Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Ius Constituendum SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Hukum Malahayati Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Le Mujtamak Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Lina Maulidiana
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Di Polresta Bandar Lampung Dan Ppat Wilayah Kota Bandar Lampung) ainun desmarini; Lina Maulidiana; muhamad rusjana
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1732

Abstract

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah dipalsukannya dokumen berupa KTP maupun sertifikat lainnya oleh pengguna jasa PPAT. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon adalah menekankan pola preventif yaitu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen dalam jual beli tanah yang dalam hal ini dilakukan oleh penghadap PPAT bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada PPAT kedalam akta otentik. PPAT yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.
PENERAPAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA Hendra Setiawan; Lina Maulidiana; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.768

Abstract

AbstrakAlat bukti elektronik khususnya rekaman video semakin akrab dalam praktik pidana, terutama di negara dengan sistem civil law. Namun pasal 184 KUHAP sebagai penegak hukum pidana di Indonesia mengatur dalam batasan lima orang saksi, barang bukti dan: a, keterangan, petunjuk, terdakwa untuk merekam dan beberapa video itu sendiri tidak dikelola. Permasalahan mengapa sebuah kaset video dapat menjadi alat bukti mengingat keakuratan barang bukti tersebut? Bagaimana perkembangan alat bukti pidana melalui teknologi dalam rekaman video? dan faktor-faktor pendukung serta dalam mengungkap kasus pidana?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan dan normatif empiris, jenis dan sumber data digunakan jenis data sekunder dan jenis data primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengedit klasifikasi data data dan sistematisasi data di masing-masing. Data secara sistematis dibuat untuk interpretasi data dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1. Teknologi video dapat digunakan sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan keakuratan gambar, dapat menjadi alat bukti yang dapat direkomendasi oleh jaksa hakim dalam mengungkap kejahatan; 2. Perkembangan teknologi bukti dapat menjadi acuan dalam persidangan; 3. Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan pembuktian dengan menggunakan kamera CCTV yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Adapun saran sebaiknya menggunakan bukti teknologi salah satu kamera CCTV sebaiknya di ubah desain KUHP.Kata kunci: Alat Bukti, CCTV, Kriminal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ted Zadmiko; Lina Maulidiana; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1506

Abstract

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah kemajuan teknologi informasi yang tidak terkontrol sehingga memunculkan berita bohong (hoax), berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2). Penyebaran berita bohong (hoax) bisa menjadi perbuatan pidana bila unsur– unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Permasalahan pada penelitain ini adalah bagaimna tindakan Kepolisian menidaklanjuti kasus berita bohong (hoax) dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten kabar bohong (hoax) melalui elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum studsi pustaka. Data penelitian yang digunakan untuk menganalisis Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama perbuatan pidana berupa berita bohong (hoax) jika pelaku perbuatan telah memenuhi unsur - unsur yang ada di dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta jika pelaku memang benar menyebarkan berita bohong di depan umum secara langsung yang mana memang bertentangan dengan kebenaran yang ada, polisi berhak melakukan penyelidikan terhadap perbuatan tersebut. Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam Undang–Undang yang sudah mengatur yaitu UU No. 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban secara pribadi kepada masyarakat umum.
PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP PERKARA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA Erdi Bahril; Lina Maulidiana; Sri Zanariyah
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.773

Abstract

AbstrakPenyitaan atau beslag adalah tindakan persiapan yang berupa benda sementara yang ada di kekuasaan terdakwa untuk memastikan putusan pengadilan sipil dapat disampaikan. Penyitaan itu dilakukan dengan tujuan untuk penentuan patroli di daerah, barang yang disita selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang akan tetap ditetapkan undang-undang yang ditetapkan sah atau tidaknya perbuatan penyitaan. Kesulitan yang disoroti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konservatoir beslag mengenai ahli waris pada Pengadilan Agama Klas I Karang Tanjung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan konservatoir beslag mengenai pewaris pada Pengadilan Agama kelas I Tanjung Karang.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu normatif empiris dan pendekatan. Data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian diketahui pelaksanaan konservatoir beslag atas barang dan jasa yang menjadi sengketa pewaris putusan pengadilan agama setelah diperkenalkannya peletakan sita atas barang dan jasa gugatan yang dilakukan oleh juru sita, penggelaran suatu benda. sitaan oleh terdakwa. Namun Pengadilan Agama bandar lampung tidak perlu menggunakan izin khusus terkait hal tersebut. Adapun penegasan tentang penggunaan, pemanfaatan, yang pemanfaatannya telah diteruskan sitaan atas barang dan jasa juga tidak disebutkan dalam putusan tergugat. Perspektif hukum Islam terkait dengan penerapan konservatoir beslag termasuk dalam maslahah mursalah, yaitu maslahah al-hajjiyat. Faktor yang menghambat dalam penerapan konservatoir beslag tentang ahli waris pada Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang adalah terkait perspektif hukum Islam dengan penerapan konservatoir beslag yang termasuk dalam maslahah mursalah.Kata kunci: konservatoir beslag, pengadilan agama, warisan.
PERAN DITEKTORAT INTELKAM POLDA LAMPUNG DALAM PENGAWASAN DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PERUSAHAAN Naufal Fikri Asyhamami; Lina Maulidiana; Martina Male
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.775

