Articles
<![CDATA[PENGATURAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ]]>
<![CDATA[Arief Haryanto]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.442 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p12
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan pembentukan produk hukum daerah tentang peninjauan tarif retribusi. Berdasarkan sudut pandang sudut pandang asas contrarius actus dalam hukum administrasi maka asas ini dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang melekat pada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat juga membatalkan putusan tersebut. Asas contrarius actus merupakan tradisi hukum romawi yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menarik kembali keputusan/peraturan yang dibuatnya dengan ketentuan bahwa penarikan keputusan/peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya. Namun ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur terhadap Penetapan tarif Retribusi dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang semestinya berdasarkan pengaturan Penetapan tarif Retribusi diatur melalui Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang maka harus berpedoman pada Stufentheory (Hierarki Norma Hukum) sehingga ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada asas Lex Superior derogat legi inforiori. Terkait akibat hukum atas penetapan peninjauan tarif retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah peninjauan tarif retribusi daerah dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme perubahan atau pergantian melalui Peraturan Daerah. The purpose of this study was to analyze related to the regulation of the formation of regional legal products regarding the review of retribution rates. Based on the point of view of the contrarius actus principle in administrative law, this principle can be defined as the authority attached to the state administrative body or official to issue state administrative decisions and can also cancel the decision. The principle of contrarius actus is a Roman legal tradition that gives the government the authority to withdraw the decisions/regulations it has made with the stipulation that the withdrawal of the decision/regulation is carried out by the institution that made it. However, the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law no. 28 of 2009 stipulates that the levy rate determination can be determined by a regional head regulation which should be based on the levy rate setting regulated through a regional regulation. The research method used is a normative research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results of the study show that the formation of legislation based on the procedures for the formation of laws must be guided by Stufentheory (Hierarchy of Legal Norms) so that the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law no. 28 of 2009 does not conflict with the provisions of the Law on the Formation of Legislation by referring to the principle of Lex Superior derogat legi infooriori. Regarding the legal consequences of determining the review of regional retribution rates through a regional head regulation, the review of regional retribution rates in terms of the amount of levy rates that have been stipulated in the Regional Regulations needs to be adjusted because the cost of providing services is quite large and/or the tariffs are no longer effective in controlling the demand for these services. carried out through the mechanism of change or replacement through Regional Regulations.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI-ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN ]]>
<![CDATA[Putu Indi Apriyani]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.137 KB)
<![CDATA[erjanjian kawin. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah konsep harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan bagaimanakah akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan konsep harta bersama terdapat didalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan apabila terjadi kepailitan terhadap harta bersama suami istri, maka akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[I Made Surya Permana Putra]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.301 KB)
<![CDATA[The Civil Servants is a person who work for the government with full of loyalty and obedience to the Pancasila and the 1945 Constitution. The aim of this research is to determine the type of the sanction for the Civil Servant and how the mechanism to impose the sanction. This research is normative legal research using primary and secondary legal materials. The issues in this research are : the type of disciplinary action and the procedure to impose the sanction. The type of disciplinary punishment consisting of disciplined Light, Medium and Heavy. Concerning the procedures for the imposition of disciplinary punishment , it can be concluded that the punishment of the disiplinary sanctions will be imposed based on the stage of the actions. It can be started with the reprimand to termination with no respect as a Civil Servant.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CAIRAN ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA ]]>
<![CDATA[I Made Kresnayana]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.939 KB)
<![CDATA[Rokok elektronik atau e-cigarette mulai digemari masyarakat Indonesia, rokok elektronik itu sendiri memerlukan cairan liquid untuk menghasilkan uap yang serupa dengan asap rokok. Banyaknya minat konsumen terhadap cairan liquid dimanfaatkan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan cairan liquid tanpa dicantumkannya tanggal kadaluarsa dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perlindungan konsumen terkait dengan penjualan cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen menderita kerugian akibat tidak jelasnya informasi yang didapat maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab. Kata kunci: Perlindungan, konsumen, cairan liquid, informasi]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN TERHADAP KERUSAKAN BARANG YANG DIANGKUT DALAM TRANSPORTASI LAUT ]]>
<![CDATA[Ni Made Trevi Radha Rani Devi]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.495 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Laut”, tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan laut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap kerusakan barang yang diangkut. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan pada penulisan ini adalah tanggung jawab perusahaan angkutan laut yang diatur sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KETIKA TERJADI SENGKETA DENGAN BUMN ATAU PERUSAHAAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Agung Chintya Devi Antari]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.876 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p01
