh seperti pada kawasan sempadan rel kereta api. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peraturan menngenai bangunan liar pada kawasan sempadan rel kereta api di Kota Surabaya serta bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan statute approach untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pada peraturan yang bersangkut paut dengan permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kawasan sempadan rel kereta api adalah kawasan yang digunakan sebagai jalur hijau, pada Pasal 120 huruf a Perda Surabaya tentang RTRW dijelaskan kewajiban untuk mentaati tata ruang kota, dan pada Pasal 126 Perda tersebut diatur mengenai larangan untuk mempergunakan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum yang bersifat represif dimana adanya sanki administratif dan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Namun masih terdapat kekosongan hukum, dimana tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tata cara pemberian sanksi administratif atas pelanggaran diatas. Peraturan ini diperlukan karena berdasarkan Pasal 130 Perda Surabaya tentang RTRW pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Kata Kunci : Bangunan, Sempadan Rel kereta api, Pelanggaran, Penegakan hukum.
PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Pande I Putu Cahya Widyantara; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.958 KB)

Abstract

Assessing criminal law, can not be separated with violations of the law,either offense or crime. In enacting the law shall respect the principle of legality,but also some criminal acts may impose Retroactive Principles. Therefore, it canbe observed regarding Retroactive application of the principles of substantivecriminal law and formal. For that, there needs to be a method that supports thetype of research that uses normative research (conflict norm). With the aim todetermine Retroactive application of the principle of substantive and formalcriminal law. Enforcement of criminal law retroactively, has been included in theLaw on human rights and terrorism for the Bali bomb case, a retroactiveapplication of the substantive criminal law. Retroactive Enforcement of principleby no means impossible that applies to the formal criminal law. Law Commissionas an example of the law governing the event that new evidence by electronicmeans applicable to a particular event. Retroactive enforcement of the principle ofthe Indonesian criminal law can only be applied to the criminal law and theprinciple Retroactive material and can not be applied to the formal criminal law ingeneral, but can be applied specifically to the formal criminal.
Co-Authors A. A. Alit Mas Surya Mahadewi Agung Yudha Dharma, I Gede Made Anak Agung Anom Dimas Wiraputra Anak Agung Deby Wulandari Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma Anak Agung Gede Brahma Aditya Pemayun Anak Agung Gede Jayarajendra Anak Agung Gede Krisna Prabhawisnu Anak Agung Ngurah Adhi Surya Utama Anak Agung Satria Mahardika D. G. Rudy Deti Yustina Dewa Ayu Devi Dwiva Sari Dewa Gde Rudy Dewa Gede Jeremy Zefanya Dwipayana, Kadek Ari Enjita Hairindika Griyo Mandraguna I Gede Surya Septiawan I Gusti Agung Alit Agung Sri Arsedi I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan I Gusti Ayu Nevrita Dwi Anjani I Gusti Made Andika Surya Adi Putra I Kadek Bayu Sihandharma I Ketut Haris Wiranata I KETUT WESTRA I Made Dedy Priyanto I Made Duvanda Martadinata I Made Sarjana I Made Wirjanta I Putu Adi Dana Pratama I Putu Bawa Wicaksana I Putu Hedy Murdianantha I Wayan Agus Pebri Paradiska I Wayan Wiryawan I.G.A.M.R. Jayantiari Ida Ayu Ketut Gita Widya Utami Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi Ida Ayu Sri Mas Prawreti Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Wedha Arisanthi Ida Bagus Gede Bayu Suryagara Ida Bagus Ngurah Wirabuwana Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Atmaja Ida Bagus Putu Sutama Ivana Bunga Wahyuni Josia Sedana Putra Kadek Ade Darma Putra Kadek Dwi Giovanni Kadek Feby Adhiyanti Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Indriyani Komang Githa Trisnasari Kresna Yoga Mahaputra Ledi Rufina Sinuhaji Marwanto Marwanto N.M. Aryani Nadya Elsa Putri Ni Kadek Yuwinda Dewi Ni Ketut Dewi Sri Murti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Manik Meira Setiarini Ni Made Dinda Meisya Saraswati Ni Nyoman Indah Pratiwi Ni Nyoman Ismayani Ni Putu Purwanti Nuly Patandung Pande I Putu Cahya Widyantara Pande Nyoman Yori Pratana Pio Salvator Ginting Suka Putu Arya Wiguna Putu Eka Tresna Ardiawan Putu Lingga Mahasaskara Suarta Putu Mas Anandasari Stiti Putu Sandimas Putu Sellya Dani Listiyanti Putu Shintya Dewi Putu Sindhu Harta Bratha Mukti Putu Yoga Utama Putra Raki Muthia' Rahmah Ratna Gozala, Ngurah Gede Manik Menawa Shinta Vinayanti Bumi Sukmana Putri, K. Lastrisa Maharani Viananda Pinatih, Ni Komang Vicky Meira W. Wiryawan Wulandari, Putu Dian Yulianingrum, Kadek Hennie