Abstract

AbstrakUntuk mengurangi berbagai permasalahan mengenai keberadaan TKA yang sedang melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan khususnya di Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung membentuk intelkam yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas TKA yang ada di provinsi lampung. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran intelkam dalam pengawasan dan pendataan tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan di perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan dijadikan bagian oleh faktor-faktor yang mendukung dan dalam pemantauan dan pendataan tenaga kerja asing yang juga bertindak. di perusahaan.Metodologi yang terdiri dari jenis penelitian diskriptif, normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yurdis normatif. yuridis empiris dan pendekatannya. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder berupa data primer dan data. Tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Dan pengolahan data dilakukan antara lain dengan pemilihan dan klasifikasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum dalam pendataan dan pengawasan TKA adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan secara rinci di keluarkan melalui surat keputusan pimpinan mp nomor pol skep / 551 / viii / 2003 tanggal Agustus 2003 12 tentang pedoman pelaksanaan pengumpulan dan keamanan data. Selain itu juga terdapat faktor dan faktor penyebab yang menghambat pendataan keamanan TKA di Provinsi Lampung yang berasal dari internal kepolisian dan internal manajemen suatu objek wisata yang saling melengkapi satu sama lain.Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Polisi, Perusahaan.
ANALISIS HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI Hendarline Putera; Lina Maulidiana; Muhammad Lutfi
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.780

Abstract

AbstrakAkad nikah siri adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ketentuannya berdasarkan agama saja tanpa memperhatikan ketentuan no. 1 1974 tentang pernikahan. Nikah siri adalah nikah yang tidak didaftarkan dalam pencatatan nikah. Hal ini akan menjadikan perkawinan sirri sah bagi pasangan suami istri, ia lahir dan kekayaan, dalam perkawinan dengan perkawinan sirri mereka tidak memiliki alat bukti autentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan bagi orang-orang yang ingin melaksanakannya. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba menjelaskan sesuatu yang terjadi, suatu masalah sosial yang digali secara mendalam untuk mengetahui suatu peristiwa dan proses yang diadakan, suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji, melihat dan mengkaji beberapa hal ini bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, supremasi hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Akibat terjadinya undang-undang perceraian terhadap anak yang berkaitan dengan hak anak atas orang tua dan sebaliknya merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Karena hukum perkawinan dan perceraian di tangan mereka, sedangkan dalam agama atau keyakinan itu sah, tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah menurut hukum negara.Kata Kunci: Pernikahan, Siri, Istri, Anak.
FUNGSI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG Dinar Citra Nawangsari; Lina Maulidiana; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.767

Abstract

AbstrakPengecekan kendaraan yang dilakukan oleh lalu lintas diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas pada hari yang semakin meningkat, hal ini dikarenakan tidak hanya pelanggaran lalu lintas yang dapat ditekan melalui operasi rutin pemeriksaan kendaraan bermotor tetapi juga dapat mengurangi angka kecelakaan. lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini berfungsi seperti pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaabn lalu lintas di kota bandar lampung dan kendala dalam pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaabn lalu lintas di kota lampung.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan normatif dan empiris, jenis dan sumber data yang digunakan jenis data skunder dan jenis data pada primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara editing, klasifikasi data dan analisis data.Penelitian di dapatkan bahwa fungsi pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota bandar lampung merupakan fungsi lalu lintas berupa kepolisian sebagai tindakan pencegahan. kejahatan Salah satunya dengan mengadakan operasi rutin. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Ketentuan operasi ini diatur oleh Kapolri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi. Polresta bandar lampung menghadapi kendala dalam mencegah terjadinya tindak pidana berupa kendala internal maupun kendala eksternal.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS RUMAH SAKIT TERHADAP PENGANIAYAAN OLEH KELUARGA PASIEN Juli Riswandar; Lina Maulidiana; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.781

