Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.277
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Akta
I Wayan Parsa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB PENERBIT,E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI,APABILA TERJADI KERUGIAN PADA PENGGUNA E-MONEY Wahyudi, Dian Barry; Parsa, I Wayan
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi dan.informasi saat ini mendorong dunia perbankan untuk mengembangkan layanannya pada sistem pembayaran yang berbasis elektronik. Dikelurkanlah suatu aturan oleh Bank Indonesia tmengenai uang elektronik yaitu PBI No 20/6/PBI/2018 tentang E-money atau Uang Elektronik. E-money dapat digunakan dalam transaksi yang jumlahnya mikro dan terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaanya yaitu ketika produk e-money hilang atau rusak dan saldo masih mencukupi maka akan dapat digunakan oleh siapa saja. E-money yang hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain tidak dapat diblokir. Dalam hal ini penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena e- money ini tidak merupakan simpanan pada penerbit melainkan bersifat prabayar yang sepenuhnya akan berada dalam penguasaan konsumen sehingga segala akibat kehilangan merupakan tanggungjawab konsumen. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyebutkan bahwa pihak penerbit wajib untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kartu e-money. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui legalitas e-money di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab penerbit dalam hal terjadinya kerugian. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbit uang elektronik hanya bertanggungjawab mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan dari penerbit. Penerbit tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan karena kesalahan pengguna yang mana hal ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungn konsumen. Kata kunci: Peraturan Bank Indonesia, Kerugian, E-money Abstract The rapid of technological and information developments encourage the world banking to develop services in electronic payment systems. Indonesian Bank issued a regulation relating to electronic money, namely Indonesian Bank Regulation Number 20/6 / PBI / 2018 concerning E-money. E-money can be used in micro transactions and there are some weaknesses in its use, when the e-money product is lost or damaged and the balance is still sufficient, it can be used by anyone else. The lost or misused of e- money by cannot be blocked. In this case the issuer cannot be held accountable because e-money is not a deposit to the issuer but is prepaid which will be fully in the control of the consumer so that all the consequences of loss are the responsibility of the consumer. But the Civil Code Article 1365 states that the issuer is obliged to provide a compensation in the.event of damage or loss of the e-money. The purpose of this paper is to determine the legality of e-money in Indonesia and how the publisher's responsibility in terms of loss. The reseacrh method used in this paper is a normative method. From this journal, it was concluded that the publisher is only responsible to compensating for losses of a loss from the issuer. The issuer is not responsible for losses caused by user errors which is not in accordance with the principles of consumer protection. Keywords: Indonesian Bank Regulations, Losses, e-money
PERANAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI TERHADAP PENDAPATAN CUKAI INDUSTRI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI BALI I Gede Deya Pramana; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alcoholic beverages is subject of ecise tax permits are required for alcoholic beverages factorycirculation of alcoholic beverages in bali very rapidly due to support in the tourism sector so thatthe necessary supervision both potential tax revenue through the provision of permit as well as aviolation that may be performed by the manufacturer alkoholic beverages. This research uses fieldresearch, quantitative descriptive approach using Spearman Rho. The results showed a positivecorrelation to the acquisition of the ownership permit customs and undiscovered violations ofownership permit of alcoholic beverages manufacturers in Bali from 2008 to 2012 (april).
KRIMINALISASI TRADING IN INFLUENCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI I Gusti Ayu Werdhiyani; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan yang memberi dampak besar bagi Negara dan masyarakat. Terlihat dari adanya berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Korupsi merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan orang yang berupa tindakan penyelewengan untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Kejahatan tindak pidana korupsi ini berkembang dengan berbagai bentuk modus yang tidak disertai dengan perubahan peraturan yang sesuai untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penulisan jurnal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan trading in influence dalam hukum positif Indonesia, serta bagaimana pengaturan trading in influence dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa mendatang. Trading in influence di Indonesia belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia sehingga masih terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini menyebabkan aparat penegak hukum kerap menggunakan delik suap, padahal antara suap dan trading in influence memiliki makna yang tidak sama. Penulisan jurnal ini menerapkan metode kepustakaan dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kata Kunci: Kriminalisasi, Trading in Influence, Tindak Pidana Korupsi
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU DI INDONESIA I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2013 artis terkenal di Indonesia yaitu Raffi Ahmad tersandung kasus penyalahgunaan narkotika, namun narkotika yang dibawah kekuasaan Raffi Ahmad tersebut tidak tercantum dalam jenis-jenis obat-obatan terlarang seperti yang tertuang di dalam UU Narkoba, yaitu derivate catinon. Maka berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah derivate catinon diatur dalam UU Narkoba dan bagaimana pengaturannya di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dikarenakan adanya kekosongan norma hukum mengenai derivate catinon. Adapun yang menjadi hasil penelitian yaitu penerapan pidana terhadap Raffi Ahmad yang menggunakan narkoba jenis baru memang tidak dapat dilakukan sepenuhnya mengingat hal tersebut tidak tertuang di dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Dikarenakan banyaknya peredaran narkoba jenis baru yang belum tertuang dalam UU maka perlu dibuat sebuah aturan dimana setiap zat-zat yang memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam ketentuan narkoba dapat dipidana dengan ketentuan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang narkotika tersebut. Kata kunci: Narkotika, Hukum Pidana, Pemidanaan.
PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN TERKAIT SABUNG AYAM DI PROVINSI BALI I Ketut Adhi Erawan; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Latar belakang karya ilmiah ini adalah dengan semakin maraknya perjudian sabung ayam yang berkedok adat di Bali. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dan sanksi hukum terhadap perjudian terkait dengan perjudian sabung ayam di Provinsi Bali berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perjudian dalam Pasal 303 jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian. Karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-Undang dan literatur yang terkait. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah agar dalam penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilaksanakan secara tegas dijatuhakan bagi para pejudi Sabung Ayam.
KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DI DALAM RUMAH TANGGA I Made Aditya Dwi Arista; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan di Dalam Rumah Tangga”. Latar belakang mengapa artikel ini dibuat karena, kekerasan di dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun batin seperti melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan hak seseorang yang melawan hukum di dalam ruang lingkup rumah tangga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian Visum et Repertum terhadap tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam artikel ini digunakan metode penelitian hukum Normatif.Visum et Repertum dalam hal ini memiliki peran sebagai alat bukti surat dimana hasil Visum merupakan suatu alat bukti otentik sedangkan Kekuatan hukum Visum et Repertum adalah mutlak atau sempurna dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Namun Visum et Repertum tidak dapat berdiri sendiri dalam hal pembuktian karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu Visum et Repertum dianggap cukup dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana dimana harus disertai dengan alat bukti lain dan harus berkaitan dengan keterangan saksi. Kata kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Alat bukti, Visum et Repertum
Realisasi Kebijakan Pembayaran Pajak Guna Mengoptimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Badung Saat Pandemi Covid-19 Putu Dewi Maharani; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i11.p03

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pembayaran pajak Bapenda Badung dalam rangka meringankan beban pajak wajib pajak serta upaya Bapenda Badung dalam mengoptimalkan penagihan piutang pajak saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara di Bapenda Badung. Bahan hukum primer dikaji melalui peraturan perundang-undangan juga peraturan bupati Badung yang berkaitan dengan pajak daerah. Kemudian bahan hukum sekunder ditinjau melalui buku, jurnal, dan skripsi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2020, pemerintah Kabupaten Badung memberikan keringanan pembayaran pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pemberian angsuran maupun penundaan pembayaran pajak dengan landasan yuridisnya adalah Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012. Berdasarkan situasi di tengah pandemi covid-19, pemerintah Kabupaten Badung mengupayakan agar penagihan pajak dapat dioptimalkan. Terdapat dua upaya yakni upaya penagihan aktif dan penagihan pasif. Namun atas dasar kepedulian pemerintah Kabupaten Badung terhadap wajib pajak yang terdampak pandemi, maka penagihan hanya dilakukan secara pasif dengan penerbitan surat pemberitahuan utang pajak. Kata kunci: Kebijakan Pajak Daerah, Penagihan Pajak, Sanksi Administratif, Angsuran Pajak, Pandemi Covid-19. ABSTRACT This paper aims to find out the Bapenda Badung tax payment policy in order to ease the tax burden of taxpayers and the efforts of the Badung Bapenda in optimizing the collection of tax receivables during the Covid-19 pandemic. This research is a normative-empirical legal research with a descriptive method, using a juridical-sociological approach. Data were obtained through observation and interviews at Bapenda Badung. Primary legal materials are reviewed through laws and regulations as well as the regulations of the Badung regent related to local taxes. Then the secondary legal materials are reviewed through books, journals, and theses. In accordance with Peraturan Bupati Badung Number 27 of 2020, the Badung Regency government provides tax relief in the form of reducing or eliminating administrative sanctions and providing installments or delays in tax payments with the juridical basis being Peraturan Bupati Badung Number 21 of 2012. Based on the situation in the midst of the COVID-19 pandemic, the government of Badung Regency seeks to optimize tax collection. There are two efforts, namely active billing and passive billing. However, on the basis of the Badung Regency government's concern for taxpayers affected by the pandemic, collection is only done passively by issuing a tax debt notification letter. Keywords: Regional Tax Policy, Tax Collection, Administrative Sanctions, Tax Installments, Covid-19 Pandemic.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN/ ATAU SAKSI KORBAN TRANSNATIONAL CRIME DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA Ni Made Dwita Setyana Warapsari; I Wayan Parsa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan atau Saksi Korban Transnational Crime Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”. Adapun latar belakang penulisan ini, karena sangat sulitnya mendapatkan saksi dalam proses penegakan hukum kejahatan lintas negara, sehingga saksi dan/ atau saksi korban perlu mendapatkan perlindungan secara hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan/ atau saksi korban kejahatan lintas negara dan proses penegakan hukum pidana terhadap kasus kejahatan lintas negara. Kesimpulannya yaitu perlindungan hukum terhadap saksi dan/ atau saksi korban mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta proses penegakan hukum tindak pidana lintas negara dilakukan dengan cara mewajibkan setiap negara untuk terlibat dalam perjanjian internasional serta diatur pula dalam undang-undang nasional.
PENGATURAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Arief Haryanto; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.442 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p12

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan pembentukan produk hukum daerah tentang peninjauan tarif retribusi. Berdasarkan sudut pandang sudut pandang asas contrarius actus dalam hukum administrasi maka asas ini dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang melekat pada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat juga membatalkan putusan tersebut. Asas contrarius actus merupakan tradisi hukum romawi yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menarik kembali keputusan/peraturan yang dibuatnya dengan ketentuan bahwa penarikan keputusan/peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya. Namun ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur terhadap Penetapan tarif Retribusi dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang semestinya berdasarkan pengaturan Penetapan tarif Retribusi diatur melalui Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang maka harus berpedoman pada Stufentheory (Hierarki Norma Hukum) sehingga ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada asas Lex Superior derogat legi inforiori. Terkait akibat hukum atas penetapan peninjauan tarif retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah peninjauan tarif retribusi daerah dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme perubahan atau pergantian melalui Peraturan Daerah. The purpose of this study was to analyze related to the regulation of the formation of regional legal products regarding the review of retribution rates. Based on the point of view of the contrarius actus principle in administrative law, this principle can be defined as the authority attached to the state administrative body or official to issue state administrative decisions and can also cancel the decision. The principle of contrarius actus is a Roman legal tradition that gives the government the authority to withdraw the decisions/regulations it has made with the stipulation that the withdrawal of the decision/regulation is carried out by the institution that made it. However, the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law no. 28 of 2009 stipulates that the levy rate determination can be determined by a regional head regulation which should be based on the levy rate setting regulated through a regional regulation. The research method used is a normative research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results of the study show that the formation of legislation based on the procedures for the formation of laws must be guided by Stufentheory (Hierarchy of Legal Norms) so that the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law no. 28 of 2009 does not conflict with the provisions of the Law on the Formation of Legislation by referring to the principle of Lex Superior derogat legi infooriori. Regarding the legal consequences of determining the review of regional retribution rates through a regional head regulation, the review of regional retribution rates in terms of the amount of levy rates that have been stipulated in the Regional Regulations needs to be adjusted because the cost of providing services is quite large and/or the tariffs are no longer effective in controlling the demand for these services. carried out through the mechanism of change or replacement through Regional Regulations.
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI-ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN Putu Indi Apriyani; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.137 KB)

Abstract

erjanjian kawin. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah konsep harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan bagaimanakah akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan konsep harta bersama terdapat didalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan apabila terjadi kepailitan terhadap harta bersama suami istri, maka akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama.
Co-Authors A. A Gede Putra Indranata Dharma A. A. Gede Aditya Kusuma A. A. Titah Ratihtiari A.A. Ngurah Anom Chandra Cahyadi Anak Agung Ayu Candrawilasita Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya x Putera Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Pandji Arief Haryanto Cok Istri Ida Andriani Cokorda Dalem Dahana Daniel Bagus Ariza Dentria Cahya Sudarsa Desi Adilia Wulandari Dewa Ayu Agung Chintya Devi Antari Fauziyah Fauziyah Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa Gusti Ayu Indira Chandra Mahayani Gusti Ayu Putu Dela Werdi Absari I Dewa Gede Arie Kusumaningrat I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Artha I Gede Deya Pramana I Gede Sarta I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa I Gusti Agung Putra Wiryawan I Gusti Ayu Werdhiyani I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Gede Permana Putra I Ketut Adhi Erawan I Ketut Asmara Jaya I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Made Aditya Dwi Arista I Made Fajar Pradnyana I Made Indrayana I Made Kresnayana I Made Ksema Dharma Yogata I Made Sudharma I Made Sugiarta Nugraha I Made Surya Permana Putra I Nengah Suharta I Nyoman Bagiastra I Nyoman Sumardika I NYOMAN SUWIRYANATA I Putu Adi Sentana Janantara I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Iswariyati Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Ida Bagus Rehadi Yoya Brahmana Ida Purnama Sari Kadek Devi Ayu Anggari Kadek Sarna Kadek Sarna Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Ketut Sunianingsih Dharma Yanthi Komang Gede Dianaputra M.Pd S.T. S.Pd. I Gde Wawan Sudatha . Made Bella Meisya Prihantini Nathania Agatha Lukman Nengah Suharta Nengah Suharta Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati Ni Made Desy Ariyani Ni Made Dwita Setyana Warapsari Ni Made Emilia Ayu Safitri Ni Made Trevi Radha Rani Devi Ni Putu Suci Vikansari Ni Wayan Melda Ika Damayanthi Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Edy Febriana Putu Dewi Maharani Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Indi Apriyani Ratih Wedhasari Wahyudi, Dian Barry