Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.277
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Akta
I Wayan Parsa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KEWENANGAN BADAN PETANAHAN NASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH A. A. Gede Aditya Kusuma; I Wayan Parsa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.779 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan hukum terhadap kewenangan Badan Pertanahan Nasional terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan sertifikat hak milik atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu penyebab terjadinya pembatalan sertipikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional terhadap pembatalan sertipikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang beranjak dari kekosongan norma hukum yaitu pada Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ada penjelasan tentang tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terkait sertipikat yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini sertifikat hak atas tanah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ialah sertifikat hak atas tanah serta adanya gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permasalahan yang berkaitan dengan dugaan adanya sertifikat asli tapi ganda dan sertifikat asli tapi palsu (cacat hukum dan administrasi).
PENGATURAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI DANA PERIMBANGAN ANTARAPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH I NYOMAN SUWIRYANATA; I WAYAN PARSA; I NENGAH SUHARTA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.369 KB)

Abstract

This paper to discuss about the Special Allocation Fund which used by the specificneeds of the district to finance in the respective regions, the Special Allocation Fundallocation is highly dependent on the availability of state funds sourced from TheCentral Government. The Problem is the criteria that must be met by an area to get aspecial allocation fund and What is the use of the Special Allocation Fund as the fundbalance to an area. In this paper author uses normative legal research and normativejuridical approach. The conclusion is, Criteria regions receiving the Special AllocationFund specified in namely Law Number 33 of 2004 on Financial Balance betweenCentral and Local Government, in this case the Special Allocation Fund It should beused or utilized to close the gap between local public services by giving priority toeducation, health, infrastructure, marine and fisheries, agriculture, infrastructure localgovernment and the environment.
UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KLUNGKUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 6 TAHUN 2015 I Putu Adi Sentana Janantara; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.794 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 6 tahun 2015. Adapun tujuan penulisan tulisan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan peradaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung, serta upaya pemerintah daerah kabupaten klungkung dalam pencegahan dan peradaran dan penjualan minuman alkohol berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 6 tahun 2015. Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan pencegahan peradaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dapat kita lihat dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 September 2017, tercatat bahwa 83 tempat yang menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Dari 83 tempat tersebut, 23 diantaranya sudah memiliki ijin sedangkan sisanya yaitu sejumlah 60 tempat belum memiliki ijin. Hal tersebut tentu menandakan adanya kesenangan yang terjadi antara das sollen dan das sein, yang dimana ketentuan pada padal 14 peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 (das sollen), berbeda dengan pelaksanannya yang terjadi di lapangan yaitu di Kabupaten Klungkung (das sein). Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Klungkung dalam pencehagan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yaitu: belum adanya peraturan daerah kabupaten klungkung yang mengatur terkait pencegahan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, kurangnya jumlah aparat yang menindak peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Klungkung, masih terdapatnya pedagang yang sembunyi-sembunyi menjual minuman beralkohol tanpa izin, dan juga masyarakat yang masih membeli minuman beralkohol di tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Kata Kunci: Pencegahan Peredaran dan Penjualan, Minuman Beralkohol, Kabupaten Klungkung.
PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBERS SEBAGAI PELAKU INFLUENCER DI PLATFORM MEDIA SOSIAL YOUTUBE Ni Putu Suci Vikansari; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.033 KB)

Abstract

Youtube merupakan sebuah platform media sosial masa kini yang dapat memberikan penghasilan bagi pengguna yang serius menjadikan youtube sebagai pekerjaan dengan perhitungan cost per miles (CPM). Dengan fakta seperti ini, Pemerintah Indonesia memanfaatkan peluang untuk mengenakan pajak terhadap youtubers. Permasalahan dalam jurnal ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pengawasan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap youtubers serta kendala yang dihadapi youtubers dalam membayar pajak. Adapun metode penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penulisan ini adalah proses pengawasan dengan social network analytics system belum terlaksana, petugas pajak masih memantau secara manual setiap aktivitas youtubers sehingga bukan tidak mungkin akan ada youtubers yang belum teridentifikasi karena keterbatasan manusia. Undang-undang perpajakan yang ada saat ini belum mampu mengakomodir secara maksimal pengenaan pajak bagi youtubers. Penghitungan besarnya pajak terutang berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 terdapat kekaburan norma sehingga belum terciptanya kepastian hukum terkait kejelasan penggolongan kategori terhadap youtubers serta sulit untuk melakukan penghitungan besarnya pajak youtubers mengingat besaran penghasilannya terlalu abstrak dan tidak terstruktur dimana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan cost per miles (CPM). Kata Kunci: Youtube, Pajak Penghasilan, Social Network Analytics System
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Iswariyati; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.245 KB)