Abstract

AbstrakPenertiban dokter keberadaan ruang IGD lebih sering menyasar nuansa dan tindakan pasien yang tidak diterima oleh aturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Berbagai tindakan keluarga pasien dilakukan oleh petugas ruamah hingga ke rumah sakit, mulai dari pemukulan baik dilanjutkan hingga pemukulan ringan yang mengakibatkan berat bahkan luka. Sepiperawat petugas rumah sakit atau bahkan seorang dokter di dalamnya hanyalah menjaankan perintah yang telah kita buat, sehingga tidak ada gunanya bila keluarga pasien marah pada petugas rumah sakit tersebut. Permasaahan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi petugas yang sakit akibat penganiayaan oleh keluarga pasien, apa saja kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap petugas rumah sakit karena penganiayaan oleh pasien.Metodologi penelitian, merupakan pendekatan suatu masalah dengan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data antara lain data sekunder, data primer tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan data dan klasifikasi data yang menggunakan analisis data adalah analisis kualitatif.Penelitian hukum perlindungan terhadap rumah sakit umum derah kabupaten pesawaran yang telah dianiaya oleh keluarga pasien dengan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun dan tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan yang di dalam pasal 95 undang-undang peristiwa pidana, dalam penelitian ini tidak berlaku memberikan ganti rugi yang sah karena atas permintaan keluarga korban dan keluarga pasien adalah keluarga yang kurang mampu. Saran bagi petugas rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan karena pasien ini tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba. Kepada masyarakat luas perlu diwaspadai bahwa sebuah rumah sakit meniiki oprasioanal saja dan prosedurnya sudah harus dijalnkan bersama oleh pihak rumah sakit dan pasien.Kata Kunci: Rumah Sakit, Pasien, Dokter, Korban.
PRINCIPLES OF AL-MUDHARABAH: A REVIEW ISLAMIC BANKING AGREEMENTS IN INDONESIA (Case Study of Bank Rakyat Indonesia Syariah) Lina Maulidiana
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.187 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.96

Abstract

Lahirnya perbankan Syariah di kancah Industri Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan system perbankan alternatip bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus kuatir atas persoalan bunga.Perbankan Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.Dengan demikian Perbankan berdasarkan prinsip Syariah adalah Bank-Bank yang mendasarkan produk-produk dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (Al-Quran dan Hadist).Untuk mengawasi kegiatan operasionalnya dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada perbankan berdasarkan Prinsip Syariah guna memastikan bahwa Bank tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.Salah satu Prinsip Syariah dalam Praktik Perbankan adalah Al-Mudharabah atau prinsip bagi hasil, dimana Bank dan nasabahnya dapat melakukan kerjasama dalam mengadakan suatu usaha. Bank sebagai pemilik dana (Shahibul mal) menyediakan sejumlah dana untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah (Mudharib). Pada pra akad keduanya telah menyepakati nisbah yang akan dibagikan dari hasil keuntungan yang akan diperoleh dari hasil keuntungan yang akan diperoleh dari usahanya.Kata Kunci: Perjanjian Perbankan Syariah, Prinsip Al-Mudharabah
Jaminan Hak Atas Tanah Sertifikat Yang Diperoleh Dari Pewarisan Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Lina Maulidiana; Rendy Renaldy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.483

Abstract

The role of financial institutions or banks is very important in meeting the needs of funds for the community, one of which is by providing credit. The practice of granting credit from the Bank is known as a method called Mortgage Rights as a credit guarantee institution to the community in order to develop their business, in which the certificate of ownership of land is given to a notary to check the authenticity of the certificate before being encumbered. Certificate checks are carried out at the The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency office in accordance with the location of the certificate land. The certificate obtained from the inheritance usually results in conflict if one of his heirs does not approve of the existence of a debt owed by one who collateralizes the certificate.This study uses the socio legal method which is to examine the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contractual factual in every particular legal event that occurs in the community in order to achieve the goals that have been determined.The results of the study can be concluded that the imposition of Underwriting Rights on certificates obtained from inheritance if the beneficiary has not been divided or has not yet returned the name can be done if all the heirs come to approve and know through the signature as proof of approval, if there is one heir who does not want to sign or do not agree, then the imposition of Mortgage Rights cannot be imposed. There are 2 (two) legal protections for creditors over disputes over ownership of land rights that are encumbered with Mortgage Rights. Ie, preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (coercion). If the creditor has tried through preventive measures and ultimately the credit is problematic, then the creditor will use repressive measures. Repressive measures that will be carried out are efforts to save credit through non-litigation.
Co-Authors ainun desmarini Ali Sopian Asyhamami, Naufal Fikri Bahril, Erdi Chusnunia Chusnunia Dinar Citra Nawangsari Erdi Bahril F.S, Franyco Hendry Farhana Farhana Franyco Hendry F.S Hafiz, Wahyudin Hendarline Putera Hendra Setiawan Hendra Setiawan Idham Idham Idham Idham Ino Susanti Ino Susanti Juli Riswandar Ledi Vebriani Ledy Famulia Martina Male Martina Male Mirwansyah Mirwansyah Mirwansyah, Mirwansyah muhamad rusjana Muhammad Aria Wahyudi Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Nadriana, Lenny Naufal Fikri Asyhamami Nawangsari, Dinar Citra Putera, Hendarline Rendy Renaldy Rendy Renaldy Riski Syandri Pratama Riswandar, Juli Siska Armawati Sufa Sri Zanariyah Ted Zadmiko Tia Amelia Wahyudin Hafiz Zanariyah, Sri