<![CDATA[Dalam kegiatan suatu bisnis dimana terdapat suatu hubungan yang saling membutuhkan antara produsen dengan konsumen. Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasikan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaiian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisi secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa Masalah yang timbul yaitu apakah faktor dan Bagaimanakah upaya yang dapat menyebabkan konsumen tidak mampu ketika berhadapan dengan pelaku usaha.ketika konsumen berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah dimana posisi BUMN lebih kuat dibandingkan konsumen. BUMN dan Perusahaan Daerah selalu berkelit untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, Pelaku usaha hanya diwakilkan oleh stafnya sehingga tidak berani memutuskan secara langsung dan Pelaku usaha selalu mengulur waktunya dan pelaku usaha mengatakan bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi. Pelaku usaha hanya sanggup memperbaiki,menyambung, atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai dengan perjanjian yang telah di katakan kepada konsumen. Ketika berhadapan dengan pelaku swasta yaitu Pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin dan Pelaku usaha beralih bahwa aturan yang telah dibuatnya maka itulah yang harus dipatuhi.sehingga proses pelaksanaan penyelesaiian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan. Kata Kunci: Pemerdayaan, perlindungan konsumen, kurang mampu]]>
<![CDATA[SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN PELANGGARAN PERIKLANAN SESUAI DENGAN UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Arie Kusumaningrat]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.805 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul “Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan PelanggaranPeriklanan Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Makalah inimenggunakan metode analisis normatif kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatanperundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui Larangan-laranganbagi pelaku usaha dalam mengiklankan barang dan/atau jasa serta Sanksi bagi pelaku usahaatas iklan yang mengelabui konsumen menurut Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen. Dari analisa yang dibahas dapat disimpulkan bahwa dalamUndang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai berbagai larangan bagipelaku usaha dalam mengiklankan suatu barang dan/atau jasa, antara lain : iklan yangmengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan, iklan yang menawarkan barangdan/atau jasa dengan tarif khusus serta menjanjikan pemberian hadiah namun pelaku usahatidak bermaksud melaksanakannya serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen jugamengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksiiklan. Apabila pelaku usaha dalam mengiklankan barang dan/atau jasanya tidakmemperhatikan hal-hal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanUndang-Undang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN APABILA TERJADI KECELAKAAN AKIBAT PILOT MEMAKAI OBAT TERLARANG ]]>
<![CDATA[Cok Istri Ida Andriani]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.545 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul tanggung jawab maskapai penerbangan apabila terjadi kecelakaan akibat pilot memakai obat terlarang. Latar belakang dari penulisan ini adalah apabila terjadi kecelakaan akibat kesalahan pilot yang menggunakan obat terlarang seharusnya tidak terlepas dari tanggung jawab dari maskapai penerbangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan dalam kecelakaan akibat dari pilot yang memakai obat terlarang serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pilot yang mengemudikan pesawat dengan pengaruh obat terlarang pada pengguna jasa penerbangan. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif yang pemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah maskapai penerbangan dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan akibat pilot yang memakai obat terlarang karena memenuhi syarat adanya kecelakaan dan kecelakaan tersebut berhubungan dengan pengangkut udara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan tentang pengakutan udara.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Melda Ika Damayanthi]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.445 KB)
<![CDATA[Terjadi serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan maskapai angkutan udara. Hal tersebut merefleksikan bahwa perlindungan hukum bagi para konsumen angkutan udara.Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh maskapai angkutan udara selaku pihak pelaku usaha, serta upaya hukum jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab oleh maskapai angkutan udara selaku pihak pelaku usaha dan untuk mengetahui upaya hukum jika terjadi kesalahan maskapai penerbangan yang dapat dilakukan oleh penumpang. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Wujud perlindungan hukum dari akomodasi penerbangan selaku penyedia jasa adalah pembayaran berupa kompensasi. Kompensasi tersebut adalah pembelian minuman, barang pengganti, makanan ringan, makanan berat dan ganti rugi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kata kunci : Tanggung Jawab, Maskapai Penerbangan, Keterlambatan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK ASING DENGAN HAK PRIORITAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.868 KB)
<![CDATA[Merek memiliki peranan yang sangat penting di era modern ini, sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan. Terdapat adanya aspek perlindungan Kekayaan Intelektual pada negara - negara anggota dari Konvensi Paris atau World Trade Organization (WTO) berupa Hak Prioritas. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih jelas mengenai prosedur pendaftaran perlindungan merek terhadap merek asing dengan hak prioritas di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap merek asing yang didaftarkan dengan hak prioritas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dengan jenis pendekatan perundang - undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran perlindungan merek asing dengan hak prioritas di Indonesia wajib melalui permohonan pendaftaran didasarkan permintaan pendaftaran pertama di negara asal dapat memohon perlindungan hukum (first to file) sesuai jangka waktu tertentu 6 atau 12 bulan disertakan bukti penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali berupa bukti surat serta tanda terima yang berisi kejelasan tanggal permohonan pendaftaran dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Convention serta ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016. Adapun perlindungan hukumnya dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara preventif dan represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Hak Prioritas]]>