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menerbitkan kartu identitas yang diakui secara resmi oleh Negara untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun sebagai upaya perlindungan atas hak anak-anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar serta apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar belum terlaksana secara optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Kurangnya informasi dan sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai KIA tersebut. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berupaya untuk memaksimalkan kepemilikan KIA di Kota Denpasar dengan membuat program pembuatan KIA yang dapat dilakukan sekaligus saat pembuatan Akta Kelahiran, serta upaya pelayanan pembuatan KIA di masing-masing kantor kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kata Kunci: Kependudukan, Kartu Identitas Anak, Kota Denpasar
PELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA I Ketut Asmara Jaya; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.109 KB)

Abstract

Demokratisasi mengandung makna adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalamproses pengambilan keputusan dalam setiap proses pengambilan kebijakan,pemerintah desaharus melibatkan peran serta masyarakat,yang perlu di pahami bersama bahwa prosesdemokratisasi di desa itubukan lah sebuah pekerjaan yang mudah. Rumusan masalah dalamtulisan ini yakni bagaimana partisipasi masyarakat dalam rangngka pembangunan masyarakatdesa serta bagaimana bentuk kelembagaan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif karena meneliti asas-asas serta kaidahhukum,serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konsep hukum,pendekatan perundang-undangan.Penyelenggaran pemerintahan yang efektif dan efisien menuntut adanya praktek-praktekpenyelenggaraan pemerintahan yang baik,dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BADUNG Kadek Devi Ayu Anggari; I Wayan Parsa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.465 KB)

Abstract

Kegiatan menggelandang dan mengemis dikualifikasikan sebagai pelanggarandi bidang keamanan dan ketertiban umum. Khususnya di Kabupaten Badung diaturdalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2001 tentangKebersihan dan Ketertiban Umum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui danmengkaji efektif atau tidaknya penerapan Perda Kabupaten Badung No. 4 Tahun2001. Serta kendala dan upaya yang di hadapi dalam menanggulangi gelandangandan pengemis. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirisdan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Kesimpulan yang diperoleh adalahpenerapan Perda dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dirasa masihbelum efektif dalam menekan angka pelanggaran menggelandang dan mengemis.Upaya yang di lakukan adalah melakukan pengawasan di titik-titik rawan paragelandangan dan pengemis melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sertapatroli yang di lakukan secara bertahap, dan berkoordinasi dengan pihak-pihakterkait.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Ida Bagus Rehadi Yoya Brahmana; I Wayan Parsa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.729 KB)

Abstract

Untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sampai ke seluruh pelosok negara maka wilayah negara Indonesia dibagi atas beberapa daerah. Oleh pemerintah pusat masing-masing daerah itu diberi hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi), adapun permasalahannya adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 20014 dan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka demokrtasi, metode yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengkaitkan permasalahan yang diangkat. Dalam penyelenggaraan pemerintah atas dasar asas; asas kepastian hukum ; dan asas kecermatan, penyelenggaraan di bidang pembangunan guna kepentingan masyarakatdan Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Demokrasi berdasarkan atas atribusi yaitu kewenangan yang diproleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak – hak asal – usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa.
PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI PEMERINTAHAN PROVINSI BALI I Gede Sarta; I Wayan Parsa; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.539 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji tentang peranan pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan informasi publik untuk mewujudkankepemerintahan yang baik (good govenrnance). Ada dua permasalahan yang dikaji. Pertama,proses pembentukan PPID dan yang kedua, konsekuensi yuridis keterlambatan pembentukanPPID dan faktor-faktor penghambatnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (goodgovernance). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.Maka data-data yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung dilapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitiansebagai berikut bahwa pembentukan PPID di pemerintahan Provinsi Bali mengalamiketerlambatan selama 2 tahun dalam pembentukanannya, Adapun konsekuensi yuridis dan faktorpenghambat dalam pembentukan PPID yaitu tidak efektifnya pemberlakuan Undang-UndangNomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dan faktornya adalahtidak adanya kepastian hukum mengenai struktur posisi penempatan PPID.Kata kunci: keterbukaan informasi publik dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
PAGAR MEWAH SEBAGAI OBJEK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN Ni Made Emilia Ayu Safitri; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Pagar Mewah Sebagai Objek dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ”. Latar belakang karya ilmiah  ini adalah Objek pajak dapat di lihat dalam 3 (tiga) jenis yaitu; Bumi (saja), Bangunan (saja), serta bumi dan bangunan. Pagar Mewah dimana salah satu objek yang termasuk dalam objek pajak bangunan (saja). Yang termasuk dalam pengertian dari Bangunan dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  dimana didalamnya tercantum Pagar Mewah sebagai objek pajak bumi dan bangunan. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan  untuk memberikan informasi bagi masyarakat Badung tentang adanya pengenaan pajak untuk Pagar Mewah. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif, metode hukum normatif mencangkup: penelitian terhadap asas-asas hukum, yang didukung dengan data sekunder. Kesimpulan yang didapatkan adalah pagar yang dikatakan sebagai pagar mewah adalah yang NJOPnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih. Perihal ini terdapat pada penjelasan Perda Kab. Badung 3/2012 Pasal 3 Ayat (2) huruf d yang merupakan suatu kesatuan dengan bangunan.
Co-Authors A. A Gede Putra Indranata Dharma A. A. Gede Aditya Kusuma A. A. Titah Ratihtiari A.A. Ngurah Anom Chandra Cahyadi Anak Agung Ayu Candrawilasita Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya x Putera Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Pandji Arief Haryanto Cok Istri Ida Andriani Cokorda Dalem Dahana Daniel Bagus Ariza Dentria Cahya Sudarsa Desi Adilia Wulandari Dewa Ayu Agung Chintya Devi Antari Fauziyah Fauziyah Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa Gusti Ayu Indira Chandra Mahayani Gusti Ayu Putu Dela Werdi Absari I Dewa Gede Arie Kusumaningrat I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Artha I Gede Deya Pramana I Gede Sarta I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa I Gusti Agung Putra Wiryawan I Gusti Ayu Werdhiyani I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Gede Permana Putra I Ketut Adhi Erawan I Ketut Asmara Jaya I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Made Aditya Dwi Arista I Made Fajar Pradnyana I Made Indrayana I Made Kresnayana I Made Ksema Dharma Yogata I Made Sudharma I Made Sugiarta Nugraha I Made Surya Permana Putra I Nengah Suharta I Nyoman Bagiastra I Nyoman Sumardika I NYOMAN SUWIRYANATA I Putu Adi Sentana Janantara I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Iswariyati Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Ida Bagus Rehadi Yoya Brahmana Ida Purnama Sari Kadek Devi Ayu Anggari Kadek Sarna Kadek Sarna Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Ketut Sunianingsih Dharma Yanthi Komang Gede Dianaputra M.Pd S.T. S.Pd. I Gde Wawan Sudatha . Made Bella Meisya Prihantini Nathania Agatha Lukman Nengah Suharta Nengah Suharta Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati Ni Made Desy Ariyani Ni Made Dwita Setyana Warapsari Ni Made Emilia Ayu Safitri Ni Made Trevi Radha Rani Devi Ni Putu Suci Vikansari Ni Wayan Melda Ika Damayanthi Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Edy Febriana Putu Dewi Maharani Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Indi Apriyani Ratih Wedhasari Wahyudi, Dian Barry